Archive for Mei, 2011

h1

H.T. Mamat Robby Suganda : Ingin Membangun Lemah Cai Kuningan

16 Mei 2011

Maleber, IB

H.T. Mamat Robby Suganda, S.Sos., pituin kelahiran Desa Dukuh Tengah Kecamatan Maleber ingin membangun lemah cai  baligeusan ngajadi (tanah kelahirannya) Kabupaten Kuningan.

Keinginan itu dibuktikannya manakala Mamat Robby dipercaya menjadi ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat yang membidangi pendapatan daerah dan anggaran. Ia senantiasa berupaya keras menjalankan fungsinya, diantaranya menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, dan Kota Banjar.

Dampaknya, selama dua tahun terakhir di DPRD Provinsi Jabar, Ia telah banyak mengucurkan bantuan untuk Kabupaten Kuningan. Menurut catatan yang diterima IB, pada 2010 Ia berhasil menggelontorkan dana sebesar Rp. 70 miliar, dan pada 2011 tak kurang dari Rp. 90 miliar kembali akan mengguyur Kota Kuda ini.

Bantuan itu dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan. “Saya hanya ingin membantu keinginan masyarakat untuk perubahan sesuai kemampuan yang dimiliki. Termasuk ketika saat ini dipercaya menjadi ketua Komisi C DPRD Provinsi dan menjadi anggota Panitia Anggaran,” kata ketua pembina Yayasan Auto Matsuda ini, di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Maleber, Sabtu (30/4).

Untuk keperluan masyarakat, Ia pun memberikan sumbangan berupa sebuah ambulans gratis kepada Desa Dukuh Tengah dan bisa digunakan oleh siapapun yang membutuhkan tanpa dikenakan biaya.

Mamat Robby merupakan salah seorang putra daerah yang  cukup sukses. Ia mengawali karirnya di kota metropolitan, Jakarta sebagai pengusaha. Ia mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi untuk tanah kelahirannya.

Kesuksesan saat menduduki posisi penting sebagai komisaris PT. Regan Matsuda, direktur utama PT. Tetra Suci Pratama, dan manajer marketing PT. Adeha Metalindo belum cukup bagi dia.

Sehingga, untuk mewujudkan bentuk kepedulian terhadap lemah cai, Ia pun mendonasikan sebagian hartanya untuk kemajuan dunia pendidikan dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Auto Matsuda di Desa Kutaraja Kec. Maleber. Sikap peduli terhadap lemah cai ini layak diapresiasi dan diteladani oleh putra daerah lainnya yang sukses di perantauan.

“Melihat masih banyaknya yang perlu diperhatikan dan tidak bisa tersentuh dari konteks bisnis, saya kemudian menempuh jalur politik, dengan masuk menjadi anggota legislatif dari Partai Demokrat. Saya ingin membantu masyarakat dan daerah Kabupaten Kuningan agar lebih maju lagi dan agar bisa menyejahterakan masyarakat,” ujar ketua Perbasi Jabar ini.

Ketika ditanya sejauh mana kepedulian terhadap daerah kelahirannya, Ia mengungkapkan, sebenarnya dirinya lebih ngetop di Bekasi dibanding di Kuningan. Di Bekasi, katanya, Ia sudah dekat dengan walikota, wakil walikota dan mendapat dukungan FBR (Forum Betawi Rempug). Tapi karena keinginan untuk membangun Kuningan, maka dirinya lebih memilih Dapil Jabar X.

“Atas dasar keinginan untuk memajukan tanah kelahiran ini, saya lebih memilih untuk dicalonkan dari daerah pemilihan Jawa Barat X,” ucap alumni SMAN Luragung ini.

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Kuningan, Drs. H.  Toto Hartono menyambut posistif adanya keinginan dari kadernya untuk membangun lemah cai Kuningan baligeusan ngajadi.

Ia mengakui memang selama ini telah banyak yang diperjuangkan oleh kadernya itu melalui bantuan APBD Provinsi. “Saya memberikan apresiasi positif atas keinginan H. Mamat Robby untuk membangun Kabupaten Kuningan,” ucapnya melalui pesan singkatnya kepada IB.

Pendapat senada dilontarkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab. Kuningan, Yayat Ahadiayatna, SH.  Menurut Yayat, sudah menjadi kewajiban anggota Dewan harus berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu merupakan bentuk tangung jawab politik dan moral kepada konstituen di daerah pemilihan tanpa memilah-milah latar belakang idiologi, kelompok dan sebagainya.

“Soal Pak Mamat Robby memberi bantuan untuk membangun Kuningan sudah gak aneh, karena beliau merupakan ketua Komisi C yang membawahi bidang keuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Tercatat tahun lalu saja sebesaar Rp. 60 miliar dana yang digelontorkan untuk rakyat Kuningan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga, Rumah Sakit, pertanian dan lain-lain.   He is okay,” pungkasnya.

Pengobatan Gratis dihadiri Ketua IPHI Kab Kuninhgan H. Encu Sukat WS, dan H. Oding Aminudin,  Camat Darma Drs. Sadudin, M.Si, Kapolsek Darma AKP  Arisman, SH. , Ketua LSM Garis Jamaluddin. (kies/gie)

Iklan
h1

PDIP Sapu Bersih Momentum Politik

16 Mei 2011

Kramatmulya, IB

PDI Perjuangan harus mampu menyapu bersih momentum politik pada pesta demokrasi 2013. Sebagaimana diketahui, pada 2013 depan ada empat agenda politik yang cukup penting dihadapi partai politik di Kabupaten Kuningan.

Ke empat agenda politik itu adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, disusul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Selanjutnya, pada 2014 ada dua momentum politik yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

“Kita harus mampu memenangkan ke empat momentum politik itu,” kata H. Aang Hamid Suganda, pada Rakorcab (Rapat Koordinasi Cabang) PDI Perjuangan Kab. Kuningan, di RM Lembah Ciremai, Minggu (1/4).

Menurut Aang, untuk memenangkan momentum politik itu harus dilakukan dengan soliditas partai dan semakin mengintenskan koordinasi antara struktur partai (DPC, PAC, ranting) dengan legislatif dan eksekutif. “Koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan bila tidak diiringi oleh itikad baik dari seluruh komponen partai,” tegasnya.

Selain  itu, lanjut Aang, harus dirancang dengan baik dan perlu sentuhan-sentuhan terutama dari PAC. Juga, harus tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaman baik internal maupun eksternal.  “Untuk meningkatkan citra partai, berbuatlah untuk rakyat dan tunjukkan bahwa manfaat partai sangar besar,” ujarnya.

Aang mengatakan, selama dipimpin oleh kader PDIP, Kuningan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan yang dicapai meski tanpa ditopang oleh anggaran yang besar, bahkan terkecil di Ciayumajakuning. Sehingga, kabupaten yang dulunya terbelakang ini, kini bisa menyejajarkan diri dengan daerah lain.

“Kader PDIP-lah yang bisa membangun Kabupaten Kuningan, sehingga banyak mendapat penghargaan baik dari presiden, menteri maupun gubernur,” ucapnya.

Bahkan, tambah Aang, pada 2008 lalu, infrastruktur Kuningan menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Sayangnya, karena selama 1,5 tahun diguyur hujan, jalan pun kembali rusak. “Untuk memperbaikinya diperlukan anggaran tak kurang dari 100 miliar. Saat ini dana sebesar 24,75 miliar sudah ada,” ungkapnya.

Aang saat itu sempat berkeluh kesah karena merasa ditelanjangi oleh DPRD. Padahal,  anggota DPRD yang paling banyak adalah kader PDIP, termasuk ketuanya. “Kalau ketuanya bukan dari PDIP, tentu saya sudah protes sejak awal,” katanya.

Aang pun menyebutkan bahwa saat ini kita dihadapkan pada persoalan terorisme dan NII, yang mengharuskan seluruh komponen masyarakat sigap. “Perlu kesigapan dari seluruh komponen masyarakat, karena kita tidak akan optimis dapat melaksanakan pembangunan tanpa didukung oleh keamanan,” pintanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH mengungkapkan kebanggaannya atas pengakuan dari DPP PDIP dengan ditunjuknya Kabupaten Kuningan sebagai Cabang Pelopor. “Kabupaten Kuningan merupakan satu dari 60 DPC se-Indonesia yang ditetapkan sebagai DPC Pelopor dan ke empat di Jawa Barat. Ini tentunya merupakan kepercayaan dari pusat bahwa Kuningan telah berhasil dalam melaksanakan setiap agenda partai,” ucapnya.

Apresiasi ini, kata Acep, karena Kuningan selalu menang, mulai dari Pilkada 2008, Pelgub, Pemilu Legislatif dan Pilpres. “Keberhasilan ini atas kerjasama segenap komponen partai dalam melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Ketua DPD PDIP Jabar, H. Rudi Harsa Tanaya meminta agar kader PDIP harus senantiasa meningkatkan soliditas antara tiga komponen partai yakni legislatif, eksekutif, dan struktur partai. Disamping itu, peran dan fungsi PAC juga harus ditingkatkan.

“Setelah memantapkan dan menanta kembali dalam muscam yang belum lama ini dilaksanakan, kita harus meningkatkan peran dan fungsi PAC. Ini untuk mendukung program utama PAC yakni pemenangan Pilkades di setiap desa di kecamatan masing-masing,” terangnya.

Untuk Pilkada, menurut Rudi, di Jawa Barat ada enam kepala daerah dari PDIP yang akan segera habis masa jabatannya setelah dua periode kepemimpinan. “Setelah dua kali masa jabatan, kita harus tetap memegang kendalai kepala daerah, meski dengan orang yang berbeda. Agar terus dalam genggaman, kita harus melakukan pembinaan sejak sekarang,” tegasnya.

Rudi mengungkapkan, meski menurun dari 2004 ke 2009, Kabupaten Kuningan masih yang terbesar di Jawa Barat. Untuk itu, Ia menginginkan agar PDIP dapat kembali memenangkan Pemilu seperti tahun 1999 lalu. Di Jawa Barat sendiri tahun 2004 meraih 19 kursi dan menurun menjadi 15 kursi pada 2009.

Ketua DPP PDIP, Idham Nawawi mengatakan, jika NKRI tidak dipimpin oleh PDIP maka akan semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. “Saat ini perekonomian sudah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Terbukti, semakin suburnya perusahaan asing seperti Mc. Donal, Epson, dan Freeport. Sementara si Upit dan si Ujang sudah sulit untuk berusaha,” katanya. (tan)

h1

Empat Wanita Jubir PU Fraksi

16 Mei 2011

Kuningan, IB

Empat wanita dipercaya menjadi juru bicara (Jubir) saat penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada rapat paripurna DPRD, Rabu (27/4).

Mereka adalah Henny Chaeroni Azizah mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Etik Widiati Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hj. Lin Yulyana, SE Fraksi Partai Amanat Nasional,  dan Hj. Ade Hasanah, SE, M.Si Fraksi Partai Golkar.

Tiga fraksi lainnya disampaikan oleh pria, yakni Dede Ismail Fraksi Reformasi, H.M. Ajieb Maaly Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Momon C. Sutresna Fraksi Partai Demokrat.

Dari 12 Raperda ini yang paling banyak disoroti adalah Raperda pembinaan, penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Jubir FPG, Hj. Ade Hasanah meminta agar Raperda disebarluaskan ke masyarakat melalui media cetak/elektronik dan surat edaran daerah agar masyarakat dapat memberikan masukan atas Raperda. FPG menyoroti perlu adanya perubahan Perda penyertaan modal yang telah ada terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerancuan. Penyertaan modal juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, karena pada 2010 penyertaan modal kepada BPR dan PDAU tidak tercapai.

Berkenaan Raperda tentang Penataan pasar tradisional, pihaknya merasa ragu karena sebelumnya telah ada Perda No. 12 tahun 2007 tetapi mandul, contoh kongkrit di Pasar tradisional Ciputat berdiri Toko modern baru. Padahal dalam Perda diatur zonasenya 1000 meter dari pasar tradisional yang ada. Pangkal permasalahannya adalah rekomendasi pendirian toko modern, dan jam buka – tutup toko modern.

Lin Yulyana Jubir FPAN menyoal mengenai Raperda Pembinaan, penataan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern. Padahal mengenai keberadaan pasar tradisional dan toko modern ini telah diatur Perda 12/2007, Perpres No. 112/2007 , dan Permendag No. 53 Tahun 2008 yang mengatur tentang penempatan pusat pusat perbelanjaan modern, bertujuan untuk melindungi para pedagang kecil supaya tidak dirugikan.

“Selayaknya dibuatkan zonasi dan pembatasan jumlah toko modern dalam satu jalan primer. Pembatasan toko medern hanya diperbolehkan sampai ibu kota kecamatan jangan sampai perdesaan,” tegas Lin Yulyana.

Sorotan terhadap pasar tradional dan pasat modern, dilontarkan pula oleh FPKS, Etik Widiati. Menurut Etik, Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya.

“Kami memandang hal tersebut sangat tepat untuk diterapakan asalkan saja Pemerintah Daerah konsisten dengan ketentuan tersebut. Karena selama ini kami memandang pemerintah daerah cenderung tidak konsisten dalam setiap kebijakannya,” ucapnya.

Dede Ismail Jubir Fraksi Reformasi menyoroti masalah pengangguran. Hal itu mengacu pada data Dinas Sosnaker, yang menyebutkan saat ini pengangguran di Kabupaten Kuningan mencapai 32.000. Sehingga Pemda perlu berkordinasi dengan pihak investor untuk membuka usaha di Kuningan. Selain itu perlu adanya pengawasan terhadap kewajiban pengusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan sesuai UMR Kabupaten Kuningan.

Terhadap Raperda pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Fraksi Reformasi memahami bahwa dampak dari perkembangan pasar modern, pasar pedagang kecil dan pasar tradisional semakin terhimpit dan tidak sedikit yang sudah gulung tikar alias bangkrut.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan seperti ini, oleh karena itu perlu adanya pengaturan tegas yang berpihak kepada rakyat agar pedagang kecil tidak mati,” ujar Dede Ismail.

Fraksi Demokrat,  Momon C. Sutresna mengungkapkan, Kabupaten Kuningan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi.

Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan dimaksud disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestaraian lingkungan hidup juga akan memberi residu atau nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata yang pada akhirnya memberikan kontribusi guna menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan kebun raya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Status peralihan atas hak guna usaha PT Yunawati kepada Kebun Raya Kuningan, status tanah hak milik masyarakat yang berada di kawasn kebun raya seluas 6 hektare yang sampai saat ini PBB-nya masih atas nama masyarakat. Status tanah bengkok Desa Padabeunghar seluas 8 hektar, dan persetujuan DPRD tentang peralihan hak guna usaha dari PT Yunawati kepada Kebun Raya Kuningan. (tan)

h1

Tiga Srikandi Pimpin PAC PDIP

16 Mei 2011

Luragung, IB

Tiga srikandi (perempuan) memimpin Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kondisi ini sejalan dengan perjuangan kaum hawa yang menginginkan adanya kesetaraan gender.

Ketiganya adalah Wiwin Caswini sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Lebakwangi, Indah Nur Aliyah Ketua PAC Jalaksana dan Henny Chaerony Azizah Ketua PAC PDIP Luragung. Kedua yang terakhir ini meneruskan langkah suaminya.

Indah melanjutkan posisi Nuzul Rachdy yang promosi menjadi Wakil Ketua DPC PDIP. Sedangkan Henny meneruskan posisi Ading Sugandi yang lebih memilih berkarir di dunia bisnis yang telah membesarkannya, setelah menjadi anggota DPRD Kab. Kuningan selama dua periode (1999-2004, 2004-2009).

Henny sendiri, selain menjadi Ketua PAC PDIP Kec. Luragung juga menjadi anggota DPRD Kab. Kuningan dari Fraksi PDIP. Ia aktif di Komisi A. Menurut Henny, Ia merupakan satu dari tiga srikandi yang bisa memimpin PAC PDIP Luragung untuk periode ke duanya.

Henny berharap, kedepannya bisa bermunculan srikandi perjuangan yang penuh semangat untuk memajukan kaum perempuan. “Bukan hanya dalam mendidik, kaum perempuan juga harus bisa membentuk anak yang berkualitas, disamping bisa pula membantu ekonomi keluarga,” ujarnya via ponsel.

Menurut Heny, perempuan pun harus melek politik dan hokum, karena masih ada perempuan di Kuningan yang menjadi sasaran KDRT dari suaminya, baik fisik maupun batin. Juga, masih ada anak-anak yang putus sekolah karena tuntutan hidup, imbas dari beratnya biaya ekonomi.

“Kami merasa prihatin dengan keluarga yang ekpas alias ekonomi pas-pasan. Ketika gaji PNS naik otomatis harga juga ikut naik,” ujarnya.

Sebagai legislator dari perempuan, Ia akan berjuang membantu menyuarakan aspirasi ekpas dan kaum perempuan kepada pemerintah agar nasibnya diperhatikan. “Kami akan terus berjuang demi perempuan dan wong cilik,” tegasnya.  (tan)

h1

Reses, Pengobatan Gratis dan Jaring Aspirasi

16 Mei 2011

Darma, IB

Reses selama seminggu dimanfaatkan secara optimal oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat, H.T. Mamat Robby Suganda dengan melakukan bhakti sosial pengobatan gratis dan jaring aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Demokrat ini melakukan reses sejak 27 April hingga 5 Mei. Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Ia pun mengawali reses dari Kabupaten Ciamis dan Banjar. Baru kemudian roadshow di Kabupaten Kuningan.

Roadshow Mamat Robby di Kuningan dilakukan ke beberapa lokasi. Sabtu (30/4), Ia  mengunjungi seleksi calon karyawan PT. Kinenta Indonesia di SMK Auto Matsuda Maleber dan menghadiri pelantikan Pengurus Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Lebakwangi dan Maleber di Balai Desa Kutaraja Kec. Maleber.

Selanjutnya, pada Minggu (1/5) mengunjungi Kantor Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana dan Mandirancan. Di dua desa ini Ia menampung aspirasi masyarakat dan pengurus Partai Demokrat (PAC dan ranting).

Mamat Robby, yang diadang-adang menjadi Kuningan Satu ini, mengaku bangga bisa mendatangi konstituennya di Kabupaten Kuningan. Kedatangannya untuk menyerap aspirasi sebagai kewajiban selaku anggota DPRD.

Kepala Desa Manis Kidul Drs. Eman Suherman menyam-but baik kehadiran anggota DPRD Prov. Jabar untuk melakukan reses. “Dari silaturahmi ini mudah-mudahan dapat menampung aspirasi masyarakat dan menjadi bahan laporan dalam masa resesnya tersebut,” ucap kades yang cukup vokal ini.

Pengobatan Gratis

Reses I tahun 2011 di Desa Cimenga Kecamatan Darma terkesan sekali bagi warga Cimenga dan sekitarnya. Karena dalam reses itu tak hanya menjaring aspirasi masyarakat melainkan dilaksana kan pula bhakti sosial pengobatan gratis.

Sejak dibuka pagi hari, pengobatan gratis sudah banyak orang yang antri mendaftar dengan berbagai penyakit yang berbeda. Tak kurang dari 300 pasien berhasil dilayani oleh Tim Medis dan SAR (TRAMS) DPP Partai Demokrat. Nampak pula dua unit Ambulance yakni Ambulance TRAMS dan Ambulan Peduli MR. Ambulan Peduli MR ini dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkan, tanpa dikenakan biaya alias gratis. Untuk warga yang membutuhkan jasanya dapat menghubungi 082118622622.

Ketua Umum Trams, dr. Asep Dedi Supriatna menyebutkan, TRAMS yang baru saja merayakan ulang tahun ke dua, 30 April lalu itu hingga kini memiliki 618 tenaga medis. Dan untuk pengobatan gratis Senin (2/5) menerjunkan 44 tenaga medis yang tersebar di seluruh Indonesia. “Untuk pengobatan gratis di sini aja kami menerjunkan empat puluh empat orang tenaga medis,” ucapnya.

Ny. Rosana, 55 tahun, seorang pasien mengucapkan terima kasih atas adanya pengobatan gratis itu. “Alham dulillah saya bisa mengobati sakit kepala dan reumatik ini tanpa harus bayar,” ujar warga Dusun Dahu Desa Cimenaga ini.

Mamat Robby dalam kesempatan itu mengungkapkan, dirinya berkewajiban melaksanakan reses tiga kali selama setahun untuk menyerap aspirasi di Dapilnya. Setelah beberapa hari melaksanakan reses di Banjar dan Ciamis, kini giliran roadshow di daerah kelahiran sendiri.

Tar’oyo, Kepala Desa Cimenga menyampaikan beberapa usulan. Diantara usulan mengenai kondisi jalan Subang – sampai Cageur yang kondisinya sudah rusak parah, balai desa yang sudah tidak layak dan ingin punya gedung serbaguna, serta merencanakan membangun DAM di Blok Dahu.

Dengan cekatan Mamat Robby menjawab, dirinya akan mengakomodir semua usulan yang masuk. “Saya akan menampung semua usulan, namun tidak akan semua bisa terakomodir,” ucapnya.

Untuk sementara, Ia menyarankan agar jalan yang rusak itu diperbaiki saja dulu salurannya, jangan sampai saluran lebih tinggi dari badan jalan. Pasalnya, jalan akan cepat rusak bila tergenang air. (kies/gie)

h1

PGM Tidak Bermuatan Politik, Tapi Punya Aspirasi Politik

16 Mei 2011

Cigandamekar, IB

Persatuan Guru Madrasah (PGM) merupakan sarana saling kenal sebagai bagian integral dari Kementerian Agama. Ketua DPD PGM Kabupaten Kuningan, Heri Purnama, M.Pd mengatakan, PGM bukan alat politik tapi punya aspirasi politik.

“Kami mempunyai aspirasi politik tapi tidak bermuatan politik dan jangan merasa malu memakai baju PGM karena landasan dan keberadaannya sudah diakui baik tingkat regional maupun nasional,” jelas Heri Purnama saat silaturahmi DPC PGM Kec. Cigandamekar dan Japara di gedung MTs Negeri Sangkanurip, Sabtu (7/5).

Ahdi Paton, S,Ag, Sekum PGM Kab. Kuningan berterima kasih kepada Dudung Dulhalim, S.Ag., Wakil Ketua DPC PGM Kec. Cigandamekar dan Japara yang telah membangkitkan kembali PGM di wilayahnya setelah tiga tahun pakem. “Anggota PGM jangan merasa ragu kepada organisasi ini karena sekarang sudah berbadan hukum, dilindungi Undang-Undang dan tercatat di pusat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPD PGM akan segera melaksanakan program. Diantara program itu adalah koordinasi DPC dan DPD, penerbitan KTA (kartu tanda anggota) dan pendataam guru. Selanjutnya, pengadaan batik yang lebih baik, mengadakan audensi dengan Bupati dan DPRD, serta mengadakan Porseni, 25 – 26 Mei.

Penertbitan KTA, tegas Ahdi Paton bertujuan untuk dijadikan salah satu syarat bagi seorang guru madrasah di kemudian hari. Sedangkan pendataan guru (PNS/non PNS) dimaksudkan untuk memfasilitasi, menjembatani, menghimpun dan menampung aspirasi guru-guru madrasah dalam menghadapi berbagai permasalahan berkenaan hak dan kewajiban guru dalam menunaikan kewajibannya. (dad)

h1

200 TKSK dan Tagana Antar Dian Januar ke BAPPEDA

16 Mei 2011

Kuningan, IB

Sekira 200 anggota TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana) mengantar kepindahan Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si ke Bappeda.

Sejak pagi hari, Rabu (3/5), seusai serah terima jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan yang baru Drs. H. Dadang Supardan, M.Si dari Dian Rahmat Yanuar, dua lembaga mitra kerja Dinsosnaker itu telah menyiapkan dua unit kendaraan Rescue dan Dunlop, dan pengawalan menggunakan puluhan motor.

Suasana sertijab di Dinsosnaker memang lebih wah, karena dimeriahkan oleh hiburan organ tunggal dan pakai panggung segala. Sertijab ini pun dihadiri oleh Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Uus Rusnandar, SH, M.Si, serta pegawai Bappeda dan Dinsosnaker.

Dian Januar menjadi Kepala Bappeda termuda dalam sejarah lembaga perencanaan pembangunan daerah itu. Ia menggantikan Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si yang promosi menjadi Sekretaris Daerah Kab. Kuningan. Sedangkan Dadang merupakan pejabat senior dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Sosnaker.

Sekda Kuningan, Yosep Setiawan mengaku dirinya dipercaya oleh Bupati Kuningan sebagai Kepala Bappeda selama 2 tahun. Ia sebelumnya pernah menjabat Kabag Organisasi Setda, Kepala BKD dan  Inspektur pada Inspektorat.

Menurut Yosep, maju mundurnya daerah tergantung kepada Bappeda Kuningan, sehingga bila ada suatu masalah harus dikonsultasikan dengan ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dijabat Sekda, atau Wakil Bupati. Ia mengaku, permasalahan di Bappeda itu sangat komplek, berbeda dengan sebelumnya yang hanya menggarap bidang kepegawaian di BKD, dan masalah pengawasan ketika di Inspektorat.

“Seorang kepala Bappeda harus menguasai multidisiplin ilmu yang mencakup seluruh bidang fisik, non fisik maupun spiritual, karena maju mundurnya pemerintah daerah tergantung Bappedanya,” ujar Yosep.

Ke depan tugas pemerintah semakin berat yakni dalam rangka menyejahterakan rakyat. “Meski IPM (indek pembangunan manusia) kita sudah tinggi yakni 72,612, namun sektor daya beli yang menyangkut kesejahteraan masyarakat masih rendah, pada kisaran 51,60. Sedangkan sektor pendidikan dan kesehatan sudah bagus,” terang Yosep.

Dian Rahmat Yanuar mengatakan, sebagai pejabat yang masih muda, dirinya masih memerlukan bimbingan dan perlu banyak belajar dari para seniornya. “Saya akan melanjutkan langkah dan program pendahulu saya,” ucap mantan Kabag Humas terlama di Pemkab Kuningan (2 tahun, 8 bulan), Kabag Perlengkapan dan Kepala Dinsosnaker selama 2 tahun ini.

Sebagai kepala Bappeda baru, dirinya sudah punya pengalaman pertama ketika mengikuti Musrenbangnas di Jakarta. “Di sana saya bisa bertemu dengan Presiden, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para pimpinan lembaga tinggi negara dan pemerintahan, serta perwakilan pemerintah daerah,” tuturnya.

Dalam Musrenbangnas itu terungkap bahwa sebuah rekontruksi pembangunan telah dicanangkan, bahwa ke depan hasil Musrenbang harus secara teguh dan konsekwen dilaksanakan secara profesional.

Wakil Bupati Kuningan, H. Momon Rochmana menjelaskan, persoalan bangsa yang cukup krusial saat ini menyangkut masalah kemiskinan, pengangguran dan terorisme. Sehingga, diperlukan perencanaan yang baik yang telah tercover. Perencaaan di Kabupaten Kuningan sendiri telah dituangkan dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah).

RPJM itu diimplementasikan dalam program tahun 2011. Program itu telah dituangkan dalam KUA kemudian PPAS. “Pelaksanaan pembangunan jangan bergeser dari perencanaan awal. Dalam perjalanannya, Bappeda harus melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali,” pintanya. (tan)