h1

DPRD Kritisi Kinerja Bupati Kuningan

14 April 2011

Kuningan, IB

DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti kurang optimalnya kinerja Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos. Kritikan tajam justru muncul pada paripurna internal DPRD yang diadakan sebelum paripuna LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Kuningan), Kamis (7/4).

Kritik dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yayat Ahadiyatna, SH. Ia mengungkapkan bahwa eksekutif dengan alasan klise selalu berdalih anggaran minim. “Selama ini anggaran tersedot belanja tak langsung (biaya rutin), sementara belanja langsung makin mengecil forsinya. Kalau begini terus kapan APBD akan berpihak kepada rakyat,” ucap Yayat.

Kritikan tajam kembali muncul dari Momon C. Sutresna terhadap rumusan hasil Tim Perumus yang dipimpin Rana Suparman, S.Sos. Pasalnya, Tim Perumus menyebutkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah dinilai cukup baik, sementara intansi lainnya tidak dinilai. Keruan saja, Momon C. Sutresna, Anggota Fraksi Partai Demokrat langsung mengintruksi karena hal itu tidak mendasar.

“Apa buktinya, mereka kinerjanya baik? Apa sudah lupa bahwa penerimaan CPNS 2010 itu bermasalah. Terbukti ada satu istri pejabat yang dibatalkan CPNS-nya. Begitu pula masalah DAK (dana alokasi khusus) bidang pendidikan tidak tuntas, bahkan ada sekolah yang belum dibayar oleh pihak ke tiga,” tegas Momon.

Keputusan DPRD Kab. Kuningan, esoknya, Jum’at (8/4) disampaikan oleh Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH. Acep mengungkapkan, berdasarkan Master Plan Pembangunan Kabupaten Kuningan hingga 2030, sektor pertanian merupakan leading sector, sehingga ke depan agrobisnis dan agroindustri akan lebih dikembangkan.

Fakta menunjukkan (Suseda 2010) bahwa sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga. Disisi lain kenyataan menunjukkan bahwa anggaran pembangunan di sektor pertanian proporsinya relatif kecil. Tercatat selama beberapa tahun terakhir, belanja langsung untuk program-program di bidang pertanian (Dinas Pertanian) hanya 3-4 % saja dari Belanja Langsung APBD.

Bidang kehutanan dan perkebunan 2 %, itupun dengan grafik menurun.  Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah selama tahun 2010 belum optimal dalam merealisasikan komitmen terhadap RPJPD Kabupaten Kuningan hingga 2025 (termasuk terhadap visi dan misi 2009-2013).

Menyimak Suseda 2010, menampilkan data tentang tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk Kab. Kuningan. TPAK 57,14 %, TPT 10,44 %.  Pemanfaatan tenaga kerja juga masih belum optimal, hal ini terlihat dari tingginya jumlah pekerja keluarga sebesar 13,68 %.

Sesuai dengan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2010 sebagaimana yang telah ditetapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat sebesar 20 % dari penerimaan tahun sebelumnya. Maka target penerimaan PAD 2010 sebesar Rp 72,94 milyar. Namun target pencapaian PAD dapat direalisasikan sebesar Rp 68,16 milyar (93,45 %) dari target PAD 2010.  Dengan demikian, realisasi penerimaan PAD tahun 2010 tidak tercapai.

Menurut Acep Purnama, realisasi target pendapatan jika melihat APBD Perubahan belum mencapai target yang diharapkan, hanya 98.09%. Disamping Dana Perimbangan mengambil porsi yang besar sebagai sumber pendapatan. “Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih ketergantungan kepada Pemerintah Pusat,” ucap Acep.

Pajak masih mendominasi dalam menghasilkan PAD, sedangkan untuk retribusi belum memberikan kontribusi yang maksimal baru mencapai Rp 46.69 milyar dari target Rp 51.60 milyar atau 90.49% dari target. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan dan fasilitasi pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

Sementara, anggaran untuk publik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan lajunya berbanding terbalik dengan belanja untuk aparatur. Terkait hal tersebut, pihaknya memandang perlu adanya penjelasan dan gambaran yang rinci dari pemerintah daerah  terutama menyangkut rincian kegiatan yang dipangkas atau ditunda.

“Khusus terkait dengan tingginya kenaikan Belanja Pegawai akibat adanya beban tambahan CPNS, dipahami me-rupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun kami berharap adanya penjelasan yang lebih komprehensip dari pemerintah mengenai perkembangan kinerja aparatur dan kondisi PNS setelah dilakukan verifikasi CPNS dan PNS, sehingga pengangkatan CPNS sebanding dengan feedback-target berupa peningkatan kualitas dan kinerja,” terang Acep.

Untuk Belanja Tidak Langsung, dalam upaya memperkuat kapasitas keuangan dan pembangunan desa/kelurahan, Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengalokasikan pos Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa yang bersifat block grant. “Pemda agar secara konsekuen melakukan pemerataan pembangunan melalui prioritas sasaran pembangunan di kecamatan atau desa IPM rendah,” ucap Acep.

Atas kinerja Pemerintah Daerah, DPRD Kab. Kuningan memberikan beberapa catatan, antara lain : belum optimalnya daya dukung kebijakan Pemerintah dalam menumbuhkembang-kan perkoperasian, dan kurangnya perhatian perhatian Pemda terhadap keberadaan UKM di Kab. Kuningan.

Selanjutnya, pariwisata sebagai salah satu andalan PAD penataannya agar terus ditingkatkan sehingga lebih memiliki daya tarik. Selain itu, potensi daya tarik obyek wisata yang tersedia agar dapat difasilitasi dalam pengembangannya melalui planning maupun regulasi pembiayaan.  Sedangkan penggalian potensi obyek wisata yang belum tersentuh harus terus dilakukan.

Melihat realitas dalam pembiayaan tampak belum memenuhi proporsi ideal. Bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantungan terhadap pusat semakin besar. (tan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: