Archive for the ‘edisi 144’ Category

h1

Listrik Mati, Dialog Bupati dengan LSM/Ormas Terhenti

1 Juni 2010

Kramatmulya, IB

Akibat listrik mati, silaturahmi antara Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dengan pimpinan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan Ormas (organisasi massa) terpaksa dihentikan. Sudah listrik dari PLN mati mendadak karena ada gangguan akibat hujan lebat, genset pun ikut ngadat pula.

Sedianya pertemuan itu akan dilaksanakan di RM Lembah Ciremai, Kramatmulya, Kamis (20/5) mulai pukul 19.00 wib, namun karena hingga pukul 21.30 wib belum nyala juga terpaksa ditunda hingga awal Juni mendatang.

Saat ditanya mengenai kekecewaannya terhadap kejadian itu, Bupati Ang mengungkapkan, dirinya merasa kecewa karena pemadaman ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. “Menurut informasi ini terjadi akibat hujan lebat di sekitar Mandirancan,” katanya.

Dugaan diesel milik RM LC sendiri tidak berfungsi, sehingga harus segera dijadwal ulang. “Lebih cepat lebih baik, setidaknya pada awal Juni depan,” kata Aang memberikan intruksi kepada H. Yeddi Chandra, SH, MH, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Kuningan.

Permasalahannya, kata Aang, karena saat ini sudah masuk triwulan ke dua tahun anggran 2010, dan akan segera masuk ke semester 2, sehingga perlu untuk evaluasi mengenai kepemimpinan dirinya dengan Wabup Momon. “Kepemimpinan saya dengan Pak Momon sudah berjalan satu setengah tahun. Ini perlu masukan dan sinergitas antar komponen masyarakat,” kata Aang didampingi Wabup H. Momon Rochmana, MM.

Menurut Bupati Aang, Kuningan saat ini dilihat oleh daerah lain termasuk provinsi. Terbukti belum lama ini Musorda telah dilaksanakan di Hotel Grage Sangkan, dan pada Juni depan akan dilaksanakan peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) tingkat Provinsi Jabar di Kuningan.

Pada kesempatan itu, Ia akan menyampaikan informasi penting mengenai pembangunan berwawasan lingkungan yang sudah dilaksanakan. Kuningan sendiri sudah dikenal sebagai daerah yang kondusif.

H. Yeddy Chandra sendiri mengaku kejadian itu merupakan musibah dan diluar perkiraannya. “Ini murni musibah di luar perhitungan,” kata Yeddy. (tan)

Iklan
h1

Wilatno Diduga Korupsi Sejak 2007 Capai 1,8 Miliar

1 Juni 2010

Kuningan, IB

Wilatno, Bendahara UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan diduga telah melakukan tindak pidana kurupsi sejak 2007. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekira Rp. Rp. 1, 5 hingga Rp. 1,8 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.Si didampingi Kasubag Keuangan, Uu Kusmana, S.Sos, M.Si. Berdasarkan estimasi, selama 2007 – 2008 diperkirakan kerugian sebesar Rp. 1 miliar, ditambah 2009 – 2010 Rp. 834 juta.

Kapolres Kuningan AKBP Hj.Yoyoh Indayah, M.Si menjelaskan, penangkapan Wilatno dilakukan aparatnya, Selasa (4/5) sore. Dengan barang bukti SPJ gaji Januari 2009 hingga Maret 2010, tanda bukti pengeluaran (kwitansi), rekapitulasi SPP dan leger gaji.

Perbuatan tersangka Wilatno itu mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan dengan UU No.20 tahun 2001. “Kasus ini akan terus kami proses. Apalagi dari pengakuannya, jelas-jelas diakuinya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membangun rumah dan usaha,” jelas Kapolres Yoyoh.

Sementara itu, modus operandi yang dilakukan pelaku, dengan cara memanipulasi data pegawai dan gaji di lingkungan UPTD, sehingga antara jumlah usulan dengan jumlah pengeluaraan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Itu dilakukannya sejak Januari 2009 sampai dengan Maret 2010 dengan nilai kerugian sebesar Rp 834 juta. Saat beraksi, pelaku mengajukan rekapitulasi SPP gaji dengan memanipulasi data pegawai dan uang gaji yang tidak sesuai keadaan.

