Archive for the ‘edisi 164’ Category

h1

Dede Yusuf Kecewa Kualitas Tugu Batas Jateng – Jabar

11 Juli 2011

Cibingbin, IB

Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf Macan Efendy yang akrab disapa Dede Yusuf mengungkapkan kekecewaannya atas hasil pembangunan tugu tapal batas Jawa Barat dan Jawa Tengah di Desa/Kec. Cibingbin.

Tugu batas yang berbentuk kujang tersebut menarik perhatian karena desainnya yang cukup bagus dan menggambarkan budaya Jawa Barat. Sayangnya pengerjaannya kurang optimal. Nampak dari pengecatan kujang sendiri dengan cat orange. “Apakah tidak ada batu yang berdasar kuning, sehingga tidak seperti kuningnya golkar. Kalau dicat kuning begini yang senang malah pak Yance (ketua DPD Partai Golkar Jabar, red),” ungkap Dede.

Tugu itu dicetuskan oleh Dede Yusuf, karena Ia ingin mengapresikan budaya daerah. “Tugu ini merupakan ide saya pribadi, yang ingin mengaktualisasikan corak ragam budaya di Jawa Barat,” ucap Dede Yusuf, Selasa (24/5).

Dua kujang diapit oleh tiga tiang yang terdapat momolo yang mencerminkan budaya dari daerah Cirebon, Priangan, dan Betawi. Di setiap tiang tedapat pepatah dan sasanti baik pepatah Sunda Buhun, Betawi maupun Kacirebon.

Tulisan pada enam tiang inipun tak lepas dari kritikan mantan aktor laga ini. “Masa tulisan pada nisan lebih bagus dari tulisan yang begitu bermakna ini,” celoteh Dede Yusuf yang diamini oleh Konsultan untuk mencari ide agar tulisan lebih artistik.

Ia juga menyoal batu alam yang berdasar hitam dari Palimanan, mengapa harus di cat segala macam. “Kan lebih baik bila dibiarkan aslinya,” ujar Dede Yusuf.

Dalam kesempatan tersebut, Ia mengatakan, tugu batas yang berbentuk kujang tersebut akan dibangun di daerah-daerah perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan provinsi-provinsi yang lain. Selain tuga batas ini, akan dibangun pula tugu batas sejenis di daerah Bogor dengan Provinsi Banten, di Bekasi dengan Jakarta, Depok dengan Jakarta dan lainnya.

Kehadiran Dede Yusuf didampingi Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar H. Herdiwan ling Suranta, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya,  Drs. H. Lili Suherli, M.Si., Dandim 0615 Kuningan Letkol Kav. Sugeng Waskito Aji.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda berharap kedepan tugu batas ini merupakan simbol gerbang masuk dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Dan hal itu harus mencerminkan rakyat Jabar yang mempunyai semangat yang cukup baik. Kedepan juga di daerah perbatasan ini akan dibangun Rest Area, sehingga akan menjadi tujuan wisata baik untuk rakyat Jabar maupun rakyat Jateng yang berada di daerah perbatasan ini.

Setelah melakukan peninjauan tugu batas ini, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin. Ia meminta masyarakat yang berada di perbatasan langsung dengan Desa Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jateng.

Dalam kesempatan tersebut  Wagub menekankan kepada seluruh warga Desa Cibingbin untuk menjaga daerahnya karena ini merupakan gerbang masuk perbatasan sehingga harus tetap menjaga kebersihan, ketertiban serta tetap menjaga budaya Jawa Barat.

Wagub Dede mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan perhatian kepada daerah-daerah perbatasan dalam berbagai hal. “Untuk itu masyarakat dan pemerintah harus bahu-membahu dalam menjaga citra positif Jawa Barat,” pinta Wagub.

Tinjau Desa Peradaban Cipondok

Seusai meninjau tugu perbatasan Jabar – Jateng di Cibingbin, rombongan Wakil Gubernur Jawa Barat melanjutkan meninjau Desa Peradaban Cipondok Kec. Cibingbin.

Di Desa ini Dede Yusuf mendapat sambutan antusias dari ribuan warga yang memadati alun-alun desa setempat. Warga ingin sekedar melihat dari dekat, syukur-syukur bisa salaman dengan sang idola. Sehingga alun-alun yang kecil itupun dipadati pengunjung, hingga ke jalan-jalan.

Dede Yusuf mengungkapkan bahwa daerah perbatasan akan terus mendapat perhatian, termasuk menggulirkan program desa peradaban yang telah mempercepat proses pembangunan lebih cepat sepuluh tahun.

“Kuningan tahun ini merupakan salah satu kabupaten yang paling banyak mendapat program desa peradaban ini. Ini karena bupatinya paman saya,” aku Dede Yusuf.

Kepala Desa Cipondok, Suhamad, SE menjelaskan, di desanya telah dilaksanakan program pembangunan desa peradaban. Dengan program ini desanya bisa melaksanakan pembangunan sepuluh kali lebih cepat dibanding pembangunan yang dilaksanakan seperti biasanya.

“Kami tak mungkin bisa secepat ini kalau tidak ada bantuan dana peradaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap Suhamad. (tan)

Iklan
h1

Gedung Dewan Jadi Sasaran Demo Adu Harga

11 Juli 2011

Kuningan, IB 

Dipicu rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), para pengusaha tambang pasir di Kabupaten Kuningan ribut menaikkan harga pasir per dam truknya Rp. 70.000,00.

Kenaikan tersebut disambut demo ratusan sopir dam truk berikut para pengusaha tambang pasir, Rabu (1/6) untuk mengadukan nasib ke DPRD Kuningan. Salah seorang perwakilan dari pengusaha tambang pasir di hadapan majelis dewan menyebutkan kenaikan harga pasir sebesar Rp. 70 ribu per dam truk seiring dengan akan naiknya beban operasional yang disesuaikan harga BBM.

Menurut perwakilan sopir dam truk kenaikan harga yang dinginkan oleh pengusaha tambang pasir sangat memberatkan. Untuk itu, dia meminta kenaikan harganya yang wajar  jangan sampai mencapai 70% dari harga sebelumnya Rp. 110.000, per dam truk.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kuningan H. Acep Purnama, MH menyarankan agar kedua belah pihak yang diwakili beberapa orang berunding untuk mencapai kesepakatan harga. Menurut Acep, kalau sudah ada titik temu yaitu dari pihak sopir  siap menerima kenaikan, dan dari pihak pengusaha siap menurunkan  berarti ada kemajuan.

“Kami  sarankan pada para ngusaha pasir agar melakukan subsidi silang dalam menentukan penetapan harga pasir untuk konsumen di Kuningan. Silahkan saja mau dijual harga berapa ke luar Kuningan, kami tidak mau tahu. Mohon kualitas pasirnya disamakan,” pinta Acep.

Ketika itu pula, Acep meminta tiga orang dari perwakilan sopir dan tiga orang dari perwakilan pengusaha untuk berunding di ruang panggar dengan didampingi   Wakil Ketua DPRD H. Toto Hartono beserta Kadis Perindag Nana Sugiana, SE, M.Si,  Kadishub Drs. Jaka Chaerul, perwakilan Kadispenda, dan perwakilan  Organda.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Organda Kabupaten Kuningan, Chaerul Anwar, SH, kepada IB menuturkan bahwa aksi demo sopir dam truk  adalah akal-akalan dari para pengusaha tambang pasir saja yang menghendaki subsidi BBM jangan sampai dicabut.

“Saya tahu persis perusahaan tambang pasir itu termasuk golongan pengusaha besar yang bermodalkan Rp. 2 milyar. Sebagaimana dalam aturannya, perusahaan dengan bermodalkan dua milyar ke atas  tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Untuk BBM solar non subsidi harganya Rp. 9.600 per liter, sedang yang subsidi Rp. 4.600 perleter,” jelasnya. (Rda)

h1

“Si Ular Biru” Ganggu Keindahan Obyek Wisata Waduk Darma

11 Juli 2011

Darma, IB

Waduk Darma merupakan primadona obyek wisata Kabupaten Kuningan, sayangnya belum didukung fasilitas yang lengkap. Bahkan unsur keindahannya terganggu dengan adanya pemandangan tak sedap dari  “Si Ular Biru” yang merupakan piva PDAM bertegangan listrik tinggi.

Padahal dalam konsepnya, kita mengenal adanya “sadar wisata”. Sadar wisata ini menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perwujudannya melalui Sapta Pesona, yakni unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.  Adanya piva PDAM yang membujur dari arah timur ke  barat disoroti oleh Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat.

Menurut Umar Hidayat yang juga ketua Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Waduk Darma, piva besi yang berfungsi menyedot air untuk menyumplai air minum, sudah lama dibiarkan mengambang sehingga merusak keindahan obyek wisata. “Untuk menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara, saya mengusulkan kepada Bapak Bupati Kuningan agar piva dimaksud dibuang saja,” ucapnya tandas.

Keinginan itu nampaknya tidak bertepuk sebelah tangan, karena orang nomor satu di Kuningan yakni Bupati H. Aang Hamid Suganda merespon positif. “Saya sudah memerintahkan H. Kamdan  (Direktur PDAM Tirta Kemuning)  untuk membereskannya,” jelas Aang kepada IB, seusai menerima kehadiran Wakil Gubernur Jabar, Yusuf Macan Efendi bersama tim Off Road di Obyek Wisata Waduk Darma, Kamis (2/6).

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Kemuning, H. Kamdan, SE saat dihubungi melalui ponselnya mengaku sangat setuju apabila piva sumber air PDAM dari Waduk Darma diangkat. “Saya sebenarnya sudah mengusulkan sejak tiga tahun lalu kepada Pemkab Kuningan agar piva dimaksud diangkat, namun belum ada realisasinya,” ucapnya.

Obyek Wisata Berbenah Diri

Sejak difungsikannya Jalan Lingkar Waduk Darma, kendaraan angkutan umum dan pribadi dari dan ke Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka menuju Kabupaten Kuningan, Cirebon, tidak melewati halaman pintu gerbang utama kawasan Obyek Wisata Waduk Darma lagi.

Hal itu berdampak positif, kawasan Obyek Wisata Waduk Darma terus dibenahi agar para tamu lebih leluasa masuk ke obyek wisata dan tidak bercampur dengan lalu lalang  kendaraan umum.

Namun dampak negatifnya, apabila dulu pintu gerbang mudah dikenali sebagai ciri khas obyek wisata sekarang belum lengkap. Sebagai gantinya Pemkab Kuningan sudah membuat pintu gerbang (gapura) di bagian timur, sementara di bagian barat belum selesai, tepatnya di bawah perkantoran PU Pengairan.

Kawasan Obyek Wisata Waduk Darma yang menarik tentu tak bisa dilepaskan dari ciri gerbang masuk dan fasilitas yang tersedia. (tan)

h1

Bupati Aang Prakarsai Kuningan Summit

11 Juli 2011

Kuningan, IB

Kuningan Summit yang digagas Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos merupakan pintu gerbang untuk kerjasama pembangunan di daerah perbatasan. Khususnya di kawasan perbatasan Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat.

Menurut H. Aang saat konferensi Pers di Kantor BAPEDDA Kuningan, Selasa (30/5), acara Kuningan Sumit di Prima Resort Hotel, Sangkanurup Kec. Cigandamekar akan dihadiri pejabat pusat dan daerah. Mereka diantaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri PU atau wakilnya.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Anggota DPR RI/ DPRD Provinsi Jawa Barat dan Jateng perwakilan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan para Ketua DPRD Kota dan Kabupaten peserta Kuningan Summit.

Bukan rahasia selama ini kawasan perbatasan kurang perhatian dari pemerintah pusat, dan pembangunan lebih banyak terfokus di wilayah barat dan Pantura. Padahal selama ini daerah perbatasan jauh tertinggal.

Sehingga tidak aneh bila capaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat, data BPS 2010 menunjukkan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 71,64, sedangkan IPM untuk kabupaten/kota Jabar bagian timur yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Ciamis, Kota Banjar masih rendah. Dengan variasi sekira rata-rata 70,68 poin.

Begitu pula dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 72,1 poin lebih tinggi daripada capaian IPM Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap yang rata-ratanya hanya 70,04 poin.

Demikian halnya pada sektor imporastruktur masih sangar jauh tertinggal. Demikian pula kondisi infrastruktur jalan, jalan dengan status jalan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat panjangnya 23.138,70 km. Panjang jalan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon Dan Kota Banjar masing-masing panjangnya 772,3 km, 416 km, 644.16 km, 715,6 km, 148,13 km, dan 189,58 km. Hal ini berarti panjang jalannya kurang dari 3,5%  dari total panjang jalan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan perlu dibangun sebuah kawasan pertumbuhan kerja sama regional serta kawasan andalan regional yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang yang diserasikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi daerah sekitar perbatasan.  Untuk itu, perlu dibangun kesepakatan kerjasama antardaerah yang secara geografis berbatasan dalam bentuk Kerjasama Regional Jabar Bagian Timur – Jateng Bagian Barat.

Manfaat yang diharapkan dengan kerja sama antar daerah adalah membentuk kekuatan yang lebih besar. Dimana dengan kerjasama  antar  daerah akan terbangun sinergitas potensi dan kekuatan dalam  menghadapi  ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit  sehingga hambatan psikologis dan lingkungan yang ada dapat di-eliminir.

Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai  kemajuan yang lebih tinggi. Terjalinnya kerjasama,  masing-masing  daerah  akan  mentransfer  ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan informasi lainnya, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan /keunggulan dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.

Pihak-pihak  yang  bekerjasama   dapat  lebih  berdaya guna,  dengan  kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik,  atau  lebih  mampu  memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

Pihak-pihak  yang  bekerjasama  dapat  memperkecil  atau  mencegah  konflik. Melalui  kerjasama,  daerah-daerah  yang  semula  bersaing  ketat  atau  terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.

Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa  dirinya  tidak  dirugikan  karena  ada  transparansi  dalam  melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.

Masing-masing  pihak  yang  bekerjasama  akan  memelihara   keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing   daerah   memiliki   komitmen   untuk   tidak   mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.

Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

Masalah-masalah di Daerah Perbatasan meliputi : kualitas pelayan publik masih rendah, sarana dan prasarana belum memenuhi standarisasi, aksesibilitas masih rendah, terbatasnya daya saing. Selain itu, terbatasnya lembaga ekonomi di perbatasan, tingginya kerawanan/gangguan keamanan dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam secara bersama, penataan ruang kewilayahan perbatasan, serta turunnya kualitas lingkungan hidup.

Potensi Kerjasama

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.  Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Potensi yang dapat menjadi obyek kerjasama antar daerah adalah sebagai berikut : Kerjasama di bidang infrastruktur, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan menghilangkan kesenjangan antar daerah perlu kerjasama pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga tercipta sinergitas perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

Kerjasama di bidang ekonomi, melalui kerjasama ini dapat dihasilkan peningkatan daya saing perekonomian global di sekitar kawasan perbatasan. Kerjasama di bidang pelayanan publik.  Kerjasama ini ditempuh melalui upaya pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum.  Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas SDM masyarakat di kawasan perbatasan. Kondisi saat ini, masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dan minimnya fasilitas yang ada.

Adapun prioritas di wilayah perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah adalah sebagai berikut: bidang Sosial dan Pemerintahan yang meliputi kesehatan dengan fokus penanganan keluarga miskin. Bidang pendidikan, fokus praktek  kerja Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa.

Batas   wilayah, dengan   fokus penetapan   batas wilayah   dan pembangunan tugu batas. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan bidang ekonomi. (tan)

h1

Kadis Perindag Klarifikasi Pungli Parkir di Pasar

11 Juli 2011

Kuningan, IB

Terkait munculnya pemberitaan di Tabloid Identitas Bangsa edisi 163/Thn VIII/24-7 Juni 2011 yang berjudul Tukang Parkir Keluhkan Oknum Minta Jatah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kuningan, Nana Sugiana SE, M.Si melalui Kabid Pasar, Ocin, SE Senin (30/5) di ruang kerjanya mengklarifikasi tentang keterlibatan stafnya meminta jatah uang parkir di pasar.

Saat klarifikasi, Ocin menghadirkan stafnya serta Juhro (45) salah seorang petugas parkir di pasar Kepuh, sekaligus mengundang IB. Ketika itu, anak buah Ocin membantah tentang adanya pungutan liar (pungli) terhadap pungutan parkir. Dan bantahan staf Ocin dibenarkan oleh Juhro. “Yang dimaksud saya oknum petugas dari pihak lain Pak,” jelas Juhro, saat diklarifiksi di hadapan IB.

Sementara, terkait dengan masalah penarikan  retribusi terhadap gotrok di pasar, Ocin tidak mengingkarinya. Menurutnya gotrok juga merupakan bagian potensi yang digalinya untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) di pasar.

“Menurut kami gotrok juga merupakan bagian penjaja jasa angkut di pasar. Ini pun sudah disepakati oleh para pemilik/pengangkut gotrok dan dituangkan secara tertulis, tetapi realisasi dari penarikan retribusi gotrok per harinya masih relatif kecil karena tidak seluruh gotrok tiap hari beroperasi. Untuk selebihnya saya anggap bagian dari curhat Juhro kepada bapak,” imbuhnya.

Membangun Pasar Bergengsi

Lebh lanjut Ocin menyoroti tentang upaya membangun pasar tradisional bergengsi yang tertata rapi serta tidak becek jika hujan. Dia terkesan dengan pembangunan Pasar Baru di Kota Bandung.

“Pokoknya bagaimana caranya untuk menarik pengunjung kelas menengah ke atas untuk menikmati belanja di pasar tradisional yang bangunannya ditata secara modern sehingga bisa disenangi kawula muda agar berminat berbelanja di pasar sambil refresing,” akunya.

Dikatakannya, demi tercapainya tujuan tersebut, peran dukungan stakeholders sangat diperlukan. “Misalya, perizinan untuk mendirikan minimarket harus diperketat yaitu konsisten terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita terjebak obsesi membuka lapangan kerja seluas-luasnya, tetapi disatu sisi peranan pasar tradisional dimarjinalkan,” katanya.

Disamping itu, Ocin menuturkan, dengan dibangunnya pasar tradisional satu atap dan bertingkat seperti di Pasar Baru Kota Bandung tentunya akan melahirkan konsekuensi terhdaap harga kios.”Untuk hal ini diperlukan kesadaran kedua belah pihak, penghuni kios di pasar harus berani berkorban serta ivestor bisa memberikan cicila jangka panjang yang harga kiosnya relatif terjangkau. Dan peran LSM dapat myejukkan situasi untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak yang terlibat didalam pembangunan pasar,” pinta Ocin.

Diakui Ocin, untuk terpenuhinya target setoran PAD dari pasar dalam kondisi sekarang cukup berat, namun dirinya tidak pernah patah semangat untuk menggali potensi yang sekiranya bisa dijadikan objek retribusi. “Alhamdulillah meskipun setiap tahun diminta kenaikan target PAD oleh Pemkab, tapi kami dapat memenuhinya. Untuk target tahun sekarang kurang lebih Rp. 491 juta,” tambahnya. (Rda/tan)

h1

H. Uba Subari Kembali Pimpin Gapensi

11 Juli 2011

Kuningan, IB

H. Uba Subari AK kembali mendapat kepercayaan dari para anggota Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Ia dipercaya kembali memimpin untuk periode 2011-2016 pada Musyawarah Cabang (Muscab) XI Gapensi Kabupaten Kuningan di Hotel Tirta Sanita, Rabu (1/6) yang dibuka oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda.

Ketua Panitia, Soeprato mengatakan, Muscab XI BPC GAPENSI Kuningan ini merupakan agenda rutin yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi. BPC Gapensi melalui Muscab XI ini melakukan evaluasi organisasi selama kurun waktu lima tahun.

Juga menetapkan berbagai rencana serta program masa depan organisasi, sekaligus memilih pengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Kabupaten Kuningan 2011-2016.

“Seratus empat puluh tiga anggota Gapensi yang punya hak suara memilih dua calon yakni H. Uba Subari AK dan H. Atang Hidayat, SE,” katanya.

Ketua Gapensi Kuningan, H. Uba Subari mengatakan, sebagai pengusaha dan warga Kabupaten Kuningan, Ia punya tanggung jawab moral untuk menjaga Kuningan sebagai kabupaten jasa yang bermartabat. “Kita sangat mencintai dan berupaya menjadi warga Kuningan yang baik,” ujarnya.

Setelah terpilih, Ia mengucapkan terima kasih kepada para anggota atas kepercayaan yang diberikan untuk periode ke dua itu. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Gapensi yang tetap mempercayai untuk periode ke dua. Ini adalah amanah yangharus dilaksanakan secara penuh tangguing jawab,” ucapnya.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, sebagai mitra pemerintah anggota Gapensi diharapkan tidak sekedar berdaya saing tinggi dan mandiri tapi juga amanah dan terpercaya karena produknya, sehingga bisa menjadi cermin kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Dalam peningkatan daya saing, lanjut Aang, Pemkab Kuningan punya tanggung jawab memajukan Gapensi. Aplikasinya, ketika bermitra dengan Gapensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, berkomitmen mewujudkan pelayanan terbuka dan kompetitif serta memberi kepastian waktu, biaya dan standar.

“Selain untuk menguatkan profesionalisme anggota Gapensi dari aspek teknis dan administrasi,  juga untuk melindungi hak-hak publik. Realisasinya tidak sekedar member, tapi juga menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas usaha,” paparnya.(tan)

h1

Kades dan Kasek SD Cisaat Saling Serang Statement

11 Juli 2011

Luragung, IB

Kepala Desa Cisaat, Eman Castiman dan Kepala SDN Cisaat N. Tati, S.Pd saling serang statement. Awalnya bermula ketika isteri Eman, NN, guru honorer pada sekolah itu tak mau lagi  mengajar.

Menurut NN, Ia tidak mau masuk lagi kerja karena merasa dicuekein oleh rekan kerjanya yang lebih senior. Padahal dirinya berniat mengabdikan diri sebagai tenaga honorer dan baru pindah dari SDN 1 Cibingbin.

Eman menyesalkan sikap kepala SDN Cisaat yang langsung memberikan surat teguran tanpa diajak musyawarah terlebih dahulu. “Saya dulu pernah menjadi kepala sekolah di Indramayu, sehingga paham cara menegur seorang bawahan bila melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi suatu masalah langkah pertama tentu bicara dari hati ke hati. Kalau masih tidak ada perubahan baru diberikan peringatan tertulis,” ucapnya.

Sementara yang menimpa isterinya, tidak secara lisan dulu. Padahal rumahnya dengan sekolah berseberangan,  dan hanya dipisahkan oleh lapangan sepakbola.

Informasi yang diterima IB melalui SMS  menyebutkan bahwa kepala SDN Cisaat tidak transparan dalam mengelola BOS (biaya operasional sekolah), Komite Sekolah orangnya itu-itu saja tanpa ada pemilihan, serta uang simpanan siswa baru diberikan hanya ketika siswa lulus SD.

Kepala SDN Cisaat, N. Tati menjelaskan, pihaknya memaklumi posisi Ibu NN yang juga isteri kades. Meskipun masih honorer, ketika ada kegiatan lomba desa sekira 16 April lalu, Ia memberikan izin untuk tidak masuk mengajar. Namun anehnya, terang Tati, meskipun lomba desa sudah selesai, sampai hari Rabu (31/5) tidak juga masuk lagi.

Karena tidak hadir beberapa hari, pihaknya melakukan pemanggilan dengan surat. Hal itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan kepala UPTD Pendidikan Kec. Cibingbin. Panggilan pun dilakukan sampai tiga kali, tetapi tidak pernah ditanggapi. Yang datang malah suaminya.

Hal itu diakui oleh Eman, Ia memang datang untuk mewakili isterinya karena panggilan kok langsung tertulis, bukan secara lisan dulu.

Tati membantah bila dirinya menganaktirikan NN. “Saya memperlakukan dia sama seperti kepada guru lainnya, dan tidak ada diskriminasi.”

Mengenai BOS, Ia menuturkan bahwa setiap BOS turun diawali dengan musyawarah dengan para guru, dan yang mengambilnya di bendahara. Adapun penggunaannya mengacu kepada petunjuk teknis BOS. Sedangkan mengenai Komite Sekolah, memang untuk ketuanya itu-itu saja, karena dia memang peduli dan mau menjadi pengurus. Sedangkan anggotanya mengalami pergeseran.

Ia mengakui tabungan siswa baru diberikan kepada siswa ketika lulus sekolah. Ini karena setiap tahunnya, tabungan siswa tidak besar. Ia mencontohkan, banyak tabungun siswa nominalnya antara Rp. 2000 – Rp. 5000/tahun.

Situasi kurang harmonisnya kepala SDN Cisaat dan kades Cisaat, terjadi ketika pada suatu hari seorang tukang kayu datang ke sekolah membawa gergaji mesin. Tukang kayu mengaku telah membeli semua pohon besar di halaman sekolah, termasuk pohon Randu dari kades. Tapi setelah diterangkan tukang kayu itupun tidak melanjutkannya.

“Saya bukan menolak, tetapi bila mau  menjual dan menebang pohon di halaman sekolah silakan saja asal bicara dulu dengan kami sebagai penghuninya,” ucapnya. (tan)