Archive for the ‘edisi 173’ Category

h1

Partai Demokrat Sepakat Usung Mamat Robby Cabup Kuningan

25 Maret 2012

H.T. Mamat Robby Suganda diapit H. Amin Santono Anggota DPR FPD, H. Toto Hartono Ketua DPC PD dan pengurus DPC PD Kab. K uningan di Sekretariat DPC PD Kuningan, Minggu (6/11/11)

Kuningan, IB

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Kuningan sepakat mengusung H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos sebagai calon Bupati Kuningan periode 2013 – 2018.

Kesepakatan itu diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Kuningan, Drs. H. Toto Hartono kepada IB di Sekretariat PD Kab. Kuningan Jalan Salawati, seusai qurban Idul Adha, Minggu (6/11/11).

Nampak hadir pada kesempatan itu, H. Amin Santono, S.Sos Anggota Komisi VIII DPR RI, H.T Mamat Robby Ketua Komisi C DPRD Jawa Barat, para pengurus DPC PD, DPAC PD, dan sekira 150 orang mustahik yang antri menunggu pembagian daging qurban.

“Kesepakatan itu telah kami sampaikan kepada seluruh pengurus DPC dan PAC Partai demokrat saat rakor belum lama ini di kantor ini,” terang Toto Hartono.

Pernyataan ketua DPC PD itu, secara langsung menjawab teki-teki mengenai adanya beberapa calon yang sempat muncul, termasuk H. Toto Hartono sendiri. Ia saat itu langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan baik untuk K.1 atau K.2.

“Saya tegaskan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri baik K.1 maupun K.2, tetapi mendukung sepenuhnya H. Robby sebagai calon Bupati Kuningan,” ucapnya.

Pada sisi lain, pernyataan itu mendapat banyak tanggapan. Diantaranya tanggapan itu diungkapkan oleh aktivis LSM SEKOCI yang merupakan organisasi sayap Partai Demokrat, Rd. Achadiat dan Masdukat, Ketua DPAC PD Kecamatan Darma.

Menurut Achadiat, mendukung H. Robby sudah merupakan kewajiban Partai Demokrat karena dia sudah siap mental dan siap segala-galanya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati (Balonbup) Kuningan.

“Untuk H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos, saya yakin sudah siap. Dan saya pribadi maupun sebagai konsekuensi kader partai, akan sepenuhnya mendukung,” ujar Achadiat.

Ketua DPAC PD Darma, Masdukat mengatakan, H. Robby merupakan satu-satunya kader partai yang paling diharapkan oleh masyarakat sebagai calon Bupati Kuningan.

Terpisah, Asep, Ketua LSM Komunitas Bangsa Kabupaten Kuningan sangat resfeks sekali dengan adanya pernyataan dari ketua DPC PD Kuningan itu. Menurut Asep, dirinya siap mendukung dan menyukseskan pencalonan H. Mamat Robby untuk posisi K.1.

“Saya mendukung sekali kemauan dari H. Mamat Robby yang sangat peduli terhadap lemah cai (tanah kelahirannya). Terbukti dengan digelontorkannya miliaran rupiah untuk Kabupaten Kuningan,” jelasnya.

Dukungan terhadap ketua Komisi C DPRD Jabar itu pun datang dari dua orang kuwu yang sempat ditemui IB. “Menurut saya mah betul beliau harus maju dalam bursa calon bupati ke depan, sebab sudah banyak yang mengenal, tinggal memperdalam saja,” ujar dia.

Menyikapi adanya kesepakatan itu, H.T. Mamat Robby mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPC Partai Demokrat. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPC atas dukungannya. Tentunya ini modal awal untuk verifikasi ke DPD maupun ke DPP Partai Demokrat,” ucap dia kepada IB melalui ponselnya, Minggu (13/11).

Menurut H. Robby, dukungan yang telah diperoleh itu tentu semua ada mekanismenya. Apapun bentuk dukungan sesungguhnya adalah harapan dan do’a bagi putra kelahiran Desa Dukuh Tengah Kecamatan Maleber ini.

Dia mengatakan, dukungan partai merupakan modal yang sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah dukungan pemilih yakni masyarakat. “Untuk itu, sudah menjadi tugas bersama saya secara pribadi dan Partai Demokrat secara kepartaian, memobilisasi dukungan untuk memenangkan pilkada (pemilihan kepala daerah) Kuningan mendatang.

Dasarnya, lanjut H. Robby, karena untuk memenangkan pilkada tidak bisa dilakukan sendiri. Idealnya Partai Demokrat melakukan koalisi, bahkan apabila memungkinkan diciptakan koalisi besar. “Harapannya tokoh masyarakat Kuningan dan tokoh politik bisa duduk bersama tidak sekedar berbicara komitmen politik kekuasaan, tapi komitmen untuk memajukan kehidupan masyarakat Kuningan,” pungkasnya. (kies)

Iklan
h1

Acep Purnama: 2012, Kades dan Perangkat Desa Dapat Tunjangan Tetap

25 Maret 2012

Kuningan, IB

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH akan berupaya optimal agar para kepala desa dan perangkat desa dapat tunjangan tetap dalam APBD 2012. Ungkapan itu disampaikan Acep menanggapi aspirasi para kepala desa dan pamong desa yang tergabung dalam Parade Nusantara (Per satuan Rakyat Desa Nusantara), Jum’at (11/11/11).

“Saya akan berupaya seoptimal mungkin agara para kepala desa dan perangkat desa dapat rtunjangan tetap dan masuk APBD 2012,” janji Acep, disambut ratusan kades dan perangkat desa di Ruang Paripurna DPRD Kuningan.

Aksi unjuk rasa itu diikuti sekira 250 kades dan perangkat desa. Aksi diawali dengan mendatangi Kantor Bupati Kuningan pada pukul 09.00 wib. Sayangnya, mereka gagal bertemu dengan Bupati Kuningan, H, Aang Hamid Suganda dan hanya diterima oleh Sekda Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si, itupun jawabannya tidak memuaskan.

Sehingga rombongan melanjutkan ke Gedung DPRD dan diterima oleh Ketua H. Acep Purnama, Wakil Ketua Drs. H. Toto Suharto, S.Farm.Apt dan Ketua Komisi A Pusantara.

Ketua Presidium Parade Nusantara Kuningan, Drs. Eman Suherman mengatakan, aksi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh nusantara ini untuk meminta tanda tangan bupati dan ketua DPRD agar RUU tentang Desa segera dibahas antara pemerintah dan DPR serta secepatnya disahkan sebagai UU Desa.

Jika tidak segera disahkan mereka mengancam tak akan melaksanakan tugas pembantuan. “Jika tidak segera disahkan maka aparat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara akan melakukan aksi boikot atas segala bentuk tugas perbantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, yang diantaranya adalah tidak akan melaksanakan penarikan PBB dan  pembuatan e-KTP,” terang Eman.

Ia mengungkapkan, Persatuan Rakyat Desa Nusantara menghendaki perubahan dari pola pembangunan di desa menjadi pola pembangunan desa. Itu dimaksudkan pembangunan yang dilaksanakan di desa dirancang oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa, diawasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa, sementara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bertindak sebagai pembimbing dan sekaligus pengawal pembangunan di desa.

Tuntutan lainnya yang disampaikan Parade Nusantara, alokasi dana pembangunan desa minimal 10% dari APBN/Proporsional, biaya pemilihan kuwu menjadi beban APBD Kabupaten, masa jabatan kuwu 8 tahun dan perangkat desa hingga usia 65 tahun, serta periodesasi keikutsertaan di dalam pilkades dengan batasan usia.

Ia juga meminta agar Pemda Kuningan memberikan tunjangan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Tunjangan tetap itu merupakan amanah dari pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. “Sayangnya pemerintah daerah sejak enam tahun yang lalu itu tidak ada upaya sama sekali,” kata dia.

Selain itu, disoroti pula keberadaan PD Aneka Usaha yang miskin kreasi dan hanya bisa mencaplok yang sudah ada, termasuk yang dikelola oleh pemerintah desa. “Seharusnya PDAU itu menggali potensi yang ada di Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan PAD, bukannya main ambil saja,” serang Eman.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seperti dilansir Metrotvnews menilai, pemerintah sengaja mengulur waktu  menuntaskan draft RUU itu. Kata dia, penundaan pembahasan RUU Desa mengakibatkan nasib kepala desa di seluruh Indonesia tidak jelas.

“RUU tentang Desa ini rupanya masih terkatung-katung di Kementerian Dalam Negeri. Apa yang suarakan mereka adalah suara keprihatinan dari arus bawah, saya wanti-wanti kepada menteri dalam negeri dan pemerintah tolong lebih proaktif mengenai masalah ini. Dipercepat itu draft yang sudah ada di Kementerian Dalam Negeri sehingga kita bisa segera bahas di DPR” katanya. (tan)

h1

PDIP Kuningan Resmi Usung Aang Jadi Cagub Jabar

25 Maret 2012

Kuningan, IB

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan secara resmi telah mengusung H. Aang Hamid Suganda sebagai calon Gubenur Jawa Barat periode 2013-2018. Hal itu didasarkan hasil rapat tiga pilar partai, yaitu DPC PDI Perjuangan, Fraksi PDIP DPRD dan Kader Eksekutif/Bupati Kuningan, Senin (30/10/11).

Pernyataan resmi kepada pers disampaikan Ketua DPC PDIP Kab. Kuningan, H Acep Purnama SH, MH di Sekretariat DPC PDIP Kuningan, Selasa (1/11/11). Menurut Acep, Aang sebagai kader partainya dinilai sangat layak dan mampu untuk memimpin Jawa Barat periode mendatang.

“Beliau telah mampu dan berhasil mengangkat harkat dan martabat daerah serta masyarakat Kuningan dalam kepemimpinan nya. Perkembangan pesat pada seluruh aspek pembangunan di Kuningan, menjadi dasar pemikiran partai untuk memperjuangkan H. Aang Hamid Suganda menjadi Cagub Jawa Barat dari PDI Perjuangan,”tutur Acep.

Menurut Acep, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada DPC-DPC se-Jawa Barat. Bahkan hingga saat ini kata Acep, ketika ditanya seusai menerima aspirasi Parade Nusantara, Jum’at (11/11/11) pihaknya telah mendapat respon positif dari delapan DPC PDIP.

Ia yakin dukungan akan semakin menguat melihat kondisi yang ada dan kepiawaian Bupati Aang yang juga sebagai Sekjen APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). “Hubungan Pak Aang sangat baik dengan kepala-kepala daerah, akan menarik simpati, tanpa melihat partai mana yang mengusungnya,” jelas Acep.

Aang sendiri, kata Acep, sudah memberikan pernyataan sikap secara tenang dan tegas. Berikut pernyataan sikap H. Aang Hamid Suganda pada rapat tiga pilar partai itu. “Saya adalah kader PDI Perjuangan, yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan akan bersama-sama PDI Perjuangan untuk menuju kemenangan PDI Perjuangan demi rakyat Jawa Barat dan Bangsa Indonesia,” kata Acep mengutip pernyataan Pak Aang.

Pernyataan tersebut, lanjut Acep, telah menggetarkan hati dan membangkitkan semangat juang kader partai yang hadir. Semua menyambut dengan penuh rasa haru dan kebanggaan atas sikap H. Aang Hamid Suganda yang begitu tegas dan lugas. Pernyataan ini yang mengandung makna komitmen yang tinggi terhadap PDI Perjuangan.

“Hal ini juga kami lakukan untuk memotivasi seluruh DPC PDIP di Jawa Barat agar segera mengambil sikap. Momentum ini harus segera digulirkan, mengingat Pemilukada Jawa Barat akan dilaksanakan pada Februari 2013. Kita masih punya waktu satu tahun empat bulan,” katanya.

Bersamaan dengan itu, yang tidak kalah pentingnya Acep mengemukakan harapannya untuk mempertahankan dan memenangkan kembali posisi Kepala Daerah dalam Pemilukada Kuningan, yang pelaksanaannya hampir bersamaan dengan Pilkada Gubernur.

“Maka dari itu, PDI Perjuangan akan segera mempersiapkan kader terbaik untuk diusulkan kepada DPP sebagai Calon Bupati Kuningan. Kami membuka seluas-luasnya terhadap seluruh kader Partai, siapapun yang siap untuk dicalonkan sebagai Bupati Kuningan,” tandasnya.

Terpisah,  Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDI Perjuangan Kab. Kuningan, Andi   Malarangeng merasa yakin bahwa Bupati Aang akan mampu membawa suasana perubahan di Jawa Barat. Hal itu didasarkan selama memimpin Kuningan telah menunjukkan keberhasilannya, dan mampu menyejajarkan dengan daerah lainnya.

“Tidak berlebihan apabila kami menargetkan meraih dukungan suara 80 – 90 persen di Kabupaten Kuningan,” jelas Andi Malarangeng. (tan/KN)

h1

Dompet Dhuafa Tebar 750 Ekor Hewan Kurban di Kuningan

25 Maret 2012

H. Kusnandar

Kuningan, IB

Dompet Dhuafa (DD) Republika melakukan tebar hewan kurban (THK) sebanyak 750 ekor domba dan satu ekor sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1432 H / 2011 di Kabupaten Kuningan. Hal itu diungkapkan Direktur THK DD, H. Kusnandar, SE, MH, kepada IB, Selasa (8/11/11) di SMPN 2 Cibingbin.

Aksi tebar hewan kurban (THK) merupakan program peduli umat muslim yang kurang beruntung. Kegiatan itu telah berlangsung tahun 1993, dengan cakupan tak hanya dalam negeri tetapi sampai ke beberapa negara minoritas muslim.

Kabupaten Kuningan sendiri mendapat peningkatan alokasi THK dibanding tahun sebelumnya. Bila tahun 2010 lalu 375 ekor, maka tahun ini meningkat tajam menjadi 750 ekor hewan kurban untuk disebar di Kabupaten Kuningan.

Adapun sebarannya dengan prioritas penitipan di sekolah. Hal itu nampak dari tempat pelaksanaan THK di SMPN 2 Cibingbin yang menebar hewan kurban mencapai 182 ekor dan seekor sapi yang sudah untuk ke empat kalinya. Begitu juga di SMPN 1 Cibingbin sebanyak 100 ekor ditebar, dan tempat lainnya.

“Ini sudah menjadi syiar Dompet Dhuafa yaitu harus sampai ke masyarakat langsung. Jika tidak, maka yang dititipkan, untuk tahun berikutnya bisa dicoret,” ujarnya.

Pada 2011 ini, Dompet Duafa telah menebar sebanyak 17.000 kambing di seluruh Indonesia. Tidak sekadar di Indonesia, DD menebar hewan kurban di negara-negara minoritas muslim, seperti Vietnam, Somalia, Kamboja, Palestina dan Timor Leste.

THK adalah program rutin kurban DD setiap tahun. Selain ada program sosial rutin bulanan, baik untuk pendidikan, ekonomi dan pemberdayaan.

Kepedulian H. Kusnandar terhadap Kuningan sangat masuk akal, karena Ia merupakan eksekutif muda dan sukses yang berkarir dibidang sosial. Tak aneh kepedulian alumni SMPN Cibingbin ini begitu besar terhadap Kabupaten Kuningan.

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infak, sedekah (ZIS).

DD memegang teguh prinsip manajemen transparan, dapat dipertanggungjawabkan, profesional, berdayaguna, berhasilguna, berorientasi pada perbaikan terus menerus berdiri atas pertimbangan profesional.

Kusnandar mengatakan bahwa sekolah merupakan tempat untuk membangun karakter bangsa yang berbudi luhur. Sekolah juga merupakan laboratorium untuk mencetak para siswa agar nanti bisa mandiri. Ia menyebut SMPN 2 Cibingbin merupakan pioner pelaksanaan THK di Kabupaten Kuningan sehingga setiap tahun bisa terus melaksanakannya.

Ia mengungkapkan, saat ini banyak orang yang hidup semakin kaya, tetapi tidak punya semangat berbagi kepada orang lain yang tidak mampu. Padahal di sekeliling kita masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Sulitnya berbagi ini karena tidak punya jiwa peduli terhadap sesama.

Dengan konsep keseimbangan sosial (social equality) kita bisa membantu saudara kita yang kurang beruntung. “Untuk itu, mari kita tanamkan semangat berbagi kepada sesama umat yang kurang beruntung,” ajak dia.

Dengan semangat berbagi, tidak akan ada lagi anak terlantar dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Di Dompet Dhuafa sendiri yang memiliki lembaga Pengembangan Insani terus memberikan beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa. Bahkan telah membuat dua rumah sakit yang betul-betul gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dengan sistem pengelolaan yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, Dompet Dhuafa akan terus beraktivitas menyantuni dhuafa, menjalin ukhuwah, dan menggugah etos kerja. (tan)

h1

Hj. Utje Ch. Suganda Pelopori Isbat Nikah

25 Maret 2012

Ciawigebang, IB

Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos pelopori isbat nikah. Kepeloporan Ketua Umum Kordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Kuningan ini nampak dari kelihaiannya menggandeng Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Kuningan untuk menggelar isbat nikah dan nikah masal.

Bertempat di Masjid At Taqwa Desa/Kecamatan Ciawigebang K3S Kabupaten Kuningan menggelar aksi sosial nikah massal bagi 17 calon pengantin. Saat itu diserahkan pula akte nikah isbat bagi 81 pasangan suami istri (bukan 84, red) yang telah melakukan isbat nikah di Kantor K3S Kabupaten Kuningan.

Isbat nikah yang digagas K3S Kuningan merupakan terobosan baru di Jawa Barat dan baru terjadi di Kabupaten Kuningan. Hal itu diakui pula oleh Kepala Kemenag Kabupaten Kuningan, Drs. H. Agus Abdul Kholik, MM.

“Isbat nikah yang dilakukan kerjasama antara K3S, Pengadilan Agama dan Kantor Kemenag Kuningan merupakan terobosan baru di Jawa Barat, dan baru dilaksanakan di Kabupaten Kuningan,” terang H. Agus kepada IB di kantornya, Jum’at (4/11/11).

Menurut Agus, nikah massal atau isbat sangat bermanfaat bagi keluarga, karena tonggak awal keluarga adalah adanya akte nikah. Dengan akte nikah itu, berakibat anak yang selama ini sulit memiliki akte akan serasa mudah, status anak lebih jelas dan sah secara hokum, termasuk mengenai hak warisnya.

Ketika ditanya mengapa isbat lebih banyak diminati dibanding dengan nikah masal, Agus mengatakan, karena isbat merupakan kebutuhan bagi pasangan yang telah menikah tetapi tidak tercatat di KUA. Sedangkan nikah masal, calon pengantin merasa malu sehingga peminatnya kurang. Padahal kedua program itu ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kemenag Kuningan sendiri mempunyai target selama tahun 2011 ini  dapat melakukan pernikahan baik isbat maupun nikah masal dengan sebanyak 200 pasangan. “Dari target itu sudah tercapai 99 pasangan,” kata Agus.

Nikah massal yang digagas K3S sebenarnya sudah untuk ke tiga kalinya. Sebelumnya pernah dilakukan di Masjid Ar Rohman Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Pancalang.

Sedangkan isbat nikah masal memang baru pertama kali dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kuningan di Sekretariat K3S Kuningan. Isbat nikah merupakan pengesahan pernikahan oleh Pengadilan Agama, karena pernikahan Pasutri (pasangan suami istri) tidak tercatat di KUA, atau nikah dibawah tangan.

Prosesnya, setelah calon memenuhi persyaratan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka akan diberikan putusan berupa penetapan oleh hakim PA. Selanjutnya diberikan akta nikah oleh KUA setempat.

Ketua K3S Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, mengatakan, kegiatan nikah massal dan isbat nikah ini akan memiliki  arti penting untuk meningkatkan derajat dan martabat keluarga yang tidak mampu dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Dengan harapan ada kesejajaran masa depan antara orang tua dan anak-anaknya dengan keluarga lainnya, karena tercatat di KUA.

“Kami membantu pemerintah agar masyarakat sadar hukum dan meminimalisasi nikah usia dini, nikah adat atau nikah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Sedangkan sasaran nikah massal,  yakni  calon pengantin yang siap menikah tapi tidak mampu biaya nikah, atau yang sudah menikah sah menurut agama tapi belum tercatat di KUA dan  pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Th 1974 tentang Perkawinan.

Kaitan dengan Undang-Undang No 1 Th 1974, Ketua K3S Kuningan menjelaskan, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat agama dan catatan hukum. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan dan layak diberitahukan karena berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat.

Usai melaksanakan prosesi ijab kabul berbagai ungkapan bahagia pun terlontar dari pasangan pengantin, seperti  pasangan Syarif asal Desa Cirukem dengan Ruheni Desa Citangtu Kecamatan Kuningan yang langsung diantar Camat Kuningan ke lokasi ini.   “Saya gembira sekali kini bisa menikah. Untuk itu saya menghaturkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah meringankan beban hidup terutama untuk nikah, terlebih lagi kedua orang tua sudah tiada belum lagi usaha yang tidak menentu penghasilannya,” ungkapnya.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan, diataranya hutbah nikah, ijab kabul, penyerahan mas kawin (mahar), dan penyerahan buku nikah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan akta nikah yang isbat nikah.

Saat itupun dilakukan penyerahan  secara simbolis pohon pepeling dari pengantin kepada Bupati Kuningan. Sebaliknya, panitiapun telah memberikan bingkisan kepada semua pasangan pengantin.

Dua kegiatan sosial keagamaan itu itu dihadiri pula oleh Wakapolres Kuningan, Dandim 0615 Kuningan Letkol Kav. Sugeng, Ketua MUI, para camat serta pasangan pengantin isbat dan nikah massal. (gie)

h1

Bupati Kuningan Sawer Hadiah Camat dan Kuwu Lunas PBB

25 Maret 2012

Kramatmulya, IB

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda di RM Lembah Ciremai, Senin (31/10/11) menyerahkan piagam penghargaan kepada 24 camat dan 24 desa terbaik pelunasan PBB (pajak bumi dan bangunan).

Berikut kecamatan yang lunas berdasarkan kategori sampai Rp. 200 juta yakni Kecamatan Cibeureum, Cilebak dan Hantara. Kategori 200 s/d 250 juta Kec. Selajambe, Cimahi, dan Pancalang. 250 juta – 300 juta Kec. Subang, Japara, Sindangagung.

Kategori 300 – 400 juta Kec. Garawangi, Kec. Lebakwangi, dan Kec. Maleber. Dan kategori lebih 500 juta Kec. Ciawigebang, Luragung dan Jalaksana.

Sedangkan desa terbaik dengan kategori sampai Rp. 13 juta yakni Desa Kawungsari, Desa Sukadana Kec. Cibeureum, Desa Partawangunan Kec. Kalimanggis, Desa Sukaimut Kec. Garawangi. Target s.d Rp. 18,5 juta Desa Bantarpanjang Kec. Cibingbin, Desa Gereba Kec. Kramatmulya, Desa Randusari Kec. Cibeureum, Desa Sukasari Kec. Karangkancana.

Kategori s.d Rp. 24 juta Desa Padarek Kec. Kuningan, Desa Tenjolayar Kec. Pancalang, Desa Jamberama Kec. Selejambe, Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis. Target s.d RP. 30 juta Desa Dukuhbadag Kec. Cibingbin, Desa Dukuhpicung Kec. Luragung, Desa Sakerta Barat Kec. Darma, Desa Walaharcageur Kec. Luragung.

Target s.d 40 juta Desa Kutawaringin Kec. Selajambe, Desa Gewok Kec. Garawangi, Desa Pamulihan Kec. Subang, Desa Setianegara Kec. Cilimus. Target diatas Rp. 50 juta Desa Margamukti Kec. Cimahi, Desa/Kec. Ciwaru, Desa Cikaduwetan Kec. Luragung, Desa Tangkolo Kec. Subang.

Selain itu, Bupati Kuningan juga menyerahkan penghargaan kepada 22 desa yang lunas PBB pada Bulan Maret 2011. Ke 22 desa itu diantaranya Desa Sumurwiru Kec. Cibeureum, Desa Tarikolot Kec. Cibeureum, Desa Salakadomas dan Desa Cirea Kec. Mandirancan.

Bupati dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada camat dan kades yang telah melunasi PBB secara cepat dan tertib administrasi. “Saya memberikan apresiasi kepada camat dan kepala desa serta petugas pemungut yang telah bekerja keras sehingga bisa lunas lebih dulu,” ujar Aang. (tan)

h1

Forum Silaturahmi Parpol, Ormas dan LSM

25 Maret 2012

Kramatmulya, IB

Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  (Badan Kesbanpol dan Linmas) Kab. Kuningan kembali mengadakan forum silaturahmi antara Pemkab Kuningan dengan pimpinan partai politik, ormas dan LSM di RM Lembah Ciremai, Jum’at (11/11/11).

Kepala Badan Kesbanpol dan Linmas Kab. K uningan, H. Yeddy Chandra SS, SH, MH menyebutkan acara itu dihadiri Bupati Kuningan, pimpinan SOPD, Muspida dan sekira 150 pimpinan parpol, ormas, LSM dan pondok pesantren.

Yeddy Chandara mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, serta rencana pembangunan ke depan. Selain i tu, menampung aspirasi dari pimpinan parpol, ormas dan LSM demi terciptanya pelaksanaan pem-bangunan di Kabupaten Kuningan secara kondusif.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, seusai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2008 – 2013, peran orsospol, ormas dan LSM dalam pembangunan itu sangat besar.

Hasilnya, tambahnya, berbagai pembangunan dan penghargaan berhasil diraih Kuningan, diantaranya penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai Kabupaten Sehat 2014, yang diterima pada 14 November 2011. “Ini karena Kabupaten Kuningan berhasil meningkatkan indek kesehatan. Tahun ini saja sebanyak enam Puskesmas dibangun, dan RS Bandorasa mulai difungsikan,” jelas Aang.

Menurut Aang, Kuningan juga meraih penghargaan sebagai Kota Hijau dari Menteri Pekerjaan Umum RI.

Selanjutnya, kata Aang, perluasan dan penataan Masjid Syiarul Islam yang representatif sudah rampung. Begitu pula Masjid Kuningan Islamic Centre akan segera dapat dipergunakan, karena telah selesai. “Nanti kalau mau latihan manasik haji bagi anak-anak tidak perlu lagi di Pandapa Paramartha karena KIC bisa dipergunakan. Juga kegiatan MTQ daerah perbatasan,” terang Aang.

Sesi Dialog

Usai penyampaian materi, dilanjutkan dengan dialog interaktif yang terbagi dalam dua sesi, masing-masing lima penanya. Auden pertama disampaikan oleh Amran Sutarto dari PKPI yang menyampaikan ketidaksetujuan diadakannya MTQ sebelum jelasnya penyelesaian masalah ajaran Ahmadiyah di Kuningan. Pasalnya, kata Amran, kata agamis tidak cocok selama masih ada penistaan terhadap Islam oleh Ahmadiyah.

Selanjutnya, Juju Jum’ati dari GOW/IBI menyampaikan terima kasih dengan telah dibangunnya gedung GOW untuk aktivitas perempuan, tinggal kelengkapannya saja.

Ia pun menyampaikan keluhan berkaitan 29 lulusan kebidanan yang diberikan beasiswa oleh Pemkab Kuningan tenyata hingga saat ini tidak bisa bekerja sebagai bidan di desanya, sehingga mereka harus bekerja ke luar daerah.

Kritik keras dilontarkan oleh Budi Tri Maladi dari LSM Kompak. Menuru Budi, gencarnya pembangunan di Kabupaten Kuningan tidak seimbang dengan sistem pengawasan, sehingga hasil pembangunan tak bertahan lama. Ia pun mensinyalir adanya dugaan penyimpangan dana BOS di beberapa sekolah, tetapi tidak pernah ada tindakan ataupun sanksi.

Ia juga menyoroti informasi yang menyebutkan Kuningan sudah bebas buta huruf, padahal di desanya masih banyak yang tidak bisa baca tulis. Budi tak sependapat dengan telah turunnya angka kemiskinan, karena di desanya hampir 90% masyarakatnya miskin. (tan)