Archive for the ‘edisi 167’ Category

h1

Pimpinan DPRD Piknik ke Bali, Para Kuwu dan Camat Ke Pangandaran

15 September 2011

Pangandaran, IB

Setelah pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan piknik ke Bali pertengahan Juli lalu, para kepala desa (kuwu) dan camat tak mau ketinggalan menyusul tour ke Pangandaran. Piknik pimpinan Dewan kemudian diklaim sebagai studi banding.

Tour para kepala desa dan camat itu mengusung tema “Singkronisasi Kebijakan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuningan”.  Dari 376 kades dan lurah, 26 diantaranya tidak hadir dengan berbagai alasan, serta seorang camat absen yakni Camat Garawangi, Drs. Enang Sudianto.

Rombongan dikoordinir oleh DPC APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kab. Kuningan.

Ikut bersama rombongan yakni Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Kepala BPMD Drs. Kamil G. Permadi, MM bersama staf, Kejari Kuningan Refli, SH, MH, Sekda Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si, Kepala BAPPEDA Dian Rahmat Yanuar, M.Si dan Ketua ABPEDSI Drs. H. Toto Toharudin, M.Pd.

Menyusul pada malam hari hadir pula, Ketua DPRD H. Acep Purnama, SH, MH,  Dandim 0615 Kuningan Letkol. Sugeng Waskito Aji, Kadis Bina Marga Ir. Drs. H. Rusliadi, M.Si, Ketua Komisi C Rana Suparman, S.Sos, Sekretaris Komisi D Rudi Iskandar, SH, Anggota DPRD Drs. Ujang Kosasih, M.Si, Nuzul Rachdy, SE, dan para pengusaha yang tergabung dalam Komunitas Jeep Kuningan.

Rombongan menggunakan delapan bus, mobil dinas dan mobil pribadi berangkat dari Pandapa Paramartha Jumat (22/7) pukul 07.30 wib. Tiba di Water Park Pangandaran yang memiliki fasilitas water boom, kolam renang dan hotel pukul 12.00 wib. Dari obyek wisata ini rombongan melihat langsung keindahan alam dan pantai, sekaligus makan siang.

Setelah makan siang, rombongan menuju hotel yang sudah dipesan oleh panitia. Ketua Panitia, Linawarman, SH mengatakan, acara telah dipersiapkan sejak 2010 lalu namun baru terlaksana tahun 2011 ini. Tujuan kegiatan kata, Kuwu Jalaksana ini adalah untuk menghilangkan perbedaan (friksi) antar kepala desa.

“Acara ini tidak ujug-ujug, tetapi sudah direncanakan sejak tahun 2010 sehingga bisa berangkat bersama para kepala desa, lurah, camat, OPD dan Muspida,” terang Linawarman.

Ketua DPC APDESI Kab. Kuningan, Mulyono AR, mengkalim kegiatan itu merupakan program APDESI yang sudah direncanakan sejak 2010. Kuwu Sindangagung ini pun menjelaskan hasil Rakerda APDESI Jabar di Bandung bersama kepala BPMD Jabar. Dalam Rakerda itu  diusulkan pengadaan kendaraan roda dua tahun 2011 dan kendaraan dinas lama untuk didum.

Selanjutnya, disampaikan pula hasil Munas APDESI 21 April lalu di Jakarta diantaranya percepatan pengesahan RUU Desa. “Bila RUU Desa tidak segera disahkan, maka APDESI akan menurunkan seluruh anggotanya,” tegas Mulyono.

Ia juga memberikan motivasi bahwa ada seorang kades yang telah berhasil menjadi Gubernur Sulawesi Selatan.

Mulyono berharap, motor dinas lama didum dengan biaya dari bupati. Selain itu, pembayaran premi Askesdes untuk para kepala desa dan perangkat desa ditanggung oleh APBD kabupaten.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, dirinya dengan para kepala desa sudah lama tidak silaturahmi, padahal tahun 2011 sudah berjalan enam bulan. “Acara ini merupakan silaturahmi sekaligus untuk menghilangkan kepenatan dari tugas sehari-hari,” ujar Aang.

Ia mengakui bahwa APBD Kab. Kuningan sebanyak 71% tersedot untuk belanja pegawai, sedangkan 29% untuk biaya operasional, sehingga sulit untuk melaksanakan pembangunan. Ini karena pada tahun 2008 – 2009 terlalu banyak mengangkat CPNS yang berasal dari PTT dan GBS.

“Sebanyak 5.350 CPNS diangkat dari PTT/GBS, sehingga alokasi untuk pembangunan berkurang. Sementara dana alokasi umum (DAU) tidak naik,” terang Aang.

Sebagai pengurus APKASI, tambahnya, Ia sudah berupaya keras mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar setiap desa dibantu sebesar Rp. 1 miliar tiap tahun. “Hal itu dilandasi oleh dampak pembangunan dari adanya program Desa Mandiri menuju Peradaban di tujuh desa di Kabupaten Kuningan. Hasilnya, program itu bisa mempercepat pembangunan hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Aang.

Ia pun menyebutkan, apabila desa mau membangun dan berupaya ke pemerintah pusat, seperti yang dilakukan Kades Sindangkempeng, harus hati-hati agar tidak tejadi kasus.

Ia kembali menyebutkan bahwa dirinya sudah kadung dikenal sebagai Aang Hotmik. Ini karena memang saat itu pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kuningan sangat pesat, namun kembali rusak karena diguyur oleh hujan selama satu setengah tahun.

“Saya meminta agar para kades tidak khawatir karena mulai Juli ini pembangunan jalan akan segera dimulai. Rekontruksi jalan itu sendiri memerlukan dana sampai Rp. 100 miliar, tetapi baru tercukupi Rp. 40 miliar. Sehingga harus dicari dari pusat dan provinsi,” ujar Aang.

Terkait Kuningan Summit yang mempertemukan enam desa dari Jabar dan dua daerah dari Jateng, lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, termasuk Kuningan.

Diakhir acara Bupati Aang berkenan menyerahkan penghargaan kepada peserta Lomba Desa tingkat Kabupaten Kuningan tahun 2011. Diantara juara lomba desa itu adalah Desa Linggasana Kec. Cilimus, Desa Gunungkeling Kec. Cigugur, Desa Cirea Kec. Mandirancan, Desa Jagara Kec. Darma dan Desa Luragung Tonggoh Kec. Luragung.

Selanjutnya, Desa Jambar Kec. Nusaherang, Desa Kedungarum Kec. Kuningan, Desa Tarikolot Kec. Cibeureum dan Desa Tanjungkerta Kec. Karangkancana.

Acara diisi malam hiburan dengan menampilkan para kepala desa dan artis Pangandaran. Kades yang tampil diantaranya adalah Kades Linggasana Hj. Henni Rosdiana, Kades Cihideunghilir Kec. Cidahu, Kades Mekarjaya Kec. Ciawigebang Eti Suhaeti, dan Kades Ancaran. (tan)

Iklan
h1

Luragung Jadi Kecamatan Koperasi ke Lima

15 September 2011

Luragung, IB

Kecamatan Luragung diresmikan menjadi Kecamatan Koperasi ke lima di Kabupaten Kuningan oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos di Alun-alun Desa Luragung Landeuh Kec. Luragung, Selasa (19/7). Peresmian ini menyusul Kecamatan Cibingbin 2008, Kecamatan Cilimus 2009, dan Kecamatan Cigugur 2010.

Momentum peringatan Hari Koperasi ke 64 tahun 2011 diisi oleh berbagai kegiatan gerakan koperasi yang dimotori Dekopinda Kab. Kuningan. Ketua Panitia, H. Iim Ibrahim mengatakan, rangkaian acara peringatan Hari Koperasi telah dimulai bulan Juli. Diantara kegiatan itu yakni Bulan Tabungan dimulai Juli – Agustus 2011 di masing-masing koperasi dengan besarnya minimal Rp. 5.000 per anggota guna pemupukan modal koperasi.

Selanjutnya, dialog interaktif dan publikasi yang dilaksanakan di Radio Bewara SR pada bulan Juni s/d Juli 2011, diklat perkoperasian, serta bhakti sosial pengobatan gratis bekerjasama dengan RS Juanda dan UPTD Puskesmas Ciawigebang dengan peserta 605 pasien.

Sedangkan pada puncak peringatan Hari Koperasi ini dilaksanakan gerak jalan santai diikuti oleh 3.000 orang dan pembagian sembako bagi kaum dhuafa.

Acara dihadiri Dandim 0615 Letkol Kav. Sugeng Waskito Aji, Kajari Kuningan Refli SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Erwantoni SH, MH, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jabar H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos, kepala SOPD Kabupaten Kuningan, pimpinan BUMD/BUMN, pengurus Dekopinda Kab. Kuningan dan para undangan.

Diakhir acara, Bupati Kuningan didampingi H.T. Mamat Robby menyerahkan penghargaan kepada koperasi dan perorangan yang berprestasi. Penerima penghargaan itu diantaranya untuk jenis koperasi simpan pinjam diraih oleh KSP Mekar Jaya Kec. Maleber, USP KUD Suka Mekar Kec. Cibingbin, dan USP KPRI Guru Jalaksana.

Jenis koperasi konsumen diraih Koperasi Kopkar As-syifa Kuningan, dan KPRI Guru Cilimus. Jenis koperasi produsen diraih oleh Primkopti Kuningan. Jenis koperasi pemasaran juara I Koppas Cibingbin dan KSU Koromah Cibeureum, serta koperasi jasa diraih oleh Koperasi Permata Kuningan.

Sedangkan perorangan yang berprestasi diberikan kepada H. Chaerudin, Ketua KUD Sukamekar Cibingbin sebagai tokoh koperasi tingkat Jabar. Ia menerima penghargaan Bhakti Koperasi tingkat provinsi di Sukabumi. Selanjutnya Hj. Entin Sutini, Ketua Koperasi Permata sebagai tokoh koperasi tingkat nasional yang menerima penghargaan Bhakti Koperasi langsung dari Presiden RI H. Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Koperasi tingkat nasional di Istora Senayan Jakarta, 12 Juli 2011.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid suganda mengungkapkan, di Kabupaten Kuningan koperasi berjumlah 495 dan UKM 18.879. “Jumlah koperasi dan UKM yang ada tersebut merupakan potensi besar bagi soko guru perekonomian masyarakat. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh gerakan koperasi dan pelaku ekonomi untuk mengetahui peran dan fungsi koperasi dengan terus berusaha dan berkarya bagi  kesejahteraan anggota serta masyarakat dengan bekerja keras lebih profesional, kompetitif dan inovatif,” kata Aang.

Menurut Aang, penetapan Kecamatan Luragung menjadi Kecamatan Koperasi diharapkan dapat mewujudkan pemberdayaan koperasi guna menyejahterakan masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perokonomian di daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kuningan, Drs. Uca Somantri, M.Si mengatakan, HUT Koperasi ke 64 tahun 2011 ini diisi rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya kegiatan penilaian koperasi sehat, bakti sosial dan penghargaan koperasi terbaik di Kuningan.

“Saya menghimbau HUT kali ini dijadikan sebagai motivasi pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memberdayakan koperasi dan juga untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi di wilayah Kuningan,” paparnya.

Koperasi, kata Uca, adalah wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ia merasa bangga karena Koperasi Permata yang dipimpin oleh Hj. Entin Sutini mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Kedepan, koperasi di Kabupaten Kuningan yang merupakan pelaku utama dalam perekonomian daerah akan dijalankan secara berkelanjutan dan berkeadilan,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jabar, H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos berharap koperasi menjadi roda perekonomian masyarakat. “Koperasi harus mampu memobilitas pemberdayaan perekonomian masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada dua tokoh koperasi asal Kuningan yakni H. Chaerudin dan Hj. Entin Sutini yang telah mengharumkan nama Kabupaten Kuningan di level Jawa Barat dan nasional.

Atas penetapan Kecamatan Luragung sebagai Kecamatan Koperasi disambut baik oleh Camat Luragung Drs. Dudi Fahrudin dan Kades Luragung Landeuh Ahmad Mulyadi. Dudi Fahrudin berharap, penetapan itu bisa menjadi motivasi untuk perkembangan koperasi yang ada di Kecamatan Luragung. “Saat ini di Kecamatan Luragung ada 13 koperasi aktif, mudah-mudahan bisa berkembang lagi sehingga bisa meningkarkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Penetapan ini, jelas Kades Luragung Landeuh, Ahmad Mulyadi merupakan penghargaan kepada masyarakat Luragung karena dapat menyelenggarakan momen tingkat kabupaten. “Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (tan)

h1

H.T. Mamat Robby Suganda: Saatnya Perhatikan Generasi Muda

15 September 2011

Maleber, IB

Selama ini definisi pemuda di Indonesia terjadi multitafsir dan tidak jelas, sehingga orang yang berumur diatas 42 tahun pun masih mengaku sebagai pemuda. Namun sekarang definisi itu menjadi lebih tegas dengan terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Terhadap eksistensi generasi muda itu, H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos memiliki cara tersendiri untuk memperhatikannya. Ia menyebutkan saat ini perlu memberikan perhatian lebih kepada generasi muda. “Saatnya kita memberikan perhatikan kepada generasi muda, karena generasi muda merupakan harapan masa depan bangsa,” ujar ketua Komisi DPRD Jawa Barat ini di hadapan beberapa orang mahasiswa UNIKU yang tengah mengikuti KKN di Desa Dukuhtengah Kecamatan Maleber, Senin (18/7).

Menurut Mamat Robby, selama ini dirinya telah menginventarisir para mahasiswa asal Kuningan yang berada di luar daerah. Mereka umumnya kuliah di Tasikmalaya, Bandung, Jakarta dan Yogyakarta. “Di Tasikmalaya dan Bandung saja terdata sekira 3.000 orang mahasiswa yang kuliah baik di negeri maupun swasta,” terang dia.

Ketua Pengda Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) Jabar ini mengaku menerima aspirasi dari para mahasiswa dan pemuda asal Kuningan di perantauan. “Dari beberapa pertemuan itu, saya menerima informasi bahwa selama ini mereka gak pernah didatangi oleh pejabat asal Kuningan. Apalagi yang namanya perhatian,” sitir Mamat Robby menirukan ucapan mahasiswa.

Padahal mereka yang kuliah di luar daerah perlu biaya besar, sementara tidak semuanya berasal dari keluarga berada. Sehingga mereka harus dibantu, baik biaya kuliah, tempat tinggal dan biaya sehari-sehari.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu yang memberikan beasiswa bagi para mahasiswa yang belajar di luar daerah,” ujarnya.

Selain itu, Ia pun telah menginventarisir para perantau asal Kuningan yang bekerja di sektor informal BRI (maksudnya berjualan bubur, rokok, indomie) yang jumlahnya mencapai 9.800 orang di Jakarta. “Sektor ini cukup besar memberikan kontribusi devisa untuk Kabupaten Kuningan,” ucap dia.

Ia mengatakan, pemuda dan olahraga mesti mendapat perhatian lebih. Karena mereka merupakan harapan dan tulang punggung masa depan Kuningan dan bangsa. “Dari Kuningan sendiri banyak orang top di luar daerah, baik pejabat maupun pengusaha,” ujar Mamat Robby.

Seperti yang dilakukan oleh dirinya dalam memimpin Perbasi Jabar. Ia mengarahkan agar anak-anak basket terus memacu prestasi dan tidak melanggar hukum. “Mereka juga harus diarahkan dengan pola-pola koordinasi untuk pemberdayaan dan penerapan teknologi,” pungkasnya. (kies)

h1

Jadwal Diklat Sertifikasi Dipertanyakan

15 September 2011

Kuningan, IB

Perubahan sistem sertifikasi guru dari pembuatan portofolio kepada sistem pendidikan latihan (diklat) telah mengundang reaksi  pertanyaan para guru.

Dengan perubahan tersebut, banyak guru berkeluh kesah karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Ada diantaranya yang mengeluhkan percuma telah  mengikuti kewajiban menempuh pendidikan S.1, kalau pada akhirnya diwajibkan mengikuti diklat lagi sepuluh hari di Bandung.

Bahkan tidak  sedikit guru yang  mempertanyakan penjadwalan diklat sertifikasi di Bandung. Mereka  menduga penjadwalan  diklat sertifikasi belum profesional dan proporsional, karena disinyalir didalam rekrutmennya tidak sesuai daftar nomor urut.

Ketika masalah tersebut dikonfirmasikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kuningan, Kepala Disdikpora melalui Kabid Pendas Dedi Supardi, S.Ag, M.Pd kepada IB menjelaskan, perubahan sistem sertifikasi diatur oleh peraturan menteri (Permen).

Menurut Dedi, kuota guru SD yang berhak mengikuti diklat sertifikasi sebanyak 630 orang, dan guru SMP sebanyak 200 orang. Adapun cara pelaksanaannya adalah  mengisi materi, paparan dan praktik mengajar. Menurutnya, selama 10 hari  mengikuti diklat sertifikasi para guru diharuskan membuat  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau materi setelah itu langsung dipraktikkan.

“Jadwal pelaksanaan secara bertahap, namun di Bagian Kepegawaian juga menduga penjadwalan dari UPI  masih kacau, karena tidak sesuai dengan daftar nomor urut yang telah disiapkan dari sini,” terang Dedi di ruang kerjanya, Selasa (12/7).

Dikatakannya, yang membuat jadwal dan pemanggilan ialah pihak LPTK yaitu untuk guru SD oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Oleh karena itu bagi guru yang sudah terdaftar mengikuti diklat  sertifikasi nanti akan mendapatkan surat panggilan. “Sekarang juga sedang berjalan diklat guru SMP sebanyak 120 orang bertempat di Pos, dan diklat guru SD bertempat di Lembang,” jelasnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan bahwa teknik pelaksaan diklat sertifikasi guru adalah tugas LPTK UPI, sementara untuk penentuan jumlah  quotanya  merupakan kebijakan menteri. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga difungsikan  sebagai sekretariat didalam pelayanan administrasi secara online.

90 Guru Terancam Gagal Sertifikasi

Dedi menduga, dampak dari sistem pelayanan administrasi kurang lebih 90 orang guru akan terancam gagal mengikuti diklat sertifikasi. Ke 90 guru yang terancam gagal mengikuti diklat sertifikasi itu rata-rata guru SD yang pindah mengajar ke SMP. Permasalahannya yaitu saat  mengajar di SD masih D.3 begitu S.1 pindah mengajar ke SMP tanpa lekas meng-update data (memperbaharui data), oleh karenanya otomatis di komputernya  tertolak.

“Untuk guru SD yang pindah ke sasama SD tidak usah khawatir  tertolak karena masih satu direktur jadi datanya mudah dilacak. Ada juga guru SD yang tertolak datanya di komputer misalnya ketika mengajar masih D.3 begitu S.1 tidak lekas meng-update data atau masa kerjanya belum terpenuhi, terkecuali yang usianya sudah 50 tahun ke atas meskipun masih D.3 insya Allah akan terpanggil. Untuk lebih jelasnya silahkan saja konfirmasi kepada Bagian Kepegawaian,” pinta Dedi.

Ketika IB berusaha mencari keterangan kepada kepala Bagian Kepegawaian Disdikpora Kab. Kuningan, menurut keterangan stafnya yang bersangkutan sedang pergi ke Bandung. (Rda )

h1

Polres Kuningan Musnahkan 7.442 Botol Miras

15 September 2011

Kuningan, IB

Sebanyak 7. 442 minuman keras (miras) dari berbagai merk, 1.949 liter tuak, 2.770 butir petasan,  284,9 gram ganja, sebatang pohon ganja, 10 butir ekstasi dan 69 lembar upal pecahan Rp. 50 ribu yang merupakan barang bukti dimusnahkan di halaman Polres Kuningan, Selasa (26/7).

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari Operasi Pekat 2010/2011 yang dilaksanakan Polres Kuningan dan jajaran Polsek yang ada di Kabupaten Kuningan. Acara dihadiri Bupati Kuningan, muspida, ketua MUI, ketua FKUB, ketua IPHI, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan media.

Kapolres Kuningan AKBP Drs. Hj. Yoyoh Indayah, MSi mengungkapkan, adanya pemusnahan barang bukti ini menjadi pertanda adanya langkah dan penindasan atas sumber-sumber kemaksiatan serta penyakit masyarakat. Hal ini juga akan memberikan motivasi untuk kontinyu melakukan pencegahan agar Kabupaten Kuningan bebas dari peredaran minuman keras serta napza.

Menurut Kapolres, penyelamatan moral masyarakat adalah tujuan utama. Hal itu merupakan sebuah proteksi, pengawasan dan pengendalian suatu komoditas perdagangan, pemicu konsumerisme atau menurunnya kualitas kehidupan masyarakat, seperti kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Minuman keras/beralkohol adalah salah satu komoditas perdagangan yang  peredarannya tidak terkendali, dan penggunaannya seringkali menimbulkan dampak serius terhadap kondusivitas kantibmas dan perkembangan akhlak terutama dikalangan generasi muda.

“Atas dasar itulah Polres Kuningan terus melakukan operasi di seluruh wilayah Kuningan,” jelas Yoyoh Indayah.

Kapolres akan memberikan sanksi tambahan kepada penjual miras yang telah beberapa kali tertangkap. Misalnya, pembatalan izin usaha,  karena mereka telah menimbulkan gangguan sebagaimana yang diatur dalam izin gangguan.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda meminta agar jajaran Polres kuningan terus melaksanakan tindakan pencegahan dan pemusnahan terhadap benda-benda terlarang tersebut.

“Kegiatan  ini merupakan bukti bahwa pemerintah didukung organisasi dan lembaga kemasyarakatan konsisten memerangi segala bentuk kemaksiatan yang berpotensi merusak ahklak  dan menimbulkan dekadensi moral khususnya dikalangan generasi muda,” ucap Aang.  (tan)

h1

Kota Cirebon Pioner MI PGM di Indonesia

15 September 2011

Cirebon, IB

Sebuah terobosan diperlihatkan Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kota Cirebon. Organisasi para guru madrasah ini telah mewujudkan satu mimpi bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan membangun Madrasah Ibtidai’yah (MI) PGM pertama di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.

Ketua PGM Kota Cirebon, Ahmad Sujaenudin, A.Ma mengungkapkan, berdirinya MI PGM merupakan cita-cita melaksanakan jihad dalam bidang pendidikan. Cita-cita itu diperkuat dengan niat dan keyakinan yang besar.

Hal itu sejalan dengan sebuah riwayat, “Innal a’malu binniat”, bahwa sesuatu perbuatan itu tergantung niatnya. Jika baik niatnya, maka baik pula hasilnya.

Berangkat dari niat baik itu pula, segenap keluarga besar Kementerian Agama Kota Cirebon dibawah pimpinan H. Djainal Arifin, M. Pd, sebagai pengemban amanah tertinggi lembaga, bahu-membahu dengan pejabat-pejabat struktural, kepala madrasah negeri dan swasta, guru-guru hingga karyawan dan karyawati mewujudkan mimpi membangun Madrasah Ibtida’iyah PGM perdana di Jawa Barat.

Selasa (12/7) adalah hari yang paling bersejarah bagi  keluarga besar Kementerian Agama Kota Cirebon serta  segenap jajaran kepengurusan PGM Kota Cirebon. Momen penting tersebut merupakan sebuah terobosan baru mewujudkan satu mimpi bersama dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. “Ini merupakan satu gerakan luhur, berupa peresmian Madrasah Ibtida’iyah PGM di lingkungan Kementerian Agama Kota Cirebon,” ujar Ahmad Sujaenudin.

Hadirnya MI PGM Kota Cirebon ini diharapkan dapat menjadi kiblat pendidikan dasar keagamaan di bumi nusantara. Potret MI PGM itu tidak hanya dilihat dalam bentuk peresmiannya saja, melainkan bagaimana proses penting yang terjadi sebelum pendirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut dapat terwujud.

Kepala Kantor Kemenag Kota Cirebon, H.D. Arifin M.Pd  menyampaikan, apa yang sudah diperjuangkan oleh segenap jajarannya yang telah berkontribusi dalam pembangunan serta peresmian Madrasah Ibtida’iyah itu, merupakan bentuk kepeloporan yang lazim digaungkan juga dipertahankan, baik kuantitas maupun kualitas perkembangannya.

Rasa syukur itu mengingatkan bahwa berdirinya MI PGM merupakan infak dari seluruh karyawan dan karyawati, guru-guru honorer di lingkungan Kemenag Kota Cirebon. “Semoga dapat menjadi amal jariyah yang kekal hingga di Padang Masyhar,” harapnya.

Ia mengungkapkan, satu tradisi timur yang menyatakan, “al-fadlu lil mubtadi’, wa in ahsanal mubtadi”, yakni sebaik-baiknya sesuatu itu adalah yang paling pertama memulai sesuatu, syahdan yang pertama memulai itu tidak hanya menjadi pelopor melainkan juga sebagai pelaku dan peletak sejarah.

Peresmian MI PGM itu mendapat respon positif di ata masyarakat Kota Cirebon. Apalagi pada Agustus depan H.D. Arifin akan memasuki purna bhakti sebagai pucuk pimpinan Kemenag Kota Cirebon. (SM)

h1

Ulama: Karaoke dan Warung Makanan Tutup Selama Ramadhan

15 September 2011

Kuningan, IB

Sejumlah 12 ulama pimpinan pontren di Kab. Kuningan mendatangi gedung wakil rakyat Kuningan untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H.Acep Purnama, SH, MH,  Kamis (21/7).  Mereka meminta dalam  memasuki dan selama bulan Ramadhan semua warung dan kafe serta yang berhubungan dengan kemaksiatan  ditutup waktu siang hari.

Para ulama yang rata-rata pimpinan pontren itu, meminta kepada pemerintah untuk turut andil dan melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar. “Kami minta komitmen pemerintah dan kami siap untuk mendukung langkah pemerintah. Terutama  para pedagang makanan dan tempat  hiburan untuk menghormati terhadap orang yang menjalankan ibadah puasa,” ucap K.H. Ukar Abubakar.

Pimpinan rombongan asal Kec. Kalimanggis itu meminta agar pemerintah mengeluarkan bentuk aturan yang tegas mengenai buka – tutupnya warung yang tidak hanya sampai pertengahan bulan saja. “Biasanya pada awal Ramadhan mereka tidak beroperasi , tetapi setelah pertengahan bulan mereka kembali berjualan,” tandasnya sambil menyatakan bahwa selesai dari dewan akan terus ke pemda untuk menemui bupati.

Bertempat di ruang kerja ketua DPRD, penyampaian aspirasi diterima oleh Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH. Bahkan politisi PDIP itu menyatakan setuju bila untuk menghormati bulan suci Ramadhan semua warung, kafe dan yang mengganggu kekhusyuan ibadah puasa ditutup sebulan penuh.

“Terimakasih kepada bapak-bapak yang tetap konsisten memperjuangkan keadilan. Apa yang bapak sampaikan hari ini, sudah kami konsultasikan dengan bupati dan formalnya nanti dirapatkan ditingkat Muspida,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP, Deni Hamdani, M.Si, yang hadir menyertai ketua DPRD menerangkan, surat edaran larangan berjualan makanan siang hari di bulan Ramadhan sudah siap ditandatangani bupati.

“Surat larangan berjualan, waktu tutup dan karaoke tinggal tanda tangan Pak Bupati saja. Insya Allah, suratnya H – 7 harus sudah beredar ke camat dan desa karena mereka juga ikut bertanggung jawab dalam pengawasan,” ungkapnya.

Deni mengatakan, jajarannya selalu memantau bukan hanya tempat hiburan seperti karoke saja, melainkan juga terhadap produk minuman tuak yang selama ini meresahkan warga. “Kami tidak main-main, bila mengetahui ada anak punk akan ditangkap,” tandas mantan camat Cilimus ini.

Para ulama nampak gembira dan puas atas penjelasan dari ketua DPRD dan  kepala Satpol PP. Mereka menyatakan tidak perlu lagi ke pemda untuk mendatangi bupati. “Alhamdulillah dan terimakasih kepada Kang Haji (Acep – red) juga Pak Deni, aspirasi kami  sudah tertampung dan tersalurkan. Jadi, kita tidak perlu capek,” ucapnya.

Pertemuan yang menyita waktu hampir  dua jam itu berakhir dengan ucapan terima kasih dari ketua DPRD kepada para ulama yang telah berkunjung dan menyampaikan aspirasi secara langsung. “Terima kasih bapak-bapak, prinsipnya pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik,” pungkas Acep.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kab. Kuningan, Deni Hamdani, M.Si melalui Kasi Operasi Indra Ishak, S.Stp mengatakan akan melarang Cafe dan Rumah Makan buka mulai H – 2 hingga H + 2 Ramadhan. (kies)