h1

Jajat Sudrajat : Bangunan Pasar Darma Tidak Miliki IMB

24 Maret 2012

Darma, IB

Pembangunan Pasar Darma ditengarai masih menyimpan masalah karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kuningan. Dua pasar lainnya yang sedang dibangun yakni Pasar Ancaran dan Kramatmulya juga bernasib sama, tanpa IMB .

Hal itu diungkapkan Kepala BPPT Kab. Kuningan, Ir. H. Jajat Sudrajat, M.Si, di Kantornya, Rabu (26/10/11). “Ketiga pasar yang sedang dibangun saat itu, benar belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Bahkan Pasar Darma melanggar garis sempadan jalan, sehingga tidak bisa dikeluarkan IMB,” terang H. Jajat Sudrajat.

Ia menyebutkan, tim telah turun ke lokasi yang mencuat belakangan ini, pasca kunjungan kerja Komisi B DPRD ke tiga pasar yang didanai oleh APBN itu. Menurut Jajat, dirinya tidak akan mengeluarkan IMB, bila benar hasil kajian teknis ternyata pasar itu melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan ketentuan lainnya tentang perizinan.

“Jika pasar itu tidak memenuhi ketentuan perizinan maka tidak akan dikeluarkan IMB. Dan, apabila bangunan itu tidak mengantongi IMB maka kewenangan untuk membongkar ada pada Satpol PP,” terang Ajat.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kuningan, Yudi M. Ridho didampingi Wakil Ketua H. Oyo Sukarya mengatakan, kondisi seperti ini menjadi pertanda tidak adanya sikap teladan yang ditunjukkan Pemkab Kuningan. Bahkan mereka menganggap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait telah rapuh, karena tidak ada sinkronisasi antara yang satu dengan lainnya.

“Ini bangunan milik pemerintah, mestinya pemerintah sendiri harus berani mengambil sikap. Jangankan bangunan pemerintah, terhadap bangunan milik pribadi saja beberapa waktu lalu yang berada di sempadan jalan, pemerintah berani membongkarnya,” kata Oyo Sukarya kepada Kuningan News.

Dikatakan Oyo, aturan yang mengatur persoalan ini, terdapat pada Perda nomor 18 tahun 2002, tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan. “Di situ jelas disebutkan, bangunan harus berada di luar garis sempadan jalan, dengan jarak dua meter dari As (garis tengah) jalan. Sementara bangunan pasar Darma ternyata hanya kurang dari dua meter saja,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, Komisi B DPRD Kuningan akan memanggil beberapa dinas terkait pada hari Senin lusa. “Kita akan adakan Raker (Rapat Kerja, red) untuk membahas evaluasi dengan beberapa dinas terkait, termasuk beberapa dinas yang juga menangani beberapa proyek yang masih bermasalah. Ini perlu diluruskan,” tegas Oyo.

Terpisah, Kepala Dinas Perindag Kab. Kuningan, Nana Sugiana, SE, M.Si melalui Kabid Perdagangan, Rd. Markum, SH mengatakan, ketiga revitalisasi pasar itu mencapai Rp. 4,5 miliar. Dengan rincian, Pasar Darma Rp. 1,431.650.000, Pasar Ancaran Rp. 1.570.670.000 dan Pasar Kramatmulya Rp. 1.617.240.000.

Menyikapi adanya dugaan pelanggaran garis sempadan jalan pada pembangunan Pasar Darma, Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan, disebutkan bahwa ada beberapa fasilitas yang dikecualikan dari garis sempadan jalan itu, meliputi pusat pertokoan, pasar dan perkantoran pemerintah.

“Dengan demikian Pasar Darma yang telah ada tidak melanggar garis sempadan jalan. Hal inipun telah disampaikan kepada Komisi B DPRD Kuningan,” terang Rd. Markum.

Hal itu tentu berbeda bila yang jadi acuan adalah Perda Provinsi Jabar No. 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan jalan. (tan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: