h1

13 Desember Perangkat Desa Ontrog Kemendagri

11 Desember 2010

Kadugede, IB

Setelah Parade Nusantara dua kali melakukan unjuk rasa, 22 Februari dan 11 Nopember 2010 lalu, kini giliran Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan ontrog Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 13 Desember.

Mereka akan menuntut perubahan status dari pegawai desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Rencana itu mengemuka pada pertemuan perangkat desa se-Kab. Kuningan di Bale Desa Windujanten Kec. Kadugede, Sabtu (4/12).

Acara dihadiri Ketua Umum PPDI Ubaedi Rosyidin, SH, Wasekjen Hadi Mamim, Ketua Umum DPD PPDI Jabar Rofik Hikmayana, Ketua PPDI Kab. Kuningan Syarif Hidayat didampingi Sekretaris Edi Sutisna. Hadir pula para aktivis Parade Nusantara diantaranya Kades Maniskidul Kec. Jalaksana Drs. Eman Suherman, Kades Cimara Kec. Pasawahan A. Amanan, Kades Lingggarjati, dan Kades Mancagar Kec. Garawangi.

Ubaedi Rosyidin menjelaskan bahwa pemerintah akan mengaju-kan perubahan atas Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang itu akan dipecah menjadi tiga yakni UU Pemda, UU Pemilu Kada, dan UU Desa.

“Berkenaan RUU Desa, Kami dari PPDI telah bertemu langsung dengan Mendagri, Mensesneg, Menkum dan Ham, dan Ketua DPR RI Mardjuki Alie. Selain itu, kami siap diterima oleh Presiden SBY di Cikeas dalam waktu dekat,” terang Ubaedi Rosyidin, SH.

Menurutnya, perjuangan PPDI dilatari adanya tindakan diskriminasi dari Pemerintah dan Pemda terhadap perangkat desa dan pemerintah desa. Ia menggambarkan APBN mencapai Rp. 1.300 triliun, sayangnya alokasi untuk desa tidak signifikan. Padahal 81% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dan 73% pajak sebagai sumber devisa negara berasal dari desa. “Jadi tiada alasan bila desa kurang diperhatikan karena 80% APBN berasal dari desa,” tegas dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jateng ini.

Sehingga tidak berlebihan bila PPDI menuntut keadilan (conditio sio quanon), sebab pembangunan harus pro rakyat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pemerintah desa dan perangkatnya, termasuk kepala desa.

Karena ketidakadilan selama ini, pihaknya menuntut kepada Pemerintah untuk mengangkat seluruh perangkat desa yang memenuhi syarat, dan bila tidak memenuhi syarat harus diberikan pesangon sebagaimana diberikan kepada Sekretaris Desa.

Selain itu, mereka menuntut sebagaimana yang disampaikan Parade Nusantara. Tuntutan itu meliputi alokasi dana desa (ADD) sebesar 10% dari dana alokasi umum (DAU),  memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi 10 tahun.

Mereka juga menuntut tunjangan kesehatan dan tunjangan jabatan, “Kepala desa sama seperti halnya presiden, gubernur dan bupati, hanya sekupnya saja yang berbeda. Sehingga sudah selayaknya bila sakit mendapat jaminan asuransi kesehatan dan dapat tunjangan kerja,” kata Ubaedi.

Kordinator Parade Nusantara, Eman Suherman menyambut baik adanya PPDI karena adanya kesamaan visi dan misi. “Kita hanya berbeda baju, toh visi dan misi kita sama, sehingga kami sangat mendukung gerakan 13 Desember itu. Organisasi apapun yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat pasti kami dukung,” tegas Eman. (tan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: