Archive for the ‘edisi 154’ Category

h1

Bertahap, 1 Januari 2011 Mobil Pribadi Dilarang Pakai Premium

11 Desember 2010

Jakarta, IB

Pemerintah akhirnya memutuskan melarang seluruh kendaraan bermotor roda empat pribadi menggunakan bensin bersubsidi. Aturan ini diberlakukan bertahap mulai 1 Januari 2011 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan dilanjutkan ke seluruh Jawa dan Bali.

”Setelah menimbang dua opsi yang ada, ternyata yang lebih siap adalah opsi pertama,” ujar anggota Komite Badan Pengawas Kegiatan Hilir Migas, Ibrahim Hasyim, seusai rapat persiapan pembatasan BBM, Kamis (2/12/2010) di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Opsi pertama yang disiapkan untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi adalah BBM subsidi hanya dipakai kendaraan umum pelat kuning, roda dua, roda tiga, dan nelayan.

Adapun opsi kedua, selain kendaraan umum serta kendaraan roda dua dan roda tiga, kendaraan pribadi buatan sebelum tahun 2005 juga bisa menggunakan BBM subsidi. Pilihan pemerintah pada opsi pertama juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

”Ya, opsi itu (opsi seluruh kendaraan roda empat atau lebih berpelat hitam dilarang mengonsumsi bensin atau premium). Namun, kami tidak mau mendahului DPR,” kata Hatta.

Menurut Hatta, jika opsi kedua yang dipilih, akan rawan potensi pelanggaran dan distorsi. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi lain, yakni melarang seluruh pemilik kendaraan pribadi atau pelat hitam mengonsumsi BBM bersubsidi.

Berlaku bertahap

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Djaelani Sutomo mengemukakan, pembatasan pemakaian BBM diberlakukan bertahap sejalan dengan kesiapan infrastruktur SPBU.

Tahap pertama, mulai 1 Januari 2011, seluruh kendaraan pribadi di Jabodetabek harus beralih ke BBM nonsubsidi. Pilihannya bisa pertamax yang dijual di SPBU Pertamina atau produk sejenis yang didistribusi kan peritel badan usaha lain. ”Kami sedang menyiapkan penambahan fasilitas bensin nonsubsidi di sekitar 600 SPBU di Jabodetabek. Saat ini sudah 400 SPBU yang siap, masih kurang 200 SPBU lagi,” ujar Djaelani.

Tahap kedua, mulai Juli 2011, aturan penggunaan BBM nonsubsidi meluas ke seluruh Jawa dan Bali. Ini dengan asumsi mayoritas SPBU di kota-kota besar di Jawa dan Bali sudah memiliki fasilitas BBM nonsubsidi yang memadai.

Tahap ketiga, pembatasan pemakaian BBM subsidi diberlakukan di luar Jawa dan Bali pada tahun 2012. Pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ditargetkan selesai dilakukan tahun 2013. Tahap pertama dan kedua pembatasan hanya untuk premium, selanjutnya menyusul solar.

Pertamina memperkirakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi mulai Januari 2011 di Jabodetabek menghemat kuota bensin bersubsidi 500.000 kiloliter. Penghematan akan menjadi 4 juta kiloliter jika mulai diberlakukan di seluruh Jawa dan Bali.

Ibrahim Hasyim memastikan tidak ada pembatasan volume BBM subsidi untuk kendaraan umum serta kendaraan roda dua dan roda tiga. Untuk memperketat pengawas an, BPH Migas menyiapkan pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup. (KOMPAS.com/IB)

Iklan
h1

Warga Kawungsari “Keukeuh” Tolak Pembangunan Waduk Cileuweung

11 Desember 2010

Cibereum, IB

Warga Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan keukeuh (bergeming) menolak rencana pembangunan Waduk Cileuweung. Penolakan itu sangat beralasan karena tanah dan rumah warga desa akan terendam.

Kepala Desa (Kuwu) Kawungsari, Wawan Hernawan, S.Pd mengaku keberatan atas rencana pembangunan waduk terbesar di wilayah Kuningan timur ini. “Kami keberatan atas rencana pemerintah membangun waduk Cileuweung karena akan merendam desa kami ini. Lagian siapa yang akan rela tanah kelahiran direndam,” tegas Wawan kepada IB, Rabu (1/12).

Ketika ditanya perkembangan pembangunan waduk itu, Wawan menjelaskan di wilayahnya telah dilakukan studi amdal mengenai dampak lingkungan (AMDAL). “Hasilnya pun kami tidak tahu, padahal ini penting karena pembangunan proyek ini akan memberikan pengaruh bagi lingkungan. Selanjutnya telah diadakan stud Laraf (kelayakan) dan kesediaan masyarakat terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Menurut masyarakat mereka hampir seluruhnya menolak pembangunan ini,” terang Wawan.

Wacana pembangunan waduk dengan luas sekira 75 hektar itu, benar-benar membuat resah warga. Beberapa warga mengungkapkan ketidakrelaannya kepada IB, seperti diungkapkan Dedi, Ia mengaku geram dengan adanya rencana pembangunan itu. Pembangunan ini hanya akan menyengsarakan rakyat saja, sebab sudah terjadi pada beberapa pembangunan waduk, warga adalah korban paling duluan.

Seandainya ada tanah dan rumah pengganti sekalipun tidak akan memuaskan. “Bila nanti benar akan dilaksanakan pembangunan waduk itu, siapa yang akan menikmatinya. Karena sudah pasti yang akan menikmati hanyalah beberapa desa di Kecamatan Cibeureum dan Cibingbin. Bahkan kemungkinan besar orang luar Kuningan,” tandas Dedi.

Pembangunan Waduk Cileuweung

Terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Brebes Ir. H. Agung Widyantoro, merasa tertantang untuk berbuat melihat pesatnya pembangunan di Kuningan. “Saya kira, itu merupakan atmosfer kota yang menggiurkan. Kalau tidak segera ditangkap, kami akan menjadi penonton saja. lihat saja perkembangan pembangunan di Luragung ataupun Cibingbin yang sudah sedemikian pesat,” katanya seperti ditulis PR.Online.

Oleh karena itu, menurut Agung, Pemkab Brebes berusaha keras untuk mengimbangi Kuningan, dengan menggenjot pembangunan di Kecamatan Banjarharja yang berbatasan langsung dengan Cibingbin. “Agar seimbang, efek bola kinetis itu harus betul-betul dimanfaatkan. Tahun-tahun ini, prioritas kami adalah memperlebar jalan dari perbatasan. Beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin Cibingbin dan Banjarharja menjadi kota baru yang sarat potensi,” katanya.

Dua kabupaten itu, sebetulnya memiliki satu projek prestisius yang bisa menjadi penanda kerja sama lintas batas yakni pembangunan Waduk Cileuweung. Waduk itu memiliki posisi strategis sekaligus unik karena dibangun di Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan. “Akan tetapi, air dari waduk tersebut mayoritas diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Brebes,” ujar Agung.

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda membenarkan hal itu dan mendukung keberadaan waduk tersebut. “Silakan saja, Kuningan malah mendukung. Meskipun air dialirkan ke Brebes, toh Kuningan masih bisa menerima manfaat dari waduk itu. Saat ini, analisis mengenai dampak lingkungannya sudah keluar. Hal itu berarti pembangunan waduk pasti jadi,” katanya.

Menurut dia, Kuningan dapat memanfaatkan keberadaan Waduk Cileuweung untuk pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, masyarakat di wilayah Kuningan selatan yang lebih dekat ke Brebes bisa memanfaatkannya untuk budi daya perikanan. Rencananya, air Waduk Cileuweung pun akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Dengan volume aktif air waduk yang sebesar 20 x 10S meter kubik, estimasi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 1,7 GWh per tahun. “Kuningan bisa menikmati manfaat maksimal dari waduk itu. Lagi pula, air juga bisa dinikmati oleh masyarakat Kuningan di sepanjang jalur irigasi menuju Brebes, mulai dari bendungan hingga Karang Dempel,” ujarnya. (tan/ Bataviase.co.id/IB)

h1

13 Desember Perangkat Desa Ontrog Kemendagri

11 Desember 2010

Kadugede, IB

Setelah Parade Nusantara dua kali melakukan unjuk rasa, 22 Februari dan 11 Nopember 2010 lalu, kini giliran Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan ontrog Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 13 Desember.

Mereka akan menuntut perubahan status dari pegawai desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Rencana itu mengemuka pada pertemuan perangkat desa se-Kab. Kuningan di Bale Desa Windujanten Kec. Kadugede, Sabtu (4/12).

Acara dihadiri Ketua Umum PPDI Ubaedi Rosyidin, SH, Wasekjen Hadi Mamim, Ketua Umum DPD PPDI Jabar Rofik Hikmayana, Ketua PPDI Kab. Kuningan Syarif Hidayat didampingi Sekretaris Edi Sutisna. Hadir pula para aktivis Parade Nusantara diantaranya Kades Maniskidul Kec. Jalaksana Drs. Eman Suherman, Kades Cimara Kec. Pasawahan A. Amanan, Kades Lingggarjati, dan Kades Mancagar Kec. Garawangi.

Ubaedi Rosyidin menjelaskan bahwa pemerintah akan mengaju-kan perubahan atas Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang itu akan dipecah menjadi tiga yakni UU Pemda, UU Pemilu Kada, dan UU Desa.

“Berkenaan RUU Desa, Kami dari PPDI telah bertemu langsung dengan Mendagri, Mensesneg, Menkum dan Ham, dan Ketua DPR RI Mardjuki Alie. Selain itu, kami siap diterima oleh Presiden SBY di Cikeas dalam waktu dekat,” terang Ubaedi Rosyidin, SH.

Menurutnya, perjuangan PPDI dilatari adanya tindakan diskriminasi dari Pemerintah dan Pemda terhadap perangkat desa dan pemerintah desa. Ia menggambarkan APBN mencapai Rp. 1.300 triliun, sayangnya alokasi untuk desa tidak signifikan. Padahal 81% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dan 73% pajak sebagai sumber devisa negara berasal dari desa. “Jadi tiada alasan bila desa kurang diperhatikan karena 80% APBN berasal dari desa,” tegas dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jateng ini.

Sehingga tidak berlebihan bila PPDI menuntut keadilan (conditio sio quanon), sebab pembangunan harus pro rakyat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pemerintah desa dan perangkatnya, termasuk kepala desa.

Karena ketidakadilan selama ini, pihaknya menuntut kepada Pemerintah untuk mengangkat seluruh perangkat desa yang memenuhi syarat, dan bila tidak memenuhi syarat harus diberikan pesangon sebagaimana diberikan kepada Sekretaris Desa.

Selain itu, mereka menuntut sebagaimana yang disampaikan Parade Nusantara. Tuntutan itu meliputi alokasi dana desa (ADD) sebesar 10% dari dana alokasi umum (DAU),  memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi 10 tahun.

Mereka juga menuntut tunjangan kesehatan dan tunjangan jabatan, “Kepala desa sama seperti halnya presiden, gubernur dan bupati, hanya sekupnya saja yang berbeda. Sehingga sudah selayaknya bila sakit mendapat jaminan asuransi kesehatan dan dapat tunjangan kerja,” kata Ubaedi.

Kordinator Parade Nusantara, Eman Suherman menyambut baik adanya PPDI karena adanya kesamaan visi dan misi. “Kita hanya berbeda baju, toh visi dan misi kita sama, sehingga kami sangat mendukung gerakan 13 Desember itu. Organisasi apapun yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat pasti kami dukung,” tegas Eman. (tan)

h1

Oknum Bagian Perlengkapan Sunat Jatah Semen Fraksi

11 Desember 2010

Kuningan, IB

Syarif Juanda, Anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Demokrat (PD), menyesalkan perbuatan Bagian Perlengkapan Setda Kab. Kuningan yang telah berani menyunat dan menimbun jatah semen untuk anggota fraksi.

“Jatah aspirasi saya 100 zak semen belum dapat disalurkan. Ini karena delivery order (DO)-nya tidak dikeluarkan oleh Bagian Perlengkap-an Setda Kuningan,” kata Syarif.

Padahal, lanjutnya, semen-semen itu akan diberikan kepada Desa Hantara, Kedungarum, Cirendang, Ancaran dan Kelurahan Purwawinangun. “Yang baru akan cair hanya Desa Hantara, sedangkan waktu sudah mepet begini,” ujarnya.

Dikatakan, yang membuat dirinya tidak mengerti adalah jatah untuk Kelurahan Purwawinangun tempatnya berdomisili, sampai tidak dicairkan dengan alasan Purwawinangun terlalu sering mendapatkan bantuan dari Pemkab. “Padahal ini kan jatah saya. Mau dikemanakan dan diberikan ke siapa itu merupakan hak saya,” tegasnya.

Apalagi, tambahnya, kalau sampai berani menyunat seperti dari jatah 20 zak yang diberikan hanya 15 sak. “Ini sudah keterlaluan dan sama saja dengan menyunat hak rakyat,” ucapnya.

Masalah adanya penyunatan ternyata diamini pula oleh H. Dadang Supriadi yang sama-sama dari Fraksi PD. Menurutnya, jatah semen yang diberikan kepada Kelurahan Cipari Kec. Cigugur hanya diberikan 15 zak.

Sementara, Lurah Purwawinangun Ikin Mutaqin, ketika dikonfirmasi tentang jatah semen aspirasi yang tidak dicairkan Bagian Perlengkapan, mengaku menyesalkan penahanan jatah semen yang diberikan Syarif Juanda itu. “Kelurahan Purwawinangun itu wilayahnya luas, coba saja lihat nih proposal dari masyarakat yang meminta bantuan kesini. Jika ada jatah dari anggota dewan kan lumayan bisa dimanfaatkan,” terangnya kepada IB, Selasa (30/11).

Kabag Perlengkapan Setda Kab. Kuningan, melalui Kasubag Edi, Jumat (3/12), membantah adanya penyunatan maupun penimbunan semen untuk bantuan aspirasi. Menurut Edi, untuk Purwa winangun sudah sering diberikan bantuan, bahkan baru saja diberi 25 zak.

“Saya sendiri tidak tahu bantuan semen diberikan untuk blok mana-mananya. Ini karena seka rang masyarakat langsung pun bisa mengajukan serta bisa direalisaisi, sehingga kadang-kadang terjadi pertentangan antara kami dengan kepala desa ataupun lurah,” jelas Edi.

Untuk itu, lanjutnya, kedepan pihaknya akan mengatur mekanis menya yaitu setiap yang mengajukan dari warga harus diketahui kepala desa/lurah.

Edi juga membantah tentang masalah plot jatah aspirasi sebanyak 20 zak. “Untuk masalah realiasi bantuan aspirasi disesuaikan dengan anggaran yang ada dan tergantung kebijakan Bupati Kuningan,” pungkasnya. (Rd. Achadiat)

h1

Banyak Proyek Tanpa Papan Informasi

11 Desember 2010

Kuningan, IB

Ada fenomena baru di era globalisasi dan trasparansi ini, ternyata banyaknya proyek di Kabupaten Kuningan tidak diimbangi oleh terpangpangnya papan informasi.

Padahal papan informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mengetahui volume pekerjaanan, siapa yang mengerjakan, waktu pengerjaan dan besarnya anggaran negara yang digunakan.

Seorang kepala desa di Maleber, mengatakan, tidak adanya papan informasi nampak pula dalam pengerjaan ruas jalan antara Maleber – Parakan, jalan antara Dukuhtengah – Langseb, dan beberapa pekerjaan lainnya, termasuk bangunan dari dana alokasi khusus (DAK) dan lain-lain. “Ini menunjukan ketidaktransparan pelaksana,” kata dia di Kantor Camat Maleber kepada IB.

Begitu pula pembangunan atau rehab Kantor Dinas, seperti Kantor Dishutbun, Kantor Dinas Perindag Rp. 2 miliar, dan Gedung Kesenian yang dianggarkan Rp. 500 juta.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga Kab. Kuningan, Drs, Kukuh Taufikul Malik, MM menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan papan informasi dimaksud. “Setiap pekerjaan di Dinas Bina Marga sudah kami berikan papan informasi,” terang Kukuh di ruang Kabid Bina Program, belum lama ini.

Terpisah, Kabag Pembangunan Setda Kab. Kuningan, Drs. Dadi Heryadi, M.Si mengaku tidak mengetahui tidak dipasangnya papan informasi proyek itu. Namun Ia berjanji akan meninjau langsung khusus untuk pelaksanaan program DAK Pendidikan sektor fisik.

“Bila memang tidak ada papan informasinya, maka kami akan menegur pihak pelaksananya. Untuk sementara kami akan koordinasi dengan Kabid Penunjang Pendidikan Disdikpora,” ungkap dia kepada IB di ruang kerjanya, pekan lalu.

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipra Karya Kab. Kuningan, Drs. H. Lili Suherli, M.SI ketika dikonfirmasi melalui ponselnya tidak memberikan jawaban. (tan)

h1

DPD Dukung Kuningan Pilot Project Kabupaten Konservasi

11 Desember 2010

Kuningan, IB

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mendukung Kuningan sebagai pilot project Kabupaten Konservasi. Keseriusan Komite II DPD RI dibuktikan dengan kunjungan kerja 33 anggota, sekaligus penanda tanganan Deklarasi Green Spirit di Kebun Raya Kuningan (KRK) Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan.

Hal itu tak lepas dari peran  anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Prof. H. Muhammad Surya, dan kerja keras Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda beserta masyarakatnya yang memliki semangat peduli lingkungan.

Hadir pada acara itu, Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, unsur Muspida Kab. Kuningan, kepala SOPD Kab. Kuningan, para camat, kepala BTNGC, dan organisasi peduli lingkungan lainnya. Mereka menanam bibit 1.000 pohon di kebun raya ini.

Adapun isi deklarasi ini, memiliki kesepakatan untuk menggelorakan semangat mem bangun daerah yang hijau lestari untuk hidup dan kehidupan masa kini dan masa akan datang. Dan mensukseskan gerakan Indonesia menanam satu milyar pohon/One Billion Indonesia Tree (OBIT), menuju Indonesia hijau (MIH) dan perwujudan Kabupaten Konservasi. Banyak pohon, banyak rejeki.

Usai penandatangan deklarasi ini, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda menerima bibit pohon dari berbagai daerah perwakilan anggota DPD, yang diserahkan secara simbolis Ketua  Komite II DPD RI Bambang Susilo.

Bambang Susilo mengatakan, usai kunjungan ini  anggota DPD RI   akan menegaskan kembali kepada DPR RI agar Kabupaten Kuningan dijadikan pilot project Kabupaten Konservasi. Karena apa yang dilakukan Bupati Kuningan telah memiliki kepedulian terhadap lingkungan, perlu mendapatkan dukungan serius dari pusat.

“Kami yakin apa yang dilakukan masyarakat Kuningan saat ini, manfaatnya akan dirasakan dalam waktu dekat sekitar 5 hingga 10 tahun. Hal ini diyakini karena pembangunan kebun raya sudah memiliki master plan yang jelas,” ujarnya.

Dia mengatakan,  apa yang dilakukan Kabupaten Kuningan dapat dilakukan pula oleh kabupaten lain. Dengan harapan berbagai bencana baik itu banjir maupun longsor tidak akan terjadi.

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda mengakui masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi terkait KRK hingga sempurna. KRK ini sebagai tempat konservasi flora dan fauna, juga akan dilengkapi laboratorium penelitian. Setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 300 miliar. “Saat ini pembangunan infrastruktur KRK menjadi fokus utama awal. Dibutuhkan Rp 25 miliar dan kami sudah sounding, baik ke pemerintah pusat maupun provinsi, untuk mewujudkan ini,” tuturnya.

Dari hasil ekplorasi tanaman di KRK tahun 2006, Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat mencatat terdapat 62 suku, 122 marga, 157 jenis, 961 spesimen tanaman. Sementara dari hasil persemaian di tahun yang sama, tercatat sembilan suku, 11 marga, 11 jenis, dan 9.529 spesimen tanaman. (rml)

h1

Kuningan Raih Anugrah Raksa Niyata

11 Desember 2010

Kuningan, IB

Kabupaten Kuningan meraih trophy dan piagam Raksa Niyata dari Pemerintah. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten atas kinerjanya dalam penaatan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Menuju Indonesia Hijau pada Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tahun 2006.  Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau.

Kabupaten Kuningan mengikutinya dan selalu masuk dalam 15 besar kabupaten di Indonesia. Bahkan pada 2008, sempat masuk enam besar dan menerima penghargaan yang diterima oleh Plh. Bupati Kuningan, H. Ano Sutrisno. Pemkab Kuningan mempunyai komitmen dalam konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, sampai lahirnya deklarasi Kabupaten Konservasi.

Tidaklah mudah Pemerintah Kabupaten Kuningan melahirkan sebuah deklarasi bila dikaitkan dengan perbandingan antar luas wilayah dengan jumlah penduduk, minimnya pendapatan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, dorongan dan kebijakan itu muncul tidak saja untuk kepentingan Kuningan tetapi dampak positifnya dapat dirasakan bagi wilayah sekitarnya dan Indonesia secara umum.

Pada akhirnya Kabupaten Kuningan sering dijadikan tujuan studi banding daerah lain se-Indonesia dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tidak sedikit program-program unggulan Kabupaten Kuningan yang diadopsi oleh daerah lain untuk diterapkan di daerahnya. Bahkan, Kabupaten Kuningan dijadikan pilot/percontohan Kabupaten Kon servasi tingkat Nasional oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Adapun Beberapa kebijakan dan upaya konservasi sumber daya alam serta pengendalian kerusakan di Kabupaten Kuningan diantaranya konservasi sumber daya air, konservasi sumber daya hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Trophy dan Piagam Raksa Niyata diterima langsung oleh Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Senin 29 Nopember 2010. (tan)