Archive for September, 2011

h1

Kabag Humas Kuningan Diganti

22 September 2011

Kuningan, IB

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengganti Kepala Bagian Humas Setda Kuningan, Agus Mauludin, SE oleh  Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si, Senin (15/8). Pergantian ini sangar wajar karena Ia dinilai kurang harmonis dengan insan Pers. Agus bertukar tempat dengan Asep menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Diantara 120 pejabat eselon II.b – IV.b, beberapa orang menempati posisi penting seperti Drs. Ucu Suryana, M.Si menjadi Asisten Pemerintahan dari Staf Ahli, Uus Rusnandar, SH, M.Si Asisten Administrasi semula Kadis Parbud, dan Drs. Tedi Suminar Kadis Parbud dari Staf Ahli Bupati.

Selanjutnya dua posisi Staf Ahli Bupati diisi oleh Ir. Bunbun Budhiyasa, dari Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan BPLHD dan H. Amirudin, S.Sos, M.Si dari Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat.

Kemudian, Edi Nugraha, SH, M.Si menjadi Kabag Humas dan Protokol DPRD, menggantikan posisi H. Rudy Setiawan, M.Si yang bergeser menjadi Kabag Umum DPRD. Dan, Drs. Hidayat menempati posisi baru sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kuningan.

Posisi camat  juga mengalami pergeseran. Ade Wibawa, S.Sos, M.Si dari Camat Pasawahan menjadi Camat menjadi Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat. Posisi Ade diisi Rachman Sutisna, S.Sos dari Camat Cimahi. Tata Kurnia, S.H, Sekmat Mandirancan promosi menjadi Camat Cimahi. Sedangkan Judhianto, SH menjadi Camat Kalimanggis menggantikan Didi Kurnadi yang pensiun.

Bupati Aang mengatakan, mutasi merupakan hal biasa terjadi dilingkungan intansi pemerintah, karena adanya kekosongan jabatan, untuk penyegaran dan untuk meningkatkan karir pegawai.

Ketika ditanya mengenai adanya statement Presisden SBY untuk mengangkat tenaga honor menjadi PNS, Ia mengaku menyambut baik. Namun, permasalahannya pengangkatan itu harus disesuaikan dengan peningkatan dana alokasi umum, sehingga tidak membebani daerah.

Pasalnya, selama ini APBD sudah terkuras untuk belanja pegawai. “Belanja pegawai (rutin) sangat tinggi, sehingga menggangu dana untuk pembangunan,” ujar Aang.

Sebagai solusinya, kata Aang, harus dilakukan efisiensi anggaran pada biaya rutin, dan melakukan upaya ke pemerintah pusat dan provinsi untuk melaksanakan pembangunan. Ia mencontohkan, pembangunan jalan Kedung Arum ke Terminal Kertawangunan didanai sepenuhnya oleh Kementerian PU. (tan)

Iklan
h1

Madol Kerja 114 Hari, Sekdes Sindangjawa Terancam Dipecat

22 September 2011

Cibingbin, IB

Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin, Nur terancam dipecat.  Berdasarkan informasi dan data yang dihimun IB, Nur hampir enam bulan jarang masuk kerja sebagaimana surat tugas yang diemban dari Bupati Kuningan.

Nur merupakan Sekdes yang direkrut hasil dari pengangkatan PNS massal di Kabupaten Kuningan, TMT (terhitung masa tugas) 1 Januari 2008 dan ditempatkan sebagai Sekdes Sidangjawa dengan golongan I.c.

Pengangkatan sebagai Sekdes inipun sempat disoal oleh Ading Kusmiadi, karena berdasarkan ketentuan bahwa seorang PNS yang ditempatkan sebagai Sekdes serendah-rendahnya harus berpendidikan SLTA dengan golongan II.a.

Mungkin karena tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Sekdes dan banyak bermasalah dengan  warga Sindangjawa, sehingga Nur jarang masuk kerja. Catatan IB menyebutkan, Nur tidak masuk kerja 114 hari dengan rincian Januari 2011 tidak masuk 7 hari, Februari 14 hari, dan Maret 21 hari, absensi ditandatangani Camat Cibingbin Agus Basuki dan Kuwu Sindangjawa Ading Kusmiadi.

Bahkan mulai April – Juni (72 hari) pada absensi yang ditandatangani Camat Agus Sumitra dan Kuwu Ading, Nur tidak pernah masuk sama sekali.

Pada sisi lain, menurut pengakuan Nur kepada IB, Ia telah masuk kerja di Kantor Camat Cibingbin sejak 20 Juni 2011 atas perintah Sekretaris Kecamatan Cibingbin, Iwa Sukiwa, SE.

Selain jarang masuk, kata Kuwu Ading Kusmiadi. Nur banyak merugikan warga masyarakat, seperti telah melakukan jual beli rumah dan meminta uang Rp. 25 juta dari Mamat. Selanjutnya, menjanjikan akan mengurus bantuan untuk membangun mushola di RW I dengan memungut Rp. 2 juta dan mushola di RW III Rp. 6,5 juta.

Juga, memungut uang dengan kisaran Rp. 500.000 hingga Rp. 1,1 juta kepada warga yang akan mengurus sertifikat tanah yakni milik Samsudin, Nasuha, Maman, Jupri masing-masing satu bidang, dan Mamat tiga bidang. Pengajuan berkas sertifikat itupun diduga dengan melakukan tanda-tangan dan stempel palsu milik Kepala Desa Sindangsajawa.

Berkenaan kinerja Sekdes Sindangjawa dan  penempatannya yang tidak sesuai dengan surat tugas ini ditanggapi oleh Kabid Pengembangan Karir Pegawai BKD, Drs. Ade Priatna.

Menurut Ade Priatna, seorang yang bekerja tidak sesuai dengan surat tugasnya dianggap mangkir kerja sehingga kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi dan pembinaan harus diberikan oleh atasannya langsung yakni Kasi Pemerintahan atau Sekmat Cibingbin.

“Begitu pula untuk pembinaan. Pembinaan bukan berarti menempatkan seorang pegawai ditempat kerja atasannya, namun harus diarahkan untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya,” terang Ade.

Untuk itu, kepada PNS tersebut, baik Sekdes ataupun atasannya dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan dalam PP No. 53 tahun 2010. Berdasarkan ketentuan dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, hukuman disiplin dibagi dalam tiga kategori yakni hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

“Kepada yang bersangkutan dapat dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih,” terang Ade.  (tan)

h1

Camat Selajambe Fokus Penataan Kantor

22 September 2011

Selajambe, IB

Sejak menempati posisi baru 21 April 2011 lalu sebagai Camat Selajambe, H. Iman Repdiantoro, S.Sos, M.Si lebih memfokuskan pada penataan internal kantor. Hal itu untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Penataan diawali dengan membuat papan nama pada dinding tembok untuk memudahkan warga mengetahui keberadaan Kantor Camat Selajambe. “Kami melakukan penataan secara artistik dengan membuat papan nama pada dinding ini dengan maksud untuk memudahkan masyarakat mengetahui Kantor Camat. Maklum, posisinya terletak di belakang KUA dan agak tersembunyi,” terang Camat Iman Repdiantoro, Jum’at (4/8).

Penataan dilanjutkan dengan membuat aula berukuran 100 meter² yang dilengkapi beberapa ruang kerja. “Penataan ini akan menelan anggaran sebesar dua ratus juta rupiah. Sekarang pengerjaannya telah dimulai,” tuturnya.

Kemudian, akan memagar seluruh kantor agar lebih aman dan indah, serta diteruskan mengecor lantai halaman kantor. “Selama ini halaman kantor dibiarkan dengan rumput, sehingga kalau musim hujan membuat kotor kantor,” aku dia.

Tahun depan, Ia telah mengusulkan untuk merehab kantor yang sudah lama tidak diperbaiki itu. “Kami telah mengajukan anggaran sekira lima ratus juta untuk renovasi kantor ini, mudah-mudahan bisa terealisari,” harapnya.

Pendekatan ke Masyarakat

Pendekatan memang terus dilakukan secara intens, baik terjun langsung ke setiap desa ataupun melalui rapat koordinasi setiap sebulan sekali. Seperti pada momen Rajaban belum lama ini, hampir setiap desa yang mengadakan peringatan Isro Mi’raj ia kunjungi bersama tim kecamatan.

Termasuk mengunjungi Dusun Kujangsari (Pugag) Desa Kutawaringin. Saat itu hadir Asda II Drs. H. Yayan Sofyan, MM dan Kanit Binmas Polsek Selajambe Bripka Didi Achdian yang harus berjalan kaki dengan medan menanjak sepanjang 2,5 km.

Selama turun itulah muncul aspirasi. Aspirasi itu terutama berkaitan dengan infrastruktur jalan dari Subang hingga Desa Cageur Kec. Darma yang sudah sangat memprihatinkan. Dengan kondisi jalan saat ini, terang Imam, apabila dari Kuningan menuju Selajambe yang seharusnya bisa ditempuh satu jam terpaksa harus bersabar hingga dua jam.

Menyikapi kondisi jalan itu, Ia telah melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Bina Marga. “Hasilnya, Alhamdulillah pengerjaan jalan akan dilaksanakan secepatnya,” terang Camat Iman.

Kerusakan jalan, kata Iman, diakui langsung oleh Kepala Bappeda Kuningan, Drs, Dian Rahmat Yanuar, M.Si saat road show Korpri ke Kecamatan Selambe. “Ia mengaku sampai gak bisa makan karena perut mual teergojlok jalan ruksak,” ucapnya.

Hal itu pun diakui oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda saat bersua IB di Pantai Pangandaran 23 Juli lalu, di hadapan beberapa kepala desa dan Camat Cilebak, Ruslani, S.Sos.

Ia mengatakan bahwa jalan mulai Subang ke Cageur memang benar akan diperbaiki sesegera mungkin karena kondisinya sudah sangat rusak parah. “Kita sudah siapkan dana mencapai empat puluh juta untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah rusak itu,” ujar Aang.

Rusaknya jalan mulai Cilebak hingga Desa Cageur itu tak urung mendorong masyarakat yang diwakili para kuwu dari tiga kecamatan yakni Cilebak, Subang dan Selajambe untuk melakukan aksi ke Bupati Kuningan. Namun keinginan itu sudah diantisipasi tiga camat di wilayah selatan yakni Camat Iman, Camat Subang Agus Sumedi, dan Camat Cilebak Ruslani.

Hasilnya mereka sepakat memberikan pemahaman kepada para kepala desa dan masyarakat bahwa jalan yang dinantikan itu akan segera diperbaiki.

Ke depan untuk pemeliharaan jalan, akan dilakukan pengaturan untuk tidak dilintasi oleh kendaraan yang berbobot lebih dari 4 ton. “Dalam praktiknya kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Polsek Selajambe,” ujar Iman. (tan)

h1

Kapolres Kuningan Tanamkan Keshalehan Sosial

22 September 2011

Kuningan, IB

Polres Kuningan menggelar buka bersama, bersama 40 anak yatim yang diberikan santunan. Acara pada Minggu (7/8) di halaman Mapolres Kuningan itu sekaligus memperingati Nuzulul Qur’an dan pelepasan Kasat Binmas Kompol H. Amin Rohman yang telah memasuki masa pensiun.

Acara yang dimeriahkan oleh Grup Genjring Arya Wighata dari Polres Kuningan dan Tausiyah oleh KH. Maksum dari Ponpes Ciwaringin Cirebon itu dihadiri Ketua DPRD Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH, dan Kasdim 0615 Mayor Inf. Safarudin. Selain itu, Ketua MUI Kab. Kuningan, beberpa pimpian Ormas Islam dan kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta jajaran Polres Kuningan, Kapolsek beserta anggota dan bhayangkari.

Kapolres Kuningan, AKBP Dra. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si mengatakan, bulan Ramadhan dalam kehidupan umat Islam sering diidentikkan dengan bulan kepedulian dan solidaritas sosial. Fakta ini tidak dapat dipungkiri, karena keutamaan dan kemuliaan Ramadhan merupakan motivasi terbesar bagi umat Islam dalam mengisi rutinitas ibadah Ramadhannya.

“Ramadhan menjadi suatu wahana pembentukan karakter manusia yang ditujukan untuk menciptakan perubahan dan kemajuan dalam kehidupan,” ujarnya. (tan)

h1

LHP BPK Konsumsi Publik

22 September 2011

Kuningan, IB

Permohonan Komponen Muslim Kuningan agar diadakan hearing terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LPj Bupati tentang pelaksanaan APBD 2010, ditanggapi serius oleh unsur Pimpinan DPRD Kuningan yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan hearing LHP BPK bersama masyarakat.

Ketua DPRD Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH, Jum’at (12/8) mengatakan, sudah seharusnya LHP BPK menjadi konsumsi publik. Namun, untuk saat ini belum bisa melaksanakan hearing, karena Panitia Kerja (Panja) sedang menindaklanjuti LHP BPK yang masih dalam tahapan kerja.

“Belum saatnya sekarang, kita tunggu Panja menyelesaikan tugasnya hingga tuntas. Nanti kalau sudah ada kesimpulannya pasti kita adakan hearing. Sebagai informasi, untuk sebagian kerjanya, Panja telah menindaklanjuti LHP, dengan dengan menekankan sangsi administrasi bagi beberapa instansi yang menjadi catatan BPK,” tuturnya.

Berkaitan dengan Fraksi PKS yang telah membeberkan isi LHP mengenai tunjangan beras (Turas) sebesar Rp. 9,5 miliar, Askes, dan belanja hibah kepada media, Acep menanggapinya dengan dingin. Khusus untuk permasalahan Turas sebesar Rp. 9,5 miliar yang belum dibayarkan Pemkab kepada hampir 16.000 PNS di Kuningan, Ia menyarankan agar hal itu dapat diikhlaskan.

“Menurut saya, dari seluruh jajaran PNS di Kuningan harus merelakan dan mengikhlaskan Turas yang belum bisa dibayarkan, agar tidak jadi beban pemerintah, toh jumlahnya juga kalau dikalkulasikan hanya 400 hingga 500 ribu rupiah saja. Bahkan, ada yang hanya sekitar 150 ribu rupiah, tergantung golongannya. Selama ini PNS juga belum ada yang menggugat itu, berarti sudah ada keikhlasan dari mereka,” harapnya.

Dikatakan Acep, jika keikhlasan tersebut bisa diwujudkan, maka hal itu merupakan sebuah terobosan baru bagi PNS di Kuningan. “Daripada cari kerjaan baru, lebih baik kita cari kerjaan lain. Manfaatkan saja dana ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Tapi walaupun begitu, kedepan hal seperti ini harus difikirkan,” katanya.

Terkait permasalahan tunggakan iuran Askes sebesar Rp. 23,5 miliar kata Acep, pihaknya berencana untuk merekomendasi kan agar Pemkab melakukan upaya pengem-balian secara bertahap. “Kami berharap agar Pemkab melakukan upaya pengembaliannya dengan dicicil setiap tahun. Sebenarnya pusat juga tidak pernah menagihnya, karena yang pasti daerah lain pun mengalami hal yang sama dengan Kuningan,” pungkasnya.

Bupati Sampaikan 4 Raperda

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda menyampaikan nota pengantar empat buah Raperda pada Sidang Paripurna DPRD Kuningan, Jum’at (11/8).

Pada Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kuningan, H Acep Purnama SH, MH itu, Bupati Aang menyampaikan Raperda tentang Pola Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD 45 Kuningan, Perubahan atas Perda nomor 25 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja.

Selain itu, Raperda tentang Perubahan kedua Perda nomor 18 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perubahan Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kuningan dan Cabangnya.

Menurut Aang, dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kini Kuningan memiliki RSUD’45 yang dalam operasionalnya secara institusi berstatus sebagai bagian dari lembaga teknis daerah, dengan nomenklatur Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) 45 Kuningan yang dibentuk dengan Perda nomor 12 tahun 2008.

“Sebagai landasan dalam rangka penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan, selama ini mengacu kepada Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD 45. Khusus dalam pengelolaan manajemen keuangan RSUD 45, akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mengacu kepada PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Jo. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Aang, konsekuensi dari penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka Perda  nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD 45 Kuningan perlu dicabut. “Sebagai payung hukum dalam rangka penetapan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD 45 Kuningan, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur pola tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD 45 Kuningan yang ditetapkan dengan Perda,” katanya.

Berkaitan dengan aset daerah yang dimanfaatkan oleh PDAU dalam rangka operasional kelangsung an usahanya kata  Aang, belum disertakan sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk aset, yaitu aset tanah dan bangunan bekas terminal bis Cirendang. Selain itu, dalam rangka percepatan orientasi usaha PDAU, telah disusun bisnis planning yang direncanakan dapat dicapai tahun 2017.

“Untuk mewujudkannya, memerlukan dukungan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebesar kurang lebih 8 miliyar rupiah dan dalam bentuk aset lahan yang sampai saat ini masih digunakan sebagai sub terminal Cirendang,” jelas Aang. (tan/KN/IB)

h1

SMK Negeri 3 Kuningan Pilih Wakasek

22 September 2011

Cigugur, IB

Keluarga besar SMK Negeri 3 Kuningan untuk pertama kali dalam sejarah memilih wakil kepala sekolah (wakasek) secara demokratis.  Sebanyak enam wakasek dipilih dari 13 calon wakasek oleh 200 orang guru dan staf  Tata Usaha, Sabtu lalu.

Enam calon yang terpilih menjadi wakasek periode 2011 – 2014 adalah Drs. Mori Edwar Wakabid Humas, dan Ahmad Nurudin, S.Pd (Wakabid Kurikulum). Selanjutnya, Drs. Dadang Subagja (bidang SDM). Drs. H. Memed (Kesiswaan), Drs. Ono Taryono (Bidang Sarana) dan Karsadi, S.Pd (Wakil Multi Media).

Kepala SMKN 3 Kuningan, Drs. Asep M. Nuh Rosyid, M.Pd mengatakan, pemilihan wakasek mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP itu untuk mengisi formasi calon wakasek ditempuh melalui mekanisme pemilihan. Sedangkan untuk pengisian kasek sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati Kuningan. Tetapi karena SMKN 3 Kuningan merupakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasi onal) maka untuk menggantinya harus ada persetujuan dari Mendiknas.

“Mereka (para calon) telah memenuhi syarat diantaranya adalah guru dengan pendidikan strata 1 (S.1) dan telah mempunyai standar kompetensinya,” terang Asep M. Nuh.

SMKN 3 Kuningan memiliki tujuh Program Studi yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Audio Video, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Batu Beton, dan Multimedia.

Asep berharap sekolah yang dipimpinnya bisa meningkat menjadi sekolah berstandar internasional (SBI). Itupun harus ditunjang anggaran sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi agar sekolah bisa gratis.

Saat ini untuk keperluan operasional sehari-hari dana diperoleh dari para siswa. Dana digunakan untuk penyediaan komputer yang saat ini telah mencapai 700 unit dengan pola IT. Kemudian untuk pemasangan dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, dan meningkatkan proses pembelajaran berbasis e-Learning.

Selanjutnya, pengadaan perangkat VSAT milik SMKN 3 Kuningan (milik sendiri) untuk lebih meningkatkan kecepatan akses data/koneksi internet. Instalasi Komputer dan Jaringan Ruang SAS (Self Access Study), Hotspot WAN EDUKASI, dan MR (Maintenace & Reparation).

Sedangkan untuk menyiapkan lulusan masuk ke dunia usaha dilakukan melalui Bursa Kerja Khusus. “Melalui BKK, para siswa telah diterima di beberapa perusahaan manufacturing ternama dengan menerima upah cukup memuaskan,” jelas mantan kepala SMKN 1 Kuningan ini. (tan)

h1

DPK Korpri Gelar Bazar Ramadhan

22 September 2011

Kuningan, IB

Dewan Pimpinan Korpri (DPK) Kabupaten Kuningan menggelar Bazar Ramadhan. Bazar Ramadhan akan dilaksanakan 16 – 29 Agustus 2011 di Taman Kota Kuningan.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia, Bazar Ramadhan, Sri Mulyani, S.Pd, M.Pd didampingi Wakil Ketua DPK Korpri Deni Hamdani, S.Sos, M.Si dan Sekretaris Korpri Yayat Sudrajat, S.Pd di Sekretariat Korpri Kab. Kuningan, Jum’at (11/8).

Kegiatan dapat terselenggara atas kerjasama DPK Korpri Kab. Kuningan dengan TP PKK Kab. Kuningan. Bazar merupakan bentuk sumbangsih Korpri kepada masyarakat dengan menyajikan komoditi seperti kuliner, fashion dan otomotif.

Bazar ini untuk pertama kali digelar oleh Korpri di Indonesia disambut positif Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda dan Ketua TP PKK Kab. Kuningan, Hj. Utje Ch. Suganda.

Barang-barang komoditi yang dijajakan itu diberikan dengan harga yang dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat, khususnya sembilan bahan pokok (Sembako).

“Kami memberikan kemudahan dengan harga komoditi yang relatif lebih terjangkau, khususnya Sembako  seperti telur dan minyak goreng yang jauh lebih murah dari harga pasaran,” terang Deni Hamdani.

Murahnya itu karena Panitia telah menjalin kerjasama langsung dengan produsen, sehingga bisa menerapkan harga perusahaan.

Selanjutnya, pada 4 September 2011, Satuan Kerja Gupay Rasa akan meluncurkan program talikasih , dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Acara akan disisipi konser amal menampilkan ST 12, band kondang dari ibukota dengan vocalis Charlie. (tan)