h1

PNPM Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat

30 Maret 2012

Gubernur Jawa Barat A. Heryawan menyalami Kepala BPMD Kuningan H. Kamil G. Permadi dan kepala BPMD dari kabupaten lainnya di Jabar

Majalengka, IB

Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Lc kembali mengatakan, profgram nasional pemberdayaan masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu diungkap Heryawan saat membuka Gebyar PNPM 2011 tingkat Jawa Barat dan Gubernur Saba Desa di Desa/Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, Kamis (13/12/11).

Gebyar PNPM MP dihadiri ribuan pemangku kepentingan (stakeholders) PNPM dari 17 kabupaten di Jawa Barat. Hadir pula, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Ayif Muftih, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE.

Selain itu, Bupati Majalengka H. Sutrino, SE, M.Si, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Kepala BKPP Cirebon  Drs. H. Ano Sutrisno, MM, dan para kepala BPMD dari 17 kabupaten se-Jawa Barat.

Kepala BPMPD Jabar, H. Dadang Mohamad, menjelaskan,  Gebyar PNPM dan Gubernur Saba Desa bertujuan untuk meningkat kan peran dan sinergitas antar pelaku PNPM dengan pemerintah dan swasta, dan mengoptimalkan kinerja.

Diakhir acara, Gubernur Ahmad Heryawan berkenan menyerahkan penghargaan dan hadiah kepada UPK yang berhasil dalam lomba UPK tingkat provinsi. Juara pertama UPK Kec. Mande Kab. Sukabumi uang Rp. 52,5 juta, UPK Kec. Argasari Kab. Bandung Rp. 42,5 juta, UPK Kec. Cingambul Kab. Majalengka Rp. 35 juta, dan UPK Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta Rp. 25 juta.

Selain itu, kepada juara diberikan pula tambahan hadiah masing-masing Rp. 1,5 juta dari Bank Jabar Banten. Serta 13 UPK lainnya diberikan pula hadiah Rp. 10 juta, dan Rp. 1 juta dari BJB.

Bupati Majalengka, H. Sutrisno menyambut baik kegiatan Jambore PNPM dan Gubernur Saba Desa itu. Kabupaten

Majelengka, kata Sutrisno, merupakan daerah agraris, terdiri dari 26 kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan. Saat mulai menjabat tahun 2008, kondisi kemiskinan dan angka pengangguran cukup tinggi. Angka kemiskinan mencapai 328.428 jiwa (26%) dari 1,2 jiwa penduduk Majalengka. Dan angka pengangguran mencapai 7.92%. Kini kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,5% berdasarkan data BPS sensus 2010 dan angka pengangguran menjadi 5,72%.

“Saya ingin membangun Majalengka yang maju dan sejahtera dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, tanpa mengesampingkan pembangunan mercusuar. Untuk menyejahterakan rakyat, Pemda memfasilitasi rutilahu. Begitu pula ADD (alokasi dana desa) semula untuk infrastrukur hanya Rp. 12,5 juta, kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 42 miliar atau setiap desa menerima maksimal Rp. 200 juta. Serta mengadakan kerjasama dengan kesatuan TNI yang ada di Majalengka, dan mengoptimalkan PNPM Mandiri,” terangnya.

Berkenaan anggaran, tambah Sutrisno, Pemkab tidak mengalami masalah untuk pendaping (cosharing) sebesar 20%, dan bergembira ketika cosharing diturunkan menjadi 5%. Sebanyak 22 dari 26 kecamatan mendapat kucuran dana PNPM MP, dan  4 kecamatan PNPM Perkotaan.

“Pemkab siap mengakses 100 persen, karena PNPM sangat baik dalam mendorong ekonomi perdesaan, hanya status UPK hukum UPK ini tidak jelas. Sehingga sulit mengakses perbankan, serta status kepemilikkannya tidak jelas. Miliki siapa? masyarakat atau pemerintah desa, padahal ada skim kredit Cinta Rakyat dengan bunga 9% per tahun di BJB,” katanya.

Dirjen PMD Kemendagri, Ayip Muflih menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir ini, dana PNPM yang digulirkan ke masing-masing kecamatan nilainya dalam kisaran Rp. 1 miliar hingga Rp. 3 miliar per tahun. Jika dirata-rata, per kecamatan mendapat Rp. 1,7 miliar per tahun. Untuk 2011 ini ada 5.020 kecamatan yang mendapat kucuran dana PNPM, dengan total dana sekitar Rp. 10 triliun.

Dijelaskan Ayip, berdasarkan hasil kajian tim independen, program ini bisa melaju cepat jika semua kecamatan mendapat Rp. 3 miliar per tahun. “Jika keuangan negara memungkinkan, nanti alokasi per kecamatan tiga miliar rupiah,” ujar Ayip.

Dia menjelaskan, jika satu kecamatan mendapat Rp. 3 miliar per tahun, maka dalam tiga tahun di kecamatan itu bergulir dana PNPM Rp. 9 miliar. “Itu untuk kegiatan ekonomi, dana bergulir di antara warga yang membentuk kelompok. Jadi dana tak kembali ke pusat,” terangnya.

Ayip mengakui memang ada penyelewengan. Namun, katanya, nominalnya tak sampai satu persen dari dana total. “Tapi tetap tak kita tolerensi,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan Bupati Majalangeka,  Ayip menjelaskan UPK yang berlabel banktable bisa mengakses perbankan. Sedangkan untuk status UPK saat ini masih dikaji menunggu pengesahan UU Desa dengan opsi koperasi, LKM, atau BUMDes. Begitu pula untuk dana pendamping, karena dinilai terlalu memberatkan daerah maka daerah tertentu akan dikurangi menjadi 5% tergantung dana daerah urusan bersama (DDUB) nya. PNPM sendiri akan terus berlanjut hingga 2014.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, mengatakan, sejak 2007, 17 kabupaten di Jawa Barat telah terserap dana sebesar Rp. 2,667 triliun. Tahun ini sebesar Rp. 1,4 triliun, dana itu dialokasikan untuk sarana dan prasarana Rp. 514 miliar (60%), SPP Rp. 223,8 miliar, pendidikan dan kesehatan Rp. 134 miliar (4%) dan 5% operasional. Sarana  dan prasarana yang dibangun meliputi pembangunan jalan, jembatan, posyandu, sekolah, dan mampu memberdayaan masyarakat perdesaan.

Harapan Saya, usaha yang dibangun memiliki visi ke depan lebih maju. Dari kecil menjadi menengah, bahkan menjadi usaha besar. Nanti dalam UU desa (BUMDes, koperasi) berbadan hukum sehingga bisa  akses ke perbankan. Kalau maju, BJB telah siap mengucurkan dana mulai 165 – 660 miliar, dngan besar pinjaman mirp maksimal 20 juta, kecil 50 juta. Dipasar banyak bank keliling dengan bunga 20 – 30 % per bulan.

Ia mengungkapkan, keberhasilan usaha 80 persen ditentukan oleh keyakinan akan berhasil.  Seperti dilakukan oleh Bangsa Korea Selatan yang ingin mengalahkan Jepang, telah ditanamkan sejak dini.

PNPM Kuningan

Dari Kuningan ratusan orang menghadiri Gebyar PNPM Jabar 2011 dengan mengendarai sepeda motor dan mobil. Mereka diantaranya, Kepala BPMD Kuningan Drs. H. Kamil G. Permadi, MM, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Desa Toni Kusumanto, M.Si, Camat Darma Drs. Sadudin M.Si, para pengurus 32 UPK, fasilitator kecamatan, dan BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa). (tan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: