h1

Penjualan Tanah GG di Desa Cisantana Ilegal

19 Juli 2011

Cigugur, IB

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan, Indra Purwantoro, S.Sos saat mendampingi kunjungan kerja Komisi A DPRD Kuningan ke Desa Cisantana, Kamis 30/6) mengatakan, penjualan tanah GG (vrijlands domein) adalah ilegal sehingga harus dibatalkan.

Kepala Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, Dedi Djubaedi membantah bahwa penjualan tanah GG di Blok Geger seluas 7.350 meter² atas kehendak dan untuk kepentingan pribadi. Dalam kunjungan kerjanya, Komisi A DPRD Kuningan yang dipimpin Ketuanya, Pusantara Tri Kordianto menerima pembeberan dari Kades Dedi Djubaedi, di Balai Desa Cisantana, Kamis (30/6).

Tanah GG atau tanah negara bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas, artinya tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun.

Menurut Dedi, tanah seluas 7.350 m² itu dibeli oleh Paroki Kristus Raja seharga 75 juta. Hasil penjualan itu sendiri ditransfer langsung ke rekening panitia pembangunan gedung serbaguna Desa Cisantana.

Adapun penggunaaanya sesuai dengan keputusan kepala desa yang telah disetujui oleh BPD dan LPM pada 7 Januari 2011 itu untuk penyelesaian gedung serbaguna Rp. 50 juta, penataan halaman kantor desa Rp. 10 juta, Mushola Al Aqso Rp. 5 juta dan meratakan tanah pemuda untuk lapangan sepakbola Rp. 10 juta.

Menurut Kades Cisantana, awalnya ketua MUI Cisantana bersama rekan-rekan  menyetujui penjualan itu, namun secara lisan. Tetapi kemudian, mereka bersama tujuh warga lainnya mengadukan dirinya ke Komisi A DPRD Kuningan dengan dugaan penjualan tanah GG.

Dalam pengaduan itu berisi tiga tuntutan yakni kepada kepala desa agar diproses hukum, kembalikan tanah asset desa, dan berhentikan kades. Persetujuan ketua MUI sendiri secara lisan itu diungkapkan pula oleh Camat Cigugur, Bagja Gumelar, S.Sos. “Pada dasarnya mereka menyetujui penjualan tanah itu, dengan ungkapan jangan Rp. 75 juta, kalau Rp. 100 juta boleh,” ujar Bagja Gumelar.

Menurut Bagja, Inspektorat sendiri  dalam telaahannya menjelaskan, atas sebidang tanah negara tidak diperkenankan dijualbelikan, atau dialihkan kepada pihak lain, karena tanah tersebut bukan milik desa. “Kami pun telah melakukan konformasi kepada BPD, LPM, kades dan perangkat desa, serta Paroki. Selanjutnya melihat obyek tanah,” terang mantan Camat Sindangagung ini.

Begitu pula hasil konfirmasi dari BTNGC, menyebutkan bahwa daerah gegera merupakan wilayah terbuka yang masuk kawasan TNGC, yang tidak dibenarkan dijualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Namun diberikan hak pemanfaatan dan pengelolaan saja.

Sedangkan BPD, mengaku hasil pembicaraan tidak mencapai kata sepakat, dan baru menyetujui ketika penandatanganan (7/1).

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kuningan, Indra Purwantoro, S.Sos menyebutkan, secara administrasi uang hasil jual beli tanah GG itu digunakan semata-mata untuk pembangunan, dan semua ada buktinya. Kades sendiri tidak mengambil dan menggunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Indra, masyarakat Cisantana melakukan pengaduan ke DPRD (10/6). “Atas pengaduan itu kami mengambil langkah dengan memanggil kepala desa dan menanyakan status tanah kepada BPN. Jawaban BPN bahwa tanah GG bisa dimohon untuk dialihkan menjadi hak milik atas tanah,” jelasnya.

Ia menyarankan agar meninjau ulang jual beli tanah GG, karena tanah itu bukan hak milik Kades. “Saya sarankan agar kades meninjau ulang jual beli yang telah dilakukan, dan batalkan keputusan kepala desa yang telah dibuat itu,” ucap mantan Kasat Pol PP Kab. Kuningan ini.

Ungkapan serupa dilontarkan Rudi Iskandar, SH, anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain menyarankan agar jual beli tanah dibatalkan, juga mengalihkan uang yang diperoleh menjadi dana talangan, kemudian desa mengganti secara bertahap dari sumber-sumber yang sah. “Meski uang yang masuk digunakan sepenuhnya untuk pembangunan, namun Kades harus membatalkan perjanjian jual beli dan mengalihkan menjadi dana talangan. Dana itu sendiri harus diganti dari sumber yang sah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jum’at (10/6) beberapa orang warga yang diprakarsai oleh Aang Badruzzaman dan Eman Sulaeman itu mengungkapkan kekecewaannya atas perilaku aparat Desa Cisantana yang dinilai kurang kooperatif. Atas penyalahgunaan wewenang kades dengan penjualan asset secara sepihak, warga menuntut agar kasus itu dipidanakan.

“Kami meminta agar Pak Bupati juga dapat menerima aspirasi kami untuk memberhentikan kades sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga menuntut agar Kades Dedi Jubaedi mengembalikan lahan ke status semula, terlepas lahan itu milik siapa,” papar Aang.

Dikatakannya, lahan seluas 535 bata (7.350 meter persegi) yang terletak di Blok Geger Desa Cisantana Kec. Cigugur tanpa se pengetahuan Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat telah dijual kepala desa kepada pihak Persatuan Umat Katolik (Paroki) seharga Rp. 75 juta. Padahal, uang yang diterima kades dan tertera dalam kwitansi pembayaran seharga Rp. 105 juta.

“Uang hasil penjualan lahan itu tidak masuk kepada APBDes, kenapa juga tanah desa ini dijual begitu saja? Ini kan aneh, wong BPD juga belum merekomendasikan itu. Jika pada nantinya tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi besar-besaran kepada bupati Kuningan. Ini masalah krisis kepercayaan masyarakat, aparat desa juga merupakan cerminan dari Pemkab Kuningan,” cetusnya. (tan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: