Archive for the ‘edisi 157’ Category

h1

Soal Biaya Pilkades, Pemda Terkesan Lepas Tangan

8 Maret 2011

Kuningan, IB

DPRD Kabupaten Kuningan melontarkan kekhawatiran akan terjadinya biaya tinggi pemilihan kepala desa (Pilkades). Pasalnya, Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perubahan Perbub No. 25 tahun 2006 tidak mengatur besaran biaya Pilkades.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kuningan, Dede Sembada, ST didampingi Anggota DPRD H. Momon Suherman, ketentuan dalam Perbub itu tidak mengatur mengenai pedoman biaya Pilkades sebagaimana Perbup 25/2006.

Padahal, Perbub yang mengatur besaran biaya Pilkades itu cukup baik, hanya perlu penyesuaian sesuai tingkat inflasi, misalnya 10 persen per tahun.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kab. Kuningan, Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM menjelaskan, dalam Perbub No. 2/2011 tidak memuat besaran biaya Pilkades. Biaya disesuaikan dengan kebutuhan riil serta berprinsip hemat dan wajar. Biaya Pilkades berasal dari APBDes, bantuan APBD, calon yang berhak dipilih, dan sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat.

“Mengenai biaya Pilkades itu akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati yang bersifat penetapan,” kata Kamil.

Kemudian apabila calon lebih dari seorang, maka untuk penentuan hari dan tanggal pemungutan suara, Panitia dapat melakukan undian. Penentuan undian dihadiri oleh Panitia, BPD dan calon Kades. Hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan jadwal Pilkades.

Ia pun menyoroti adanya beberapa titik rawan Pilkades. Titik rawan itu meliputi adanya penduduk yang tidak punya hak memilih, tetapi turut serta dalam Pilkades. Diterimanya bakal calon Kades yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pendidikan, serta adanya keberpihakan Panitia dan BPD kepada salah satu calon dalam pelaksanaan Pilkades.

Dede Sembada menjelaskan, penyelenggaraan Pilkades menurut Surat Edaran Mendagri No 140/537/SJ tanggal 17 Maret 2006 mengamanatkan agar seluruh biaya administrasi Pilkades dibebankan pada APBD kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kata sesuai dengan kemampuan daerah mencerminkan ketidaktegasan pemerintah, sehingga bantuan dari Pemda melaui APBD Kabupaten kurang optimal. Bantuan Pemkab Kuningan hanya Rp. 5 juta. Itu juga disamaratakan, tanpa memperhatikan jumlah Pemilih. Bahkan sumber dana dari penyisihan APBDes dibeberapa desa disinyalir tidak tersedia, sehingga akhirnya biaya menjadi beban calon Kades.

Masalah lain muncul, betapa dominannya peran Panitia Sebelas, sehingga meski dibatasi oleh ketentuan dalam Perbup No 25 Tahun 2006. Dalam praktiknya tidak dijadikan pedoman, sehingga biaya Pilkades melambung tinggi dan sangat memberatkan calon Kades.

Padahal Pilkades bukan hanya kepentingan calon Kades saja, melainkan menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tetap, anehnya calon harus menanggung beban biaya yang begitu besar. Tingginya biaya Pilkades itu diluar pedoman dalam Perbup 25 tahun 2006, karena banyak biaya yang tidak diatur didalamnya.

“Dulu saja ketika ada pedoman dalam Perbup nomor 25 tahun 2006, terjadi pelanggaran dengan tingginya biaya Pilkades. Apalagi sekarang yang tanpa rambu-rambu. Maka kemungkinan besar Panitia akan seenaknya menentukan biaya Pilkades,” ujar Dede diamini H. Momon Suherman.

Ia mencontohkan beberapa Pilkades yang melanggar ketentuan Perda/Perbup tetapi tidak diberikan sanksi. Seperti Desa Sangkan Herang Kec. Jalaksana seharusnya Rp. 7.500.000 realisasinya Rp. 40.000.000. Desa Salakadomas Kec. Mandirancan Perbup  Rp. 7.500.000 realisasi Rp. 31.000.000. Desa Cidahu Kec. Pasawahan dengan Pemilih 500 -1500 seharusnya Rp.  7.500.000  realisasi Rp. 42.000.000.

Pilkades di Desa Pasawahan Kec. Pasawahan seharusnya Rp. 9.500.000,-   realisasi Rp. 75.000.000. Desa Gunung Keling Kec. Cigugur seharusnya Rp. 7.500.000 realisasi Rp. 40.000.000. Desa Cirea Kec. Mandirancan pemilih 3.000 seharusnya Rp. 9.500.000  realisasi Rp. 50.000.000, dan banyak lagi.

Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Ciawigebang ini mempersoalkan pula mengenai prosedur penyusunan Perbup No. 2 Tahun 2011. Menurut Dede, pembuatan Perbup itu tidak prosedural. Karena berdasarkan Pasal 4 Permendagri No 16 Tahun 2006, bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda. Tapi ini muncul tiba-tiba tanpa ada dalam Prolegda.

Untuk diketahui, menurut Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Produk hukum daerah bersifat pengaturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. “Jadi apabila pengaturan mengenai besarqan biaya pemilihan kepala desa diatur dalam Keputusan Kepala Daerah, itu kurang,” pungkas Dede.

16 Desa Gelar Pilkades

Pada Maret 2011 sejumlah 16 desa akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades).  Dari 16 desa itu delapan diantara karena kekosongan jabatan Kades yakni Desa Benda dan Desa Panyosogan Kecamatan Luragung. Selanjutnya, Desa Pajambon Kec.. Kramatmulya, Desa Kutamandarakan Kec. Maleber, Desa Bungurberes Kec. Cilebak, Desa Cikeleng dan Rajadanu Kec. Japara.

Delapan kepala desa lainnya akan habis masa jabatannya pada Maret 2011 adalah Desa Cikubangmulya Kec. Ciawigebang, Desa Muncangela Kec. Cipicung, dan Desa Hantara Kec. Hantara. Juga, Desa Sarewu Kec. Pancalang, Desa Cimahi dan Desa Mekarjaya Kec. Cimahi, Desa Cieurih Kec. Cidahu, Desa Longkewang Kec. Ciniru dan Desa Cilaja Kec. Kramatmulya.

Adapun time schedulle Pilkades, 25 – 27 Januari 2011 pembentukan Panitia. Berikutnya, pendaftaran calon, tahap I (28 Januari – 3 Februari), dan bila tidak ada dua calon maka dilanjutkan tahap II, (4 – 9 Feruari 2011). Kemudian kampanye pada 9 – 12 Maret, dan pelaksanaan Pilkades mulai 14 Maret 2011. (tan)

Iklan
h1

Pemkab Kuningan Relokasi 36 Rumah

8 Maret 2011

Karangkancana, IB

Sebanyak 36 buah rumah di Desa Tanjungkerta Kecamatan Karangkancana segera direlokasi. Pelaksanaan sendiri akan dikemas dalam format TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) oleh Kodim 0615 Kuningan.

Kepala Desa Tanjungkerta Dadi Herawadi mengatakan, rencananya pembangunan 36 rumah itu akan dilaksanakan di Blok Cigolat. Persisnya di simpang tiga Jalan Tanjungkerta – Karankancana dan Translok Banjar Kedaton Desa Jabranti.

Ia menyebutkan, rencananya lahan sekira satu hektar lebih itu akan dilakukan  ruislagh (tukar guling). Tanah warga eks korban longsor di Blok Dukuh akan digunakan untuk mengganti tanah titisara. Sedangkan tanah titisara akan menjadi milik Perhutani, sebagai konvensasi atas tanahnya yang akan digunakan untuk relokasi.

Survei lokasi dihadiri Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos., Dandim 0615 Letkol Arm Mulyono, Kasdim Mayor S. Koswara, Danramil Ciwaru Kapten Mawardi, Kepala Dinas Sosnaker Kab. Kuningan Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si., Kabid Bansos Drs. Iis Santoso, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Drs. H. Lili Suherli, M.Si., Kadis Bina Marga Drs. Kukuh Taufikul Malik, MM., Camat Karangkancana Saleh Rahmat PR, M.Si., dan Kades beserta Perangkat Desa Tanjungkerta.

Enco S., pejabat KPPH Perhutani didampingi ADM/KPH Perhutani Kuningan Purwanto menjelaskan, untuk tukar guling, Perhutani mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negera Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri.

Ia mengaku tidak keberatan, tapi prosedurnya harus mendapat izin dari Menteri Kehutan RI. Atas masukan itu, Bupati Aang dengan sigap akan segera memproses  permohonan itu.

“Untuk membereskan relokasi ini jika perlu kami akan langsung menemui Menteri Kehutanan di Jakarta,” ungkap Aang di lokasi survei Dusun Cigolat Desa Tanjungkerta, Jum’at (21/1/2011).

Ia meminta proses tukar guling kalau bisa sampai keluar sertifikat, sekaligus menepis anggapan adanya penguasaan sebagian tanah eks bencana alam yang telah ditukar guling. “Sekarang berbeda dengan dahulu, tukar guling harus saling menguntungkan, baik Perhutani, Pemda maupun masyarakat. Tidak boleh lagi ada penguasaan tanah tukar guling oleh masyarakat,” ungkap Aang. (tan)

h1

Prioritaskan Kesejahteraan dan Bantuan Hukum

8 Maret 2011

Kuningan, IB

“Meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum merupakan prioritas utama DPK Korpri Kabupaten Kuningan periode 2010-2014,” ungkap Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Korpri Kab. Kuningan, di Kantor Dinas Sosnaker, Selasa (8/2).

Ia menemukan beberapa permasalahan yang sampai kepada dirinya, diantaranya banyak yang merasa bukan anggota Kopri, kurangnya pengayoman dan bantuan hukum, bahkan kurang mengenal Korpri itu sendiri. Selain itu, masalah kesejahteraan yang belum optimal atau tidak selarasnya dengan apa yang dibentuk.

Menurut Dian, Korpri dibentuk untuk memberikan manfaat bagi anggotanya. “Ke depan saya akan mengembangkan tiga pola pikir. Pertama, konsep advokasi, yakni lembaga harus bisa memberikan perlindungan kepada anggota, terlepas benar atau tidaknya. Mereka juga harus diberikan pencerahan hukum,” terang ketua Korpri termuda di Jawa Barat ini.

Kedua, lanjutnya, memberikan pelayanan kepada anggota. Pasalnya, selama ini banyak yang beranggapan bahwa Korpri tidak memberikan manfaat bagi para anggotanya. Karena itu, pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan pihak ke tiga, misalnya dengan usaha jasa retail, atau lembaga usaha lainnya. “Nanti kartu Korpri akan berfungsi pula sebagai kartu kredit,” ucap dia.

Ketiga, pihaknya akan melakukan perbaikan aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan. Yang dimaksudkan bagaimana membangun pola hubungan antara lembaga yang ada di Korpri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Korpri.

Begitu pula mengenai sumber daya, yang terdiri dari SDM (sumber daya manusia) dan asset, akan didayagunakan. “Sumber daya yang kita miliki sangat besar dengan jumlah anggota 16.000 orang. Oleh karena itu, sudah selayaknya dapat memberikan manfaat baik bagi anggota sendiri maupun bagi masyarakat secara umum,” kata Dian.

Mengenai asset, pihaknya sudah punya dana cukup besar. Menurut informasi, dana para anggota itu dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Abdi Negara (YSAN) mencapai Rp. 3 miliar.

Untuk melaksanakan program yang nanti akan dibahas dalam rapat kerja diperlukan anggaran. Nah, dana untuk kegiatan itu dari mana? “Sumber dana ini perlu digali dari sumber daya yang ada,” ujar ketua DPD KNPI Kab. Kuningan ini.

Sebagai ketua baru, Ia bersama Wakil Ketua Drs. Uca Somantri, M.Si (Kadis Koperasi dan UKM) dan Deni Hamdani, S.Sos, M.Si (Camat Cilimus) akan bekerja keras mewujudkan tiga prioritas itu. DPK periode 2010-2015 sendiri baru akan dilantik oleh ketua DPK Provinsi Jawa Barat pada 22 Februari depan. (tan)

h1

Lima Sekdis dan Sekban Segera Miliki Kendaraan Dinas

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Pada 2011, sejumlah lima Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan di Lingkungan Pemkab Kuningan mendapat prioritas pengadaan kendaraan dinas. Menurut Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Kuningan, Deden Sopandi, M.Si, Pemkab setidaknya akan mengadakan empat buah kendaraan roda empat.

“Pengadaan kendaraan roda empat pada 2011 diprioritaskan untuk para Sekretaris Dinas dan Badan,” ungkap Deden Sopandi kepada IB di ruang kerjanya, Jumat (4/2/2011).

Alasannya, kata Deden, karena Sekban dan Sekdis merupakan orang ke dua setelah Kadis dan Kaban yang berhak mewakili intansinya. Mereka juga merupakan pejabat eselon III.a tetapi belum mendapatkan kendaraan dinas.

Kelima Sekretaris yang belum mendapat kendaraan dinas yakni Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, BP4K, Kesbangpol dan Linmas, dan BPMD. Sedangkan pengadaan kendaraan roda dua pada 2011 ini tidak ada. Sementara, sembilan orang pejabat struktural eselon III.b pada Dinas dan Badan untuk sementara harus bersabar dulu.

Selain masalah pengadaan kendaraan roda empat, Ia juga sedang menginventarisir asset daerah. Seluruh tanah dan bangunan akan disertifikatkan. “Saat ini seluruh tanah yang telah ada bangunan semuanya sudah disertifikatkan. Dan, tanah yang tanpa ada bangunan masih dinventarisir oleh Bagian Tata Pemerintahan,” jelasnya.

Dalam hal itu Ia mengaku untuk menginventarisir asset daerah merupakan kewenangan Bagian Tata Pemerintahan, termasuk pengadaan tanah. Sedangkan untuk menjaganya menjadi kewenangan dirinya.

“Tanah yang akan disertifikatkan termasuk tanah asset daerah yang ada di setiap kecamatan,” ucap Deden didampingi Kasubag Pendistribusian Bagian Perleng-kapan, Drs. Edi Sunardi. (tan)

h1

RSU Kuningan Medical Centre Didukung Fasilitas Lengkap

8 Maret 2011

Sindangagung, IB

Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Centre (RSU KMC) memiliki fasilitas lengkap dan canggih. Bangunannya saja seluas 1.846 dengan fasilitas 58 tempat tidur.

Rumah sakit yang terletak di Jalan Raya R.E. Martadinata Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung (sebelah selatan Terminal Kertawangunan) ini memiliki fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), Ruang Rawat Jalan dan Rawat Inap.

Juga, dilengkapi Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Klinik Bedah, Klinik Penyakit Syaraf, Gigi, THT (telinga, hidung, dan tenggorakan), Kesehatan Anak, Penyakit Kulit dan Kelamin. Selain itu didukung pula oleh apotek yang buka 24 jam dan ambulance.

Peresmian RSU KMC dilakukan oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, M.Si, MH.Kes., Kamis (10/2).

Dengan diresmikan RSU KMC ini, maka untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan menjadi enam rumah sakit.

Kadinkes Jabar, dr. Hj. Alma mengharapkan, rumah sakit itu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi rumah sakit ini cukup representatif yang didukung fasilitas dan SDM lengkap, yang tentunya akan memberikan nilai tambah bagi para pasien.

Ia mengingatkan  agar jangan sampai ada rebutan antara pengelola rumah sakit dan memperhatikan ketersedian UPL-UKL limbah rumah sakit. Ia pun meminta agar melakukan regestrasi keberadaan RSU itu ke Kementerian Kesehatan, dan  harus ada formasi 25 persen untuk warga miskin.

Kepala para kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan, dr. Hj. Alma juga mengungkapkan  untuk melakukan perubahan  paradigma masyarakat konsumtif terutama dalam berobat. Maksudnya, ketika mereka sakit mesti mendapatkan rujukan yang berjenjang sesuai klasifikasi penyakitnya, jika bisa berobat di Puskesmas baru RSU daerah, lalu profinsi. “Sistem ini diterapkan untuk mengurangi biaya,” ungkapnya.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, peran serta masyarakat secara aktif dan kreatif dalam penyelenggaraan bidang kesehatan,  akan membantu dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.

“Saya menyambut baik atas pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit ini dengan harapan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan secara profesional, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan. Perhatikan pula fungsi sosial dengan secara proaktif membantu penduduk rentan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat,” harapnya.

Kaitan dengan jumlah Puskesmas, Bupati Kuningan menyebutkan bahwa saat ini telah berdiri sebanyak 37 Puskesmas yang didukung  oleh jaringan seperti Puskesmas keliling, dan bidan setiap desa serta pelayanan kesehatan lanjutan yakni RSUD 45 Kuningan.

Ia meminta kepada kepala Dinas Kesehatan Jabar agar di Kuningan dapat didirikan rumah sakit jiwa. Pasalnya, sebagai daerah perbatasan saat ini di jalanan banyak orang gila tidak keruan.

Direktur RSU KMC, dr. Syarif Hidayat mengatakan, tujuan dari kegitan opening ini sebagai bukti eksistensinya di Kuningan. Harapannya, kedepan rumah sakitnya dapat membantu masyarakat Kuningan dan sekitarnya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Kami telah memiliki fasilitas fisik bangunan, alat-alat medis yang tergolong canggih dan layanan unggul. Serta didukung instalasi pengolahan air limbah. Itu semua telah dirangkum dalam manajemen strategi RSU KMC 2010-2015,” ujar dia. (tan)

h1

YSAN Kelola Dana UKAN Tiga Miliar

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Yayasan Sejahtera Abdi Negara (YSAN) merupakan bagian dari DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten) KORPRI Kabupaten Kuningan. Kini yayasan mengelola asset sebesar Rp. 3 miliar yang berasal dari simpanan UKAN (Usaha Kesejahteraan Abdi Negara) para anggota Korpri.

Simpanan yang dipungut melalui bendahara di setiap unit kerja itu awalnya hanya Rp. 1.000/anggota setiap bulannya. Dan mulai Januari 2008 dinaikkan menjadi Rp. 5.000 ditambah dana solidaritas Rp. 500.

Menurut Sekrataris YSAN, Drs, Maman Suherman, Dana UKAN ini pernah dikelola oleh Sekretariat Korpri. Kemudian pada 1994 dialihkan ke Yayasan. “Sejak 1994 Kami mengelola dana simpanan anggota Korpri. Dana itu akan diberikan ketika anggota berhenti bertugas di wilayah Kabupaten Kuningan,” terang Maman Suherman didampingi Bendahara, Drs. Goen Rochdiatur, di ruang kerjanya, Selasa (8/2).

Berhenti bertugas dalam hali ini bisa karena anggota pensiun, meninggal dunia atau beralih tugas ke daerah lain. Setiap anggota yang berhenti akan menerima dana simpanan, jasa dan uang solidaritas.

Mengenai pinjaman, pihaknya memberikan kesempatan kepada seluruh anggota. Hanya mekanisme dilakukan melalui koperasi yang ada instansi di tempatnya bertugas. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pengembalian dari peminjam, karena kalau langsung kepada anggota sangat riskan sekali terjadinya kemacetan.

“Kita memberikan jasa pinjaman kepada koperasi satu persen per bulan, dan merekalah yang menagih ke peminjam,” ucap mantan Kabag Organisasi Setda Kuningan ini.

Mengenai hubungan dengan DPK, Ia menyebutkan,  yayasan bertanggung jawab kepada DPK melalui Ketua Dewan Pembina yang merupakan pengurus DPK.

Sedangkan untuk bidang sosial pendidikan dimanfaatkan untuk mengelola SMK Korpri. Sayangnya siswanya cenderung merosot.

Menurutnya, saat ini pembayaran klim kepada para pensiunan bisa lebih cepat, asal didukung dengan data yang lengkap. “Tak perlu berhari-hari, dalam hitungan jam saja sudah bisa cair,” ucap Maman.

Cepatnya pembayaran itu, kata Maman, karena dalam bekerja sudah didukung dengan data anggota yang akan pensiun. “Data itu sudah kami miliki hingga yang akan pensiun tahun 2038,” ujar dia. (tan)

h1

Ciawigebang Juara Umum Bulan Dana PMI

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Kecamatan Ciawigebang terpilih sebagai juara umum pelunasan Bulan Dana PMI 2010. Penyerahan penghargaan dilakukan  oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda di Aula Bank Jabar Banten, Rabu (26/1).

Acara dihadiri unsur Muspida, ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Wakil Bupati Kuningan Drs. H. Momon Rochmana, dan Sekda Drs. H. Nandang Sudrajat (kini pensiun). Hadir pula, para kepala SOPD, para Camat dan pimpinan BUMD/BUMN.

Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kab. Kuningan, Drs. H. Nandang Sudrajat menjelaskan, Bulan Dana PMI dilaksanakan selama tiga bulan, September hingga Desember 2010. Penghargaan kepada dinas, intansi pemerintah dan kecamatan dibagi dalam beberapa kategori. Untuk kategori A Rp. 6,5 juta diraih oleh Kecamatan Cigugur, Luragung dan Cilimus.

Kategori B, diatas Rp. 4 Juta diraih Kecamatan Lebakwangi, Cigandamekar dan Garawangi. Kategori C, antara Rp. 2 – 4 juta diraih Kecamatan Mandirancan, Pancalang, dan Cibeureum. Sedangkan untuk intansi diraih oleh Kantor Samsat, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bank BTPN.

Hj. Utje Ch Suganda, Sos, Ketua PMI Kab. Kuningan mengatakan Bulan Dana PMI dimaksudkan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat melalui PMI, menanamkan rasa kasih sayang dan kesadaran. Yang dimaksudkan bahwa setiap individu saling menolong, serta memberikan pendidikan khususnya kepada generasi muda agar dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannnya dalam menghimpun dana untuk PMI.

“Saat ini pelaksanaan Bulan Dana PMI 2010 tersebut sudah berakhir dan pengurus PMI Kabupaten Kuningan melaporkan hasilnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Prosentasenya meningkat 80 persen dari tahun 2009,” papar Utje.

Menurut Utje, penggunaan Bulan Dana PMI meliputi sumbangan wajib bulan dana ke PMI Jawa Barat 10 %, penanggulangan bencana alam, dan  bantuan sosial baik di dalam maupun luar Kabupaten Kuningan.

Ia mengimformasikan bahwa PMI Kab. Kuningan berperan juga dalam penanggulangan bencana alam, melaksanakan pelayanan kesehatan dan transfusi darah. Selain itu, melakukan pembinaan terhadap generasi muda dan relawan, merekrut anggota KSR, TSR dan PMR serta sosialisasi baik langsung atau media massa. Juga, ada balai pengobatan siaga yang melayani masyarakat umum maupun peserta Jamkesmas.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, keberadaan PMI Kab. Kuningan sangat membantu masyarakat terutama ketika terjadi bencana. Peran itu diantaranya melakukan peng-galangan dana dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Untuk itu, Ia berharap agar ada terobosan baru dalam penggalangan dana dengan melibatkan PNS, pengusaha dan tokoh masyarakat ke depannya.

Terpisah, Camat Ciawigebang Mulyana, S.Sos merasa bangga atas prestasi yang telah dicapainya  dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI itu. “Dengan prestasi itu berarti Kecamatan Ciawigebang bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih sebelumnya,” ujarnya. (tan)