Saat ditanya mengenai perkembangan kasus itu, Kapolres melalui Kanit Tipikor, Aiptu Arif Budi Hartoyo, menjelaskan, saat ini sedang dilakukan audit oleh BPKP. Namun tidak menampik bila kerugian bisa mencapai antara Rp. 1,5 – 1,8 miliar. “Kita jelaskan nanti ke rekan wartawan kalau hasil audit BPKP udah selsai,” terang dia, Selasa (25/5).

Tandatangan kepala UPTD dalam SPP gaji yang dikirim ke Subag Keuangan Disdikpora dipalsukan, sedangkan SPP gaji yang sesuai dengan sebenarnya ditanda-tangani oleh pelaku dan tandatangan kepala UPTD dihilangkan pelaku.

“Ini dilakukan karena Saya ingin punya usaha, karena mengandalkan gaji PNS saja tidak cukup. Saya ingin buka mini market di seputar rumah Saya. Tapi rumah dan mini market yang dibangun dari uang itu, sampai sekarang belum selesai,” papar Wilatno di hadapan aparat penyidik, Rabu (5/5).

Ketika melakukan manipulasi data, diakuinya ada sedikit rasa takut, tapi keinginan kuat untuk membuka usaha retail rupanya menggugurkan rasa takutnya. Terlebih dirinya harus menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih bergengsi.

“Terus terang sekarang Saya menyesal. Ini Saya melakukannya sendiri tanpa ada paksaan dan kerjasama dengan yang lainnya,” ujar PNS Golongan II D itu.

Menyikapi terungkapnya manipulasi data pegawai dan gaji oleh Wilatno, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.Si akan menjadikan satu hikmah yang sangat berarti dan sebagai shocktherapy bagi seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Kuningan.

“Yang membuka adalah Disdikpora sendiri, berawal dari kecurigaan kami terhadap data pegawai dan gaji yang diajukan oleh Bendahara UPTD Pasawahan. Kami tidak ingin ini menjadi boomerang, maka setelah cukup bukti, Disdik langsung melaporkannya ke pihak kepolisian,” papar H. Dadang Supardan.

Dikatakannya, hikmah yang dapat diambil dari kasus tersebut, Disdikpora bisa lebih memperketat pengawasan terutama dalam keuangan, lebih meningkatkan kualitas sistem yang telah berjalan. Tidak sekedar bagi lingkup Disdikpora saja, tapi bagi seluruh SKPD yang ada di Kuningan supaya bisa lebih cermat dalam setiap pendataan, terutama pendataan untuk keperluan pengeluaran anggaran.

Pihaknya juga saat ini telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tipikor dan BPKP dalam mengaudit Wilatno. Pasalnya, tersangka diduga memanipulasi data pegawai dan gaji tersebut sudah berlangsung cukup lama, dibawah tahun 2007.

Sedangkan yang dilaporkan ke pihak Polres Kuningan, yaitu manipulasi data sejak Januari 2009 sampai dengan Maret 2010 dengan nilai kerugian sebesar Rp 834 juta. Saat beraksi, pelaku mengajukan rekapitulasi SPP gaji dengan memanipulasi data pegawai dan uang gaji yang tidak sesuai keadaan. Tandatangan Kepala UPTD dalam SPP gaji yang dikirim ke Subag Keuangan Disdikpora dipalsukan, sedangkan SPP gaji yang sesuai dengan sebenarnya ditandatangani oleh pelaku dan tandatangan kepala UPTD dihilangkan pelaku.

Terpisah, Nasihin, Bendahara (baru) UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan, memperkirakan kerugian negara mulai Januari 2007 – Maret 2010 sekira Rp. 1,5 hingga 1,8 miliar. “Kerugian sebesar  itu belum termasuk perhitungan tahun 2005 dan 2006, ditambah gaji ke 13 selama dua tahun,” terang dia saat dihubungi IB melalui ponselnya. (tan/berbagai sumber)

h1

Kota Cirebon Tembus Enam Besar MTQ Jabar

1 Juni 2010

Cirebon, IB

Kafilah MTQ Kota Cirebon dengan gemilang berhasil menembus peringkat enam dan juara pembinaan MTQ, pada MTQ XXXI Jawa Barat di Depok awal Mei lalu. Keber-hasilan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemkot dan jajaran Kantor Kementrian Agama Kota Cirebon.

Prestasi itu diraih dari cabang tafsir bahasa Inggris juara 2, tafsir bahasa Indonesia juara 3, tafsir bahasa Arab harapan 1. Tahfid 1 juz juara 2, Tahfid 10 juz juara 2, dan Tahfid 30 juz juara 3. Juga, kaligrafi penulisan naskah juara 2, dekorasi juara 3, mushaf juara 3, dan murotal harapan 1.

“Kami merasa bersyukur mampu meningkatkan prestasi sebagai yang terbaik dari wilayah III Cirebon dengan menempati peringkat ke enam,” terang Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Cirebon, H. D. Arifin, S.Ag, M.Ag melalui ponselnya, Selasa (18/5).

Sebagaimana diketahui pada penutupan MTQ Jabar XXXI di Kota Depok yang ditutup oleh Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf itu Kafilah Kota Bandung berhasil meraih juara umum. Posisinya diikuti oleh Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bogor. Berikutnya, Kota Cirebon diperingkat ke VI.

Ketika ditanya apa kiatnya sehingga mampu menembus papan atas itu, Ia mengutarakan beberapa kiatnya. Pertama, dengan melakukan pembinaan kepada peserta hasil MTQ tingkat kota secara kontinyu selama 9 bulan. Ke dua, mengundang pembina masing-masing cabang yang dimusabaqahkan. Ke tiga, menyiapkan peserta yang berpotensi dicabang bergengsi seperti tafsir tiga bahasa, tahfidh 1 – 30 juz, kaligrafi dan Qira’ah. Ke empat, dukungan Pemkot dan Kementrian Agama Kota Cirebon.

“Alhamdulillah meraih hasil prestasi yang tidak pernah selama 31 tahun mengukir sejarah dalam MTQ. Keberhasilan ini karena pembinaan yang dilakukan secara kontinyu dan serius oleh LPTQ Kota Cirebon,” kata dia.

Esensinya MTQ bagi dirinya bukan juara yang jadi tujuan tetapi sejauh mana masyarakat Kota Cirebon dapat meningkat-kan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya bertujuan untuk mengantarkan agar masyarakat sejahtera lahir dan bathin, dunia dan akhirat sehingga mendapat ampunan dan ridha Allah swt. (tan)

h1

Juli 2010 IPJI Muscab II

1 Juni 2010

Kramatmulya, IB

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPC IPJI) Kab. Kuningan yang dipimpin T. Sukartanu, SH segera berakhir. Untuk itu pada Juli depan akan dilaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) II.

Ketua DPC IPJI Kab. Kuningan,  Sukartanu, mengatakan, IPJI merupakan wadah berhimpun para penulis dan jurnalis. Di Kabupaten Kuningan sendiri, sebenarnya IPJI telah ada sejak 2003 lalu, namun gaungnya dari organisasi sejenis seperti PWI, HIPSI dan KWRI belum terdengar.

Kedepannya, bukan sebuah kenisca-yaan organisasi ini akan lebih maju, selama ada komitmen bersama untuk tetap kompak dan bersikap profesional sesuai kode etik jurnalistik dan berpedoman kepada Undang-Undang Pokok Pers. Meski demikian, esksistensi IPJI tetap nampak dari terpilihnya Sukartanu, wartawan Tabloid Identitas Bangsa sebagai wartawan terproduktif kategori dua mingguan selama tiga tahun terakhir.

Sesuai hasil Munas II IPJI 2008 lalu memberikan intruksi untuk melakukan reorganisasi dan konsolidasi di setiap DPW dan DPC.

Ketua Umum DPP IPJI, Taufik Rachman, S.Sos yang berkenan hadir pada rapat persiapan Muscab yang dilaksankan di RM Lembah Ciremai, Selasa (25/5) menegaskan, siapa pun yang suka menulis apakah kolumnis, penulis buku, cerpen, novelis, artis, pengusaha, profesi pengacara atau birokrat dapat bergabung dengan IPJI.

“Inilah keistimewaan IPJI yang tidak hanya merangkul para jurnalis, melainkan para penulis dari berbagai kalangan. Bahkan komposisi penulis dalam keanggotaan IPJI mencapai 70 persen,” terang Taufik Rachman.

Ia pun menerangkan bahwa IPJI telah terdaftar di Dewan Pers dengan nomor urut 18, dan didaftar pula di Dirjen Kesbang Kementrian Dalam Negeri. Begitu pula untuk verifikasi lembaga pers, IPJI telah siap, karena telah memiliki 33 DPW dan 260 cabang. “Tahun ini saja  kita sudah melantik sepuluh DPW,” terang owner Tabloid Skandal ini.

Karena itu, dia akan membuat Muscab IPJI II di Kabupaten Kuningan secara meriah. Pada Muscab nanti akan dihadiri artis ibukota yang tergabung dalam Garisa (Gerakan Artis Peduli Bangsa) yang dipimpin oleh Fenti Nur. Juga akan hadir Dorce Gamalama, Hamdan ATT dan artis ibukota lainnya. Apalagi bendahara Umum DPP IPJI yakni Ir. H. Salam berasal dari Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Ketua Panitia Muscab IPJI II Kuningan, Zul Hisbi merasa yakin acara Muscab dan pelantikan akan berjalan sukses. (kies)

h1

Kesadaran Masyarakat Miliki IMB Sangat Rendah

1 Juni 2010

Kuningan, IB

Kesadaran masyarakat untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih rendah. Data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kuningan pasca pencanangan program pemutihan IMB menyebutkan target baru tercapai 5,27 persen.

Padahal BPPT telah melakukan langkah sosialisasi pemutihan IMB sejak beberapa waktu lalu yang dihadiri para camat dan kepala UPTD Tata Ruang dan Cipta Karya se-Kab. Kuningan dan dibuka Sekda Kuningan, Drs. Nandang Sudrajat.

Sekretaris Daerah Kuningan, Drs. Nandang Sudrajat mengakui bahwa latar belakang diluncurkannya program IMB pemutihan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan izin IMB. Tentu saja berdampak pada minimnya jumlah bangunan yang memiliki IMB.

Nandang mengungkapkan, saat ini di Kuningan sekitar 109.197 buah bangunan belum memiliki IMB. Bahkan per 31 Maret 2010, realisasi pemutihan IMB baru 752 bangunan atau 1,75 persen dari target 33.648 bangunan. Padahal target penerimaan mencapai Rp. 5 miliar.

Melihat data itu, Nandang berharap agar kinerja para camat sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat makin tinggi.

“Saya mohon agar para camat beserta tim segera  melaksanakan program IMB pemutihan. Perlu diketahui bahwa 90 persen proses IMB pemutihan dilakukan di tingkat kecamatan, sedangkan 10 persen dilakukan di tingkat kabupaten,” tandasnya.

Data terakhir BPPT Kab. Kuningan, per 30 April 2010 menyebutkan, dari target 33.648 bangunan baru tercapai 1.772 bangunan atau 5,27 persen. “Ini memang ada peningkatan tajam dibanding sebelumnya sebelum ada program pemutihan IMB,” terang Kepala BPPT Kuningan, H. Aang Karim.

Menurut H. Aang Karim, tujuan diadakannya pemutihan IMB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan izin mendirikan bangunannya. Ia berharap dengan adanya pemutihan IMB bisa mengatur dan menertibkan bangunan-bangunan yang telah ada tetapi belum mempunyai IMB. “Sehingga kedepannya diharapkan IMB dapat menggali dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ucapnya.

Kabid Pelayanan BPPT, Edi R. Nugraha, SH, M.Si menambahkan, rendahnya minat warga masyarakat mengurus IMB karena beberapa alasan penting. Diantaranya, masyarakat belum menyadari arti penting dan kegunaan IMB, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan, dalam artian sosialisasi yang dilakukan selama ini masih kurang optimal. Juga, faktor kesejahteraan masyarakat, kondisi geografis, dan anggaran untuk operasional terlalu kecil.

Dampaknya, target PAD (pendapatan asli daerah) sebesar lima miliar dari IMB pada 2010 imposible (mustahil) tercapai. “Pencapaian target itu imposible,” ucap Edi Nugraha  di ruang kerjanya, Rabu (19/5).

Menyikapi banyaknya bangun-an yang melanggar IMB atau tanpa memiliki IMB, dengan tegas Ia mengatakan akan menindaknya, terutama bangunan yang berdiri sejak 2009. Salah satu contoh sikap tegas itu, penertiban bangunan KNPI Kuningan, bangunan toko dekat RSUD 45 Kuningan, dan beberapa contoh lainnya. (tan)

h1

Fathoni Siap Komunikasi

1 Juni 2010

Kuningan, IB

H. Fathoni, SH, MH, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kuningan  menyatakan siap melakukan komunikasi dengan pejabat Pemda Kuningan dan intansi vertikal lainnya.

Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak (WP). Kerjasama telah dimulai dengan Dinas Perindag, Dispenda maupun KPPN, dan pejabat Pemda Kuningan umumnya.

Saat Pekan Panutan Penyampaian SPT PPh (Surat Pemberitahunan Tahunan) Pajak Penghasilan tahun 2009, Plh KPP Pratama Kuningan, Septa Winanda mengungkapkan target KPP Pratama Kuningan sebesar Rp. 300 miliar.

“Untuk mencapai target pemasukan pajak, perlu dilakukan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, terutama aparat pemerintah baik vertikal maupun horizontal,” terang Fathoni kepada IB di kantornya, Jum’at (21/5).

Padahal pajak sendiri banyak jenisnya mulai PPN (pajak pertambahan nilai), PPh (pajak penghasilan) terdiri PPH orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT), jasa atas jasa kontruksi, fiskal luar negeri, dll.

Fathoni sebelumnya, Kepala KKP Pratama Jember Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Malang Jawa Timur. Ia ditugaskan menggantikan Plh KPP Pratama Kuningan, Septa Winanda.

Meski tugas di kantor cukup padat, namun Ia memandang faktor harmonisasi dan kerjasama pegawai memegang cukup penting dalam rangka memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak. (tan)

h1

Kuningan Optimis Raih Adipura

1 Juni 2010

Kuningan, IB

Kabupaten Kuningan optimis mampu mempertahankan Piala Adipura kategori kota kecil untuk ketiga kalinya. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kab. Kuningan, Drs. Atik Suherman, M.Si menyebutkan, bila prestasi meraih Adipura pada tahun ini tercapai maka akan menjadi yang ketiga kalinya, setelah pada 2008 dan 2009.

“Kami sudah berupaya sebaik mungkin, bahkan lebih baik dari 2009 lalu. Sehingga merasa optimis akan kembali meraih Adipura pada tahun ini,” kata Atik Suherman, Jum’at (21/5).

Saat ini, sebut Atik Suherman, tim Kementrian Lingkungan Hidup telah melakukan penilaian tahap I dan II, dan tinggal menunggu hasil verifikasi saja. Mereka melakukan penilaian tehadap 37 titik pantau.

Titik pantau itu untuk kantor meliputi Kantor BPLHD, Setda, Bapeda, serta Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Untuk sekolah, SMAN Kadugede, SMAN 1 dan 2, SMKN 2 dan SDN 7 Kuningan. Sedangkan perumahan yang dinilai yakni Puri Asri, Perumnas Wahana Cigugur dan Bojong Serang.

Selain itu, Taman Kota, Taman Dahlia dan Taman Winduhaji. Juga, Kali Citamba, Cidangdarat Cigembang, serta jalan Siliwangi, Jendral Sudirman dan Pramuka. Pasar Kepuh, Pasar Baru dan RSU 45 Kuningan.

Daerah mana yang memperoleh Piala Adipura akan diserahkan pada 7 Juni depan di Istana Negara dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. (tan)