h1

Kementerian Dalam Negeri Bantah Deal 10 Persen Dana Desa

21 November 2010

JAKARTA, IB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah ada deal 10 persen dana APBN untuk desa sebagaimana dikatakan Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso. “Bagaimana bisa terjadi deal. Proses pembahasannya masih berlangsung. Tidak ada itu deal. Tidak bisa kami berani patok angka lalu deal. RUU-nya masih dibahas dengan DPR,’’ kata Gamawan menanggapi pernyataan Sudir bahwa Kemendagri sudah menyetujui usulan Parade Nusantara soal alokasi 10 persen APBN untuk desa.

Menurut Gamawan, draft RUU Desa sudah disiapkan, namun materinya belum bisa dipublikasikan. Intinya, kata dia, pemerintah ingin pembangunan di desa tetap berlangsung dan ditingkatkan, karena sebagian besar penduduk tinggal di desa. Hal senada dikatakan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kemendagri, Mayjen (Purn) Tanribali Lamo, yang menerima delegasi Parade Nusantara ketika demo di Kemendagri, Kamis lalu.

‘’Tidak ada kesepakatan seperti itu, juga besarannya. Memang disebutkan ada anggaran untuk desa dalam RUU Desa, tapi belum menyebut besaran angkanya,’’ katanya.

Ia menegaskan, hal-hal yang terkait dengan besaran dana pasti dibicarakan dulu dengan DPR. Mengenai permintaan Parade Nusantara agar RUU Desa segera disahkan, sulit dipenuhi tatkala pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda belum juga dimulai. Menurut dia, RUU Desa tersebut merupakan pecahan UU Pemda, yang rencananya akan dipecah menjadi tiga, yakni UU Pemda itu sendiri, UU Pemilukada dan UU Desa.

Terpisah, Sudir Santoso juga membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya mengklaim Kemendagri menyetujui dana untuk desa yang besarnya 10 persen dari APBN.  Menurut dia, saat bertemu dengan pejabat Kemendagri, pada prinsipnya dana untuk desa disetujui.

“Dua Dirjen yaitu Dirjen Kesbangpol dan Dirjen PMD, secara eksplisit setuju, tapi mereka tidak menyebutkan besaran dana. Kata mereka ada dana untuk pembangunan kawasan perdesaan. Jadi namanya bukan dana pembangunan desa. Dan tidak ada penyebutan besarnya dana. Pernyataan saya yang dipelintir, jadi beritanya seperti itu,’’ kata Sudir via ponselnya. Menurut dia, gerakan yang dilakukan Parade Nusantara intinya ada dua, penggalangan dana korban bencana dan mendorong percepatan lahirnya UU Desa.

Mereka melakukan aksi demo di Kemendagri karena UU ini adalah hak inisiatif pemerintah. Menurut Parade Nusantara DPR tidak akan bisa berbuat apa-apa bila Kemendagri tidak segera menyerahkan draft RUU tersebut ke DPR.

Demo di Kuningan

Kordinator aksi unjuk rasa para kepala desa, Drs. Eman Suherman mengatakan bahwa langkah pada 11 Nopember 2010 itu merupakan langkah ke dua setelah gerakan nasional Februari 2010 lalu di gedung DPR di Jakarta. “Kita akan menangih janji pimpinan DPR yang telah menjanjikan akan membahas UU Desa,” kata Kades Maniskidul ini.

Ia mengajak seluruh kades dan perangkat desa untuk bersama-sama berkorban dan berjuang untuk menggoalkan UU desa. Alasannya, meski 78% rakyat ada di pedesaan tapi pembangunan tidak berpihak kepada rakyat, buktinya hak-hak masyarakat dan pemerintahan desa hanya 3% dari APBN. Ini ironi sekali pada UU memerintahkan dana dari DAU sebesar 10%, sayangnya itupun harus dipotong dulu oleh belanja langsung.

Ia menggambarkan, pada tahun 2004 lalu, ketika desa mendapat bangdes sebesar Rp. 5 juta dalam setahun, tetapi anggota DPRD sudah dapat Rp. 15 j uta sekali reses. Harapan untuk mendapatkan kesejahteraanmuncul ketika terbit PP 72 tahun 2005, tapi di Kuningan tidak dilaksanakan. Kalau begini terus, desa tidak diperhatikan, kapan Indonesia akan maju. Sementara PNS menerima gaji ke 13, padahal kepala desa harus bekerja 24 jam.  Tak aneh karena sumber dana desa kecil, maka kantor kepala desa seperti kandang kambing.

“UU Desa telah diperjuangkan sejak 2007 lalu, tapi belum lahir juga. Sehingga inilah langkah yang lakukan secara nasional untuk mendesak DPR dan Pemereintah mengesahkan udang-undang dimaksud. Padahal saat itu Parade Nusantara dengan pimpinan DPR telah sepakat akan memperjuangkan Undang-undang yang akan mengayomi 72.000 desa itu. Bila dana dari DAU sebesar 10% diterapkan maka setiap desa akan mnerima dana setidaknya sebesar Rp. 1,3 miliar,” terang Eman Suherman.

Mulyono ketua DPC APDESI Kab. Kuningan mengatakan, pihaknya mendukung upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan para kades dan perangkat desa, asalkan tidak anarkhis. “Kita menuntut agar Undang-Undang Desa segera dibahas. Permasalahan nya untuk turun dalam gerakan Anyer – Panarukan, di luar kewenangan Kami. Kami hanya berwenang sebatas Kabupaten Kuningan, bila ke luar itu merupakan hak masing-masing,” tegas Mulyono.

Ketua DPRD Kab. Kuningam. H. Acep Purnama, SH, MH merasa simpatik atas perjuangan para kepala desa dan perangkat desa untuk memperjuangkan hak-haknya. “Kami telah mempelajari dan memberikan dukungan penuh atas perjuangan saudara-saudara. Ini gerakan skala nasional, artinya tidak main-main. Harus menjaga kondusivitas, jangan merugikan masyarakat,” ucap Acep. (tan/Media Informasi dan Peraturan Perundang-Undangan Kementiran Hukum dan HAM RI)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: