Archive for Maret, 2011

h1

Ormas Islam Desak Pemerintah Bubarkan Ahmadiyah

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Tujuh ormas Muslim bersama ratusan anggotanya mendesak Pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Ke tujuh ormas itu yakni Barak (Barisan Rakyat Kuningan), Dewan Dakwah Islam Indoneisa (DDII) Kuningan, Gerakan Anti Maksiat (Gamas) Kuningan, Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Kab. Kuningan, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Gerakan Reformasi Islam (Garis) Wilayah Kuningan, dan Persatuan Islam Indonesia (Persis).

Aksi unjuk rasa diawali dengan berjalan kaki mulai Taman Kota melalui Jalan Siliwangi ke Pendopo Kabupaten. Perwakilan pengunjuk rasa yang dimotori Nana Rusdiana (Barak) dan Jamaludin (Garis)  diterima oleh Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Ketua DPRD H. Acep Purnama, SH, MH, Kasdim Mayor Koswara, Kapolres AKBP Dra. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si, di ruang rapat Sekda, Selasa (1/3).

Sambil menunggu perwakilannya, koordinator lapangan Dedi Hams terus memberikan motivasi kepada rekannya. Nana Rusdiana didaulat membacakan 7 poin surat pernyataan mengenai pembubaran Ahmadiyah. Selanjutnya menyampaikan aspirasi itu kepada Bupati Aang.

Isi aspirasi itu : (1). Ahamdiyah telah melakukan penodaan terhadap Islam terkait dengan pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad dan meyakini adanya kitab suci selain Al Qur’an, yakni Tadzkirah. Hal itu sangat bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam.

(2). Keberadaan Ahamdiyah di wilayah hukum NKRI, selama ini telah menjadi pemicu konflik. Hal ini menunjukkan bahwa jika Ahmadiyah tidak dibubarkan maka akan menjadi sumber gangguan stabilitas dan kondusivitas kehidupan beragama di Indonesia.

(3). Insiden yang berkaitan dengan pemasalahan Ahmadiyah bukanlah yang pertama kali terjadi, tetapi sudah banyak terjadi peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menunjukkan bukti bahwa Ahmadiyah telah melakukan pelanggaran atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Perpres No. 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama dan UU No. 5 Tahun 969 tentang Penodaan dan Penistaan Agama.

(4).  Lahirnya SKB 3 Menteri tentang Pembekuan Jemaah Ahmadiyah Indoneisa harus dibarengi dengan pelaksanaan yang benar-benar serius, bukan hanya sebatas wacana. Komponen Muslim Kab. Kuningan menuntut agar pemerintah bisa lebih tegas dan serius melaksanakan SKB yang telah diterbitkan tersebut.

(5). Menuntut Bupati Kuningan agar segera membuktikan ucapannya di Media Massa yang bersedia membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dengan menerbitkan Perda tentang Pembubaran Jemaah Ahmadiyah Indonesia, khususnya yang berada di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

(6). Menuntut aparat Kepolisian RI bertindak adil, menangkap serta menghukum aktor intelektual berbagai kerusuhan yang terjadi berkaitan dengan permasalahan Ahmadiyah selama ini. (7). Menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menerbitkan Kepres tentang Pembubaran Ahmadiyah demi terciptanya kehidupan beragama yang kondusif di Indoensia.

Menanggapi aspirasi itu, Bupati Aang mengatakan bahwa untuk pembubaran Ahmadiyah bukan kewenangan daerah, tetapi kewenangan pemerintah pusat. “Pembubaran Ahmadiyah bukan kewenangan daerah, tetapi Saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” tegas Aang. (tan)

Iklan
h1

Yosep Setiawan Akan Bersikap Tegas Terhadap Pegawai Indisipliner

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. H. Yosef Setiawan, M.Si berjanji akan bersikap tegas terhadap pegawai indisipliner di lingkup Pemkab Kuningan. Sikap tegasnya itu sebagai respon atas intruksi Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos saat melantik dirinya menjadi Sekda, di Pendopo Bupati, Kamis (24/2).

Yosep Setiawan merupakan pejabat yang merintis karir di kantor Sosial Politik selama 13 tahun. Karirnya mulai menanjak sejak dipercaya menjadi kepala Bagian Organisasi Setda Kuningan. Kemudian promosi menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dari BKD ini, Ia dialihkan menjadi Inspektur pada Inspektorat, selanjutnya menjadi kepala BAPPEDA.

BAPPEDA inilah nampaknya menjadi batu loncatan terakhir untuk menjadi Sekda Kuningan. Ia naik menggantikan seniornya, Drs. H. Nandang Sudrajat yang pensiun.

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM, Ketua TP PKK Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos, segenap unsur Muspida, pimpinan SOPD dan undangan lainnya.

“Saya meniti karir dari level bawah sebagai staf pada kantor Sospol. Bekerja penuh tanggung jawab, kerja keras serta selalu mengedepankan koordinasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kerja. Akhirnya sekarang Saya mendapat amanah untuk menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan,” ungkap Yosep.

Menurutnya, bekerja keras serta terus berdo’a selepas shalat merupakan rahasia dibalik kesuksesan yang selama ini telah diraihnya. “Jabatan itu amanah dan kita harus menjalaninya. Apalagi kita tahu Bupati Kuningan memiliki ide-ide yang brilian dalam membangun Kabupaten Kuningan. Kita sebagai bawahannya, harus selalu siap menuangkan ide-ide yang dikemukakan beliau,” ujarnya.

Bupati Aang dalam sambutannya mengatakan, jabatan adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan janji dan sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Serta, harus senantiasa dipertanggungjawabkan secara konstitusional kepada pemerintah dan secara moral kepada Allah SWT.

Atas dasar itulah, dalam pelaksanaan tugas nantinya dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Sikap itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance, yang akhirnya akan berdampak pada terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. “Mari tunjukkan kinerja yang baik, kompak serta harmonis,” pinta Aang.

Dalam mengemban tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus dapat bersikap tegas dan tidak mudah digoyah, disiplin, menegakkan aturan serta harus pintar sehingga tidak dibodohi oleh orang lain.

Ia meminta agar Sekda yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi baik di lingkup Sekretariat Daerah maupun satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Kuningan. Namun harus bisa pula bersikap arif dan bijaksana serta netralitas dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Aang pun meminta agar Sekda mampu melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang positif dalam rangka memberikan pelayan prima kepada masyarakat. (tan)

h1

Persiapkan Sarana dan Prasarana Menuju Jagara Desa Wisata

8 Maret 2011

Darma, IB

Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma, Umar Hidayat tengah serius mewujudkan visinya “Menuju Desa Wisata di Kabupaten Kuningan”. Keseriusan itu nampak dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur.

Setelah merampungkan Kantor Kepala Desa, Ia menggeber pembangunan Gedung Serbaguna. “Setelah kantor ini rampung, Kami akan menuntaskan pembangunan Gedung Serbaguna sebagai satu kesatuan dengan kantor ini,” ungkap Umar Hidayat kepada IB, di ruang kerjanya, Selasa (22/2).

Bila kita berkunjung ke pusat Desa Jagara nampak pada bangunan kokoh itu terpampang tulisan “GOR Jagaraksa”, yang menandakan di belakang Kantor Kepala Desa itu berdiri sebuah bangunan gelanggang olahraga berukuran 13 kali 20 meter.

Kantor Kepala Desa sendiri berlantai dua. Pada lantai satu akan dipergunakan untuk aktivitas PKK dan Karang Taruna. Sedangkan pada lantai dua, untuk ruang kepala desa, ruang tamu, perangkat desa, Sekdes, BPD dan LPM. “Kami sengaja menempatkan BPD dan LPM di lantai atas bersamaan dengan kepala desa dan perangkat desa. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dalam membangun desa,” ujar Umat Hidayat.

Uniknya, anggaran yang digunakan tidak terlalu besar. Hanya sebesar Rp. 260 juta dan hingga kini telah menghabiskan Rp. 196 juta. Dana dimaksud bersumber dari ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 20 juta per tahun  selama tiga tahun terakhir. Juga dapat bantuan dari Pemkab Kuningan sebesar Rp. 20 juta pada 2009 lalu serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat Rp. 17 juta.

Untuk menyelesaikan GOR Jagaraksa, Ia hanya membutuhkan angaran sekira Rp. 70 juta lagi. Dana itu akan diupayakan melalui penggalian potensi yang ada termasuk swadaya masyarakat dan melakukan komunikasi kepada pihak tertentu.

Ketika ditanya apa yang melatari pemberian nama “GOR Jagaraksa”, Umar menyebutkan bahwa Jagaraksa merupakan salah seorang penggagas Desa Jagara dan Waduk Darma. “Syech Jagaraksa merupakan tokoh pendiri desa ini. Desa ini berdiri pada 11 Maret 1659 silam,” ungkapnya.

Sebagai Desa Wisata, daerah ini diproyeksikan menjadi obyek daerah tujuan wisata (ODTW) di Kabupaten Kuningan. Ia telah mempersiapkan infrastruktur jalan baru, di sebelah timur Waduk Darma. Pada ruas jalan baru itu akan didirikan warung-warung sebagai pendukung dari Desa Wisata ini.

Dia juga telah merencanakan membangun gedung pertemuan dua lantai. Bangunan itu akan memanfaatkan eks bangunan PKBM yang sudah tidak berfungsi lagi, letaknya di sebelah utara Kantor Kepala Desa.

“Kami akan membangun gedung pertemuan dengan fasilitas penginapan dan rumah makan. Sehingga nantinya pertemuan tidak hanya dilakukan di hotel-hotel atau RM Lembah Ciremai saja, tetapi bisa memanfaatkan gedung kami,” ujar Umar. (tan)

h1

Pelanggar Perda Pilkades Akan Disanksi

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Permasalahan setiap kali akan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dikhawatirkan selalu berkenaan dengan tingginya biaya. Belum lama ini, Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Kuningan, Dede Sembada melontarkan kekhawatiran itu.

Kekhawatiran Dede Sembada sangat beralasan karena Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai revisi dari Perbub No. 25 tahun 2005 menyimpan bom waktu.

Pasalnya, Perbub itu tidak mengatur tentang besaran biaya Pilkades sebagaiman diatur dalam Perbup No. 25/2005.

Menyikapi kekhawatiran itu. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan, Andi Juhandi, SH menjelaskan bahwa keluarnya Keputusan Bupati Kuningan No. 142/KPTS.73-BPMD/2011 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kuningan tahun 2011 merupakan solusi dan kompromistis.

Meski sebelumnya sudah ada Peraturan Bupati Kuningan No. 25 tahun 2005 yang didalamnya mengatur besaran biaya Pilkades, kata Andi, tetapi dalam praktiknya terus dilanggar.

Harga satuan yang termuat dalam Keputusan Bupati itu berdasarkan harga tertinggi untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan biaya Pilkades sesuai dengan kondisi desa masing-masing.

Nah bagaimana bila panitia dengan dalih telah mendapat persetujuan dari calon dan BPD, kemudian menetapkan biaya diluar ketentuan? Mantan Kabid Pelayanan BPPT Kab. Kuningan ini menjelaskan, apabila terjadi pelanggaran maka Satpol PP selaku PPNS berhak melakukan penyidikan. Terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi administrasi, denda atau kurungan badan setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di bawah ini estimasi biaya Pilkades versi IB dengan pemilih 1.500 jiwa. Bila dulu hanya Rp. 7.000.000 untuk calon tunggal dan Rp. 7.500.000 calon lebih dari satu, maka kini diperkirakan akan menelan anggaran Rp. 21.950.000. Biaya tersebut termasuk bantuan dari Pemda Rp. 4.000.000. (tan)

h1

IKM Dominasi Perindustrian di Kabupaten Kuningan

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Perindustrian di Kabupaten Kuningan didominasi oleh sektor IKM (industri kecil dan mikro). Bahkan, jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kab. Kuningan, H. Bambang T. Margono, SH, MM melalui Kabid Perindustrian, Hidayat, S.Sos., mayoritas termasuk home industri.

Menurut Hidayat, perindustrian dikelompkan menjadi industri agro dan aneka industri. Industri agro mencakup industri makanan, minuman dan pengolahan tembakau.

Aneka industri mencakup kerajinan umum, industri sandang dan kulit, logam mesin dan elektronik serta kimia dan bahan bangunan. Berkembang pula industri lainnya seperti industri pariwisata.

Pelaku industri tersebar di desa dan kelurahan. Mereka sudah diinventarisir dan dimasukan dalam Masterplan Agropolitan, yang terbagi dalam distrik. Seperti Distrik Kuningan, Cilimus, Ciawigebang dan Luragung.

Di distrik Kuningan terdapat komoditi unggulan yaitu susu, jagung, emping, bawang goreng, opak bakar, gemblong dan bawang goreng.

Distrik Cilimus difokuskan pada industri ubi jalar, pengolahan kayu dan mebeler. Distrik Ciawigebang jeruk nipis peras, pengolahan kayu, cincin perak dan pengolahan pasir menjadi paving blok. Di distrik Luragung terdapat industri minyak nilam, nipis peras, dengan produk unggulan tape ketan.

Kuningan merupakan derah industri dengan mayoritas termasuk skala industri kecil. Hal itu sesuai dengan kondisi Kuningan sebagai daerah pertanian yang menerapkan konsep tanam, petik olah dan jual (TPOJ). Maka kecenderungan peningkatan nilai tambah hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya dilakukan dengan pengolahan hasil pertanian.

Dampaknya, muncul pelaku usaha industri yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hutan maupun sumber daya alam lainnya.

Data 2009, di Kabupaten Kuningan terdapat 9.317 pelaku usaha industri. Mereka dikelompokkan industri agro 2.584 buah dan 6773 industri aneka, 1.100 industri formasl, dan 8.217 industri non formal.  Industri ini ternyata banyak menyerap tenaga kerja, mencapai 24.434 orang dengan putaran investasi sebesar Rp. 85 miliar.

Pelaku usaha ini mengolah 132 komoditi, terdiri dari 76 komoditi industri agro dan sebanyak 68 komoditi aneka industri. Jumlah tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh pendapatan.

Dari 68 jenis Industri agro ini mencakup makanan yaitu industri baso giling, bawang goreng, bubuk cabe, bubuk sari jahe, chip ubi jalar, depot air minum, emping jagung/melinjo. Juga terdapat industri tembakau, perajangan tembakau dan pabrik tokok kretek.

Aneka industri yang mencakup kerajinan umum, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan serta logam mesin dan elektronik dan banyak lagi.

Produk Kuningan yang telah merambah pasar mancanegara (ekspor) yaitu pasta ubi jalar ke negara Korea dan Jepang. Seni kayu Caracas ke Korea Selatan, dan pengolahan kayu di Kecamatan Cipicung. Sementara minyak nilam merupakan komoditas ekspor yang dilakukan oleh eksportir di luar Kuningan.

“Kami terus berupaya meningkatkan daya saing dan mengembangkan perindustrian. Pelaksanaanya diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Kuningan, dan program kerja Dinas Perindag,” ungkap HIdayat.

Program itu dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan industri kecil dan menengah, dan peningkatan kemampuan teknologi industri bagi para pelaku industri. Serta, melakukan program lintas SOPD untuk pengembangan IKM, penataan struktur industri. Juga, pengembangan IKM dan penataan struktur industri kewilayahan.

Program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dilakukan dengan fasilitasi sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga (SP-IRT) bagi 100 IKM. Pengembangan IKM dilaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM), Good Manufacturing Practices (GMP), kemasan, Achievement Motivation Training (AMT) dan kewirausahaan.

Pendekatan program one village one product (satu desa satu produk) yaitu OVOP komoditas ubi jalar. Pada 2011 direcanakan untuk didirikannya Klinik Industri guna kepentingan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk pelayanan barang dan jasa mencakup bahan baku, kemitraan, teknik produksi legalitas industri, design kemasan, barcode, standarisasi industri, sertifikasi industri, AMT, GKM, GMP, HKI (hak cipta, paten, merek dan design industri). (tan)

h1

Dian R. Yanuar Resmi Pimpin Korpri Kuningan

8 Maret 2011

Kuningan, IB

Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si resmi memimpin Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kuningan, masa bakti 2010-2015. Itu setelah Dian bersama jajaran dilantik oleh Ketua DPK Korpri Jawa Barat, Lex Laksamana, Selasa (22/2 ) di Pendopo Kabupaten.

Lex Laksamana melalui Wakil Ketua II, Drs. H. Daud Ahmad mengatakan, momentum pengukuhan harus dapat memperkuat komitmen DPK Kab. Kuningan untuk mengembangkan eksistensi Korpri, karena Korpri merupakan wadah berhimpunnya para Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Juga, dapat mempertajam peranannya sebagai ujung tombak kesuksesan pembangunan nasional.

Sejalan dengan Keppres No. 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dia menjelaskan visi Korpri. Visi itu untuk mewujudkan Korpri sebagai organisasi yang berdiri kokoh dan kuat.

Misinya sendiri yakni untuk mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan. Serta, membangun solidaritas dan soliditas PNS sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.

Disamping itu, Korpri harus mensejahterakan, memberikan penghargaan, pengayoman, dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota. “Kita harus mampu membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme serta mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik. Sekaligus mewujudkan Korpri yang netral dan bebas dari pengaruh politik,” ujarnya.

Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM mengharapkan, pengurus Korpri periode 2010-2015 mampu membawa kegairahan dalam berorganisasi. Sehingga anggota menyadari bahwa organisasi Korpri mampu mengembangkan jati diri yang profesional dan sejahtera selama program kerja lima tahun kedepan.

“Saya mengajak kepada seluruh anggota Korpri yang ada di seluruh Kabupaten Kuningan untuk mengedepankan hakekat persatuan dan kesatuan, saling menghormati, silih asah, silih asih dan silih asuh diantara kita semua,” harapnya.

Wabup pun berharap Korpri menjadi wadah yang benar-benar solid dan dapat dirasakan manfaat keberadaannya oleh anggota dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Ketua Korpri Kab. Kuningan, Dian Rahmat Yanuar mengajak seluruh pengurus untuk membangun Korpri sehingga dapat dijadikan kebangggan semua. Selama ini para anggota cenderung kurang rasa memiliki Korpri, sehingga perlu dibangun kembali. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Misalnya, penataan organisasi, pemanfaatan secara optimal, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan bagi segenap warga Korpri.

“Pengurus Korpri periode sekarang harus memiliki  komitmen kuat dalam membangun kelembagaan yang kokoh, ketatalaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM ) dan penertiban asset guna meningkatkan kesejahteraan bagi segenap anggota,” kata Dian yang juga menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Nakertaransos ) Kab. Kuningan ini. (tan)

h1

Pontren Bani Muhyar Akan Cetak Qori & Qori’ah Andal

8 Maret 2011

Cibingbin, IB

Pondok Pesantren Al Qur’an Bani Muhyar Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin merupakan pioner pontren Al Quran di Kabupaten Kuningan. Ke depannya, kata Pembina PC Muslimat NU, Hj. Utje Ch. Suganda, diharapkan pontren ini dapat mencetak qori dan qori’ah handal.

Ia sangat merespon berdirinya pontren itu dalam mendukung program Pemda Kuningan, khususnya bidang keagamaan. Menurut Utje, pembangunan infrastruktur tak akan berhasil tanpa didukung oleh mental spiritual baik. Dari pontren ini Ia mengharapkan dapat dilahirkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa, serta mampu memelihara Al Qur’an secara benar.

Ketua TP PKK Kab. Kuningan ini menyampaikan bantuan 50 sax semen dari Bupati Kuningan. Dan secara pribadi menyumbangkan dana sebesar Rp. 2 juta.

Pontren yang dibidani oleh Ustad Drs. H. Oban Sobani, M.Si ini terlelak di sebelah timur Balai Desa Sukamaju, dibangun di atas lahan seluas 450 meter².  Menurut Penyuluh Agama Islam di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Kuningan ini, yang mendorong dirinya mendirikan Pontren Bani Muhyar (anak-anak terpilih) karena langkanya pontren Al Qur’an di Kabupaten Kuningan. Yang banyak justru pontren syalafiah.

Selain itu, menginginkan adanya perubahan pola pikir masyarakat mengenai Al Qur’an. Serta, sebagai bentuk kepedulian kepada mayarakat untuk membantu agar bisa membaca dan memahami kandungan Al Qur’an.

“Saya menginginkan setidaknya anak-anak di lingkungan Desa Sukamaju ini bisa membaca dan memahami kandungan Al Qur’an,” ucap Dai yang cukup kondang di Kota Kuda ini saat peletakan batu pertama pembangunan Pontren Bani Muhyar, Kamis (17/2).

Dalam kiprahnya nanti, Ia akan menjalin kerjasama dengan beberapa pontren. Pontren yang telah siap yakni Pontren Cijantung Kab. Ciamis, Pontren Al Hidayah Kawali Kab. Ciamis, Pontren Nurul Huda Ciamis, Pontren Al Mubarok Tasikmalaya, dan Pontren Bani Syahir Desa Cibingbin. “Saya ingin mencetak qori dan qori’ah tingkat kabupaten. Bahkan provinsi atau pusat,” harap Oban.

Camat Cibingbin, Agus Basuki mengatakan, suatu hal yang sangat penting pembangunan bidang keagamaan, disamping pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan. “Berdirinya pontren ini mudah-mudahan dapat membantu perkembangan SMAN 1 Cibingbin menjadi SMA Plus, serta SMPN  1 dan SMPN 2,” ucap Agus.

Kepala Kemenag Kab. Kuningan diwakili Kasi Peka Pontren, Hamzah Rukmana, M.Si mengharapkan agar pontren yang baru dibangun ini ke depannya mampu mencetak qori dan qori’ah yang handal di Kabupaten Kuningan.

Hadir pula pada peletekan batu pertama itu Kasi Urusan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kab. Kuningan, H. Ahmad Fauzi, S.Ag, M.Si. Selain itu, Ketua IPHI Kab. Kuningan, Drs. H. Encu Sukat, MA, juara MTQ internasional 2001 KH. Abdul Azis dari Pontren Nurul Huda Ciamis, anggota Muslimat NU dan warga sekitar.

Abdul Azis, juara dunia MTQ tahun 2001 di Malaysia didaulat membaca Al Qur’an saat pembukaan. Ia pun sempat mengungkapkan perjalanannya kepada IB. “Tahun 2011 lalu Saya pernah bersaing dengan Hamzah Rukmana (Kasi Peka Pontren). Saat itu, awalnya Hamzah Rukmana menempati peringkat satu dan Saya ke tiga, namun ditingkat Jabar yang digelar di Sukabumi, Saya berhasil menjadi juara satu. Bahkan peringkat terbaik diraih pula pada MTQ tingkat nasional di Jakarta dan MTQ internasional di Malaysia,” ungkapnya.

Kepala Desa Sukamaju, Dastam menyambut gembira pembangunan pondok pesantren di desanya. “Saya sangat mendukung pembangunan pesantren ini karena akan membina generasi muda yang akhlakul karimah,” ucapnya. (tan)