Archive for the ‘edisi 152’ Category

h1

Reformasi Birokrasi, Birokrat Profesional dan Bebas KKN

3 November 2010

Kuningan, IB

Tujuan reformasi birokrasi adalah  untuk mewujudkan good governance yang harus didukung oleh penyelenggara negara yang profesional dan bebas KKN, serta meningkat kan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan Prof. DR. H.. A. Kartiwa, SH, M.Si, Dekan FISIP UNPAD Bandung saat memberikan ceramah umum reformasi birokrasi dan tara kelola pemerintahan di Aula BAPPEDA Kuningan, Jum’at (22/10).

Prof. H. Asep Kartiwa menyebutkan, ada empat kunci reformasi birokrasi, yakni reformasi merupakan suatu proses (bukan output ataupun hasil), yang harus ditandai oleh adanya suatu perubahan yang dinamis, tidak status quo. Perubahan adalah kunci reformasi, tidak ada reformasi tanpa adanya perubahan, karena sikap-sikap anti perubahan akan menjadi penghambat reformasi.

Perubahan harus bersifat mendasar, bukan hanya mengobati gejala-gejala yang muncul, melainkan menyentuh akar permasalahannya. Ujung dari proses reformasi adalah suatu tatanan birokrasi baru yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Perubahan Sistem Manajeman Pemerintahan

Sitem nilai orde baru menganut asas sentralisasi dirubah menjadi azas desentralisasi. Asumsinya, daerah lebih mengenal permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal. Sehingga pemerintahan dari dekat akan lebih efektif.

Sistem nilai orde baru memakai ukuran keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (GNP) dirubah menjadi pembangunan manusia (IPM). Sistem nilai yang dianut bahwa manusia (masyarakat) bukan sebagai objek pembangunan tetapi subjek dan tujuan utama pembangunan.

Model manajemen publik pun berubah, dari pendekatan government centris menjadi governance system. Sistem nilai yang dianut adalah merubah fungsi pemerintahan dari pelayanan (service) menuju pemberdayaan (empowering) melalui pelibatan stakeholders dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang lebih baik.

Juga, terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang profesional, netral dan fleksible, efisien dan efektif baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Serta, terwjudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Agar reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran, ada beberapa faktor yang harus dilakukan, yakni adanya komitmen pimpinan. Hal ini sangat penting karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaran pemerintahan di Indoneisa.

Komitmen pimpinan, tak akan berjalan bila tidak diikuti oleh keinginan dan keikhlasan penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi dirinya. Kesepahaman dalam mereformasi dirinya merupakan salah satu faktor kunci untuk keberhasilan reformasi birokrasi.

Serta konsiten, artinya, reformasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsiten, memerlukan ketaatan perencanaan dan pelaksanaannya.

Bupati Kuningan, H, Aang Hamid Suganda mengatakan, ceramah umum dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan nasional. Pembangunan itu sendiri meliputi delapan prioritas pembangunan, yakni: reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; pendidikan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, imfrastruktur, iklim investasi  dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaannya; daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik kebudayaan; kreativitas dan inovasi teknologi; bidang politik, hukum dan keamanan;  serta, bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Aang, masalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) harus senantiasa  mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintah-an, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam wewujudkan itu, harus mengacu pada prinsip good governance yaitu rule of law (penegakkan hukum), transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, serta prinsip lainnya. “Kita bertekad bahwa proses pembangunan yang dijalankan telah  akuntable, transparan serta mengacu pada aturan dan hukum,” kata Aang.

Kepala BAPPEDA Kab. Kuningan, Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si , mengatakan, kegiatan ceramah umum itu mengacu kepada intruksi Presiden RI No. 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010.

Ia mengaku telah melakukan beberapa langkah strategis berkenaan reformasi birokrasi. Langkah itu diantaranya menyusun standar pelayanan minimum (SPM) pada enam dinas yang menangani urusan wajib pemerintah dan memberikan layanan publik langsung kepada masyarakat, melalui SCBD, meningkatkan layanan kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), dan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, dengan model pengadaan elekronik.

Tujuan kegiatan untuk memberikan pencerahan kepada semua pejabat pemerintah  terkait pentingnya reformasi birokrasi, menumbuhkan kesepahaman dan komitmen diantara semua aparatur pemerintah terkait dengan peningkatan layanan publik, serta mewujudkan kesadaran penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif.  (tan)

 

Iklan
h1

Staf Ahli Bupati Diisi Pejabat Promosi

3 November 2010

Kuningan, IB

Ada yang cukup menarik pada mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan kali ini. Untuk pertama kali dalam sejarah, jajaran Staf Ahli Bupati diiisi oleh pejabat promosi dari eselon III ke eselon II.b.

Mereka adalah Drs. Ucu Suryana, M.Si, Ajat Jatnika, SH, M.Pd, dan Drs. Teddy Suminar. Ucu Suryana sebenarnya baru sekali menempati posisi eselon III.a yakni Camat Cipicung, namun kali ini nampak beruntung bisa langsung promosi sebagai Staf Ahli Bidang Pemeritahan, Hukum dan Politik. Sedangkan Ajat Jatnika dan Teddy Suminar memang sudah layak promosi karena sudah menempati berbagai posisi eselon III. Ajat, sebelum menjabat Staf Ahli bidang Kemasyarakatan, Ia telah menjabat Kabag Kesra, Kabag Hukum, Kabid Kebudayaan Disparbud, dan kabid di Dinas Pendidikan. Begitu pula Teddy Suminar, Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebelumnya menjabat Kabid Keluarga Sejahtera Badan KB dan PP, dan Kabid Informatika BKKP.

Nampak dari mutasi yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten, Senin (18/10), Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda ingin merubah citra Staf Ahli Bupati yang selama ini kadung sudah melekat sebagai “tempat pejabat buangan”. Seperti yang dialami Drs. H. Aang Karim yang semula Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Ia mengambil pensiun lebih awal, dari pada menempati posisi Staf Ahli sampai pensiun.

Dalam pidatonya, Bupati Aang menegaskan bahwa Staf Ahli bukan merupakan pejabat buangan. “Staf Ahli Bupati sama seperti jabatan eselon dua  dan tidak ada perbedaan, semuanya merupakan PNS. Bila ada anggapan bahwa Staf Ahli merupakan jabatan untuk pejabat buangan itu sangat keliru,” ungkap Aang.

Ia mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dan akan terus terulang di lingkungan pemerintahan. Dengan tujuan untuk menilai kinerja, penyegaran, memberikan penghargaan atau karena tuntutan sehubungan adanya kekosongan jabatan.

Pejabat yang menempati posisi penting yakni Ir. Drs. H. Rusliadi, M.Si dan H. Suraja, SE, M.Si. Rusliadi dipercayai menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP), setelah sempat “dikarantina” sebagai Staf Ahli Bupati selama 18 bulan. Sebelumnya, Ia pernah menjabat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dan Kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan H. Suraja , SE, M.Si promosi dari eselon III.a dari Kabag Ekonomi Setda Kuningan menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)

Mutasi tak urung menyentuh pula jajaran Camat. Mereka yang tersentuh mutasi yakni Beni Prihayatno, S.Sos, M.Si dari Camat Pasawahan menjadi Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Drs. Anang Sundana Sunardi, M.Si dari Camat Cidahu menjadi Sekretaris Badan Kesbang dan Linmas.

Selanjunya, Dian Fenti Asmara, BA, S.AP menjadi Camat Cipicung, promosi dari Kasubag Umum BAPPEDA, dan Ade Wibawa, S.Sos, M.Si menjadi Camat Pasawahan dari Sekmat Garawangi. Sedangkan, Agus Sumitra, S.Sos kembali lagi dipercaya menjadi Camat. Sebelumnya, Ia pernah menjabat Camat Cigandamekar, Kabag Pemdes Setda, Kabid Pemdes BPMD dan Kabid Politik dan Ormas Badan Kesbang Linmas, kembali dipercaya  menjadi Camat Nusaherang. Ia menggantikan Maman Rusmana, S.Sos yang dirotasi menjadi Camat Cidahu. (tan)

h1

Kadugede, Kecamatan Pertama Gelar Car Free Day

3 November 2010

Kadugede, IB

Tak seperti biasanya, Jalan Lingkar Bayuning Desa/Kecamatan Kadugede pada Minggu (24/10) dipadati ratusan warga berseragam olahraga. Mereka yang terdiri dari berbagai tingkatan usia itu, nampak begitu menikmati sejuknya udara pagi dan lenggangnya suasana jalan sambil melakukan berbagai jenis olahraga.

Terlihat pula Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Wabup Drs. H. Momon Rochmana, MM, Sekda Drs. Nandang Sudrajat, Ketua DPRD H. Acep Purnama, MH, Dandim 0615 Letkol Arm. Mulyono, Kapolres Kuningan AKBP Dra. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si, dan Camat Kadugede Yanuar Suyono, Sm.Hk.

Saat masuk lokasi, tepat di persimpangan jalan tersebut, jelas terpampang spanduk Car Free Day yang sekaligus menjadi penghalang kendaraan bermotor masuk ke dalamnya. Dan ternyata, memang pada hari itu Kecamatan Kadugede mencanangkan kegiatan Car Free Day.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Car Free Day yang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten. Juga sebagai ajang silaturahmi warga, yang tentunya memiliki banyak manfaat,” terang Camat Kadugede Yanuar Suyono, Sm.Hk.

Menurutnya, di Jalan Lingkar Bayuning kita bisa menikmati pemandangan sawah, perbukitan indah dan Gunung Ciremai yang menambah daya tarik bagi yang melihatnya. Sehingga, selain sebagai sarana perhubungan, jalan ini pun bisa digunakan untuk olahraga dan berkreasi.

Ia juga mengatakan, dalam mendukung Kabupaten Konservasi pihaknya telah membentuk Satgas Relawan Konservasi yang akan membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Disamping itu, dibentuk pula BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) dengan tujuan untuk menyinergiskan pembangunan lintas desa dan menampung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan partisipatif di Kecamatan Kadugede.

Sementara, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, Car Free Day merupakan ide yang cemerlang, dan Kuningan adalah salah satu daerah pertama melaksanakannya setelah DKI Jakarta. Pemilihan lokasi Car Free Day Kecamatan Kadugede di Jalan Lingkar Bayuning sendiri, menurutnya, sangat pas karena jalan tersebut cukup refresentatif.

“Saya salut karena Kecamatan Kadugede merupakan kecamatan yang pertama mencanangkan Car Free Day. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh kecamatan lainnya. Nanti pelaksanaannya agar dikemas lebih menarik supaya tetap diminati warga,” kata Aang.

Ia mengharapkan, Satgas Relawan Konservasi bisa memfasilitasi kegiatan pelestarian lingkungan, sehingga lingkungan tetap lestari dan tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. “Saya juga berharap agar BKAD bisa dimanfaatkan untuk menjaga kekompakkan antar desa dan untuk menggali potensi desa,” ucap Aang. (kies/CR)

 

h1

Kampung Siaga Bencana Alam Kuningan Percontohan Nasional

3 November 2010

Hantara, IB

Kuningan terpilih menjadi kabupaten yang memiliki kesiapan dalam penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya pencanangan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Bunigeulis Kec. Hantara, yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Drs. Andi Hanindito, M.Si, Minggu (17/10).

Dalam pencanangan yang juga dihadiri Duta Tagana, Moreno Soeprapto, itu digelar simulasi bencana yang melibatkan pasukan Tagana, Linmas, medis dan lainnya. Yang lebih menarik, adanya keterlibatan masyarakat sebanyak 50 orang yang menjadi peserta Tagana. Mereka terjun langsung memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana.

Pelaksanaan simulasi sendiri semuanya seakan-akan nyata, karena terlihat kesigapan dari semua unsur yang ada untuk melakukan penanggulangan bencana. Bahkan dalam kesempatan itu, Bupati Kuningan juga turut serta untuk melihat langsung kondisi korban.

Menurut Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, didampingi Kadis Sosial dan Tenaga Kerja, Drs. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kuningan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi serta kejadian bencana yang relatif tinggi setiap tahunnya, terutama ancaman tanah longsor.

Adapun wilayah yang rentan dengan bencana, katanya, yakni di 10 kecamatan yang terletak di wilayah bagian timur, selatan dan barat. Disamping kewaspadaan terhadap ancaman bencana karena kikisan aliran sungai, puting beliung dan iklim ekstrim menjadi fokus perhatian dalam penanggulangan bencana di Kuningan.

Kaitannya dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan penanggulangan yang serius yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan semuanya termasuk masyarkat setempat yang paling utama. Sampai saat ini kesiapan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah membentuk Tagana bekerjasama dengan unsur lainnya dan kini sudah mulai dilirik oleh tingkat nasional.

Sebagai hasilnya, Kuningan terpilih untuk meluncurkan Kampung Siaga Bencana yang merupakan model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, oleh Kementrian Sosial  RI melalui Direktorat Jenderal  Bantuan Dan Jaminan Sosial.

Untuk itu Bupati Kuningan mengharapakan seluruh masyarakat  khususnya pada daerah rawan bencana, agar siap siaga dan wasapada terhadap kejadian bencana. “Disamping itu bangun kepedulian  antar sesama, pertahankan semangat kebersamaan  dan gotong royong terhadap sesama dalam upaya penanggulangan bencana,” kata Aang.

Sementara, Menteri  Sosial RI melalui Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Drs. Andi Hanindito, Msi menyambut gembira atas dimulainya pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Bencana di Desa Bunigeulis itu, sebagai pilot project program Kampung Siaga di Indonesia.

Dia pun menyambut baik dan terharu atas simulasi yang telah dilakukan, karena begitu jelas kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pada kesempatan itu, dilakukan  pula penyerahan bantuan berupa 1 unit mobil Tactical Unit atau RTU secara simbolis yang diterima langsung Bupati Kuningan. Juga dilakukan pemberian selamat kepada Bupati Kuningan sebagai Pembina Tagana di Kabupaten Kuningan yang ditandai dengan dipakaikannya seragam Tagana.

Dalam rangkaian acara,  Camat Hantara, Agus Suryo, S.Sos, membacakan surat pernyataan masyarakat Kecamatan Hantara perihal kesiapan melakukan penanggulangan bencana, baik karena ulah manusia maupun bencana alam dalam situasi dan kondisi apapun. (tan)

h1

16.271 Sambungan Listrik Baru Tersambung

3 November 2010

Ciawigebang, IB

Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (GRASS) baru di seluruh Indonesia berdampak terhadap penambahan sambungan baru di wilayah APJ PLN Cirebon. Hingga 27 Oktober 2010, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) yang dipusatkan di Desa Kramatmulya Kec. Ciawigebang, terungkap ada penambahan 16.271 sambungan baru.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, mengatakan, listrik sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Tak terbayangkan jika satu jam saja aliran listrik mati, rasanya sulit untuk melakukan aktifitas. Adanya program GRASS ini sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik.

Ia mengharapkan semua masyarakat Kuningan dapat menikmati dan memanfaatkan energi listrik dengan aman dan nyaman. Dan tak ada lagi dugaan bahwa pemasangan saluran listrik itu susah dan mahal. Agar listrik tetap menyala, lanjutnya, PT. PLN harus dapat mengimbangi dengan menjaga stabilitas pendistribusian energi listrik ke pelanggan dan mengoptimalkan pelayanan, perawatan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap sarana dan prasarana.

Bupati Aang meminta agar PLN bisa menekan banyaknya gangguan yang ditimbulkan, kurang optimalnya pelayanan PLN terhadap konsumen karena sering mati atau Bray Pet dan masih ada infrastruktur PLN yang belum memadai baik travo maupun jaringan.

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan PT. PLN Pusat, Haryanto, mengungkapkan, selama ini pemasangan sambungan baru listrik terkesan lama, sulit dan biayanya tinggi. GRASS merupakan komitmen dan keseriusan PT. PLN untuk segera mengatasi permasalahan bagi calon pelanggan yang belum terlayani, khususnya untuk pelanggan rumah tangga.

Saat ini, tambahnya, PLN sedang membenahi pelayanan kepada masyarakat, seperti bila ada kerusakan akan diatasi dalam waktu 35 menit, dan bila mati tak lebih dari tiga jam. Begitu juga kinerja pegawai yang melakukan pemungutan biaya diluar ketentuan akan langsung dikenakan saksi. “Untuk menghindari hal ini masyarakat akan lebih  baik datang ke kantor PLN bilamana akan melakukan pemasangan atau lainnya,” kata Haryanto.

Peringatan Hari Lisrik Nasional saat ini, lanjutnya, difokuskan kepada pelayanan publik terutama untuk pemasangan sejuta sambungan. “Sampai saat ini sudah mencapai 900.000 dan kemungkinan target satu juta sambungan baru terpenuhi, bahkan lebih. Karena sampai saat ini PLN masih melakukan keliling untuk pemasangan listrik,” aku dia.

PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Cirebon, telah melaksanakan kegiatan GRASS di seluruh unit-unitnya, dengan menyelesaikan permintaan sambungan listrik sebanyak 12.910 pelanggan. Untuk PLN UPJ Kuningan mencapai 3.361 dan PLN UPJ Cilimus 2.005 pelanggan.

Adanya peningkatan jumlah pelanggan di Kuningan ini tak lepas dari kerjasama antara pihak pemerintah dan lainnya. Terutama adanya pembangunan infrastruktur jalan, karena telah memudahkan pihaknya menembus wilayah pegunungan, desa dan medan sulit lainnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk beralih ke listrik prabayar, yakni cara baru bagi pelanggan untuk mengendalikan sendiri pemakaian  listrik sesuai kebutuhan dan keinginannya. “Kekhawatiran listrik akan membengkak tidak akan terjadi karena pelanggan bisa membeli token atau isi ulang energi listrik ini,” tegasnya.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda didampingi unsur Muspida, kepala SOPD, para camat, manajer PT. PLN APJ Cirebon, manajer PLN UPJ Kuningan dan Cilimus, Ketua TP. PKK Kab. Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda secara simbolis melakukan Caang Bareng di dua rumah penduduk Desa Kramatmulya Kec. Ciawigebang. (gie)

 

h1

Pengurus Koperasi Dilatih Akuntansi Koperasi

3 November 2010

Kuningan, IB

Sebanyak 100 pengurus koperasi di Kabupaten Kuningan dilatih akuntansi koperasi. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengelola koperasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Akuntansi Koperasi, Wartoyo, S.IP, MM yang juga Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kuningan. Pelatihan sendiri dilaksanakan di Wisma Permata Kuningan dalam dua gelombang. Gelombang pertama 12 – 15 Oktober dan Gelombang II, 19 – 22 Oktober 2010.

Koperasi sudah diakui merupakan salah satu wadah perekonomian di Indonesia, sebagai tempat orang-orang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi. Sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, karena biaya lebih rendah dan usaha yang dimiliki diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Dengan bergabung dalam koperasi diharapkan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik. Karena prinsip koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pelatihan akuntansi bagi para pengelola koperasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kuningan untuk meningkatkan kemampuan akuntansi bendahara koperasi. Sehingga mampu mendorong para pengurus koperasi bisa menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat dalam melakukan usahanya.

Bupati Kuningan, H Aang Hamid Suganda saat  pembukaan pelatihan mengatakan, Kabupaten Kuningan telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat yaitu Paramadhana Madya Koperasi. Hal itu menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemkab Kuningan dalam mengembangkan perekonomian daerah dengan berbasis kebersamaan dan kegotong-royongan yang terhimpun dalam lembaga koperasi.

Ia mengharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas SDM pengelola menuju koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri, mengingat strategisnya peran koperasi dalam mempercepat target pencapaian IPM Kabupaten Kuningan. “Saya sangat berharap para pengelola koperasi selalu peka terhadap peluang pasar, perkembangan teknologi dan informasi sehingga keberadaan koperasi di Kabupaten Kuningan akan mendukung percepatan pencapaian target IPM, khususnya daya beli masyarakat,” pinta Aang.

Bupati berkenan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana waserba, berupa etalase, rak engkel, dan rak double. Koperasi yang mendapat bantuan yakni KUD Karya Mekar Kec. Selajambe, Kopontren Al-Istiqomah Kec. Cibingbin, Koptan Makmur Khusnul Kotimah Kec. Hantara.

Juga, Kopwan Aisyah Kec. Nusaherang, Kopontren Darul Muta’alimien Kec. Cidahu, Koptan Tani Mukti Kec. Kramatmulya, Koptan Harapan Mulya Kec. Ciniru, Koppontren Al Amin Kec. Cibingbin, KSU Purwa Asih Kec. Kuningan, dan KPDK Kecamatan Kuningan. (tan)

 

h1

STIKKU Menuju PT Unggulan

3 November 2010

Kadugede, IB

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU) kini mengalami peningkatan cukup pesat dengan predikat Sekolah Tinggi Kesehatan bertaraf Internasional. Kampus STIKKU yang terletak di Jalan Lingkar Bayuning, sebelah barat MTsN Kadugede, menjadi simbol kebanggaan (pride) masyarakat Kecamatan Kadugede dan sekitarnya.

Perguruan tinggi yang memfokuskan dibidang kesehatan ini lahir sebagai respon dari ide Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda. Hal itu diakui Ketua STKKU, Asep Sufyan, S.Kep.

“Kami lahir dari ide Bupati Kuningan hingga menjadi kebanggaan dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan dengan diberi kepercayaan sebagai penyelenggara pendidikan program Bidan Desa. Mahasiswa program ini dibiayai 100 persen dari APBD sampai dengan masa studinya selesai,” ungkap Asep Sufyan, S.Kep, saat menerima Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), di Kampus Hijau, Jum’at (15/10).

Tim Asesor Akreditasi BAN PT yang dipimpin Heni Permatasari S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kom, dan Asnet Leo Bunga, S.Kep.,M.Kes, disambut Sekda Kuningan Drs. Nandang Sudrajat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Drg. H. Kadaryanto, MM, MARS dan jajaran STIKKU. Kehadirannya dalam rangka visitasi program studi S1Imu Keperawatan.

Eksistensi STIKKU dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) diketuai seorang Guru Besar Prof. Dr. Hj. Dewi Laelatul Badriah, M.Kes.,AIFO. Ia merupakan seorang Ibu Teladan Indonesia tahun 2003.

Heni Permatasari mengatakan, tim asesor BAN PT melakukan site visit sekaligus penilaian dan klarifikasi data terhadap barang yang telah dikirimkan untuk Program Studi S1Ilmu Keperawatan STIKKU beberapa waktu yang lalu, “Saya merasa STIKKU telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akreditasi, namun kami tetap akan melakukan observasi segala sesuatunya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan institusi ini,” ujarnya.

Tim Asesor BAN PT, tambahnya, tidak akan bisa bekerja maksimal apabila tidak didukung oleh institusi ini sendiri. “Untuk itu kami berharap dukungan penuh dari berbagai pihak terutama STIKKU,” ucapnya.

Sekda Kuningan Drs. Nandang Sudrajat mengatakan, Kabupaten Kuningan telah memiliki lima perguruan tinggi swasta. Ke limanya yakni Universitas Kuningan, STAI Al-Ihya, STIKES Jalaksana, STAI Husnul Khotimah dan STIKKU. “Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga akan memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Hal ini sejalan dengan misi meningkatkan sumber daya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan visitasi program studi S1 Ilmu Keperawatan ini, STIKKU diharapkan kedepan mampu berkompetisi dan bersaing dengan perguruan tinggi lain dalam menjamin mutu daya saing lulusan serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan. (kies)