Arsip Kategori: edisi 141

Proteksi Pasar Tradisional

Kuningan, IB

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kuningan, Pusantara Trikordiantoro, mengatakan kepada IB mengenai merebaknya pasar modern yakni pasar yang telah menggunakan elektronik.

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan pasar modern sangat pesat, namun perkembangannya tidak boleh mematikan pasar tradisional. Sehingga pasar tradisional harus diproteksi (dilindungi).

Menurut Pusantara, dalam Perda sudah jelas disebutkan, untuk mendirikan pasar modern apakah hipermarket, supermarket ataupun mini market jaraknya sekurang-kurangnya satu kilo meter. “Permasalahannya bagai mana dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh BPPT (Badan Perijinan Terpadu) yang sudah kadung memberikan izin terlebih dahulu kepada pemilik pasar modern, sehingga akan menimbul kan kesulitan dalam penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindag maupun Satpol PP, “kata Pusantara di ruang kerjanya, pekan lalu.

Ia mempertanyakan apakah jarak antara Toserba Surya dan Griya Yogya sudah ada satu kilo meter ke Pasar Kepuh, serta Alfa Mart di Jalan Jenderal Sudirman dengan Pasar Baru?. “Perma-salahannya sudah jelas, kurangnya koordinasi antara BPPT sebagai pemberi izin dengan Disperindag sebagai pengawas perdagangan, sehingga menyulitkan bagi Disperindag itu sendiri dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindag Kab.  Kuningan, H. Bambang T. Margono melalui Kabid Pengelolaan Pasar, Ocin, SE menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2007 tentang pembentukan dan pembinaan pasar tradisional dan toko modern, didalamnya diatur buka toko modern pada jam 10.00 wib hingga 22.00 wib, namun karena kondisi Kabupaten Kuningan berbeda sehingga disepakati jam buka menjadi pukul 09.00 – 21.00 wib. Kesepakatan lainnya, pasar modern bisa menerima produk UKM.

Terhadap pasar modern yang buka sejak pukul 07.30 wib, pihaknya telah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis. Sedangkan mengenai izin pendirian dan izin usaha merupakan kewenagan dari BPPT. Dalam hal ini kami kesulitan melakukan penertiban terhadap pasar modern yang telah memiliki izin usaha seperti itu. Sementara bila ada pelanggaran merupakan ke-wenangan dari Satpol PP,” katanya.

Begitu juga mengenai jarak, memang dari berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 12 tahun 2007 sudah diatur,yakni tidak boleh kurang dari satu kilo meter dari pasar tradisional. (tan)

Pekan Panutan Penyampaian SPT PPh

Kuningan, IB

Pajak masih merupakan primadona bagi penerimaan negara, karena hampir 80 persen sumber penerimaan terbesar APBN  (anggaran pendapatan dan belanja negara) berasal dari pajak.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan dengan mencanangkan Pekan Panutan Penyampaian SPT PPh (Surat Pemberitahuan Terhutang) Pajak Penghasilan tahun 2009, di Hotel Grage Sangkan Cigandamekar, Kuningan, Kamis (25/3).

Pekan Panutan Penyampian SPT PPh Orang Pribadi 2009 oleh KPP Pratama Kuningan nampaknya paling meriah dibanding KPP Pratama Cirebon dan KPP Pratama Indramayu. Pasalnya, pada momen itu dihadiri oleh Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, unsur Muspida, para pejabat Pemkab Kuningan, kalangan profesi dan tokoh masyarakat.

Sementara di KPP Pratama Cirebon hanya dihadiri Kepala BKPP Cirebon Drs. H, Ano Sutrisno, MM dan KPP Pratama Indramayu hanya Sekretaris Daerah Drs. Supendi.

Keberhasilan itu tak lepas dari sosok koordinator tim pengundang Drs. H. Bambang Gunadi, MM yang mampu melakukan koordinasi dengan jajaran Pemkab Kuningan. Padahal, PJs Kepala KPP Pratama Kuningan sendiri, DR. Sevta Winanda nyaris tak percaya akan hadirnya orang nomor satu di Kota Kuda itu.

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jabar II diwakili Kabid Dukungan Teknis dan Konsultasi, Cucu Supriatna, SH, MH menjelaskan, kegiatan Pencanangan Pekan Panutan Penyampaian SPT PPh ini dilaku kan di setiap KPP di lingkungan DJP Jabar II. “Pelaksanaan Pekan Panutan SPT PPh-nya sangat baik karena dihadiri Bupati, wajib pajak dan pejabat. Ini mudah-mudahan menjadi teladan bagi wajib pajak dan masyarakat,” kata Cucu.

Ia mengharapkan agar ke depannya penyelenggaraan Pekan Panutan SPT PPh ini dilaksanakan di tempat terbuka agar diketahui oleh masyarakat luas.

DR. Sevta Winanda mengatakan, pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi pemerintah. Untuk itu pencanangan Pekan Panutan SPT PPh Orang Pribadi 2009 itu sangat diperlukan untuk menggugah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Sebab keberhasilan itu akan berjalan baik apabila didukung oleh semua elemen, baik dari ulama, tokoh masyarakat, pejabat, dan semua pihak.

Menurut Sevta, wajib pajak orang pribadi tahun 2007 sebanyak 25.000 orang, tahun 2008 50.000 orang, dan tahun 2009 sebanyak 75.000 orang. Sedangkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2007 sebanyak 1,5 juta orang, tahun 2008 1,7 juta orang, dan tahun 2009 1,8 juta orang.

Adapun target penerimaan dari sektor pajak KPP Pratama Kuningan pada 2008 sebesar Rp. 200 miliar, tahun 2009 sebesar Rp. 250 miliar, dan tahun 2010 sebesar Rp. 300 miliar. “Melihat data itu, sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu membuktikan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak,” ujar Sevta.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, adanya peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, harus dibarengi dengan semakin meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. “Jangan hanya menekan masyarakat untuk taat pajak tanpa diimbangi dengan pelayanan kita selaku aparatur pemerintah sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Terlebih setiap tahun Kabupaten Kuningan selalu mendapatkan penghargaan dari bidang percepatan pelunasan PBB. Itu membuktikan bahwa masyarakat Kuningan telah sadar dan peduli terhadap pajak,” ungkap Aang.

Ia berharap agar seluruh elemen Pemkab Kuningan mulai Sekda, Asda, Kabag, dan semua staf dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan secepatnya menyelesaikan SPT tahunan bagi pajak penghasilan orang pribadi.  (tan)

Terhanyut Kali Cisande, Aditia Ditemukan Tewas Mengenaskan

Cipicung, IB

Aditi (8 tahun), siswa SDN 3 Susukan Kecamatan Cipicung yang hanyut di Kali Cisande, Senin (22/3), baru ditemukan Jum’at (26/3) dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan di celah-celah batu di Leuwi Nini Desa Mekarwangi Kecamatan Lebakwangi secara tidak sengaja oleh Uus warga Luragung.

Kondisi mayat yang wujudnya sudah tak keruan, dengan wajah hancur, slangkangan kropok, dan memar pada seluruh badannya. Selanjutnya Uus memberitahukan Udin, saudaranya warga Dusun Manis Desa Mekarwangi. Tak lama Udin melaporkan ke Polsek Lebakwangi. Dengan sigap Kapolsek Lebakwangi AKP Agus Salim bersama Tim Identifikasi dan SPK Polres Kuningan langsung meluncur ke TKP (tempat kejadian perkara). Mayat kemudian dibawa ke Puskesmas Mekarwangi untuk diotopsi, selanjutnya dibawa ke rumah duka di Desa Susukan Kecamatan Cipicung.

Kronologis

Senin 22 Maret 2010, pukul 13.00 wib, nampaknya merupakan hari naas bagi Aditia. Putra ke empat pasangan Didin Khaerudin dan Ipah ini terbawa hanyaut banjir bandang sore hari, akibat Kali Cisande meluap.

Kepala Desa Susukan Ili Sadeli langsung melakukan pencarian ke tempat kejadian, selanjutnya melaporkan ke Muspika Cipicung dan Dinsosnaker Kab. Kuningan

Menurut informasi dari warga, saat itu Aditia bersama temannya Kiki bin Jaenudin, Sigit bin Aruman, Miftah bin Dian, dan Aden bin Riono main bebeletokan dari ranting bambu. Ia sendiri dibekali uang jajan seribu rupiah oleh ibunya yang sedang punya kegiatan di Bale Desa. Mereka berlima menyeberang kali Cisande untuk mengambil ranting bambu.

Aditia yang paling kecil, pulang duluan nyebrang Kali Cisande, namun tiba-tiba datang banjir bandang (kiriman) dari daerah hulu. Ia sendiri belum sempat sampai ke tepi Kali. Saat itu, ada seorang tua, Saptari, 57 tahun yang sedang buang hajat sempat memperingatkan anak-anak agar menghindari banjir. Sambil disalindang kain sarung, Saptari berusaha menolong Aditia dan sempat memegang tangan korban, namun tak sanggup menahan terjangan air bah sehingga terlepas. Ia sendiri dengan memakai sarung masih bisa menyelamatkan diri.

Tak lama kemudian, warga dan tiga orang anggota Polres Kuningan turun tangan untuk memberikan pertolongan, bersama Muspika dan tim Tagana Kabupaten Kuningan.

Pencarian itupun terus dilakukan sejak siang hingga magrib, dengan melakukan pencarian menggunakan perahu karet mulai TKP, Sidaraja hingga Jembatan Desa Bendungan Kec. Lebakwangi.

Kendati waktu sudah mulai gelap hingga pukul 23.30 wib, Tim Tagana berjumlah belasan orang terus melakukan pencarian, tetapi korban belum juga ditemukan. Sehingga pencarian dilanjutkan esok harinya. Meski telah dilakukan pencarian sejak Senin siang hingga Rabu malam, namun korban belum juga diketemukan, padahal telah dibantu penerangan listrik dari rumah warga terdekat. Pencarian pun dilanjutkan esok harinya dengan menyusuri beberapa leuwi. (gie)

KPP Pratama Kuningan Didemo

Kuningan, IB

Buntut terkuaknya kasus Gayus Holomoan Tambunan, pegawai pajak pada Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II, berimbas pula ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan, Jawa Barat. Hal itu nampak dari demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Kuningan Peduli Pajak, Kamis (1/4).

Uha Juhana dari LSM Frontal (Front Reformasi Total), Toni Indra Gunawan (koordinator AMKPP), dan Alek Iskandar saling bergantian menyampaikan orasi. Bahkan terlibat adu argumentasi dengan perwakilan KPP Pratama yakni Ariandi Iskandar, SE.

Uha Juhana dalam orasinya mengatakan, terkuaknya kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI oleh Gayus HP Tambunan menjadi bukti reformasi birokrasi dengan menaikan upah pegawai negeri diniai gagal. Bahkan hanya menghabiskan anggaran negara.

Praktek makelar kasus pajak sudah menjadi rahasia umum. Padahal, kebutuhan dasar pegawai pajak sudah relatif terpenuhi, karena mereka memperoleh gaji dan remunerasi tinggi. Seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengawasan ketat pada instansi pemerintah yang menjalankan reformasi dan pegawainya mendapat remunerisasi besar.

“Pemberian remunerasi yang besar ternyata tidak bisa menjadi solusi bagi pencegahan korupsi dan perbaikan pelayanan. Justru, membuat beban APBN bertambah berat. Atas dasar itulah kami menilai reformasi birokrasi salah desain sehingga seharusnya reformasi birokrasi ala Kementrian Keuangan ditinjau ulang. Terapkan zero tolerance, yakni batalkan remunerasi bila salah satu pegawai melakukan korupsi,” tegas Uha.

Seorang petugas pajak dinilai bisa mendatangkan pemasukan kepada negara, sehingga reward yang diberikan kepadanya besar. Tetapi dengan mencuatnya kasus Gayus yang remunerasinya tinggi ternyata menciptakan kecemburuan sosial. Prajurit TNI yang selama ini bertugas dengan resiko mati untuk negara, tetapi ternyata penghargaannya tidak layak.

“Kami meminta peninjauan ulang kebijakan pemberian remunerasi di Kementerian Keuangan, karena dengan terkuaknya kasus Gayus Tambunan menunjukkan remunerasi tidak menghilangkan korupsi. Bahkan masyarakat menjadi terkejut dan kecewa yang seharusnya dari mulai Depkeu inilah dimulai. Terbukti pendekatan kesejahteraan tak efektif untuk menekan korupsi,” ungkapnya

Ariandi Iskandar, mengatakan, akan menyampaikan aspirasi dari para pendemo kepada pejabat yang lebih tinggi. Saat didesak dengan pertanyaan, golongan berapa dia, serta berapa gaji dan tunjuangan yang diterimanya, Ariandi menjawab “Saya golongan III.d dengan gaji tiga juta dan tunjangan sembilan juta”. Hal itu bikin kaget pengunjuk rasa yang berjumlah sekira 50 orang. (tan)

97 Persen DAU untuk Belanja Pegawai

Kuningan, IB

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengungkapkan betapa kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kuningan hanya Rp. 660 Miliar. Dari anggaran tersebut 97 persen tersedot untuk belanja pegawai yang diakibatkan tidak adanya perimbangan DAU saat penerimaan PNS dari PTT yang jumlahnya sekitar 4.000 orang.

“Oleh karena itu, kedepan DPD diharapkan bisa mengupayakan alokasi DAU untuk Kuningan sebesar 750 miliar. Ini dengan pertimbangan adanya pertambahan jumlah PNS, kecamatan, kelurahan, desa dan lainnya. Serta pertambahan anggaran untuk bencana alam seperti longsor dan gempa,” pinta Bupati Aang saat menerima kunjungan kerja anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jabar di ruang rapat Setda Kuningan, Rabu (24/3). Anggota DPD RI yang datang yakni Prof. Mohamad Surya, R.Hj. Ela M. Giri Komala dan Drs. H. Amang Saprudin, Rabu.

Ia mengaku saat ini sedang gencar membangun dan konsen pada Kabupaten Konservasi, meski anggarannya terbatas. Latar belakangnya karena Kuningan cukup indah dan akan memberikan manfaat besar salah satunya penggunaan air. Apalagi Kuningan telah direncanakan menjadi penyuplai kebutuhan Cirebon, Indramayu dan Brebes Jawa Tengah.

Sebagai bukti konsen terhadap lingkungan, saat ini Kuningan telah memiliki Kebun Raya seluas 170 Ha di Padabeunghar. “Pembangunan kebun raya ini, manfaatnya akan dirasakan 20 hingga 30 tahun mendatang, juga telah memiliki Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 tentang pelestarian burung dan ikan,” jelas Aang.

R.Hj. Ela M. Giri Komala, ketua rombongan, mengungkapkan, kehadirannya untuk menampung aspirasi daerah. Sehingga banyak mendengar dan menerima masukan dengan maksud untuk perbaikan kedepan. Kemudian akan dirumuskan bersama dan membawa ke DPRD RI untuk dibahas.

Drs. Agus Sadeli, MM menyampaikan tingginya kebutuhan berkaitan pelayanan dasar bidang pendidikan terutama pembangunan sekolah SD melalui dana DAK dan pembangunan Puskesmas, karena saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, DR. Ir. Imam Sungkawa, MM. mengutarakan, saat ini Kuningan sedang mengembangkan agropolitan berbasis konservasi dan peningkatan kualitas petani. Ditambhakan Kepala Koperasi dan UKM Ir. Tri Astami yang meminta adanya kepastian hukum dalam pengaturan koperasi terutama penyiapan kaderisasi aparat koperasi. Ia meminta agar undang-undang perkoperasian sejalan dengan kondisi di masyarakat.

Prof. Mohamad Surya, merasa bangga dengan fokusnya Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Untuk itu Ia meminta agar Bupati Kuningan dapat menjadi contoh Kabupaten lainnya.

Sedangkan Amang Saprudin, berharap semuanya dapat diperjuangkan, dan berharap juga kehadiran DPD tidak hanya merumuskan, tetapi kedepan memiliki andil untuk merealisasikannya. (tan)

Rafian Joni dan Asep Indra Kurniawan Pimpin PDAU Kuningan

Kuningan, IB

Satu lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memiliki perusahaan daerah. Setelah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kemuning dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kini Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan resmi mempunyai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

Pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan direksi PDAU Kabupaten Kuningan tersebut berlangsung khidmat bertempat di aula rapat Dipenda, Senin (22/3) lalu. Bertindak selaku saksi Asisten Administrasi Kabupaten Kuningan H. Asep Taufik Rohman, M.Si., Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Kuningan, dan Drs. Nurahim, Msi. Direksi PDAU yang dilantik tersebut adalah Ir. Rafian Joni, MM., selaku Direktur Utama dan Asep Indra Kurniawan, ST, MM., menjabat selaku Wakil Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

Hadir dalam acara Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Wakil Bupati Kuningan Drs. H. Momon Rochmana, MM, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Drs. Acep Purnama, SH,MH., Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. Nandang Sudrajat, serta undangan lainnya.

Bupati Kuningan H. Aang mengatakan, pengambilan sumpah dan pelantikan merupakan titik awal bagi direksi PDAU dalam mempersiapkan pembangunan Kabupaten Kuningan dari segala lini yang sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kuningan. Pembentukan PDAU ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 8 tahun 2009.

Dengan terbentuknya PDAU, tambahnya, diharapkan kedepan dapat membuat terobosan-terobosan usaha yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Selain itu, PDAU juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan potensi sumber kekayaan daerah melalui beberapa usaha yang lebih terorganisir secara rapi dan terarah di bawah kepengurusan PDAU itu sendiri yang terdiri dari dewan pengawas dan direksi.

Menurut Aang, Pemerintah Daerah tidak akan ikut campur dalam pengangkatan pegawai di PDAU. Namun diharapkan dalam pengangkatan pegawai PDAU nantinya dapat berjalan dengan fair dalam artian manajemen yang baik dan profesional serta terlepas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme karena pada gilirannya pelayanan yang dilakukan PDAU senantiasa dilaksanakan sesuai standar mutu pelayanan publik/masyarakat. Maka proses pelayanan berpedoman pada standar pelayanan prima yang mengutamakan kualitas dan penggunaan waktu serta dana yang jelas, efektif dan efisien yang dilaksanakan dengan sistem transparansi dan akuntabilitas.

Aang berpesan kepada direksi yang dilantik agar bekerja secara optimal untuk melaksanakan tugas dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional PDAU sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan berdampak pada meningkatnya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. “Untuk mencapai tujuan tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian adanya satu ikatan dan kerjasama yang utuh serta sinergis dalam manajemen PDAU itu sendiri dalam menciptakan kondusifitas dan kenyamanan di lingkungan kerja sehingga berdampak pada peningkatan etos kerja pegawai,” terangnya. (kies)

Gebyar Pamsimas Kuningan

Pasawahan, IB

Gebyar Pamsimas (Pengelolaan Air Minum Swadaya Masyarakat) tingkat Kabupaten Kuningan dihelat di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan, Sabtu (27/3) mendapat respon positif dari masyarakat.

Hadir dalam acara Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Drs.H. Lili Suherli, M.Si, Dandim 0615 Kuningan Letkol Arm Mulyono, Waka Polres Kuningan, Ketua DPRD Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH, Bapeda Kuningan Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si, Kadis Kesehatan drg. H. Kadaryanto Mars, M.Kes, para kepala desa, LKM dan masyarakat.

Kadis Cipta Tata Ruang dan Karya Kab. Kuningan, H. Lili Suherli, mengatakan, latar belakang kegiatan ini adalah karena sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kebebasan kemiskinan. Selain itu tidak memadainya sarana dan prasarana air minum sanitasi khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota, yang berpengaruh buruk pada kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan yang memiliki dampak pada tingkat perekonomian masyarakat.

Kemudian, adanya dukungan Departemen PU bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan. Kegiatan ini telah tertuang dalam rencana kerja masyarakat/LKM program Pamsimas 2009. “Tujuannya untuk menggali potensi kreatifitas, keberanian dan kecerdasan siswa dan masyarakat dalam bidang kesehatan,” katanya.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, Kabupaten Kuningan yang berbasis pertanian dan parawisata berusaha untuk mengentaskan angka kemisinan. Upaya itu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menetapkan pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, lingkungan yang sehat dari polusi, tersedia air umum, dan sanitasi lingkungan yang memadai.

Untuk tahun 2009/2013 Kabupaten Kuningan menetapkan strategi pembangunan kesehatan dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat, terutama penduduk miskin. Salah satu tujuannya yakni meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan perilaku hidup bersih. (rml)

Kuningan Tujuh Kali Tercepat Pelunasan PBB di Jabar

Kuningan, IB

Kabupaten Kuningan boleh berbangga diri. Pasalnya selama tujuh tahun berturut-turut berhasil mempertahankan tradisi tercepat pelunasan PBB tingkat Jawa Barat.

Termasuk tahun 2009, dengan target sebesar Rp. 9,9 Milyar, terealisasi Rp. 11,0 Milyar atau 111,08%. Sedangkan untuk 2010, kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuningan, Drs. Didi Suhendi target sebesar Rp. 11,3 Milyar, naik Rp.1,4 Milyar.

Keberhasilan percepatan pelunasan PBB dan pengelolaan administrasi PBB di Kab. Kuningan ditunjang oleh beberapa faktor terutama semakin meningkatnya kesadaran masyarakat. Selain itu, terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam mengamankan rencana penerimaan serta menunjang percepatan pelunasan PBB, aktifnya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB, eksistensi petugas Dinas Pendapatan Daerah, serta adanya reward kepada Desa dan Kecamatan yang tercepat dalam pelunasan PBB.

“Penyelenggaran Pemerintahan sangat bergantung kepada sektor pajak. Oleh karena itu, peran serta masyarakat mutlak sangat diperlukan dalam upaya percepatan pelunasan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan,” kata Didi Suhendi, di Aula Dispenda, Senin (15/3).

Wakil Bupati kuningan, H. Momon Rochmana, MM berkenan menerima penghargaan dan hadiah atas keberhasilan pelunasan PBB dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Momon Rochmana keberhasilan ini tak terlepas dari peranan dan dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan.

“Kami pihak Pemerintah merasa bangga atas kesadaran seluruh masyarakat dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarkat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Selama ini Kabupaten Kuningan dapat melunasi PBB sebelum tiba jatuh tempo serta melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui target SKB (Surat Keputusan Bersama). Atas keberhasilan tersebut kita mendapat penghargaan dan meraih prestasi terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat,” jelas Wabup Momon. (tan)

Satpol PP Harus Pahami Perda dan Bersikap Profesional

Kuningan, IB

Anggota Satpol PP dalam  menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lapangan, hendaknya memahami aturan dan bertindak secara profesional. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang sedang dibangun oleh Pemerintah Pusat, yakni bagaimana kita meningkatkan citra, kewibawaan, dan kinerja Sat Pol PP seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Wakil Bupati Kuningan Drs. H. Momon Rochmana, MM,  pada peringatan HUT Polisi Pamong Praja ke-60 di halaman Setda Kuningan, Rabu (17/3).

Disamping itu, jajaran Sat Pol PP agar dalam menghadapi, mengayomi, dan melayani masyarakat tidak dengan cara yang kasar. Misalnya memaksa, mengan cam, dan menggunakan kekerasan, tetapi melalui cara-cara persuasif, simpatik dan edukatif.

Sebagai upaya peningkatan status kelembagaan Satpol PP, telah terbit PP 6 Tahun 2010 yang menjadikan tonggak bersejarah bagi Jajaran Sat Pol PP. Hal ini untuk meningkatkan citra, kinerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga dapat menjawab permasalahan klasik yang dihadapi oleh Sat Pol PP.

“Dalam PP 6 Tahun 2010 juga telah diatur peningkatan kelembagaan Sat Pol PP selama ini dan mendudukan kelembagaan Sat Pol PP Provinsi menjadi Eselon II/a dan Kabupaten/Kota menjadi eselon II/B,” ungkapnya.

Sejalan dengan peningkatan besaran kelembagaan tersebut, tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, kinerja, perubahan pola sikap dan pola tindak (mind set), serta peningkatan tanggung jawab.

Selain itu, senantiasa menjaga citra dan kewibawaan korps dalam melakukan tugas pokok dan fungsi. Sebagai wujud pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat bangsa dan negara. “Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan jajaran pemerintah daerah,” pintanya.

Menurut Kasi OP Sat Pol PP Kabupaten Kuningan Indra N. Ishak, S.STP, M.Si, untuk memeriahkan Hut Pol PP, telah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan bhakti sosial dengan menggelar opsih bersama PKL dan masyarakat mulai depan pendopo hingga Taman Kota dan dilakukan donor darah yang diikuti unsur PNS.

Peserta upacara terdiri dari Kodim 0615 Kuningan, Polres Kuningan, Dishub, Linmas, Korpri, Pedagang Kaki Lima, Dharma Wanita, dan undangan lainnya. (kies/IB)

Gunakan Standar Keuangan Akuntansi Pemerintahan

Kuningan, IB

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang telah diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran yang baik yaitu penganggaran yang tepat nilai dan tepat sasaran dalam bingkai pencapaian visi dan misi daerah,” ungkap Drs. H. Yayan Sofyan, MM, Asisten Pembangunan dan Kesra saat sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi, Rabu (23/3) di  Hotel Ayong, Cilimus.

Menurut Yayan Sopyan, pengelolaan keuangan daerah pada intinya mengharuskan Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Adapun pondasi utama pelaksanaan manajemen keuangan adalah terlaksananya sistem akuntansi sebagai suatu sistem yang dapat menghasilkan dan menyajikan laporan yang dapat digunakan sebagai sarana membantu perencanaan, alat pengendalian dan pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan yang tepat.

“Sosialisasi bertujuan agar semua pengguna anggaran dan pelaksana anggaran, dalam melaksanakan pencatatan maupun penata usahaan keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas ketua pelaksana, Drs. Apang Suparman, MSi.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua SCORE CONSULTING Jakarta Muhammad Ichsan, pimpinan SOPD Kabupaten Kuningan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) serta Bendahara SKPD se-Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Dengan adanya Peraturan Bupati Kuningan, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyediakan suatu payung atau landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyajian laporan keuangan. (den)