h1

Parade Nusantara “Kami Demo Lagi Bila Juni RUU Desa Tak Disahkan DPR RI”

14 April 2011

Mandirancan, IB

Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara akan memberikan presure kepada DPR RI. “Kami akan melakukan presure (demo) besar-besaran bila sampai bulan Juni 2011 Rancanagan Undang-Undang tentang Desa belum disahkan juga oleh DPR RI,” tegas Drs. Eman Suherman, Koordinator Parade Nusantara Kabupaten Kuningan, saat sosialisasi Parade Nusantara di Pendopo Kantor Camat Pendopo Mandirancan, pekan lalu.

Menurut Kades Maniskidul ini, desa merupakan struktur pemerintahan yang paling dasar di republik ini. Sayangnya, selama ini tereliminasi oleh kepentingan lain.

Parade Nusantara, kata Eman, adalah restorasi Indonesia (untuk diri sendiri, organisasi, birokrasi) yang menginginkan desa maju untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Parade Nusantara pun merupakan Ormas, sama halnya seperti Apdesi.

“Perbedaan Parade Nusantara dengan Apdesi yakni keanggotaan hanya kepala desa dan perangkat desa yang aktif saja. Sedangkan Parade Nusantara, selain para kepala desa dan perangkat desa yang aktif, juga siapapun  bisa menjadi anggota,” jelas Eman.

Ia mengatakan, Parade Nusantara dibentuk dengan tujuan untuk memicu dan membuat suatu sistem agar desa-desa bisa diberdayakan. Maksudnya, desa mempunyai kemampuan finansial dan mendapat perlakuan yang adil dari negara.

“Bayangkan saja, sejak 1984-1994, subsidi untuk desa hanya Rp. 5 juta. Dan sekarang setelah ADD (alokasi dana desa) menjadi Rp. 70 juta. Bandingkan dengan harga emas,” ucap Eman.

Ia mengungkapkan, jangan berharap pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) berpihak pada rakyat desa dan mau menggali potensi untuk pembangunan desa. Mengapa? Karena fakta bicara, meski sudah terbit PP 72 tahun 2005 pasal 27 yang berbunyi “Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap minimal UMK (kabupaten/kota) yang masuk dalam APBD.

Kades yang cukup vokal ini menuturkan, ada beberapa poin yang sudah disepakati antara Parade Nusantara dengan Presiden RI, hasil demo 22 Februari 2010 lau. Hasil itu meliputi: ADD dari 10% hanya akan direalissi 5% dari APBN, atau sekira Rp. 765 juta per desa per tahun (30% belanja rutin dan 70% belanja pembangunan), dan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Selanjutnya, masa pensiun perangkat desa dari 60 tahun menjadi 65 tahun, dan biaya Pilkades ditanggung 100% oleh APBD kabupaten/kota. (rml)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: