Archive for the ‘edisi 132’ Category

h1

Pemkab Kuningan Akui Kepahlawanan Hasan Maulani

15 Oktober 2009

Peresmian jalan hasan Maolani (4)

Kuningan, IB

Sebagai wujud pengakuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan terhadap kepahlawanan K.H. Hasan Maulani, pada Sabtu (30/9) bertempat di depan SMK Darul Ulum Lengkong diresmikan penggunaan nama Jalan Eyang Hasan Maulani.

Tokoh pejuang kemerdekaan dan agama asal Desa Lengkong Kecamatan Garawangi ini sebagaimana diketahui dimakamkan di Manado Sulawesi Utara. Ia satu atap dengan makam Imam Bonjol, seorang pahlawan nasional dari Bonjol Sumatra Barat.

Upaya Pemkab Kuningan bersama keturunan K.H. Hasan Maulani diantaranya telah melakukan seminar kepahlawanan tokoh yang dikenal dengan Eyang Lengkong ini. Seminar dipandu oleh DR. Hj. Nina Herlina Lubis, P.Hd seorang Peneliti Budaya Sunda dari Fakultas Sastra Unpad Bandung.

Setelah itu dilakukan pengumpulan bukti perjuangan beliau, dan mengusulkan pengabadian pada nama jalan yang dipandang strategis. Setelah itu, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional asal Jawa Barat.

Pengabadian namanya pada  jalan Ancaran-Karangtawang merupakan tindak lanjut dari hasil seminar yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Kuningan.

Kadis Bina Marga Kab. Kuningan, Drs. Kukuh Taufikul Malik, M.Si dalam laporannya mengatakan, peningkatan ruas jalan Ancaran-Karangtawang/Lengkong ini mempunyai fungsi sangat penting dan strategis. Disamping sebagai sarana lalu lintas masyarakat setempat yaitu Desa Ancaran, Sindangagung, Karangtawang dan Lengkong, juga sebagai poros penghubung antara jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengantisipasi semakin ramainya lalu lintas sebagai dampak dari berfungsinya terminal Type A Kertawangunan dan terhubungnya jalan lingkar Kedungarum-Ancaran yang saat ini dalam tahap pengerjaan.

Ia menyebutkan, ruas Jalan Ancaran-Karangtawang sepanjang 2,44 km, lebar permukaan aspal semula 3,5 m, kontruksi penetrasi dengan kondisi kerusakan sekira 60 persen. Melalui program dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN tahun 2009 ruas jalan ini ditingkatkan dengan biaya sebesar Rp. 968.223.000 yang dilaksanakan oleh pelaksana CV Dharma Bhakti.

Menurutnya, saat ini pelaksanaan proyek telah selesai dilaksanakan dengan kontruksi yang telah berubah yakni lapisan aspal semula lebar 3,5 m sekarang menjadi 4 m, kontruksi awal penetrasi kini telah menjadi lapisan hotmix dengan data teknis LPB dengan telford, LPA kelas B dan lapis penutup hotmix rolls sheet (HRS) setebal 3 cm ditambah pembuatan tangggul penahan bahu jalan dan rehabilitasi pelebaran gorong-gorong.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Ancaran-Sindangsari-Karangtawang ini merupakan suatu implementasi dari otonomi daerah yang bertanggung jawab. “Pembangunan jalan ini merupakan implementasi dari otonomi daerah, walaupun dalam pelaksanaan nya terasa berat bagi Kabupaten Kuningan, mengingat PAD Kuningan sangat kecil,” ungkap Aang.

Selain itu, jalan yang telah dinanti-nantikan masyarakat sejak tahun 1977 ini, merupakan salah satu wujud kepedulian dan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana trasportasi. Tujuannya, untuk meningkatkan arus lalu lintas ekonomi yang akan mendorong indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat di sekitarnya.

Aang meminta agar warga masyarakat yang berdiam di sepanjang jalan tersebut merasa memiliki dan memeliharanya, sehingga kondisi jalan akan tetap terpelihara. (tan)

Iklan
h1

Pembuatan KTP dan KK Terpusat Diundur Hingga 1 Januari 2010

15 Oktober 2009

Kuningan, IB

Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Drs. H. Yuyun Nasrudin, M.Pd melalui Kabid Anasilis Kependukukan, Rd. Markum, SH mengatakan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kelurga (KK) akan segera dilaksanakan di kantornya.

Selama ini penandatanganan dan cap stempel dinas menggunakan teknologi scenner yang tidak dibenarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan harus tanda tangan dan stempel basah. Namun karena dalam pelaksanaannya mendapat resistensi dari para camat, sehingga untuk sementara waktu ditunda dulu. Atas resistensi itu, kemudian Bupati Kuningan mengajukan dispensasi kepada Mendagri. Namun jawabannya tertanggal 7 September 2009 mengharuskan sesuai dengan aturan.

Menurut Perda No,. 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, memang sudah secara tersurat pelaksanaan pembuatan dokumen kependudukan ada pada Disdukcapil. Sebenarnya dalam Perda itupun permohonan dan pengajuan tetap dengan methoda yang lalu, hanya perbedaannya pada tanda tangan dan cap asli, bukan hasil scenner.

Semula telah ditetapkan bahwa pelaksanaan itu pada 1 Juli 2009, namun diunda hingga 1 Januari 2010.

Pembuatan Akte Kelahiran

Dalam perda No. 13 itupun disebutkan pula, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran. Pencatatan bagi anak ke I dan II tidak dikenakan retribusi. Untuk pencatatan  lebih dari 60 hari kerja sampai 1 tahun harus mendapat pesetujuan kepala Disdukcapil atau mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing yang tinggal tetap. Pencatatan kelahiran melebihi satu tahun setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Namun untuk sementara, kata Kabid Catatan Sipil, Drs. M. Slamet melalui Kasi Seksi Pelayanan Pencatatan, Juarno, S.Sos mengatakan, pencatatan kelahiran untuk anak yang lahir lebih dari satu tahun tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri hingga 1 Januari 2011. (tan)

h1

Aang Akui Kurang Dukungan Birokrat

15 Oktober 2009

Kramatmulya, IB

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengaku kurang mendapat dukungan dari birokrat saat pencalonan pada Pilkada (pemilihan kepala daerah) dulu. “Saat pencalonan untuk kedua kalinya pada Pilkada 12 Oktober 2008 lalu, Saya kurang mendapat dukungan dari birokrat. Mereka mungkin beranggapan sebuah kemustahilan seseorang dapat terpilih lagi untuk kedua kalinya menjadi Bupati Kuningan,” terang H. Aang pada acara halal bil halal AHAS di RM Lembah Ciremai, Sabtu (3/10).

Namun dengan hasil kerja nyata membangun selama lima tahun lalu, Ia mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Terbukti dukungan dari masyarakat mencapai 73,52 persen. “Hasil ini cukup optimal dan maksimal,” kata Aang.

Ia mengaku terus berupaya mengeluarkan ide-ide baru yang terkadang di daerah lain belum ada. Ide itu diantaranya menerbitkan Perda perlindungan burung dan ikan, mengajukan Raperda Master Plan. Kedua perda itu memang dimana-mana belum ada yang punya, namun agar pembangunan tidak seenaknya harus ada pedoman.

Ketua Panitia, Drs. H. Yosef Setiawan, M.Si yang juga Kepala BAPEDA Kuningan mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim AHAS, Tim Arochman, APDESI, Korwil dan Kordes yang telah berjuang tak kenal lelah memenangkan pasangan Arochman tahun lalu.  “Pertemuan ini agar lebih bermakna dan tidak sampai disini, dan jadikan sebagai bentuk dukungan kekeluargaan. Kita sepakat mendukung tak hanya sampai terpilih jadi bupati dan wakil bupati, namun harus terus hingga habis masa jabatan,” ajaknya.

Yosep berharap para pendukung non birokrat pun harus mampu memback-up kebijakan bupati dengan bentuk tertentu.

Perwakilan sesepuh, H. Udin Abidin, SE mengatakan, akan tetap mendukung sampai masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir. Keberpihakan kepada Arochman berdasarkan hasil kajian dan keyakinan yang luar biasa dari berbagai segi. Walaupun di perjalanan ada yang motong kompas. (tan/dad)

h1

H. Yusron Kholid: Bekerja Tak Perlu Neko-neko

15 Oktober 2009

Kuningan, IB

Siapa yang tak kenal H. Yusron Kholid, S.Ag, M.Si, baik di lingkungan Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Kuningan atau dikalangan pejabat Kuningan lainnya. Ia merupakan pejabat muda yang familier, bicara nya tandas dan mampu bersikap tegas. Terkadang tanpa tedeng aling-aling bila suatu masalah dipandang benar dan berdasar.

Yusron KholidSeperti kala memberhentikan seorang pegawai Depag yang indisipliner beberapa waktu lalu. Ia berani menjamin bahwa putusan dari pimpinan mengenai pemberhentian itu harus diamankan dengan resiko apapun.

Berdarkan infomrasi yang diterima IBP, peristiwa pemberhentian PNS di Kabupaten Kuningan mungkin hanya satu-satunya di Depag saja, dan tidak pernah terdengar di lingkungan Pemerintah Daerah. Kendati, ada beberapa oknum jarang masuk kerja tidak, tapi tidak diberhentikan.

Dalam pandangannya, bekerja pada posisi apa pun sama saja, karena pada hakekatnya jabatan merupakan amanah dari Allah swt dan kepercayaan dari negara melalui atasan.  Sehingga sejak meniti karir dari calon PNS, H. Yusron Kholid telah bekerja mulai dari menjadi guru Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Kemudian, mulai dipercaya menempati jabatan struktural pertama di lingkungan Kandepag Kuningan dengan menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Peka Pontren.

Manfaat dari ditempatkan di Peka Pontren, Ia dapat kenal dan mengenal seluruh kiayi dan pengelola pondok pesantren di Kabupaten Kuningan.

Kemudian Ia dialihkan sebagai Kasi Mapenda yang menangani seluruh Madrasah Diniyah (MD) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sebenarnya, tantangan paling besar ialah kala menduduki posisi Kasi Mapenda ini karena menangani permasalahan lebih besar dan banyak personil. Namun dengan prinsip bekerja tanpa neko-neko dan tidak mencari keuntungan pribadi sehingga permasalahan dapat diminimalisir.

Hingga kini, dengan posisi baru sebagai Kasubag TU yang baru diembannya sejak April lalu membuatnya lebih tenang. Baginya, mampu menempatkan diri sebagai pejabat disikapi dengan enjoy dan selalu siap menerima tamu siapa pun adalah makanan hariannya. Maklum saja sebagai orang ke dua di Depag Kuningan, dirinya lebih banyak di tempat. (tan)

h1

Bupati Aang Sawer Camat dan Kuwu Lunas PBB

15 Oktober 2009

Kramatmulya, IB

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos menyawer para camat dan kuwu se-Kabupaten Kuningan yang sukses mempercepat lunas PBB (pajak bumi dan bangunan) tahun 2009. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di RM Lembah Ciremai Desa Cibentang Kec. Kramatmulya, Selasa (15/9) lalu.

Lima belas dari 32 camat di Kabupaten Kuningan dapat reward atas PBB. Sementara, 20 orang kuwu (kepala desa) dari 361 berhak meraih prestasi yang sama.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuningan, Drs. Didi Suhendi mengungkapkan, realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan berdasarkan target pokok sampai 31 Agustus 2009, dari target Rp. 11,3 milyar terealisasi Rp. 10,7 milyar (94,15%). Sedangkan realisasi berdasarkan SKB sebagaimana surat edaran Dirjen Pajak No. SE-3/PJ/2009 sebesar Rp. 10,1 milyar, dengan realisasi Rp. 10,7 milyar setara dengan 106,20%. Target tersebut terealisasi pada 26 Juni 2009.

Sedangkan untuk sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan (3P) dari target Rp. 24,4 milyar tercapai Rp. 11,9 milyar (48,82%).

Kepada mereka yang berprestasi diberikan penghargaan (reward) dengan melihat kategori target untuk kecamatan dan kelurahan/desa tingkat kabupaten. Aspek penilaian meliputi aspek percepatan 60% dan pengelolaan administrasi 40%.

Menurut Didi, sebanyak 293 desa/kelurahan mendapat penghargaan terbaik pelunasan dan pengelolaan administrasi PBB tingkat kecamatan, dari 374 desa/kelurahan di Kab. Kuningan (78,3%).

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, dengan pelunasan PBB ini secara umum masyarakat Kab. Kuningan selaku wajib pajak telah memiliki kepatuhan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar PBB lebih awal, sebelum jatuh tempo pada minggu ke 4 Juni 2009.

Hasil tersebut tak lepas dari  upaya, kerja keras dan kesungguhan perangkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk terus memacu percepatan melalui beragam pola pemungutan yang diterapkan dan didukung dengan tertib administrasi.

“Kita juga saat ini patut berbangga karena Kuningan kembali menorehkan prestasi sebagai kabupaten terbaik percepatan pelunasan dan pengelolaan adminstrasi PBB tahun 2008 tingkat Provinsi Jawa Barat. Prestasi tersebut perlu dipertahankan karena dari relasisasi PBB sebesar 64,85 merupakan hak Kabupaten Kuningan yang dapat dimanfaatkan langsung untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sistem sharing (bagi hasil) PBB yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan, tambahnya, dirasakan sangat membantu keuangan daerah untuk terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa bagi kabupaten/kota yang mampu melunasi PBB sektor perkotaan dan pedesan, akan diberikan insentif yang jumlanya diatur oleh pemerintah.

“Hingga saat ini kita sangat tergantung kepada dana perimbangan dari pusat, karena PAD (pendapatan asli daerah) jauh dari mencukupi bila dibandingkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ucapnya.

Sebagai gambaran, APBD 2009, rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 848,1 milyar, berasal dari dana perimbangan sebesar Rp. 726,5 milyar (85,66%). Dari pos bagi hasil PBB, sektor 3P, pengembalaian hak pusat dan insenitf yang diteima Kab. Kuningan berdasarkan Permenkeu sebesar Rp. 39 milyar. Realisasi pendapatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Dana tersebut telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. (tan)

h1

Polres Kuningan Musnahkan Ribuan Botol Miras

15 Oktober 2009

Kuningan, IB

Minuman keras (miras) dari berbagai merk sebanyak 27.700 botol, dimusnahkan di halaman Mapolres Kuningan, Sabtu (12/9). Pemusnahan minuman penghancur generasi muda itu dipimpin langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Nurullah, SH dan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda.

“Pemusnahan 27.700 botol miras kali ini adalah yang kedua, setelah pada 7 Januari lalu sebanyak 21.780 botol dari berbagai merk juga dimusnahkan,” terang Kapolres Kuningan, AKBP Nurullah, SH.

Kapolres mengatakan, miras sitaan sebanyak itu adalah hasil operasi khusus dan operasi rutin yang dilakukan jajaran Kepolisian Kuningan. Sementara para pelakunya sudah disidangkan. “Pemusanahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran Kepolisian Kuningan dalam memberantas penyakit masyarakat (pekat),” katanya.

Kapolres juga mengungkapkan, bilamana ada personil Polisi yang melindungi bandar miras, maka akan ditindak tegas. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kuningan. Juga agar angka kriminalitas laka lantas dapat diminimalisir.

Selain itu, pinta Kapolres, masyarakat diharapkan agar dapat melaporkan keberadaan miras hingga lenyap dari Kuningan. “Kami butuh semua komponen masyarakat untuk membantu 650 anggota kami. Selama ini kami juga dibantu oleh Linmas, Gibas dan Gamas,” ucapnya.

Atas komitmen Kepolisin Kuningan, ucapan terima kasih pun dilontarkan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda. Menurutnya, jajaran Polres Kuningan betul-betul memiliki satu pemikiran dan telah sejajar dengan pemerintahan daerah.

“Bulan Januari lalu, saya menyaksikan pemusnahan 21.780 botol miras dari berbagai merk. Dan sekarang kembali dimusnahkan 27.700 botol. Ini merupakan sebuah peningkatan yang cukup signifikan,” katanya.

Langkah selanjutnya, lanjut Bupati, adalah tetap waspada dibarengi dengan upaya antisipasi terhadap masalah teroris. “Mudah-mudahan masalah teroris tidak terjadi lagi,” imbuhnya. (rml)

h1

Acep Purnama Hampir Pasti Ketua DPRD Kuningan

15 Oktober 2009

Kuningan, IB

Hampir dapat dipastikan H. Acep Purnama, SH dari Fraksi PDI Perjuangan akan menjadi ketua DPRD Kabupaten Kuningan periode 2009-2014.

Kepastian itu menurut Ketua Sementara DPRD Kab. Kuningan, Rana Suparman, S.Sos mengacu pada Pasal 354 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan dengan mengacu pada UU Parlemen dan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut terdiri dari seorang ketua dan tiga orang wakil ketua. Berdasarkan hasil rapat paripurna, kemudian pimpinan sementara DPRD Kab Kuningan pada 29 September mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan pimpinan DPRD Kab. Kuningan periode 2009-2014.

Dari ketentuan itu PDIP yang memiliki 14 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, Partai Golkar 7 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 7 kursi berhak mengajukan calon pimpinan DPRD.

Adapun komposisi pimpinan terdiri DPRD Kab Kuningan periode 2009- 2014 terdiri  seorang ketua yakni H. Acep Purnama, SH (PDIP), serta para wakil ketua terdiri dari H. Yudi Budiana, SH (Partai Golkar), Drs. H. Toto Hartono (Partai Demokrat), dan Drs. Toto Suharto, S.Farm, Apt (Partai Amanat Nasional).

Sementara untuk alat kelengkapan lainnya, menurut Kabag Humas DPRD Kab. Kuningan, H. Rudi Setiawan, SH, masih dalam pembahasan pada tingkat konsultasi. Namun karena dipandang urgen kemungkinan secepatnya. (tan)