h1

Empat Wanita Jubir PU Fraksi

16 Mei 2011

Kuningan, IB

Empat wanita dipercaya menjadi juru bicara (Jubir) saat penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada rapat paripurna DPRD, Rabu (27/4).

Mereka adalah Henny Chaeroni Azizah mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Etik Widiati Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hj. Lin Yulyana, SE Fraksi Partai Amanat Nasional,  dan Hj. Ade Hasanah, SE, M.Si Fraksi Partai Golkar.

Tiga fraksi lainnya disampaikan oleh pria, yakni Dede Ismail Fraksi Reformasi, H.M. Ajieb Maaly Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Momon C. Sutresna Fraksi Partai Demokrat.

Dari 12 Raperda ini yang paling banyak disoroti adalah Raperda pembinaan, penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Jubir FPG, Hj. Ade Hasanah meminta agar Raperda disebarluaskan ke masyarakat melalui media cetak/elektronik dan surat edaran daerah agar masyarakat dapat memberikan masukan atas Raperda. FPG menyoroti perlu adanya perubahan Perda penyertaan modal yang telah ada terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerancuan. Penyertaan modal juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, karena pada 2010 penyertaan modal kepada BPR dan PDAU tidak tercapai.

Berkenaan Raperda tentang Penataan pasar tradisional, pihaknya merasa ragu karena sebelumnya telah ada Perda No. 12 tahun 2007 tetapi mandul, contoh kongkrit di Pasar tradisional Ciputat berdiri Toko modern baru. Padahal dalam Perda diatur zonasenya 1000 meter dari pasar tradisional yang ada. Pangkal permasalahannya adalah rekomendasi pendirian toko modern, dan jam buka – tutup toko modern.

Lin Yulyana Jubir FPAN menyoal mengenai Raperda Pembinaan, penataan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern. Padahal mengenai keberadaan pasar tradisional dan toko modern ini telah diatur Perda 12/2007, Perpres No. 112/2007 , dan Permendag No. 53 Tahun 2008 yang mengatur tentang penempatan pusat pusat perbelanjaan modern, bertujuan untuk melindungi para pedagang kecil supaya tidak dirugikan.

“Selayaknya dibuatkan zonasi dan pembatasan jumlah toko modern dalam satu jalan primer. Pembatasan toko medern hanya diperbolehkan sampai ibu kota kecamatan jangan sampai perdesaan,” tegas Lin Yulyana.

Sorotan terhadap pasar tradional dan pasat modern, dilontarkan pula oleh FPKS, Etik Widiati. Menurut Etik, Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya.

“Kami memandang hal tersebut sangat tepat untuk diterapakan asalkan saja Pemerintah Daerah konsisten dengan ketentuan tersebut. Karena selama ini kami memandang pemerintah daerah cenderung tidak konsisten dalam setiap kebijakannya,” ucapnya.

Dede Ismail Jubir Fraksi Reformasi menyoroti masalah pengangguran. Hal itu mengacu pada data Dinas Sosnaker, yang menyebutkan saat ini pengangguran di Kabupaten Kuningan mencapai 32.000. Sehingga Pemda perlu berkordinasi dengan pihak investor untuk membuka usaha di Kuningan. Selain itu perlu adanya pengawasan terhadap kewajiban pengusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan sesuai UMR Kabupaten Kuningan.

Terhadap Raperda pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Fraksi Reformasi memahami bahwa dampak dari perkembangan pasar modern, pasar pedagang kecil dan pasar tradisional semakin terhimpit dan tidak sedikit yang sudah gulung tikar alias bangkrut.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan seperti ini, oleh karena itu perlu adanya pengaturan tegas yang berpihak kepada rakyat agar pedagang kecil tidak mati,” ujar Dede Ismail.

Fraksi Demokrat,  Momon C. Sutresna mengungkapkan, Kabupaten Kuningan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi.

Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan dimaksud disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestaraian lingkungan hidup juga akan memberi residu atau nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata yang pada akhirnya memberikan kontribusi guna menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan kebun raya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Status peralihan atas hak guna usaha PT Yunawati kepada Kebun Raya Kuningan, status tanah hak milik masyarakat yang berada di kawasn kebun raya seluas 6 hektare yang sampai saat ini PBB-nya masih atas nama masyarakat. Status tanah bengkok Desa Padabeunghar seluas 8 hektar, dan persetujuan DPRD tentang peralihan hak guna usaha dari PT Yunawati kepada Kebun Raya Kuningan. (tan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: