h1

Ironis, APBD Minus SOPD Malah Nambah

27 Maret 2012

Kuningan, IB

Sebuah ungkapan yang ironis, melihat pengajuan adanya rencana perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan diajukannya tiga buah rancangan peraturan daerah (raperda). Ketika kita disuguhkan dengan informasi APBD Kabupaten Kuningan minim dan tersedot untuk belanja pegawai, tapi anehnya malah terjadi penambahan SOPD baru.

SOPD yang pertama adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah di-perda-kan, serta dua yang baru yakni  Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), dan RS Ibu dan Anak Linggarjati. Ungkapan itu disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui Jubirnya, Idwan.

Fraksi PKS mempertanyakan pembentukan ketiga lembaga itu. “Apakah sudah difikirkan secara matang pembentukan organisasi baru, seperti BPBD, BPKAD dan RS Ibu dan Anak? Sebab, belanja pegawai dan belanja tidak langsung akan semakin membengkak,” ucap Idwan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, Senin (28/11/11).

Mereka juga mempertanyakan, apakah konsidetan pembentukan perda sudah tepat, dan tidakkah kadaluarsa dengan mencantumkan peraturan-perundangan yang lama.

Tiga buah raperda itu sendiri disampaikan oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/11/11).Ketiga raperda itu adalah Perubahan atas Perda Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Perubahan atas Perda No. 11 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, dan Perubahan tentang Lembaga Teknis Daerah.

Ketiga raperda yang diajukan itu dibacakan oleh Wakil Bupati, Drs. H. Momon Rochmana, MM dan saat ini telah mamasuki pembahasan di Pansus, setelah pada Senin (28/11) dilakukan peman-dangan umum oleh fraksi-fraksi DPRD. Dalam nota pengantar tiga raperda itu disebutkan, perubahan terjadi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan adanya UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kemudian, perubahan nomenklatur dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan PP 37 tahun 2007.
Berdasarkan PP 41 tahun 2007 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). Hal ini sangat berpengaruh terhadap susunan organisasi Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan. Begitu juga di Bagian Humas dan Bagian Umum, terjadi pertukaran sub bagian yakni Subbag Protokol dari Bagian Umum ke Bagian Humas, dan Subbag Sanditel dari Humas ke Bagian Umum.

Selanjutnya untuk efektifitas dan efisiensi, Kantor Penelitian dan Pengembangan dimerger ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dan, Rumah Sakit Bandorasa ditetapkan menjadi rumah sakit yang berdiri sendiri dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggarjati.

Jubir Fraksi PDIP, Apang Sujaman, S.Pd mengungkapkan kesamaan pendapatnya. Ia menyebutkan, perlu adanya badan pegelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah berada dalam satu lembaga teknis daerah (BPKAD). “Namun mengingat masih terbatasnya kemampuan fiskal karena masih banyak potensi penerimaan daerah belum teroptimalkan, kami sarankan agar fungsi penerimaan daerah secara umum dipisahkan dari fungsi penganggaran, akuntansi, pembendaharan serta fungsi asset daerah,” terang Apang.

Jubir Fraksi Golkar, Didi Setiadi, S.Pd mengungkapkan ironisnya, karena Perda 11 Tahun 2008 tidak mengacu kepada PP No. 37 tahun 2007 yang menyatakan bahwa di Provinsi DKI Jakarta dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan di kabupaten/kota dibentuk suku dinas. Seharusnya, istilah pencatatan sipil sudah dibakukan dalam perda tersebut.

Fraksi Golkar menyambut baik pembentukan BPKAD untuk menangani asset daerah oleh eksekutik eselon 2, bukan eselon 4, karena banyaknya asset daerah yang mencapai triliuan rupiah. Dalam BKAD disarankan digabungkan bukan hanya asset dan keuangan saja, tetapi Dispenda juga. Dengan fasilitas dan luas wilayah RS Bandorasa statusnya ditingkatkan menjadi RSU, sehingga Kuningan memiliki dua rumah sakit umum. Pendapat senada mengenai status RSU Bandorasa dan BPKAD yang mengakomodir Dispenda diungkapkan pula oleh Jubir Fraksi PPP, Mamun Sofyan, S.Ag.

H. Dede Ismail dari Fraksi Reformasi mengungkapkan, pembentukan BPKAD sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu harus dilandasai profesionalisme serta dedikasi SDM, termasuk melaksanakan fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga, sudah seharusnya Dispenda dilebur dalam BPKAD. Begitu pula, RS Bandorasa agar tetap pada rencana awal sebagai RSU. (tan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: