Archive for the ‘edisi 166’ Category

h1

H.T. Mamat Robby Suganda Peduli Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

20 Juli 2011

Darma, IB

H.T. MAMAT ROBBY SUGANDA, S.Sos, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat peduli terhadap anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Kepedulian itu merupakan bentuk tanggung jawab dan kebersamaan terhadap sesama kaum muslimin.

Kepedulian berupa paket sembako diberikan ketika dirinya memenuhi undangan peringatan Isro Mi’raj di Desa Gunungsirah Kecamatan Darma dan Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur.

Di Masjid At-Taqwa Desa Gunungsirah, sekira 170 anak yatim dan kaum dhuafa mendapat santunan paket sembako. Sedangkan pada acara Isro Mi’raj yang dihelat oleh Majelis Taklim Kelurahan Cigadung, H. Mamat Robby menyerahkan santuan 200 paket.

Kepala Desa Gunungsirah, Totong Atiqurohman menyambut gembira kehadiran H. Mamat Robby Suganda. Kegembiraan ditunjukkan pula oleh masyarakat di desa penghasil Kesemek (Apel Ganjen) terbesar di Kabupaten Kuningan ini, yang menyambut kedatangan H. Mamat Robby dengan penuh antusias.

Warga Gunungsirah sangat bergairah dalam memperingati Isro Mi’raj. Hal itu tampak dari tumpleknya ribuan warga masyarakat memenuhi badan jalan di depan dan di dalam Masjid At Taqwa. Padahal di desa ini telah enam kali dilaksanakan peringatan Isro Mi’raj. Lima di setiap mushola dusun, dan sekali di masjid At Taqwa dua malam sebelumnya (malam Jum’at, red).

“Peringatan Isro Mi‘raj kali ini khusus diadakan dalam rangka silaturahmi dengan H. Mamat Robby. Karena di Masjid At Taqwa ini, baru dilaksanakan pada malam Jum’at sebelumnya,” ucap Totong, Sabtu (25/6).

Totong sendiri dalam kesempatan itu mengungkapkan keinginan warganya untuk membangun balai desa dan penataan lingkungan. “Kami meminta bantuan Pak Haji (Mamat Robby, red) untuk memperjuangkan bantuan dalam pembangunan kantor kepala desa yang sudah tidak layak dan penataan jalan lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, peringatan Isro Mi’raj di Kelurahan Cigadung didominasi oleh kehadiran kaum perempuan. Meski pengunjung lebih sedikit, namun lebih meriah. Ini karena tampilan para santri dari Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al Huda Cigadung yang menyuguhkan alunan musik bernuansa Islami.

Acara dihadiri pula Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Amin Santono, S.Sos, Lurah Cigadung Juhaman dan warga setempat.

H. Mamat Robby mengaku, apa yang dilakukannya semata-mata untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, dan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat melaporkan kepada konstituens..

Ia menampik bila acara itu dinilai oleh sebagian kalangan bernuansa politis berkenaaan momentum politik 2013 dan 2014. Sebagaimana diketahui bahwa pada 2013 ada momentum politik Pemilu Kada, dan 2014 ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

“Ini merupakan sebuah kepedulian kami kepada semua masyarakat. Tidak ada hubungannya dengan momentum politik tahun 2013 dan 2014,” ujarnya.

Masyarakat Kuningan, kata Robby, harus senantiasa berbuat kebaikan terhadap sesama yang kurang beruntung. “Kuningan akan maju, jika masyarakatnya memiliki kepedulian sosial, kepribadian dan perbuatan baik,” jelasnya.

Lurah Cigadung, Juhaman mengusulkan untuk merenovasi Masjid Al Huda dan perbaikan jalan lingkungan. “Memperbaiki masjid terutama momolo saat ini merupakan prioritas kami, kemudian memperbaiki jalan lingkungan yang kondisinya sudah rusak,” terang Juhaman.

Pembagian sembako dilakukan pula di Desa Galaherang Kecamatan Maleber dan Dusun Bangong Desa Cantilan Kecamatan Selajambe. Ratusan paket sembako di dua desa ini diserahkan oleh H. Wawan, kakaknya Mamat Robby yang merupakan pimpinan Yayasan Nur Amaliyah Jakarta.

Dengan kegiatan ini, ada dua manfaat yang bisa kita petik yakni bisa bersilaturahmi dan memberikan perhatin kepada anak yatim dan dhuafa yang perlu dibantu. “Santunan ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt. Dengan memberikan sodaqoh ini rezeki kita tidak akan berkurang melainkan berlipat ganda,” ingat H. Iwan di Cigadung, Minggu (26/6). (kies)

Iklan
h1

Penjualan Tanah GG di Desa Cisantana Ilegal

19 Juli 2011

Cigugur, IB

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan, Indra Purwantoro, S.Sos saat mendampingi kunjungan kerja Komisi A DPRD Kuningan ke Desa Cisantana, Kamis 30/6) mengatakan, penjualan tanah GG (vrijlands domein) adalah ilegal sehingga harus dibatalkan.

Kepala Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, Dedi Djubaedi membantah bahwa penjualan tanah GG di Blok Geger seluas 7.350 meter² atas kehendak dan untuk kepentingan pribadi. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi A DPRD Kuningan yang dipimpin Ketuanya, Pusantara Tri Kordianto menerima pembeberan dari Kades Dedi Djubaedi, di Balai Desa Cisantana, Kamis (30/6).

Tanah GG atau tanah negara bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas, artinya tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun.

Menurut Dedi, tanah seluas 7.350 m² itu dibeli oleh Paroki Kristus Raja seharga 75 juta. Hasil penjualan itu sendiri ditransfer langsung ke rekening panitia pembangunan gedung serbaguna Desa Cisantana.

Adapun penggunaaanya sesuai dengan keputusan kepala desa yang telah disetujui oleh BPD dan LPM pada 7 Januari 2011 itu untuk penyelesaian gedung serbaguna Rp. 50 juta, penataan halaman kantor desa Rp. 10 juta, Mushola Al Aqso Rp. 5 juta dan meratakan tanah pemuda untuk lapangan sepakbola Rp. 10 juta.

Menurut Kades Cisantana, awalnya ketua MUI Cisantana bersama rekan-rekan  menyetujui penjualan itu, namun secara lisan. Tetapi kemudian, mereka bersama tujuh warga lainnya mengadukan dirinya ke Komisi A DPRD Kuningan dengan dugaan penjualan tanah GG.

Dalam pengaduan itu berisi tiga tuntutan yakni kepada kepala desa agar diproses hukum, kembalikan tanah asset desa, dan berhentikan kades. Persetujuan ketua MUI sendiri secara lisan itu diungkapkan pula oleh Camat Cigugur, Bagja Gumelar, S.Sos. “Pada dasarnya mereka menyetujui penjualan tanah itu, dengan ungkapan jangan Rp. 75 juta, kalau Rp. 100 juta boleh,” ujar Bagja Gumelar.

Menurut Bagja, Inspektorat sendiri  dalam telaahannya menjelaskan, atas sebidang tanah negara tidak diperkenankan dijualbelikan, atau dialihkan kepada pihak lain, karena tanah tersebut bukan milik desa. “Kami pun telah melakukan konformasi kepada BPD, LPM, kades dan perangkat desa, serta Paroki. Selanjutnya melihat obyek tanah,” terang mantan Camat Sindangagung ini.

Begitu pula hasil konfirmasi dari BTNGC, menyebutkan bahwa daerah gegera merupakan wilayah terbuka yang masuk kawasan TNGC, yang tidak dibenarkan dijualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Namun diberikan hak pemanfaatan dan pengelolaan saja.

Sedangkan BPD, mengaku hasil pembicaraan tidak mencapai kata sepakat, dan baru menyetujui ketika penandatanganan (7/1).

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kuningan, Indra Purwantoro, S.Sos menyebutkan, secara administrasi uang hasil jual beli tanah GG itu digunakan semata-mata untuk pembangunan, dan semua ada buktinya. Kades sendiri tidak mengambil dan menggunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Indra, masyarakat Cisantana melakukan pengaduan ke DPRD (10/6). “Atas pengaduan itu kami mengambil langkah dengan memanggil kepala desa dan menanyakan status tanah kepada BPN. Jawaban BPN bahwa tanah GG bisa dimohon untuk dialihkan menjadi hak milik atas tanah,” jelasnya.

Ia menyarankan agar meninjau ulang jual beli tanah GG, karena tanah itu bukan hak milik Kades. “Saya sarankan agar kades meninjau ulang jual beli yang telah dilakukan, dan batalkan keputusan kepala desa yang telah dibuat itu,” ucap mantan Kasat Pol PP Kab. Kuningan ini.

Ungkapan serupa dilontarkan Rudi Iskandar, SH, anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain menyarankan agar jual beli tanah dibatalkan, juga mengalihkan uang yang diperoleh menjadi dana talangan, kemudian desa mengganti secara bertahap dari sumber-sumber yang sah. “Meski uang yang masuk digunakan sepenuhnya untuk pembangunan, namun Kades harus membatalkan perjanjian jual beli dan mengalihkan menjadi dana talangan. Dana itu sendiri harus diganti dari sumber yang sah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jum’at (10/6) beberapa orang warga yang diprakarsai oleh Aang Badruzzaman dan Eman Sulaeman itu mengungkapkan kekecewaannya atas perilaku aparat Desa Cisantana yang dinilai kurang kooperatif. Atas penyalahgunaan wewenang kades dengan penjualan asset secara sepihak, warga menuntut agar kasus itu dipidanakan.

“Kami meminta agar Pak Bupati juga dapat menerima aspirasi kami untuk memberhentikan kades sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga menuntut agar Kades Dedi Jubaedi mengembalikan lahan ke status semula, terlepas lahan itu milik siapa,” papar Aang.

Dikatakannya, lahan seluas 535 bata (7.350 meter persegi) yang terletak di Blok Geger Desa Cisantana Kec. Cigugur tanpa se pengetahuan Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat telah dijual kepala desa kepada pihak Persatuan Umat Katolik (Paroki) seharga Rp. 75 juta. Padahal, uang yang diterima kades dan tertera dalam kwitansi pembayaran seharga Rp. 105 juta.

“Uang hasil penjualan lahan itu tidak masuk kepada APBDes, kenapa juga tanah desa ini dijual begitu saja? Ini kan aneh, wong BPD juga belum merekomendasikan itu. Jika pada nantinya tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi besar-besaran kepada bupati Kuningan. Ini masalah krisis kepercayaan masyarakat, aparat desa juga merupakan cerminan dari Pemkab Kuningan,” cetusnya. (tan)

h1

Kades Dilantik, Warga Sagaranten Rusuh

19 Juli 2011

Ciwaru, IB

Aksi massa dilakukan ratusan warga di Desa Sagaranten Kecamatan Ciwaru Kuningan, Senin (27/6/2011). Massa yang beringas merusak sejumlah fasilitas umum, seperti gedung balai desa dan tiang jembatan.

Amuk massa diduga merupakan buntut dari ketidakpuasan salah satu calon dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) 26 Mei 2011. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun INILAH.COM, amuk massa yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIB, hingga pukul 23.00 belum bisa dikendalikan polisi. Bahkan hingga Selasa (28/6/2011) dini hari, petugas dari Polsek Ciwaru dan Polres Kuningan masih melakukan penjagaan ketat di desa tersebut.

Kerusuhan sendiri berawal saat warga mendengar Kades Sagaranten terpilih Rastim Yudiana, S.Pd bersama empat kepala desa lainnya akan dilantik oleh Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda di Desa Sukerta Barat Kecamatan Darma Kuningan.

Saat pelantikan itulah, massa seperti dikomando langsung melakukan pengrusakan. Aksi tersebut makin meluas dan hingga malam hari terus berlanjut. Informasi yang dihimpun, amuk massa juga terjadi karena Bupati Aang Hamid Suganda tetap melantik Kades Sagaranten. Padahal dokumen administrasi persyaratan kades tersebur disinyalir belum lengkap. Di antaranya belum ada tanda tangan ketua Badan Perwakilan Desa (BPD).

“Sebelum pelantikan seharusnya camat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang muncul pascapilkades. Salah satunya indikasi adanya kecurangan perolehan suara,” ujar Udin tokoh masyarakat setempat.

Sementara Kades terpilih Rastim Yudiana secara tegas mengaku terpilihnya ia menjadi kades telah sesuai proses yang ditetapkan panitia. “Semua prosedur sudah saya tempuh,” tandas Rastim.

Kronologis

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sagaranten Kecamatan Ciwaru telah dilaksanakan 26 Mei 2011 lalu. Namun hingga berita ini diturunkan hasilnya masih buntu, sehingga kemungkinan pelantikannya akan dipending untuk beberapa waktu.

Pilkades sendiri diikuti oleh dua orang calon kepala desa yakni Yudiana, S.Pd, incumbent ditantang oleh Irfan Sujana. Secara de facto Pilkades di desa itu dimenangkan oleh Yudiana yang meraih 348 suara dari sekira 800 orang pemilih. Sedangkan Irfan kalah satu suara dengan meraih 347 suara, sisanya 11 blangko dan 12 tidak sah.

Menurut informasi Pilkades telah berjalan lancar dan sah menurut Perda 18 tahun 2004 dan Perbub 25 tahun 2005. Terbukti dengan telah diterimanya tanda-tangan oleh panitia, saksi-saki dari ke dua calon, dan ketua BPD Sagaranten, Hendra.

Sayangnya, ketua BPD tidak mau membuat surat penetapan hasil Pilkades. Ia malah pergi ke Jakarta, tiga hari setelah Pilkades. Diduga ia mengalami tekanan psikologis. Meski Ia telah didatangi ke Jakarta tempatnya berdagang, namun bergeming tak mau menanda tangani surat penetapan itu.

Suhadi dan Ade, Tim Sukses Irfan Sujana mengungkapkan ketidakpuasannya kepada IB, dan akan terus melakukan perlawanan menurut cara-cara yang sah. “Kami akan berupaya agar pilkades ini menemukan titik terang, tetapi tidak akan melakukan tindakan anarkis,” ucap Ade.

Kepala BPMD Kab. Kuningan, Drs. H. Kamil G. Permadi, MM mengatakan, bahwa permasalahan mengenai penetapan calon terpilih telah ditandatangani oleh Ketua BPD Sagaranten, Kamis (23/4). Sehingga pelantikan oleh Bupati dapat dilakukan bersamaan empat kades terpilih lainnya. Sayangnya, Kamil sendiri tidak menyebutkan tempat penandatangan surat penetapan calon terpilih oleh Ketua BPD Sagaranten dilakukan. Padahal sahnya penandatangan itu sendiri harus dilakukan di desa yang bersangkutan.

Ia pun mengaku telah bertemu dengan kedua calon kades yakni Sartim Yudiana dan Irfan Sujana di kantornya dengan hasil bahwa calon yang kalah dengan legowo menerima kekalahannya. “Kami telah bertemu dengan kedua calon, dan pihak yang kalah telah menerima dengan legowo,” ujar Kamil kepada IB, Rabu (29/6).

Bupati Kuningan, H, Aang Hamid Suganda saat ditemui IB di ruang kerjanya mengaku kaget atas peristiwa itu. “Kalau belum beres mengapa dipaksakan untuk dilantik. BPMD jangan gegabah,” tegas Aang, Rabu (29/6) (tan)

h1

HUT Bhayangkara 65, Polres Kuningan Gelar Aneka Acara

19 Juli 2011

Kuningan, IB

Peringatan HUT Bhayangkara ke-65 di Mapolres Kuningan diisi berbagai acara. Peringatan dipusatkan di halaman Mapolres Kuningan, Jum’at (1/7) dan berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara Kapolres Kuningan, AKBP Drs. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si.

Kapolres Kuningan, AKBP Drs. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ia  mengatakan, hari Bhayangkara tahun ini mengangkat tema besar dengan tiga kunci utama. Ketiganya yakni melaksanakan kemitraan, memantapkan revitalisasi Polri, dan mewujudkan pelayanan prima.

“Kemitraan, utamanya dengan masyarakat merupakan faktor yang sangat mendukung terhadap kinerja Polri. Tanpa kemitraan yang erat dengan masyarakat, mustahil Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil,” terangnya.

Revitalisasi Polri, kata Yoyoh, juga sangat strategis, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini, Polri terus menjalankan reformasi internal untuk mewujudkan postur Polri yang makin taktis, makin reformis, dan makin humanis. Semuanya itu bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini kita dihadapkan pada gejala meningkatnya radikalisme, terorisme, dan kekerasan horizontal di kalangan masyarakat. Sebagian bahkan telah berani melakukan aksi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang mengemban tugas negara,” paparnya.

Kenyataan ini, lanjut Yoyoh,  merupakan peringatan agar jajaran kepolisian negara tetap siap-siaga terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh, maka keamanan dalam negeri mendapat ancaman serius. Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada dan jangan sampai terjadi hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat.

“Jangan sampai terjadi rasa ketakutan masyarakat terhadap tindak kejahatan fear of crime, dimana kita menyerah kepada kejahatan,” ucapnya.

Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM mengatakan, Polri yang bertugas mengayomi dan melayani masyarakat harus senantiasa memberikan rasa aman bagi warga masyarakat. “Anggota Polri juga harus mampu menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana harmonis baik di internal Polri juga dengan masyarakat, dan juga mampu meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu,diharapkan agar jajaran Polres Kuningan tetap eksis dan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kuningan,” terangnya.

Acara dilanjutkan dengan syukuran yang ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah dan diserahkan kepada Iptu Suparmo, Kanit Propam yang memasuki masa pensiun.

Selain itu, diserahkan piagam penghargaan kepada para anggota Polres Kuningan yang telah berprestasi mengungkap berbagai kasus di wilayah Kabupaten Kuningan.  Kemudian dihibur kolaborasi rampak genjring oleh juara Lomba Genjring Polres Kuningan dari Polsek Kuningan, juara pavorit Polsek  Pasawahan  dan grup rampak genjring Polres Kuningan “Arya Wigata”, serta drum band TK Bhayangkari

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana, Dandim 0615 Kuningan Letkol Kav. Sugeng Waskito Aji, Ketua DPRD H. Acep Purnama, MH, Kajari Refli, MH, serta para undangan, tokoh ulama dan tokoh masyarakat. (tan)

h1

Wabup Prihatin Maraknya Peredaran Gelap Narkoba

19 Juli 2011

Darma, IB

Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

“Jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba dan ribuan nyawa telah melayang karena jebakan narkoba. Korban tersebut sebagian besar anak muda,” ucap H. Momon Rochmana dalam puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tingkat Kabupaten Kuningan di pintu barat Obyek Wisata Waduk Darma, Sabtu (25/6).

Berdasarkan data terakhir, Polres Kuningan hingga Mei 2011 telah berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan menangkap serta memproses 19 orang tersangka. Sedangkan tahun 2010, terdapat 19 kasus dan 42 tersangka narkoba.

Melihat data tersebut, jelas kondisinya sangat membahayakan generasi muda pada masa depan. Sehingga Kabupaten Kuningan mencanangkan gerakan bebas narkotika pada 2015. “Untuk itu pada momen yang sangat tepat ini saya mengajak semua komponen untuk bertekad dan bertindak nyata, melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba,” ucap ketua BNK Kuningan ini.

Peringatan Hari Anti Narkoba itupun merupakan upaya mengampanyekan gerakan anti narkoba. Ia berharap agar generasa muda jangan sampai rusak oleh narkoba. “Katakan tidak pada narkoba, satukan hati dan rapatkan barisan, jadikan narkoba musuh kita bersama,” tandasnya.

Ketua Panitia, Hidayat Mukmin, S.Sos menjelaskan, pentas seni budaya Hari Anti Narkoba Internasional Kabupaten Kuningan dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu untuk membangun komitmen bersama dalam menanggulangi narkoba, serta mendorong responsibilitas masyarakat untuk melakukan gerakan pencegahan melalui potensi dan peran sosial di lingkungannya masing-masing.

Ia menyebutkan, acara yang dilaksanakan dalam rangka HANI 2011 meliputi aksi pengobatan gratis yang diikuti 189 pasien, donor darah 62 orang, penyerahan bibit pohon untuk penghijauan, dan aksi sulap (magician).

Selanjutnya, pelantikan PAC Granat Kec. Darma dan pelantikan Ikatan Mahasiswa Anti Narkoba (IMAN) Kab. Kuningan. Saat itu ditampilkan pula, kreativitas upacara adat Sunda oleh para siswi SMPN 3 Darma.

Acara dihadiri Sekda Kuningan, H. Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si yang juga Ketua DPC Granat Kab. Kuningan, Dandim 0615 Letkol Kav. Sugeng Waskito Aji, Kepala Kejaksaan Negeri Refly, SH, MH, Kepala Bapeda Drs. Dian R. Yanuar, M.Si, Sekretaris BNK Kuningan Guruh Irawan, S.STP, MSi, serta undangan.

Diantara pertunjukan yang cukup menarik para penonton adalah sulap yang dilakukan secara bergantian oleh  Toni dan Rudi. (tan)

h1

Atang Sugiono Ingin Pebulutangkis Kuningan Bawa Piala Thomas

19 Juli 2011

Kuningan, IB

“Kedepan saya berharap ada atlet bulutangkis Kuningan yang dapat membawa pulang medali dari Indonesia Open, All England bahkan Piala Thomas dan Uber,“ harap Drs. H. Atang Sugiono, M.Si., saat pelantikan Pengurus Cabang PBSI Kab. Kuningan periode 2011-2015, di Aula SMAN 1 Kuningan,  Jum’at (24/6).

Sebanyak 51 orang jajaran Pengcab Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kab.  Kuningan periode 2011-2015, Jum’at 24 Juni 2011 dilantik oleh Ketua Pengda PBSI Jawa Barat Ir H. Lutfhi Hamid di Aula SMAN 1 Kuningan.

H. Atang Sugiono sebagai Ketua Umum didampingi Wakil Ketua I dr. Dedi Kurnia, PS, MM, Mars, dan Wakil Ketua II, H. Aan Suganda, S.Pd. Selanjutnya, Sekretaris Muhail, S.Pd, M.Si, Wakil Sekretaris Irsan Fajar, S.Pd, Bendahara H. Moch. Suhanan dan Wakil Bendahara Imat Masriadi, M.Si.

Menurut Atang, di Kabupaten Kuningan banyak sekali atlet-atlet muda bulutangkis yang harus diberikan pembinaan. Selain itu dukungan infrastruktur berupa lapangan bulutangkis baik indoor maupun outdoor hampir ada di setiap desa dan kelurahan.

Ia akan memrogramkan ke depannya akan membina para atlet-atlet muda bulutangkis Kabupaten Kuningan dan diharapkan dapat membawa nama harum Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sehingga membawa nama baik negara.

“Kedepan saya berharap ada atlet bulutangkis Kuningan yang dapat membawa pulang medali dari Indonesia Open, All England bahkan Piala Thomas dan Uber,” jelas Atang.

Ketua Pengda PBSI Jabar, H. Lufti Hamid memberikan apresiasi atas keinginan ketua Pengcab PBSI Kuningan. “Saya percaya keinginan itu akan terwujud. Mudah-mudahan dapat karena dedikasi dan track reckord Pak Atang sebagai Ketua Umum PBSI Kuningan,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM berharap pengurus yang baru dilantik mempunyai tekad untuk memajukan perbulutangkisan di Kabupaten Kuningan. “Setiap pengurus diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk gemar bermain bulutangkis,” ujar Momon.

Perkembangan olahraga di Kabupaten Kuningan cukup baik, terutama cabang olahraga bulutangkis. Karena itu, Ia meminta kepada seluruh jajaran PBSI Kabupaten Kuningan agar lebih cerdik dan cermat dalam memilih para atlet yang benar-benar mempunyai potensi untuk dapat dibina secara intensif.

Ia pun berharap ke depan atlet bulutangkis dapat menyumbangkan prestasi untuk Kabupaten Kuningan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana, Wakil Ketua DPRD H. Yudi Budiana, SH, Ketua Umum KONI Kabupaten Kuningan H. Didi Sutardi, serta para undangan dari cabang olahraga lain se-Kabupaten Kuningan. (tan)

h1

H. Toto Hartono Pertanyakan Pemberitaannya di Media

19 Juli 2011

Kuningan, IB

Drs. H. Toto Hartono, Wakil Ketua DPRD Kuningan, di ruang kerja Fraksi Partai Demokrat, Selasa (28/6), mempertanyakan tentang pemberitaan dirinya di sebuah media cetak (koran, red) yang tidak proporsional.

Hal tersebut dipertanyakannya seiring tugasnya mewakili ketua DPRD Kuningan dalam sesuatu acara untuk mendampingi bupati Kuningan bersama-sama dengan jajaran muspida. “Masa di dalam berita yang disebutkan hanya nama bupati, dandim dan kapolres saja sedangkan nama saya tidak disebutkan,” tanyanya.

Toto mengatakan, adanya nama dia di dalam pemberitaan koran bukan berarti dirinya ingin terkenal, tapi pemberitaan itu sangat berkaitan dengan tugasnya dalam mewakili ketua. “Mungkin sekali ketika dibaca sekretaris dewan, dia akan bertanya-tanya dan menyoroti saya apakah  melaksanakan tugas tidaknya dalam mewakili unsur dewan,”  jelasnya.

Ketika itu pula Toto di hadapan IB beserta rekan wartawan lainnya mempertanyakan siapa yang mempertanggungjawabkan peliputan pemberitaan yang bertepatan dengan tugasnya dalam mendampingi bupati. Saat ada salah seorang yang menyebutkan bahwa itu merupakan tugas Bagian Humas Setda Kuningan, dia sepertinya langsung menghubungi lewat telepon genggamnya tapi tidak lama kemudian ditutupnya karena tak ada jawaban.

“Saya heran kenapa giliran saya selalu begitu, kalau hanya alasan untuk dikenal saya tidak perlu repot-repot  mempertanyakan, karena untuk di Kuningan saya sudah dianggap selebritis,” akunya.

Di tempat terpisah, salah seorang aktivis pers yang enggan disebutkan identitasnya ketika dimintai tanggapannya tentang masalah tersebut mengatakan bahwa pemberitaan itu harus proporsional. Menurutnya proporsional di dalam arti sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dicatat di lapangan. “Dengan begitu saya yakin tidak akan terjadi adanya komplen pemberitaan,” terangnya.

“Tapi dalam menanggapi keluh kesah tersebut, saya tidak akan lantas memvonis kesalahan wartawan, sebab saya belum membaca isi berita yang dikeluhkan saudara Toto,” imbuhnya. (Rda)