Archive for Maret, 2012

h1

PNPM Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat

30 Maret 2012

Gubernur Jawa Barat A. Heryawan menyalami Kepala BPMD Kuningan H. Kamil G. Permadi dan kepala BPMD dari kabupaten lainnya di Jabar

Majalengka, IB

Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Lc kembali mengatakan, profgram nasional pemberdayaan masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu diungkap Heryawan saat membuka Gebyar PNPM 2011 tingkat Jawa Barat dan Gubernur Saba Desa di Desa/Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, Kamis (13/12/11).

Gebyar PNPM MP dihadiri ribuan pemangku kepentingan (stakeholders) PNPM dari 17 kabupaten di Jawa Barat. Hadir pula, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Ayif Muftih, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE.

Selain itu, Bupati Majalengka H. Sutrino, SE, M.Si, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Kepala BKPP Cirebon  Drs. H. Ano Sutrisno, MM, dan para kepala BPMD dari 17 kabupaten se-Jawa Barat.

Kepala BPMPD Jabar, H. Dadang Mohamad, menjelaskan,  Gebyar PNPM dan Gubernur Saba Desa bertujuan untuk meningkat kan peran dan sinergitas antar pelaku PNPM dengan pemerintah dan swasta, dan mengoptimalkan kinerja.

Diakhir acara, Gubernur Ahmad Heryawan berkenan menyerahkan penghargaan dan hadiah kepada UPK yang berhasil dalam lomba UPK tingkat provinsi. Juara pertama UPK Kec. Mande Kab. Sukabumi uang Rp. 52,5 juta, UPK Kec. Argasari Kab. Bandung Rp. 42,5 juta, UPK Kec. Cingambul Kab. Majalengka Rp. 35 juta, dan UPK Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta Rp. 25 juta.

Selain itu, kepada juara diberikan pula tambahan hadiah masing-masing Rp. 1,5 juta dari Bank Jabar Banten. Serta 13 UPK lainnya diberikan pula hadiah Rp. 10 juta, dan Rp. 1 juta dari BJB.

Bupati Majalengka, H. Sutrisno menyambut baik kegiatan Jambore PNPM dan Gubernur Saba Desa itu. Kabupaten

Majelengka, kata Sutrisno, merupakan daerah agraris, terdiri dari 26 kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan. Saat mulai menjabat tahun 2008, kondisi kemiskinan dan angka pengangguran cukup tinggi. Angka kemiskinan mencapai 328.428 jiwa (26%) dari 1,2 jiwa penduduk Majalengka. Dan angka pengangguran mencapai 7.92%. Kini kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,5% berdasarkan data BPS sensus 2010 dan angka pengangguran menjadi 5,72%.

“Saya ingin membangun Majalengka yang maju dan sejahtera dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, tanpa mengesampingkan pembangunan mercusuar. Untuk menyejahterakan rakyat, Pemda memfasilitasi rutilahu. Begitu pula ADD (alokasi dana desa) semula untuk infrastrukur hanya Rp. 12,5 juta, kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 42 miliar atau setiap desa menerima maksimal Rp. 200 juta. Serta mengadakan kerjasama dengan kesatuan TNI yang ada di Majalengka, dan mengoptimalkan PNPM Mandiri,” terangnya.

Berkenaan anggaran, tambah Sutrisno, Pemkab tidak mengalami masalah untuk pendaping (cosharing) sebesar 20%, dan bergembira ketika cosharing diturunkan menjadi 5%. Sebanyak 22 dari 26 kecamatan mendapat kucuran dana PNPM MP, dan  4 kecamatan PNPM Perkotaan.

“Pemkab siap mengakses 100 persen, karena PNPM sangat baik dalam mendorong ekonomi perdesaan, hanya status UPK hukum UPK ini tidak jelas. Sehingga sulit mengakses perbankan, serta status kepemilikkannya tidak jelas. Miliki siapa? masyarakat atau pemerintah desa, padahal ada skim kredit Cinta Rakyat dengan bunga 9% per tahun di BJB,” katanya.

Dirjen PMD Kemendagri, Ayip Muflih menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir ini, dana PNPM yang digulirkan ke masing-masing kecamatan nilainya dalam kisaran Rp. 1 miliar hingga Rp. 3 miliar per tahun. Jika dirata-rata, per kecamatan mendapat Rp. 1,7 miliar per tahun. Untuk 2011 ini ada 5.020 kecamatan yang mendapat kucuran dana PNPM, dengan total dana sekitar Rp. 10 triliun.

Dijelaskan Ayip, berdasarkan hasil kajian tim independen, program ini bisa melaju cepat jika semua kecamatan mendapat Rp. 3 miliar per tahun. “Jika keuangan negara memungkinkan, nanti alokasi per kecamatan tiga miliar rupiah,” ujar Ayip.

Dia menjelaskan, jika satu kecamatan mendapat Rp. 3 miliar per tahun, maka dalam tiga tahun di kecamatan itu bergulir dana PNPM Rp. 9 miliar. “Itu untuk kegiatan ekonomi, dana bergulir di antara warga yang membentuk kelompok. Jadi dana tak kembali ke pusat,” terangnya.

Ayip mengakui memang ada penyelewengan. Namun, katanya, nominalnya tak sampai satu persen dari dana total. “Tapi tetap tak kita tolerensi,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan Bupati Majalangeka,  Ayip menjelaskan UPK yang berlabel banktable bisa mengakses perbankan. Sedangkan untuk status UPK saat ini masih dikaji menunggu pengesahan UU Desa dengan opsi koperasi, LKM, atau BUMDes. Begitu pula untuk dana pendamping, karena dinilai terlalu memberatkan daerah maka daerah tertentu akan dikurangi menjadi 5% tergantung dana daerah urusan bersama (DDUB) nya. PNPM sendiri akan terus berlanjut hingga 2014.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, mengatakan, sejak 2007, 17 kabupaten di Jawa Barat telah terserap dana sebesar Rp. 2,667 triliun. Tahun ini sebesar Rp. 1,4 triliun, dana itu dialokasikan untuk sarana dan prasarana Rp. 514 miliar (60%), SPP Rp. 223,8 miliar, pendidikan dan kesehatan Rp. 134 miliar (4%) dan 5% operasional. Sarana  dan prasarana yang dibangun meliputi pembangunan jalan, jembatan, posyandu, sekolah, dan mampu memberdayaan masyarakat perdesaan.

Harapan Saya, usaha yang dibangun memiliki visi ke depan lebih maju. Dari kecil menjadi menengah, bahkan menjadi usaha besar. Nanti dalam UU desa (BUMDes, koperasi) berbadan hukum sehingga bisa  akses ke perbankan. Kalau maju, BJB telah siap mengucurkan dana mulai 165 – 660 miliar, dngan besar pinjaman mirp maksimal 20 juta, kecil 50 juta. Dipasar banyak bank keliling dengan bunga 20 – 30 % per bulan.

Ia mengungkapkan, keberhasilan usaha 80 persen ditentukan oleh keyakinan akan berhasil.  Seperti dilakukan oleh Bangsa Korea Selatan yang ingin mengalahkan Jepang, telah ditanamkan sejak dini.

PNPM Kuningan

Dari Kuningan ratusan orang menghadiri Gebyar PNPM Jabar 2011 dengan mengendarai sepeda motor dan mobil. Mereka diantaranya, Kepala BPMD Kuningan Drs. H. Kamil G. Permadi, MM, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Desa Toni Kusumanto, M.Si, Camat Darma Drs. Sadudin M.Si, para pengurus 32 UPK, fasilitator kecamatan, dan BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa). (tan)

Iklan
h1

Kades Maniskidul Patahkan Tudingan Korupsi

30 Maret 2012

Jalaksana, IB

Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana, Drs. Eman Suharman mencoba mematahkan tudingan BPD dan kelompok masarakat di desanya yang menuduhnya melakukan korupsi.

Persoalan, kata Eman Suherman, mencuat karena pemberitaan media yang isinya dirinya dituduh menggelapkan dana desa Rp. 184 juta. Akibatnya, muncullah reaksi dari masyarakat setelah membaca berita itu. “Saya nyatakan tidak ada uang sepeser pun yang digelapkan. Masyarakat yang mendukung saya juga banyak, tapi tidak saya datangkan ke balai desa,” ujarnya.

Dijelaskan Eman, keuangan yang kini menjadi biang persoalan merupakan utang piutang, bukan korupsi atau penggelapan. “Mengutang atau meminjam itu dilegalkan kok. Negara saja bisa meminjam. Saya katakan sekali lagi, saya tidak merasa telah menggelapkan uang desa,” tandasnya.

Ketua Parade Nusantara Kab. Kuningan ini mengatakan, semestinya persoalan itu dapat diselesaikan di internal desa, tidak perlu mendatangkan Inspektorat dan Tipikor. “Ini lucu, seperti ada skenario yang diatur sedemikian rupa. Utang ini akan saya kembalikan ke desa, dan ini bukanlah sebagai sebuah penggelapan. Wong Pak Nuzul Rachdy juga yang BPD merangkap anggota DPRD Kuningan meminjam Rp. 2 juta, Camat Jalaksana Rp. 5 juta, saya sendiri hanya pinjam Rp. 30 juta,” terang dia

Tuduhan penggelapan dialamatkan kepadanya berawal ketika dirinya mempertahankan Objek Wisata Cibulan yang hendak dikelola Pemda Kuningan. “Ini sangat jelas direkayasa. Untuk itu, saya akan pertahankan Cibulan demi warga Desa Maniskidul. Kalau saya mundur, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kewajiban saya sebagai kades. Saya akan mempertahankan jabatan saya, jika berani memecat saya, saya pun tidak segan untuk mem-PTUN-kan Pemkab Kuningan,” tegasnya.

Dalam klarifikasinya, Eman membantah semua tudingan miring itu, tapi mengakui uang yang digunakannya adalah pinjam meminjam dan semuanya tercatat di bendahara desa. Seperti mengenai KUBE FM itu yang mengelola adalah kelompok tani bukan dirinya. Begitu pula PISP dirinya hanya meneruskan pekerjaan panitia, karena mereka tidak sanggup, dan bukan kehendak sendiri.

Ia pun membantah tuduhan telah menggelapkan uang hibah/wakaf tanah sebesar Rp. 25 juta. “Uang itu bukan untuk penataan makam tetapi untuk menambah areal pemakaman umum. Bila nanti ada yang menjual, saya akan membelikannya seusai amanah dari muakif,” kata Eman.

Sebelumnya, Rabu (8/12/11) sekelompok warga berjumlah sekira 70 orang melakukan aksi unjukrasa di depan Balai Desa Maniskidul. Massa yang dipimpin Dulhadi menuntut Kades Eman Suharman meletakkan jabatannya karena diduga melakukan korupsi Rp. 184 juta.

Mereka menuduh Kades telah menggelapkan kas desa Rp. 106 juta, program KUBE FM Rp. 22 juta, hibah/wakaf sebesar Rp25 juta, sisa program PISP sebesar Rp. 14 juta dan program sertifikat warga sebesar Rp. 17 juta.

Massa meminta agar BPD menyelesaikan kasus tersebut dan kades mengembalikan uang yang diduga digelapkan itu ke kas desa. “Saya menuntut kepada pihak BPD Desa Maniskidul untuk bertindak cepat dan mengambil keputusan terkait permasalahan ini,” tegasnya.

Tuntutan mereka didasarkan pada temuan tim lima bentukan BPD yang menemukan adanya indikasi penyimpang an dan penyalahgunaan keuangan desa yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Ahmad Taufik, warga Desa Maniskidul dan anggota DPRD Kuningan, menilai apabila BPD cepat tanggap atas dugaan penyelewengan keuangan desa, maka permasalahan tidak akan mencuat.

“Aksi demonstrasi masyarakat itu sah-sah saja dilakukan. Namun saya sebagai warga Maniskidul sangat menyayangkan gejolak ini terjadi. Ini akibat dari lemahnya BPD dalam menanggapi aspirasi masyarakat,” kata Taufik.

Menurut Taufik, keterlambatan BPD Maniskidul dalam menampung aspirasi masyarakatnya, telah membawa persoalan dugaan penyelewengan tersebut ke ranah hukum.

“Kalau dulu BPD bisa bereaksi cepat dalam menampung aspirasi masyarakat nya, maka saya kira persoalan ini tidak mungkin mencuat ke publik. Mestinya, persoalan ini dapat diselesaikan di internal desa saja. Saya juga menyesalkan kinerja tim 5 yang telah membocorkan data-data yang dipegangnya,” kata Taufik.

Menanggapi pernyataan Kades Maniskidul, Ahmad Taufik menyatakan, kalau pernyataan kadesnya itu sudah keluar dari konteks persoalan yang sebenarnya. “Saya telah baca di media, kalau persoalan yang dihadapinya itu dikait-kaitkan dengan persoalan Cibulan, saya pikir itu sudah keluar dari ranahnya. Jadi, hal ini sudah menjadi sangat na’if sekali, seolah-olah kades ini sedang mengalihkan permasalahan,” tuturnya.

Lebih jauh Taufik mengatakan, dirinya akan menunggu sikap BPD selanjutnya pasca demonstrasi kemarin, terlebih aspirasi masyarakat desanya itu sudah masuk ke Komisi A DPRD Kuningan. “Kita ingin tahu, apa yang akan dilakukan BPD setelah aksi demonstrasi kemarin. Komisi A juga sudah menerima aspirasi dari warga Maniskidul,” cetusnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kab. Kuningan, H. Ajat Sudrajat, SH, M.Pd  ketika ditanya wartawan seusai Jambore Pramuka di Open Space Gallery, Cilimus mengungkapkan bahwa Kades Maniskidul terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. “Berdasarkan hasil audit, ada indikasi mengarah ke tindak pidana korupsi,” ungkapnya. (tan)

h1

Usai Terima Motor Baru, Tunjangan Penghasilan Ditunggu

30 Maret 2012

Kuningan, IB

Sebanyak 376 kepala desa dan lurah di Kabupaten Kuningan menerima bantuan sepeda motor dari Gubernur Jawa Barat.
Kebahagian para kepala desa nampaknya akan bertambah lagi. Pasalnya, setelah menerima motor, mereka pun pada 2012 akan mendapat kucuran tunjangan penghasilan tetap (TPhT) dari APBD Kab. Kuningan, meskipun jumlahnya masih dibawah UMK (upah minimum kabupaten).

Bantuan sepeda motor jenis bebek itu, diserahkan oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos di Pandapa Paramarta, Selasa (6/12/11), diterima oleh Ketua Palukuning Marsanto, M.Si, Ketua DPC APDESI Kab. Kuningan Mulyono AR, Kades Linggasana Hj. Rosdiana, Kades Sayana Sutini, dan Kades Ancaran Iing Solihin.

Saat menyerahkan, Bupati Aang didampingi oleh Dandim 0615 Kuningan Letkol Kav. Waskito Aji, dan Sekda Kuningan, Drs. H. Yosep Setawan, M.Si. Acara dihadiri pula oleh Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM, para camat, dan para kades se-Kabupaten Kuningan.

Kepala BPMD Kabupaten Kuningan menjelaskan, motor-motor yang disalurkan kepada para lurah dan kepala desa itu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari  376 motor yang diterima itu terdiri dari 204 Yamaha Jupiter MX dan 172 Honda CS1. “Saya ucapkan selamat kepada para lurah dan kepala desa, dan semoga bantuan ini dapat meningkatkan kinerja,” kata Kamil.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda juga berharap agar bantuan sepeda motor ini dapat membantu meningkatkan mobilitas dan kinerja kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kuningan dalam meyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berpesan agar menjaga dan memelihara kendaraan tersebut sehingga umur kendaraan itu dapat bertahan lama. “Jaga dengan baik kendaraan motor jangan sampai hilang karena dicuri karena pada saat ini pencurian kendaraan bermotor sangat marak terjadi,” pesan Aang.

Program APDESI

Terpisah, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan, Mulyono AR menjelaskan, ada beberapa program APDESI selama ini, diantaranya mengusulkan pengadaan kendaraan roda dua pada 2009 dan baru direalisasi 2011 ini.

Program lainnya, penambahan penghasilan bagi kepala desa dari APBD. “Kita telah mengajukan bantuan dana sebesar lima belas juta rupiah per desa kepada Pemda Kuningan untuk meningkatkan kinerja aparatur perangkat desa diluar ADD. Usulan ini nampaknya akan direalisasi pada 2012 depan,” terang Kepala Desa Sindangagung ini.

Selanjutnya, telah diusulkan pula perubahan pembayaran klim asuransi. Yang semula dilakukan pembayaran melalui dana APBDes, diusulkan dialokasikan di APBD Kabupaten Kuningan. Kemudian, karena motor baru telah diterima, maka sepeda motor yang lama dapat didum (dimiliki) oleh seluruh kepala desa. Pada tahap awal telah mengusulkan sebanyak 49 kepala desa yang habis masa jabatannya tahun 2011 untuk dapat mengedum sepeda motor.

“Kami telah mengajukan sebanyak 49 kepala desa yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2011 dapat mengedum motor. Mudah-mudahan hal itu dapat segera direalisasikan,” terang Mulyono. (tan)

h1

PKL di Gerbang Pasar Kepuh Akan Ditertibkan

30 Maret 2012

Kuningan, IB

Berdasarkan pointer hasil uji coba jalan satu arah pada ruas Jalan Jenderal Sudirman mulai simpang tiga depan Toko Terbit sampai simpang tida RSUD 45, ternyata masyarakat menyambut baik pemberlakuan jalan satu arah yang efektif dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib tersebut.

“Menurut hasil evaluasi di lapangan, di Jalan Langlangbuana/pintu masuk Pasar Kepuh sebaiknya steril dari pedagang kaki lima (PKL) supaya terhindar dari kemacetan yang akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas  dikarenakan lebar jalan terlalu sempit,” terang Kadishub Kuningan, Drs. Jaka Chaerul, saat rapat kordinasi di kantornya, Senin (4/12/11).

Dikatakannya, di pintu masuk Pasar Kepuh Jalan Langlangbuana akan dipasang perboden permanen guna menghindari kemacetan  dan benturan dari arah timur yang berlawanan, sehingga sirkulasi arus lalu lintas kendaraan dum truk, delman, angkot dan kendaraan lainnya akan menjadi lancar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pintu masuk Pasar Baru menuju kerah Pasar Kepuh, di setiap persimpangan jalan PKL akan ditertibkan dan atau mundur dua meter demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan.

“Apabila nanti ada angkot, delman dan kendaraan lainnya baik yang beroda dua maupun kendaraan roda empat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan/diberlakukan agar ditindak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik oleh pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan,” tegasnya. (rda)

h1

H.T. Mamat Robby Getol Lakukan Komunikasi

30 Maret 2012

Kuningan, IB

H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos kini tengah getol melakukan komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Kuningan. Hal itu tak lepas dari keinginannya untuk mewujudkan cita-citanya menuju Kuningan Satu tahun 2013.

Komunikasi dilakukan secara formal maupun informal, tetapi intensif terus dilakukan. Apalagi saat ini tengah menjalankan reses sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Jawa Barat X, meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Selama reses ke III tahun 2011 ini, ia menghadiri peresmian Pondok Pesantren Yayasan Hasnur Al Arsyad Desa Sampora Kecamatan Cilimus, Minggu (18/12/11) yang dihadiri para habib, ulama dan ribuan jemaah se-Jawa Barat dan sekitarnya.

Siangnya menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Japara, Jalaksana dan Cigandamekar di Balai Desa Wano Kec. Japara. Kades Wano, Yusel Hartini merasa bangga desanya dipilih sebagai tempat reses bagi Kecamatan Japara, Kramatmulya dan Japara. Padahal kondisi balai desanya sendiri kurang layak. Maklum, selain tidak memiliki gedung serbaguna juga bocor bila hujan turun.

Ketua BPD Desa Wano, Juned, M.Pd merasa gembira atas kehadiran tokoh yang peduli terhadap dunia pendidikan yakni H. Mamat Robby. “Saya sebagai wakil ketua PGRI Kecamatan Japara sangat mendukung keinginan Bapak untuk menjadi Bupati Kuningan,” ucap Juned.

Faisal Taufik dari Desa Sadamantra Kec. Jalaksana mengusulkan untuk  penambahan dana program rumah tidak layak huni (Rutilahu). “Selama ini sudah ada bantuan stimulan Rutilahu senilai Rp. 2 juta per rumah tapi itu terlalu kecil,” ujar Faisal.

Sekdes Maniskidul Kec. Jalaksana, meminta agar desanya dibantu penyelesaian sengketa tanah Cibulan yang diklaim oleh TNGC. Padahal dari Obyek Wisata Cibulan itu merupakan sumber PAD Kab. Kuningan dan PAD Desa Maniskidul. “Saat ini Obyek Wisata Cibulan  disengketakan oleh Pemkab Kuningan diwakili PDAU, TNGC dan Pemdes Maniskidul,” terangnya.

Kusnadi, tokoh kesenian Jalaksana meminta agar ada perhatian terhadap seni dan budaya tradisional yang nyaris terabaikan dan kurang perhatian. Padahal dari seni, karakter suatu bangsa terbentuk. Bahkan kalau dikelola dengan baik, potensi seni di Kuningan bisa mengalahkan Bali.

Menanggapi itu, Mamat Robby menuturkan, pada 2004 telah membangun SMK Auto Matsuda, kaena mempunyai cita-cita dan harapan ke depan untuk memajukan Kuningan. Sebenarnya semua orang itu sama saja, hanya faktor kesempatan saja yang berbeda.

Dari sekolahnya, lulusan yang dibekali skill itu bisa disalurkan ke PT. Toyota, Daihatsu dan beberapa perusahaan besar lainnya. Sehingga karena banyaknya order hingga 400 lowongan, alumni dari sekolah lain pun bisa ikut tes untuk masuk kerja.

Ia mengaku sangat memperhatikan masyarakat miskin dan desa tertinggal. Bukti kepedulian itu diaplikasikan dengan sering berkunjung ke desa-desa terpencil, dan membantu orang tak mampu dengan paket sembako.

MR Berikan Santunan

H.T. Mamat Robby saat menyantuni Azril, 6 tahun bocah berkepala besar dan berbadan kecil seukuran anak satu tahun

Saat reses di Gedung Serbaguna Desa/Kecamatan Subang, Mamat Robby memberikan santuan kepada 60 orang anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Dilanjutkan dengan jaring aspirasi masyakat yang dihadiri lebih dari 100 orang tokoh masyarakat, tokoh agama dan penerima santunan.

Pada kesempatan itu, MR demikian akrab disapa juga memberikan santunan dan perhatian khusus kepada Azril, bocah berusia enam tahun yang memiliki kelainan kepala besar. Azril putra pasangan  Suryana dan Sarinah (almarhumah) ini, ditinggal ibunya sejak balita, menyusul kemudian ayahnya juga tak pernah nongol lagi.

Untungnya kakek dan neneknya, Sanudin dan Painah dengan sabar rela merawat cucu malangnya itu. Azril sehari-hari hanya bisa berbaring dan tidak bisa bicara, ini karena badannya masih seperti anak berusia satu tahun, sedangkan kepalanya seukuran kepala orang dewasa, dengan berat badan 18 kg.

Painah mengungkapkan betapa beratnya merawat cucunya itu, baik untuk makan, mandi dan sehari-harinya. Andai dirawat di rumah sakit pun dengan fasilitas Jamkesmas, ia mengaku sangat berat untuk biaya nunggu sang pasien sehari-hari. “Ke mana kami mencari untuk biaya menunggu selama perawatan, meski biaya perawatan dijamin oleh pemerintah,” ucapnya.

MR sendiri akan berupaya membantu sesuai dengan forsinya, namun harus tetap melalui prosedur yang benar. Seperti rujukan dari Bidan Desa, Puskesmas dan Dinas Kesehatan. (kies)

h1

DAK Pendidikan Tahun 2012 Hanya Tiga Puluh Miliar

30 Maret 2012

Kuningan, IB

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan, Drs. H. Maman Suparman, MM., melalui Kepala Bidang Penunjang Pendidikan, Uu Kusmana, S.Sos, M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/12/11), kepada IB mengatakan, DAK (dana alokasi khusus) Pendidikan tahun anggaran (TA) 2012 untuk Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 30 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut akan diprioritaskan pada pembangunan fisik. “Untuk program pembangunan fisiknya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan program DAK tahun sekarang. Tapi itupun kami masih menunggu aturan Kepmendiknas,” katanya.

Adapun kriteria sekolah SD/MI yang akan mendapatkan bantuan, menurut Uu, khusus untuk bantuan program ruang kelas baru (RKB) dan perpustakaan yang terpenting sekolah yang mengajukan bantuan masih mempunyai lahan luas untuk mendirikan bangunan baru dan jumlah murid memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

Di tempat terpisah, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Luragung, Drs. Ence Sopandi, M.Pd kepada IB menuturkan, untuk pelaksanaan pembangunan DAK TA 2012 alangkah baiknya oleh Komite Sekolah (KS).

Dikatakannya, untuk TA 2011 di wilayah Kecamatan Luragung yang mendapatkan DAK pendidikan hanya lima sekolah. “Ketika saya cek ke lapangan kepada salah satu sekolah didapatkan bangunan yang tidak ngelot hampir 2 cm. Tapi saat saya menanyakan mandor penanggung jawab maupun pemborong kepada salah seorang pekerja ternyata kedua-duanya tidak ada di tempat,” katanya.

“Untuk itu saya jadi khawatir kalau suatu saat bangunan sekolah itu roboh mungkin yang akan pertama kali ketanyaan adalah kepala sekolah dan kepala UPTD. Masa saya kebagian ririweuhna bae. Untuk itu saya mengharapkan sekali untuk DAK pendidikan TA 2012 oleh Komite Sekolah karena akan lebih bertanggung jawab kepada perbaikan mutu bangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan saja,” tegasnya. (rda)

h1

Ondin Sutarman, Muka Lama dengan Misi Baru

30 Maret 2012

Cigugur, IB

Ondin Sutarman, S.IP kembali dipercaya menjadi Ketua PWI Perwakilan Kabupaten Kuningan pada Konferensi PWI Perwakilan Kuningan di Hotel Purnama, Cigugur November lalu. Terpilihya Ondin ini untuk ke tiga kalinya, karena sebelumnya pernah menjabat selama dua periode. Ia kembali lagi memegang kendali organisasi pers tertua itu untuk periode 2011 – 2014.

Ketua PWI Cabang Jabar, Drs. H. Mirza Zulhadi, MM melantik Ondin Sutarman bersama Sekretaris M. Bakri, Wakil Ketua Yayat Ganda Atmadja, dan Bendahara Eman Sulaeman. Selain itu, dilantik pula tiga penasihat yakni Drs. H. Toto Santosa, Sujarwo dan H. Wawan Hernawan.

Pelantikan dihadiri Ketua PWI Cabang Jabar Drs. Mirza Zulhadi, MM dan pengurus, Wakil Bupati Kuningan Drs. H. Momon Rochmana, MM, Sekda Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si, dan beberapa pejabat teras lainnya.

Ondin Sutarman menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota PWI yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi ketua. “Ini merupakan amanah yang cukup berat, namun saya akan melaksanakan sebaik-baiknya. Organisasi dan nama PWI cukup besar, oleh karena itu citra organisasi harus dijaga,” ujarnya.

Saat ini, sebut Ondin, organisasi pers sangat banyak, lebih dari 40. “Ada anggapan dan harapan dari masyarakat untuk menertibkan wartawan, dan itu merupakan tugas dari PWI,” ujarnya.

Dikatakan, perlu kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan, dengan tetap mengacu kepada kode etik jurnalistik.

Ketua PWI Jabar, Mirza Zulhadi mengatakan, pers telah ada sejak  zaman dahulu, dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman sebagai salah satu pilar demokrasi.

Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalisnya, jelas Mirza, tidak boleh semaunya tetapi yang menyangkut kepentingan umum, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sehat. “Untuk itu, kita harus berpedoman kepada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan PDRT PWI,” katanya.

Mirza menyebutkan, anggota PWI jabar saat ini telah mencapai 1200 orang, dan uji kompetensi wartawan yang harus tuntas tahun 2014. Sehingga setiap tahunnya harus mengadakan delapan kali KLW. “PWI, AJI, dan IJTI merupakan tiga organisasi dari 40 organisasi yang telah lulus verifikasi oleh Dewan Pers,” imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati H. Momon Rohmana, menyambut baik kemitraan yang telah terbangun antara PWI dengan pemerintah daerah. Pasalnya, informasi melalui media lebih cepat sampai daripada SOPD, bahkan kritik yang membangun sangat berarti bagi pembangunan daerah.

Salah seorang anggota PWI Kuningan, Yayat DR memberikan apresiasi terhadap pelantikanOndin Sutarman dan pelaksanaan Konkercab PWI Jabar. “Saya merasa bangga karena pelantikan pengurus PWI periode 2011-2014 dihadiri oleh pengurus PWI pusat, ketua PWI  Cabang Jabar, dan seluruh anggota PWI Jabar dari setiap perwakilan di kabupaten/kota se-Jawa Barat,” ucapnya. (tan)