Archive for the ‘edisi 140’ Category

h1

50 Rumah di Dusun Cipipisan Terancam Longsor

27 Maret 2010

HANTARA (IB) – Musibah longsor nampaknya sedang mendera Desa Tundagan Kecamatan Hantara. Belum usai penanganan bencana alam longsor di Dusun Ciagi yang menghantam 17 rumah pekan lalu, longsor kembali mengancam 50 rumah warga di Dusun Cipipisan, Jum’at malam (12/2).

Meski baru ancaman, namun Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos bersama Tim Tagana Kabupaten Kuningan sudah sigap, dan langsung meninjau. Bahkan Tim Tagana masih standby untuk beberapa hari.

Pada kesempatan itu, Bupati Aang menawarkan relokasi kepada para korban longsor. “Saya tawarkan bila mau, sebaiknya bapak dan ibu  direlokasi saja, agar lebih aman dan nyaman. Silakan tanahnya Kuwu Tundagan agar mempersiapkannya calon lokasi,” terang Aang di tempat penampungan sementara korban longsor, Sabtu (13/2).

Bupati Kuningan meninjau lokasi longsor didampingi Kadis Perindag (kini Asisten Administrasi Setda), Drs. Asep Taufik Rohman, M.Si, Kabag Humas Yudi Nugraha, M.Pd, Kabag Umum Trisman, M.Pd, Kabid Bansos Dinsosnaker Drs. Iis Santoso, Kabid Perdagangan Agus Mauludin, M.Pd, Camat Hantara Agus Suryo S, S.Sos dan Kuwu Tundagan Sukirman, serta Tim Tagana dan warga.

Kuwu Tundagan, Sukirman, sudah siaga bersama perangkat desa dan warga sejak malam saat kejadian. Ia menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Camat Hantara dan Pemkab Kuningan untuk mempersiapkan lokasi dan relokasi korban longsor.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat kami mengusulkan agar 52 rumah warga dari RT 3 dan 4 RW I Dusun Cipipisan dapat direlokasi ke Blok Sukapisan. Secara kebetulan di lokasi itu sebelumnya sudah ada relokasi eks korban longsor tahun 1982 lalu,” ungkap Sukirman kepada IB.

Sementara itu seorang tokoh masyarakat Sukapisan, Subandi menjelaskan, bencana longsor itu sudah ada tanda-tandanya sejak dua tahun lalu. Sehingga hal ini menjadikan warga selalu waspada bila hujan turun. Lokasi yang rawan bencana alam itu berukuran sekira 500 meter x 400 meter.

“Pada bencana alam ini bukan rumah tertimpa longsor, tetapi ada pergeseran tanah. Sebagai bukti-nya, kendati longsor ada di titik 500 meter, namun rembesan air sudah jauh di bawah,” katanya saat IB menemui di rumahnya. (tan)

Iklan
h1

AKBP Yoyoh Indayah, Kapolres Wanita Pertama di Kuningan

27 Maret 2010

Kuningan, IB

Untuk pertama kali dalam sejarah Mapolres Kuningan dipimpin seorang wanita. Ia adalah AKBP Yoyoh Indayah, SH. M.Si., yang sejak serah terima jabatan di Mapolwil Cirebon, 13 Januari 2010, dipercaya memimpin Polres Kuningan. Ia menggantikan Kapolres lama, AKBP H. Nurullah, SH, MH yang beralih tugas menjadi Kapolres Sumedang.

Wanita kelahiran Desa Babatan Kecamatan Kadugede ini adalah putri ke empat dari lima bersaudara dari ayah Suwandi (almarhum) dan Ibu Ruhimah (almarhumah). Sebelumnya pimpinan tertinggi di Danres (komandan resort) hingga kini menjadi Kapolres Kuningan, semuanya adalah kaum adam.

Karirnya diawali dari bawah. Pangkat yang pertama diembannya yakni Serda tahun 1982, tiga tahun kemudian naik pangkat menjadi Sertu, dan tahun 1989 menjadi Serka. Setelah mengenyam pendidikan, pada 1993 ia naik pangkat menjadi perwira yakni Letda. Tahun 1997 naik menjadi Letnan Satu Polisi (Lettu Pol) dan tahun 1999 naik lagi menjadi Kapten Polisi.

Seiring karirnya yang meningkat, pangkat Yoyoh pun naik lagi mejadi Komisaris Polisi (Kompol) pada 1 Juli 2004. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2008 menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) hingga kini menduduki jabatan Kapolres Kuningan.

Karir AKBP Yoyoh meningkat dimulai sejak 1 Oktober 1991 diawali dengan menjabat Basandi tingkat I Dit IPP Polda Jabar. Seiring kenaikan pangkatnya pada 1 Oktober 1993, Ia dipercaya sebagai Panit Intel Dit IPP Polda Jabar. Selanjutnya pada 9 September 1999 Yoyoh ditugaskan di Polwil Cirebon sebagai Kasubag Prograr.

Yoyoh sempat bertugas di Polwiltabes Bandung, tapi tidak lama. Kemudian pada November 2001, kembali lagi ke Kota Udang sebagai Kapolsekta Cirebon Utara Barat Polresta Cirebon. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 31 Maret 2003, Ia promosi menjadi Kabag Bina Mitra di Polresta Cirebon. Dan pada 11 Agustus 2005 promosi menjadi Wakil Kapolres Kuningan dengan pangkat Kompol.

Kurang dari setahun Yoyoh menjabat Wakapolres Kuningan. Ia ditugaskan sebagai Gadik di SPN Cisarua Bandung pada 15 Februari 2006. Itupun hanya sampai 13 Juni 2006 untuk kembali lagi menjadi Pamen di Polwil Cirebon. Bulan Februari 2007, Yoyoh menjadi Gadik Madya di Pusdikmin Polri, selanjutnya 28 November 2009 menjadi Pamen Polri di Polda Jabar.

Kabar baik diterima Yoyoh Indayah pada 29 Desember 2009, Ia menerima surat keputusan untuk menempati posisi baru sebagai Kapolres Kuningan menggantikan H. Nurullah, SH, MH.

Pada kesempatan berbincang-bincang dengan penulis, Ia mengutarakan yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan tugas sebagai Kapolres Kuningan . “Tentunya saya akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pendahulu saya yang telah berjalan, dan terobosan-terobosan baru diantaranya ingin meningkatkan kinerja Polri untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Kuningan. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bisa menyejahterakan seluruh  masyarakat di Ibukota Kabupaten Kuningan,” katanya.

Kepada IB, Ia menjelaskan akan mencoba untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada semua lapisan masyarakat. Adapun strategi itu dengan menerapkan sistem kekeluargaan. “Insya Allah  dengan kekeluargaan yang didasari dengan iman dan taqwa, mungkin bisa menjalankan tugas secara ikhlas, penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara juga tentunya kepada Allah SWT sebagai Maha Pencipta,” terangnya.

Ia pun berharap kehadirannya akan membawa manfaat untuk anggotanya dan masyarakat pada umumna. “Mudah-mudahan kehadiran Saya di sini bisa membawa anggota  Polri untuk lebih memaksimalkan lagi pengabdiannya kepada masyarakat Kuningan. Setidaknya bisa meminimalisir keresahan ataupun gangguan-gangguan yang bisa mengganggu ketertiban atau ketentraman warga Kuningan,” pungkasnya. (manluck)

h1

Kampleng Mati Gantung Diri

27 Maret 2010

Sumber, IB

Masyarakat di Dusun Kotimah Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Rabu (27/2) pukul 14.00 wib dikagetkan dengan kabar ada orang mati gantung diri. Diduga Kampleng, 35 tahun gantung diri memakai tali plastik.

Menurut H. Udin, saudaranya Kampleng yang tinggal tidak berjauhan, Kampleng hampir setiap hari minta uang untuk makan dirinya. Tetapi sudah empat hari Kampleng tidak datang, sehingga Ia mengambil inisiatif mendatangi rumah korban. Saat itu rumah yang ditinggali korban sendirian itu dalam keadaan terkunci. Setelah didobrak bersama warga, ternyata Kampleng dalam keadaan gantung diri dan sudah bau busuk.

H. Udin mengakui kalau korban punya penyakit stress. Apalagi dia tidak punya pekerjaan.  Menurut perangkat Desa setempat, diperkirakan Kampleng meninggal sudah empat hari yang lalu, sehingga bau busuk dan keluar ulat. Hari itu juga mayat langsung dikubur. (rml)

h1

Menyimak Visi & Misi Kabupaten Kuningan

27 Maret 2010

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang suatu organisasi atau perorangan dalam memimpin suatu organisasi. Pemkab Kuningan memiliki visi tahun 2008 – 2013 yakni “Kuningan  lebih sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang maju dalam lingkungan lestasri dan agamis tahun 2013”.

Sekilas kita simak makna yang terkandung dalam visi tersebut yakni adanya suatu keinginan dari Pemda Kuningan untuk lebih menyejahterakan masyarakat. Yang dimaksudkan adalah terpenuhinya kebutuhan standar dasar hidup baik lahir maupun bathin, seperti sandang, pangan, papan (perumahan), pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan spiritual.

Dalam visi itu nampak adanya prioritas pada bidang pertanian dan pariwisata. Tapi sayangnya kedua sektor itu kurang mendapat dukungan finansil dalam APBD. Dalam hal ini nampak kurang konsistennya antara visi dengan anggaran.

Padahal kalau konsisten, sudah seharusnya ke dua  bidang itu mendapat prioritas anggaran pula. Setidaknya bisa mendekati anggaran seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Tapi harapan itu, setidaknya sudah muncul lagi melihat hasil Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) 2011 yaitu ngawangun agropolitan ngaronjatkeun produktivitas. Dengan fokus pada peningkatan keterpaduan dan produktivitas pertanian dan pariwisata dalam kerangka agropolitan”.

Dalam musrenbang tahun 2011 telah ditetapkan delapan prioritas pembangunan daerah. Diantaranya (1), peningkatan produktivitas hasil pertanian dengan rencana APBD Kabupaten Rp. 7,953 miliar, APBD Provinsi Rp. 1,150 miliar dan APBN Rp. 1,15 miliar. (2). Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan Daerah. Dari APBD Kab. Kuningan Rp. 1,9 miliar, APBD Provinsi Rp. 2,2 miliar, APBN Rp. 15,95 miliar.

Dua terakhir: (7). Pemantapan fungsi kawasan lindung dalam kerangka Kabupaten Konservasi sebesar Rp. 7,58 miliar, APBD Provinsi Rp. 4,075 miliar dan APBN Rp. 2,8 miliar. (8). Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah (SCBD) dengan dana APBD Kabupaten Rp. 47.385.660.000,00. total dana usulan APBD Kabupaten sebesar Rp. 374.328.180.000,00, APBD Provinsi sebesar Rp. 67.702.000.000,00, dan APBN sebesar Rp. 131.774.600.000,00. ttotal Rp. 546.804.780.000,00. (redaksi)

h1

Baleg DPRD Kuningan Bahas 12 Raperda

27 Maret 2010

Kuningan, IB

Badan Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan sedang membahas 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Menurut Ketua Baleg DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy ke 12 Raperda yang dibahas itu yakni Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Raperda Pengelolaan Sampah. Dengan mitra kerja Badan Kesbangpol Linmas dan BPLHD

Selanjutnya, Raperda tentang Kendaraan Tidak Bermotor (Dishub), Raperda tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Bagian Hukum), Raperda Retribusi tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Kominko) dan Raperda Retribusi Perijinan Daerah (Dispenda)

Selain itu, Raperda Pajak Daerah (Dispenda), dan Raperda Pemakaian Kekayaan Daerah (Bagian Perlengkapan dan Tapem). Raperda tentang Parkir di Tepi Jalan Umum, Raperda tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Raperda tentang Retribusi Terminal dan Raperda tentang Retribusi Ijin Trayek, dengan mitra kerja Dishub dan Bagian Hukum.

Raperda bantuan kepada Parpol merupakan pengganti Perda No. 15 tahun 2005 sehubungan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Raperda pengelolaan Sampah di Wilayah Kab. Kuningan bertujuan untuk pembina-an, pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat, seiring terbitnya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Bedasarkan pasal 110 ayat (1) huruf n, UU No. 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hal ini untuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. UU No. 28 Tahun 2009 ini pun berimplikasi kepada Perda Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Terminal, Retribusi Kendaraan Tak Bermotor, dan Retribusi Trayek. (tan)

h1

Sarjana STAI Al – Ihya Prioritaskan Pengabdian dan Sejahterakan Umat

27 Maret 2010

Kuningan, IB

Sebanyak 261 mahasiswa STAI Al Ihya Kuningan diwisuda di Gedung Sanggariang, Rabu (24/2). Mereka merupakan lulusan S.1 Pendidikan Agama Islam (PAI) 136 orang dan 65  orang lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PHMI).

“STAI Al Ihya Kuningan hingga tahun 2010 telah meluluskan sebanyak 2.631 mahasiswa. Tercatat mereka yang kuliah di STAI sambil mengabdi baik sebagai PNS, GBS, Kontrak maupun sukwan murni di bidang pendidikan,” papar Drs. H. Nana Rusyana, Ketua STAI Al Ihya Kuningan.

Ia berpesan kepada wisudawan/wisudawati agar benar- benar dapat mengembangkan misi almamater dengan sebaik-baiknya, yakni mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan umat. “Keberhasilan memperoleh gelar sarjana justru akan diuji dalam kancah kehidupan sehari-hari. Disanalah saudara akan mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah,” kata jelas Nana.

Menurut Nana, sudah merupakan kewajiban para wisudawan/wisudawati mampu menerjemahkan setiap pesan reformasi pembangunan melalui bahasa agama, serta sebagai pemegang estafet perjuangan yang telah mempunyai bobot tersendiri, penerus, pengemban, dan pelaku amanat para Nabi dan Rosul.

“Sebagai sarjana muslim, keberadaan saudara ti tengah lingkungan umat sangat menjadi harapan dan dambaan. Keteladanan dalam setiap aspek kehidupan akan menentukan keberhasilan tugas saudara dan cacat cela sekecil apapun akan menjadi penyebab jauhnya umat islam dari kehidupan saudara,” jelas Nana.

Wakil Bupati Kuningan. Drs. H. Momon Rochmana, MM mengatakan, dengan bertambahnya para lulusan STAI Al Ihya Kuningan yang akan segera terjun ke masyarakat, maka akan menambah kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Termasuk bidang mental spiritual, khususnya pembangunan kehidupan beragama di kalangan umat Islam.

“Kita sadar bahwa pembangunan di bidang mental spiritual, selain untuk membentuk setiap insan Indonesia menjadi bangsa yang berakhlak luhur, juga untuk melestarikan falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila,” terang Momon.

Peranan sarjana Al Ihya Kuningan dan para ahli di bidang lainnya, tambahnya, benar-benar dibutuhkan untuk memperlancar dan meningkatkan proses pembangunan, serta untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang bertambah besar dan kompleks, sesuai dengan kemajuan masyarakat.

Hadir pula pada acara wisuda itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H. Acep Purnama, M.H, Koordinator Kopertis Wilayah II Jabar dan Banten Prof. Dr. H. Nanat F. Natsir, dan undangan lainnya. (tan)

h1

K3S Kabupaten Kuningan Pelopori Nikah Massal

27 Maret 2010

Kuningan, IB

Kordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Kuningan pelopori nikah massal sebagai solusi dari nikah siri. Untuk pertama kali dalam sejarah, lembaga yang fokus pada bidang sosial ini menggelar nikah massal bagi 28 pasangan calon pengantin (catin) hasil gawe bareng dengan Kantor Kementrian Agama Kab. Kuningan, dan Pemkab Kuningan.

Ketua K3S Kab. Kuningan, Hj. Utje Ch. Suganda menjelaskan, nikah massal merupakan program kerja K3S, agar masyarakat paham aturan agama dan pemerintah. Bahwa menikah bukan hanya sekedar sunah nabi, namun harus tercatat dan diakui oleh pemerintah. Hal ini untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu. Sehingga sebaiknya pasangan yang telah cukup umur menikah secara resmi dan tercatat di KUA (kantor urusan agama).

Menurut Hj. Utje, awalnya terdaftar 31 catin, namun yang melangsungkan akad nikah hanya 28 pasangan catin.  Adapun maksud kegiatan untuk memberikan pemahaman, bahwa pernikahan bukan semata sunah rosul, tetapi harus tercatat oleh negara. “Nikah itu harus sah menurut agama dan diakui oleh pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, mengikuti trend  saat ini pembahasan mengenai nikah siri. Nikah massal tidak hanya sampai di sini, setidaknya akan dilaksanakan dua kali dalam setahun. “Kita nanti akan imbau camat dan kepala desa agar di setiap kecamatan dapat dilangsungkan nikah massal, tentunya melalui kerjasama dengan Pemkab Kuningan,” katanya.

Hj. Utje mensinyalir di perdesaan dimungkinkan masih banyak, sayangnya belum terinventarisir. “Nanti akan kerjasama dengan kantor kementrian agama. Kami akan membantu biaya bagi yang tidak mampu,” ujarnya.

Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Kuningan, Drs. H. Hafidin Ahmad pun merespon baik adanya nikah massal ini. Hal ini untuk melegalkan pernikahan sebelumnya yang belum tercatat. “Nikah siri bukan tidak sah, tetapi bersifat tertutup, padahal nikah sendiri harus diumumkan (disebarluaskan),” katanya. (tan)