Arsip Kategori: edisi 165

Aang Sukses Raih Kalpataru, Kuningan Gagal Pertahankan Adipura

Jakarta, IB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan Kalpataru dan Adipura pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).

Penghargaan rutin setiap tahun itu terbagi atas empat kategori kalpataru untuk perorangan dan kelompok, serta empat kategori Adipura untuk kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

Tahun 2011 ini, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos yang juga Bupati Kuningan mendapat Kalpataru untuk kategori pembina. Pada sisi lain, Kabupaten Kuningan gagal memper tahankan Piala Adipura yang telah diraih sejak 2008, 2009, dan 2010.

Dengan kegagalan itu, maka tak satupun wakil Jawa Barat menyabet Piala Adipura. Hal ini berbeda dengan tahun 2010 yang berhasil menyabet 10 Adipura.

Atas hasil itu Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan melayangkan surat klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Mengapa Jabar tidak memperoleh penghargaan Adipura.

Bupati Aang merasa bangga atas penghargaan yang diterimanya itu. Tetapi kegembiraan itu tidak ditumpahkan dengan sambutan meriah sebagaimana keberhasilan saat menerima Adipura 2010 lalu. Syukuran dilakukan dengan upacara biasa di Hutan Kota Bungkirit, Cigugur Minggu (19/6).

Aang menuturkan bahwa pada masa kecil dirinya merasakan betapa indah dan hijaunya Kuningan, sehingga ketika menjadi pemimpin Kuningan, Ia ingin mengembalikan seperti dulu. Tak aneh apabila Ia bertekad untuk menjadikan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.

Beberapa pemikiran yang dicetuskannnya dan telah diakui secara nasional diantaranya merubah status hutan lindung Gunung Ciremai menjadi TNGC  (Taman Nasional Gunung Ciremai) yang diresmikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban Juli 2005. Selanjutnya, membangun Taman Kota, Open Space Galery, dan beberapa taman kota lainnya.

Ia pun menggulirkan program pengantin peduli lingkungan (Pepeling) yang mengharuskan setiap calon pengantin menanam bibit pohon 5 – 10 batang. Membuat puluhan embung (bendungan) untuk menyimpan air. Diawali dengan membangun Situ Cimalongpong di Ciporang.  Sekarang sudah 47 situ dibangun.

Pada 2006 mencanangkan Kebun Raya Kuningan di Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan pada lahan seluas 171 hektar dari H. Mashud Wisnusaputra.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kuningan, Drs. H. Atik Suherman, M.Si menjelaskan,  anugrah kalpataru merupakan bentuk penghargaan dari presiden atas kepedulian terhadap lingkungan yang telah dilakukan oleh H. Aang selama lima tahun terakhir.

Raihan Kalpataru ini menjadikan Kabupaten Kuningan telah meraih tiga buah kalpataru. Setelah pada 2009 lalu, dua buah Kalpataru diraih oleh alm. Abah Zaenudin, Kuncen Balong Kramat Darma Loka. Ia diberikan penghargaan sebagai pengabdi lingkungan. Satu lagi diterima oleh LSM Akar sebagai penyelamat lingkungan.

Ketua LSM Akar, Avo Juhartono mengatakan, untuk menyelamatkan lingkungan perlu melibatkan masyarakat. Anehnya meski Gunung Ciremai statusnya telah berubah dari hutan lindung menjadi TNGC tapi belum ada semangat kesetaraan antara stakesholder dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Bahkan pengelolaan banyak dilakukan tanpa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga alam lingkungan menjadi rusak.

Peraih Kalpataru

Kalpataru kategori perintis lingkungan diberikan kepada Sugiarto dari Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Marmis Asid dari Nagari Sinurui, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat, Sumatra Barat, serta Lulut Sri Yuliani dari Kelurahan Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kalpataru Pengabdi Lingkungan diberikan kepada Soleman Nugroho dari Desa Tematana, Kecamatan Wamena Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Surjadi SP dari Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, serta Sudarli dari Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Kategori Penyelamat Lingkungan diberikan kepada Kelompok nelayan pesisir Karya Segara Serangan, Tukad Semanik, Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali; Pondok Pesantren Nurul Hakim, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Yayasan Pelopor Sehati dari Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Sedangkan kategori pembina lingkungan selain kepada H. Aang juga diberikan kepada Krido Suprayitno dari Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

Peraih Adipura

Penghargaan Adipura kategori Kota Metropolitan diberikan untuk Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Adipura untuk kota besar diberikan untuk Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Sedangkan Adipura kategori kota sedang diberikan kepada 32 kota antara lain Kota Jepara, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Kota Pare Pare Sulawesi Selatan, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kota Gresik, Jawa Timur, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Adipura kategori kota kecil diberikan kepada 42 kota antara lain Kota Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kota Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kota Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan Kota Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. (tan/Detik.news/IB)

Heryawan: Selamatkan Sumber Air Tanggungjawab Bersama

Darma, IB

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan agar semua pihak turut menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya guna menunjang ketersediaan air bersih yang memadai. Apalagi badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia.

Peringatan Hari Air Sedunia sudah berlangsung sejak tahun 1992 silam. Pesan yang senantiasa disampaikan adalah meningkatkan kepedulian atas kualitas dan kuantitas air, penyelamatan sumber-sumber air dan koordinasi semua pihak dalam kerangka pemanfaatan sumber air secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu semua pihak diminta aktif menjaga kelestarian sumber-sumber air.

Untuk tahun 2011 ini PBB sudah menetapkan tema Hari Air Sedunia yakni  Water For Cities: Responding to The Urban Chalenge. Dimana mengajak semua warga dunia untuk mewaspadai pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, konflik horisontal dan bencana alam yang semua itu akan berdampak pada ketersediaan dan keberlanjutan sumber-sumber air yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia.

“Dalam konteks ini, di Indonesia mengusung tema Air Perkotaan dan Tantangannya,” ujar Heryawan saat peringatan Hari Air Sedunia ke-19 di Kawasan Wisata Waduk Darma, Kecamatan Darma, Selasa (14/6). Turut hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten se Wilayah III Cirebon serta para pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota.

Heryawan menyatakan kondisi perkotaan yang padat dan terkesan kumuh sangat membutuhkan pasokan air bersih yang berkelanjutan. Untuk itu momentum peringatan Hari Air Sedunia kali ini harus menghadirkan kesadaran pentingnya menjaga komitmen bersama guna melestarikan dan menyelamatkan sumber air. Diantaranya dengan beberapa upaya pengelolaan air bersih yang mudah dijangkau masyarakat lapis bawah, disamping tetap menjaga agar penggunaan air dilakukan seefisien mungkin. “Tentunya hal tersebut membutuhkan kesadaran yang tinggi semua pihak terkait, agar sumber-sumber air tetap terjaga pasokannya,” tuturnya.

Heryawan mengimbau agar perusahaan memasang instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan mendorong semua pihak untuk aktif bersama menjaga kelestarian lingkungan. Diantaranya dengan secara dini mulai ditanamkan di benak seluruh siswa sekolah di Jawa Barat tentang pentingnya menjaga lingkungan. “Tak kalah penting adalah perencanaan pembangunan dari hulu hingga ke hilir harus memperhatikan aspek lingkungan. Dan temtunya membutuhkan koordinasi dan kesadaran bersama pemangku kebijakan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan harus memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat Deddi Mulyadi menambahkan,kegiatan peringatan kali ini diikuti dengan gerakan penghijauan di sekitar kawasan sumber air, seperti di sejumlahwaduk yang ada di Jawa Barat. Ada sekitar 750 pohon dari jenis Trembesi, Mangga dan Kawung akan ditanam sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Disamping itu juga ditebar sebanyak 50.000 benih ikan Nila di Waduk Jatigede.

“Ini merupakan langkah yang akan terus dilakukan sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang berkomitmen menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati Kuningan H. Aang  Hamid Suganda mengatakan, melalui peringatan Hari Air Sedunia itu diharapkan mampu menjadi titik tolak kesadaran kita bersama untuk melestarikan alam dan lingkungan.

”Dalam perjalanan dasawarsa terakhir Kabupaten Kuningan berkomitmen, menunjukkan dedikasi dan kepedulian terhadap permasalahan kelestarian lingkungan, serta dengan dicanangkannya Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi fokus perhatian lebih serius lagi terhadap kelestarian lingkungan yang salah satu diantaranya perhatian terhadap kelestarian dan ketersediaan air,” ujar Aang.

Ia menyebutkan, telah banyak program-program serta kebijakan pemerintah daerah yang difokuskan untuk pelestarian lingkungan. Program itu diantanya pembuatan embung-embung, rehabilitasi situ, perlindungan mata air, pengendalian banjir dan kekeringan serta pembuatan sumur-sumur resapan yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan kehidupan ekosistem.

”Kami menyadari pembangunan yang dilaksanakan harus senantiasa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan karena kami yakin pembangunan saat ini tidak hanya harus dirasakan saat ini, tapi juga harus dirasakan oleh generasi yang akan datang dan daerah sekitar,” pungkasnya.(tan)

BEM STAI Al Ihya Tuntut Kejari Tuntaskan Penyelewengan Dana Aspirasi

Kuningan, IB

Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Al Ihya Kuningan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Kuningan, Senin (13/6).

Dalam aksinya mereka menuntut agar Kejaksaan Negeri Kuningan mengusut tuntas pelaku dugaan korupsi dana bantuan sosial dari APBD 2011 tanpa pandang bulu.

Koordinator lapangan  (Korlap) Muhammad Ali Alfaruk mengatakan, tujuan mereka datang ke Kejari hanya ingin menanyakan tentang dana bansos yang diduga menyimpang. “Dana itu secara teknis dikelola oleh Wakil Rakyat yakni DPRD. Kami hanya meminta pihak Kejari untuk mengkaji mengenai dugaan penyimpangan dana tersebut,” ujarnya.

Mereka meminta agar penyimpangan jangan dibiarkan begitu saja. “Kejari harus bertindak dengan tegas karena dana Bansos milik semua lapisan masyarakat,” ucapnya.

Ali menambahkan, pihaknya menyesalkan karena pihak Kejari tidak bisa menerima mahasiswa masuk untuk berdiskusi dan duduk bareng menanyakan dugaan penyimpangan dana Bansos, malah dihalang-halangi dengan alasan belum ada surat ijin. Padahal surat sudah dilayangkan sebelumnya.

Karena ditolak mereka kembali akan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak. (tan)

Demo Parade Nusantara Makan Korban

Jakarta, IB

Perjuangan Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara dalam menggolkan lahirnya Undang-Undang Desa, makan korban. Satu tewas, dan tiga luka berat menimpa para penumpang Bus Setianegara yang sedang melaju di jalan Tol Cikampek – Tambun, Bekasi Timur.

Bus yang ditumpangi kades dan perangkat desa dari kecamatan Cigandamekar Kab. Kuningan ini menghantam pantat tronton bermuatan beras di wilayah Tambun, sekira pukul 03.00 wib. Laporan wartawan IB, Rumli menyebutkan sopir yang biasa membawa bus itu ngantuk, Ia menyerahkan kepada anaknya yang sudah terlatih bawa bus. Namun, nampaknya bus yang dikendarainya itu tidak terkendali ketika sedang mendahului tronton, dan menabraknya.

Koordinator rombongan, Muklasin, BA yang juga Kades Timbang menyebutkan, korban tewas yakni Rohman, 42 tahun, Kaur Pemerintahan Desa Jambugeulis Kec. Cigandamekar. Sedangkan luka berat menimpa Mahfud Perangkat Desa Karangmuncang dirawat RS Hermina Tambun, dan Nasuhi Perangkat Desa Sangkanurip, dirawat di RS Karya Medica Tambun, keduanya belum dizinkan oleh dokter untuk pulang. Satu korban lagi diduga istri sopir, yang tidak diketahui dimana dirawatnya.

Sore harinya, Bupati Kuningan, H. Aang bersama rombongan melakukan takziyah ke rumah duka di Desa Jambugeulis.

Kuwu Patalagan Kec. Pancalang, Dodi Az melaporkan, Rabu (22/6), perwakilan dari Direktorat Kesbang Kementerian Dalam Negeri melawat ke rumah korban di Desa Jambugeulis.

Koordinator Parade Nusantara Kab. Kuningan, Drs. Eman Suherman menyebutkan, pada aksi kali ini sekira 475 kades dan perangkat desa dari Kabupaten Kuningan berangkat untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.

Eman mendo’akan agar amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. “Pak Rohman merupakan pahlawan bagi kami dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa,” ujarnya.  (rml)

12 Raperda Disahkan, 3 Ditolak

Kuningan, IB

Sebanyak 12 buah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diajukan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda disetujui oleh DPRD Kab. Kuningan untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun tiga Perda diantaranya ditolak oleh Fraksi PKS dan Fraksi Reformasi.

Ketiga Raperda itu yakni Raperda Retribusi  Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan pada UPTD BLK, Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan; dan, Raperda Pembinaan, Penataan Pusat Pasar Tradisional dan Toko Modern.

Sedangkan 9 Raperda lainnya diterima secara mulus oleh 7 fraksi di DPRD Kuningan.  Ke-9 Raperda itu yakni Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Penataan Hasil Hutan.

Selanjutnya, Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik; Pencabutan 14 Raperda tentang Retribusi Daerah; Penanaman Modal Kepada Pihak Ketiga; Kerjasama Daerah dan, Raperda Penanaman Modal.

Pada rapat paripurna, Senin (20/6) yang dipimpin Ketua DPRD Kuningan, H.Acep Purnama,SH,MM, didampingi para Wakil Ketua DPRD H. Yudi Budiana, SH, Drs. H.Toto Suharto, S.Farm Apt, Drs. H. Toto Hartono itu dihujani interupsi oleh FPKS dan Fraksi Reformasi.

Ketidaksetujuan itu, diantaranya karena permasalahan status tanah yang akan digunakan sebagai Kawasan Kebun Raya Kuningan, dan belum selesainya perizinan dari PT. Yunawati kepada Pemkab Kuningan.

Namun, karena jumlah setuju lebih banyak dan telah memenuhi quorum, sehingga ke 12 Raperda itupun akhirnya disetujui pula. FPKS dan Fraksi Reformasi hanya 10 dari 42 anggota DPRD yang hadir.

Seusai DPRD menyetujui, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda. S.Sos dan Ketua DPRD H. Acep Purnama menandatangani berita acara. (tan)

PMD Kuningan Percontohan KNPI Jabar

Kuningan, IB

Diakhir masa kepengurusannya, DPD KNPI Kabupaten Kuningan melaksanakan kegiatan PMD (Pemuda Membangun Desa) III, sebagai wujud nyata dan sumbangsih kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya masyarakat Desa Cipakem Kecamatan Maleber, Kamis (9/6).

Ketua Panitia Pelaksana, H. Uus Yusuf, SE dalam laporannya mengatakan, kegiatan PMD III ini merupakan program yang rutin diadakan oleh DPD KNPI Kuningan. Selain itu, juga sebagai sumbangsih seluruh elemen kepemudaan yang ada di Kabupaten Kuningan.

“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik instansi pemerintah, OKP dan PK KNPI serta masyarakat Kabupaten Kuningan lainnya, demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan PMD III ini. Banyak kegiatan yang sebetulnya telah berlangsung. Ini merupakan kegiatan terakhir dalam kepengurusan Pak Dian sebagai sebuah bukti kepedulian beliau kepada organisasi dan daerah,” ucap ketua Panitia, H. Uus.

Uus mengatakan, PMD III terdiri dari 13 kegiatan. Diantaranya pengaspalan jalan desa, donor darah, penataan jalan lingkungan, penataan tempat ibadah (mushola, red), rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyerahan bantuan bibit pohon, pembinaan pemanfaatan/olahan pangan lokal, pengobatan gratis, penyuluhan bahaya narkoba dan miras serta pelatihan manajemen organisasi.

Kepala Desa Cipakem, Diding Wahyudin, S.Pd mengatakan, sebagai Kepala Desa Cipakem merasa bangga dan menyambut baik dengan kedatangan DPD KNPI Kuningan beserta rombongan ke desanya.

“Saya pribadi bersama masyarakat Cipakem mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kuningan karena selama dibawah kepemimpinannya, walaupun Desa Cipakem berada di daerah terpencil tidak luput dari perhatiannya. Saya berharap Bapak Bupati dapat menginap kembali di Desa Cipakem dan berkumpul dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kuningan, Drs. Dian Rachmat Yanuar, M.Si mengatakan, program yang digagas pada kepengurusannya itu sudah menjadi trade mark dan percontohan DPD KNPI Jawa Barat hingga DPP KNPI.

“Kegiatan ini sangat perlu dan dipandang sangat efektif dalam menjalankan peran sosial pemuda serta dalam rangka membantu proses pembangunan daerah,”ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok. Ia mengatakan, program PMD ini merupakan program yang sangat baik sekali sebagai wujud kepedulian KNPI kepada mayarakat.

“Kedepan, KNPI Jawa Barat akan terus melakukan koordinasi dengan DPD KNPI di setiap daerah untuk terus melakukan pemberdayaan setiap kadernya agar siap terjun ditengah-tengah masyarakat,” terangnya.

Acara pembukaan Pemuda Membangun Desa (PMD) dihadiri oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kuningan, Hj. Utje Ch. Suganda, Dandim 0615 Kuningan Letkol Sugeng W. Aji, Ketua DPD KNPI Jabar, Husni Farhani Mubarok, Ketua DPD KNPI Kuningan, Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si, unsur Muspida.

Selain itu, camat, pemuda/pemudi Desa Cipakem, PK KNPI Kecamatan Maleber, PK KNPI se-Kab. Kuningan, OKP dan pengurus DPD KNPI Kuningan serta undangan lainnya.(tan/mas)

Masjid Besar dan Pasar Ciri Desa Mandiri

Darma, IB

Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc mengungkapkan, Desa Mandiri dicirikan oleh adanya masjid yang besar dan pasar. Masjid untuk sholat berjamaah dan merumuskan masalah, dan pasar untuk mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat.

Ide ini diilhami oleh Rosulullah, yang menyebutkan seorang manusia tidak boleh tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat keramaian. Bahkan, ketika Rosulullah hijrah, maka yang pertama dibangun adalah masjid, kemudian membangun pasar. Dalam konteks saat ini didukung oleh sarana kesehatan Puskesmas, lapang, sarana pendidikan dan lainnya. Sehingga pertumbuhan di desa tidak hanya maju secara ekonomi dan lainnya melainkan dimbangi juga dengan ketaatan kepada Allah SWT.

Tahun 2010 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Desa Mandiri menuju Desa Perabadan untuk 100 desa. Di wilayah III Cirebon yang meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka, Cirebon dan Kuningan dialokasikan 27 desa.

Peresmian Desa Mandiri dilakukan oleh Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan, Selasa (14/6)  dipusatkan di Desa Darma Kecamatan Darma. Ke 27 desa ini mendapat bantuan dana sebesar Rp. 1 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010.

Kemajuan peradaban di Desa Darma begitu tampak, sehingga Desa Darma tak ubahnya wilayah  yang memiliki sarana modern. Disini berdiri kokoh kantor balai desa dan  masjid yang megah dan besar ditambah lagi fasilitas lapang yang bertepatan ditengah-tengah pemukiman. Bahkan disini juga ada pertumbuhan ekonomi dengan memiliki pasar,  dan tingkat pendidikan pun begitu baik dengan adanya sarana pendidikan

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, program ini telah memberikan perubahan tatanan kehidupan masyarakat di desa ke arah yang lebih baik. Berdampak terhadap peningkatan infrastruktur perdesaan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa dengan berdirinya BUMDes untuk ekonomi produktif.

Program itu akan berdampak mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat desa dan membangun sinergi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dalam konteks kewilayahan.

Disamping itu, mendorong tumbuhnya kesalehan sosial dengan wujud kesetiakawanan sosial dalam konteks pembangunan desa, dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa

Selaku Sekjen APKASI, Aang akan mengusulkan agar program Desa Mandiri menjadi percontohan dan program nasional. “Saya saat ini sedang memperjuangakan agar setiap desa mendapatkan alokasi dana  desa sebesar satu miliar per tahun,” ujarnya.

Helikopter Gubernur Nyasar

Kedatangan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan ke Waduk Darma sebagai lokasi tempat peringatan Hari Air Sedunia tingkat Jabar sudah diketahui sebelumnya. Apalagi Ia akan menumpang Helikopter, sehingga banyak masyarakat yang menunggunya.

Semula Gubernur merencanakan akan leading di Lapangan Waduk Darma, namun karena ada kendala teknis sehingga mendarat di Lapangan Sepakbola Desa Darma yang kebetulan dijadikan tempat peresmian Desa Mandiri menuju Peradaban. Keruan saja warga dan panitia kecele. Gubernur sendiri merasa kaget karena tidak ada penyambutan dari panitia.

Kejadian lucupun terjadi,  ketika peswat leading tatarup di bagian timur yang sedianya akan digunakan untuk warung amal, ambruk terimbas kumparan angin dari pesawat. Begitu pula ketika mau take of, tenda dibagian barat juga rubuh. Tapi tak separah disebelah timur.

Turunnya Helikopter yang ditumpangi gubernur menjadi sejarah, karena untuk pertama kali desa Darma disinggahi pesawat udara. Tak berlebihan bila banyak pejabat dan masyarakat yang sengaja mejeng berfoto dekat pesawat. (tan)

Kuningan Summit Jangan Sebatas Konsep

Kuningan, IB

Hasil kesepakatan “Kuningan Summit 2011” yang dilakukan delapan kepala daerah kabupaten/kota di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah harus segera direalisasikan.  Hal itu diungkapkan mantan Kepala Bappeda Kab. Kuningan, Dr. Ir. H. Iman Sungkawa, MM kepada IB melalui ponselnya, pekan lalu.

Menurut Iman Sungkawa, adanya Kuningan Summit harus benar-benar bermanfaat bagi Kabupaten Kuningan dalam upaya memajukan dan menggali potensi yang ada.

Hasil pertemuan itu sendiri berisi kesepakatan pembangunan di wilayah perbatasan untuk sosial dan pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup, serta ekonomi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA mengatakan, nantinya untuk merealisasikan kesepakatan prioritas pembangunan akan dibentuk sekretariat bersama. Sekretariat ini diisi orang pandai dan mudah bergaul sehingga mereka bisa mengajak para kepala daerah untuk bersedia berkumpul bersama membahas kelanjutan kerja sama.

“Tentunya mereka juga harus diberi insentif yang baik, karena mereka mempunyai tanggung jawab dan mobilitas tinggi karena harus berhubungan dengan delapan daerah perbatasan. Sesuai usulan gubernur, dia harus seorang pejabat dari eselon III dengan insentif yang sesuai dan tanggung jawab yang diembannya,” papar Deny Juanda di Prima Resort, Sangkanurip, Kab. Kuningan.

Diketahui, kerjasama regional Jabar-Jateng melibatkan Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, dan Kabupaten Majalengka. Kerjasama yang lebih dikenal dengan nama Kuningan Summit, akhirnya disepakati berubah nama menjadi Kerjasama Kunci Bersama. Kesepakatan tersebut diambil berdasarkan paparan kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) masing-masing daerah peserta Kuningan Summit 2011. Tentang obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan kewenangan daerah otonom, asset daerah, dan potensi daerah, serta penyediaan pelayanan umum.

Seperti dalam paparan permasalahan pendidikan oleh Kabupaten Brebes. Di daerah penghasil bawang tersebut masih kekurangan tenaga pendidik di wilayah perbatasan, sehingga masih ditemukan satu tenaga pendidik mengajar di 2-3 kelas sekaligus,bahkan kepala sekolah harus merangkap sebagai tenaga pengajar. “Selain itu kami masih menghadapi kendala kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan seperti kekurangan ruang kelas maupun ruang perpustakan,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Brebes Djoko Gunawan.

Di Kabupaten Ciamis, bidang kesejahteraan sosial mengalami permasalahan tentang tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah perbatasan seperti korban bencana alam, orang gila, penduduk miskin, dan lainnya. Dari hasil pemaparan kemudian dihasilkan kesepakatan sejumlah prioritas pembangunan di daerah perbatasan meliputi bidang sosial dan pemerintahan yakni kesehatan, pendidikan, sosial, penyelenggaraan penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban, kependudukan dan pertanahan.

Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yakni penataan ruang dan permukiman, lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, perhubungan. Bidang ekonomi yakni pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan penanaman modal. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama,rencananya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap kabupaten/kota sesuai bidang tugas dan kompetensinya baik bersama-sama maupun parsial.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan evaluasi kerja sama antardaerah juga disepakati untuk koordinasi secara berkala minimal tiga bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan bersama. Di samping itu juga akan dibentuk Lembaga Kerjasama Antar Daerah (LKAD) atau sekretariat bersama sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antardaerah yang bergantian berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota regional perbatasan Jabar-Jateng untuk jangka waktu dua tahun sekali dan setelah itu dipilih kabupaten/kota lain.  (tan)

Goresan Pena Wartawan Harus Bisa Bimbing Masyarakat

Kuningan, IB

Kapolres Kuningan AKBP Dra. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si mengatakan, goresan pena wartawan harus bisa membimbing dan membawa masyarakat Kuningan cerdas. Selain itu, Ia meminta agar wartawan jangan mudah terpengaruh, utamanya dalam hal pemberitaan.

“Wartawan jangan gampang terpengaruh, misalnya ketika seharusnya menulis A malah jadi Z. Pasalnya, pemberitaan bisa memberikan presure secara psikis bagi masyarakat,” tutur Kapolres, saat silaturahmi dengan puluhan wartawan di ruang rapat Mapolres Kuningan, Kamis (9/6).

Ia pun mengaku sering mendapat keluhan dari banyak kalangan mengenai orang yang mengaku wartawan (oknum wartawan, red). Untuk itu, katanya, Polres akan membantu dan mendukung untuk menertibkannya.

“Namun demikian, penertiban oknum wartawan ini menjadi kewenangan organisasi dan lembaga pers itu sendiri. Jika sudah masuk dalam kategori penyimpangan atau unsur pidana, baru akan kami tindak. Inipun harus berdasarkan fakta,” ucap Kapolres.

Dalam silaturahmi yang dilakukan untuk menyikapi maraknya tindak pemerasan oleh oknum wartawan itu, Kapolres juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin belajar proporsional. Artinya, apa yang sudah menjadi program pasti Ia jalankan, termasuk dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

“Kaitannya dengan restrukturisasi Polri, kini telah dibuka Subag Humas untuk melayani siapa pun yang membutuhkan informasi,” ujar Kapolres. (kies)

Pelajar Kuningan Bicara di Level Nasional

Kuningan, IB

Sukses pada O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa  Nasional) tingkat Provinsi Jawa Barat, siswa SMPN 1 Jalaksana akan menjadi duta Kuningan pada cabang olahraga Basket, SMAN  1 Jalaksana cabor Atletik, dan SMAN 3 Kuningan cabor Pencaksilat.

Para atlet akan bertanding pada level nasional ini dilepas oleh Wakil Bupati Kuningan, Drs.  H. Momon Rochmana, MM di ruang rapat Setda Kuningan, Jum’at (17/6).

Kepala Dinas Pendidikan  Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Kuningan, Drs. H. Maman Suparman, MM menjelaskan, atlet asal Kabupaten Kuningan dari tiga cabor tersebut akan berlaga di Surabaya pada tanggal 3 Juli mendatang. Sementara, tim sepakbola SMAN 3 Kuningan berlaga di ajang Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Jawa Barat pada 20 Juni 2011. Dan untuk atlet permainan tradisional  akan bertanding di Bengkulu, Oktober nanti.

Wabup, H. Momon Rochmana mengharapkan agar para atlet bisa mempersembahkan yang terbaik sehingga bisa mengharumkan kabupaten Kuningan. Ia berharap agar atlet dapat meningkatkan kemampuan mereka. “Tingkatkan terus kemampuan kalian. Salah satu caranya dengan menjaga kedisiplinan,” ucapnya.

Momon tetap memberikan apresiasi kepada atlet olahraga tradisional karena mereka telah ikut berperan dalam pengembangan permainan tradisional yang pada saat ini sudah jarang sekali dimainkan.

“Permainan tradisional  harus terus dijaga dan dikembangkan, karena permainan dan olahraga tradisional ini juga merupakan asset kebudayaan dan wisata yang bisa terus dikembangkan dan dapat menarik minat wisatawan,” ujarnya.  (kies)