Penutupan Tempat Ibadah Ahmadiyah Ricuh

Kuningan, IB

Penutupan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, Kamis (29/7) yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Kuningan berlangsung ricuh. Padahal baru satu masjid dan empat mushola yang berhasil disegel.

Belum usai menyegel, terdengar suara lonceng dari arah masjid berbunyi keras. Saat itu juga, ribuan warga Ahmadiyah berhamburan keluar rumah. Merasa kaget dengan gerakan mendadak dari Satpol PP, massa Ahmadiyah emosi. Tanpa komando, mereka langsung menyerobot Satpol PP. Aksi saling dorong pun terjadi. Suasana semakin memanas ketika puluhan Satpol PP selesai melakukan penyegelan Masjid Ahmadiyah.

Begitu keluar gerbang masjid, mereka dihujani batu. Karuan, tidak sedikit personil Satpol PP kena hantam batu. Mobil Satpol PP yang diparkir tepat di depan Mesjid juga kena sasaran lemparan batu berukuran besar.

Satu kompi Brimob berusaha menghalau. Tetapi karena hujan batu sulit dihentikan, mereka terpaksa harus mundur. Tampak, massa Ahmadiyah sudah terlanjur kalap. Kendati aparat sudah mundur, mereka terus melempari batu ke arah aparat.

Dari arah Masji Al Hudam ribuan massa dari berbagai ormas Islam seusai melakukan istigotsah, berusaha merangsek masuk ke Masjid An-Nur Ahmadiyah yang dijaga ketat ratusan anggota Brimob Cirebon dan Polda Jabar.

Ribuan umat Islam dari ormas datang dari Kuningan, Cirebon, Sukabumi, Ciamis, Majalengka, Sindanglaut dan Tasikmalaya itu, mulai Kamis pagi berkumpul di Alun-alun depan Masjid Jami Al-Huda di samping Balai Desa Manislor. Mereka melakukan doa bersama dan istigotsah dipimpin langsung Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab.Kuningan, KH. Hafidin Achmad.

Hadir juga pada kesempatan itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kuningan, KH. Mahmud Silahudin, Pimpinan Pondok Pesantren Winduhaji KH. Dodo Murtadho serta sejumlah alim ulama lainnya.

Sejumlah ormas Islam, menyambut baik sikap Bupati Kuningan yang telah mengeluarkan Surat Perintah Bupati N0. 451.2/2065/Satpol PP kepada Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan penutupan tujuh buah mushala dan masjid An-Nur yang digunakan jemaat Ahmadiyah.

Namun, upaya penyegelan mendapat perlawanan ribuan jemaat Ahmadiyah, sehingga terjadi bentrokan. Mereka membuka kembali kayu-kayu yang digunakan untuk menyegel pintu masjid tersebut.

Saat istigotsah, Ormas-ormas menyeru-kan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) sebagai dasar hukum pembubaran Ahmadiyah, sekaligus penutupan tempat-tempat ibadahnya.

Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda hadir bersama Kapolres Kuningan AKBP Yoyoh Indayah, M.Si pada Istigotsah itu. Ia mengatakan, pihaknya berjanji sebelum bulan Puasa bersama alim ulama dan tokoh Islam di Kuningan akan datang ke Jakarta menemui Menteri Agama, Kejaksaan Agung maupun Menteri Dalam Negeri guna mencari langkah-langkah solusinya soal jemaat Ahmadiyah. “Bentrokan ini selalu terjadi setiap tahun menjelang Ramadhan, tapi masalah ini belum bisa diselesaikan. Terus terang ini cukup berat bagi kami, karena persoalan ini bukan lagi urusan daerah tapi merupakan urusan pemerintah pusat,” paparnya.

Ketua MUI Kab.Kuningan KH. Hafidin Achmad, di depan ribuan umat Islam, kembali menegaskan bahwa ajaran Ahmadiyah telah menodai Islam dan menyesatkan. Telah terjadi mencampuradukan ayat-ayat Al-Quran sehingga palsu. “Sikap MUI sudah jelas, ajaran Ahmadiyah menyimpang dan menyesatkan sehingga harus segera diluruskan karena sudah bengkok,” kata KH.Hafidin.

Menjelang dzuhur seusai acara istigotsah, ratusan ormas Islam mencoba menuju ke Masjid An-Nur tempat ibadah Ahmadiyah yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat istigotsah. Mereka juga mencoba merangsek barikade keamanan yang dijaga ketat sekitar 500 anggota Brimob Cirebon, Polres Kuningan dan Polda Jabar. Ribuan jemaat Ahmadiyah juga tampak berjaga-jaga di sekitar masjid.

Kapolres Kuningan AKBP Hj Yoyoh Indayah, meminta semua pihak untuk menahan diri dan tetap menjaga kondusifitas di Desa Manis Lor.

Pasca Bentrokan

Tim keamanan gabungan dari jajaran Polri (Polres Kuningan, Brimob Cirebon dan Polda Jabar), TNI, serta Satpol PP masih berjaga-jaga pascabentrokan sejumlah jemaah Ahmadiyah dengan organisasi masyarakat non Ahmadiyah. Situasi dan kondisi di Desa Manislor yang merupakan salahsatu pusat Ahmadiyah di Jawa Barat, Jumat (30/7) mulai kondusif.

Kapolres Kuningan AKBP Dra.Hj.Yoyoh Indayah, beserta ratusan jajarannya sejak Jumat pagi terus bersiap siaga di lokasi Manislor. Bahkan Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda beserta Wabup H. Momon Rochmana turut salat Jumat bersama masyarakat di Masjid Al-Huda Manislor. Sedangkan warga Ahmadiyah melakukan salat di Masjid An-Nur.

Sebelumnya tersiar isu akan terjadi pengerahan massa yang lebih besar ba’da salat Jumat. Namun, hal itu tidak terjadi bahkan penduduk setempat tampak lebih kondusif. Warga sekitar Desa Manislor, sejak pagi hingga sore tampak seperti biasa melakukan aktifitas sehari-hari, kendati ada beberapa orang yang kumpul-kumpul di depan rumahnya maupun di depan Masjid An-Nur.

Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda didampingi Kabag Humas Pemkab Kuningan Yudi Nugraha, M.Pd dan Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah, Jumat sore kembali memantau perkembangan di Manislor dan menyempatkan diri sholat magrib di Masjid Al Huda. (tan/PR.Online)

Eggie Sudjana: Indonesia Ingin Maju Lakukan Perubahan

Cigandamekar, IB

“Kalau Indonesia ingin maju maka harus melakukan perubahan. Perubahan dilakukan melalui tiga hal dasar yakni orientasi, fokus, dan taktik strategi,” kata DR. Eggi  Sudjana, SH, M.Si.

Hal itu dipaparkan Eggi Sudjana di hadapan peserta Musyawarah Cabang Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (Muscab IPJI) Kab. Kuningan di Grage Sangkan Hotel, Sangkan-urip Kec. Cigandamekar, Minggu (25/7).

Orientasi dasarnya ketauhidan, jujur, kebenaran dan keadilan. “Kita harus punya keinginan untuk mewujudkan tujuan bersama yakni kesejahteraan rakyat. Pemimpin juga harus mampu merubah gaya hidup rakyatnya untuk bisa menggali potensi dan mampu memenuhi kebutuhan warga-nya,” terang Egie.

Sejalan dengan Eggie Sudjana, Ketua Dewan Penasihat DPP IPJI, Dr. H. Sutiyoso, SH, mengatakan, sekarang merupakan era globalisasi informasi, untuk menangkalnya kita sudah filter Pancasila. Sayangnya, saat ini Pancasila tidak dipedomani, dihayati dan diamalkan, justru yang berkembang adalah paham individualistik dan liberalis.

Ia mencontohkan kepemim pinan dan kondisi beberapa negara. Seperti negara miskin yang tetap miskin di Afrika. Negara miskin SDA  (resources) menjadi maju dan kaya, yakni Jepang dan Singapura. Ada pula negara maju, rakyatnya juga kaya yakni di Amerika dan Eropa. “Negara kita, kaya akan SDA tapi rakyatnya miskin. Ini tejadi karena salah dalam memanage negara,” terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Pada bidang hukum juga parah, muncul markus, jual beli perkara, dan korupsi. “Kita harus bangkit dengan jiwa patriotisme yang dulu diperjuangkan dengan berdarah-darah,” tegasnya.

Zulhesbi Pimpin IPJI Kuningan

Dalam Muscab IPJI itu, Zulhesbi meraih kepercayaan dari peserta untuk memimpin DPC IPJI Kab. Kuningan periode 2010-2015. Wartawan Tabloid Skandal ini didampingi Sekretaris Sukartanu, SH., Tabloid Identitas Bangsa.

Muscab berlangsung  sehari penuh dan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPC IPJI Kab. Kuningan oleh Ketua Dewan Penasehat DPP IPJI H. Sutiyoso, didampingi Ketua Umum DPP IPJI Taufik Rahman dan Sekjen Yosef Hutabarat.

Muscab dihadiri oleh Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Ketua DPRD Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH, Kabag Humas Setda Kuningan Yudi Nugraha, M.Pd (kini sekretaris BPPT), fungsionaris DPP IPJI, DPW IPJI Jabar, dan anggota IPJI Kuningan sebagai peserta.

Ketua DPC IPJI Kuningan Zulhesbi menuturkan, kehadiran IPJI di Kuningan bukan untuk menyaingi organisasi jurnalis yang sudah ada, melainkan untuk saling melengkapi. “Organisasi kami terbuka bagi para penulis, bukan hanya dari kalangan jurnalis saja,” kata dia.

Selain itu, IPJI Kuningan diharapkan mampu berkiprah dan berkarya nyata, sehingga bermanfaat bagi pengurus dan anggota. Serta mampu mem-berikan informasi-informasi yang berkualitas pada khalayak umum.

Bupati Aang yang memiliki kedekatan dengan Bang Yos menyambut baik Muscab dan Pelantikan DPC IPJI Kuningan ini. Harapannya agar IPJI mampu memberikan kontribusi dalam dunia informasi untuk mem bangun Kuningan di berbagai bidang. Untuk  itu dibutuhkan kerja nyata, kerja keras, dan keuletan dari semua pengurusnya.

Sosok Ketua Dewan Penasehat DPP IPJI, menurut Aang, memiliki semangat juang untuk membangun bangsa dengan berpikir jauh kedepan. Hal ini dapat dijadikan panutan oleh anggotanya. “Selaras dengan visi dan misi Kab. Kuningan, bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, tak lepas dari Insan Pers termasuk pengurus IPJI” ungkap Bupati Kuningan.

Ketua Umum DPP IPJI, Taufik Rahman, S.Sos mengatakan, IPJI saat ini telah memenuhi ketentuan Dewan Pers, yakni mempunyai kantor pusat di ibukota negara, memiliki 15 cabang dan 500 anggota. “Saat ini IPJI telah memiliki 269 cabang di 33 wilayah,” aku Taufik Rahman.

Ia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat 42 organisasi wartawan, IPJI memiliki kekhasan dengan keanggotaan dengan keanggotaan terdiri dari Penulis  60% dan Jurnalis 40%. “Dari 42 organisasi wartawan itu, tiga organisasi telah lulus verifikasi pada 2006 yakni PWI, AJI dan IJTI. Kita telah siap untuk diverifikasi Dewan Pers,” terang dia.

Bang Yos meminta pengurus IPJI yang baru dilantik mempu  mengibarkan panji-panji IPJI di Kabupaten Kuningan. “Pengurus memiliki beban tanggung jawab yang harus dipikul, karena penulis dan jurnalis memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya saat melantik pengurus DPC IPJI Kab. Kuningan.

Meski baru, IPJI sudah mampu menampilkan artis-artis ibukota seperti Hamdan ATT, Fenty Nur, Hetty Sudjana, Astri Hadi, Tety Sapari, Dian gaul, dan artis lokal Widie Natasha. (cr/dad)

Entrepreneur Berpeluang Pimpin Indonesia

Kramatmulya, IB

Setelah rezim militer berkuasa di Indonesia, kekuasan beralih ke para akademisi dan aktifis. Maka dua puluh tahun ke depan yang akan tampil menjadi pemimpin bangsa adalah entrepreneur (wiraswasta).

Hal itu diungkapkan Anis Basweladan, P.Hd, saat menjadi pembicara pada seminar membangun karakter bangsa Indonesia di RM Lembah Ciremai yang digagas oleh KAHMI Kuningan, Selasa (20/7).

Menurut Rektor Universitas Paramadina ini, pada awal kemer-dekaan Indonesia dipimpin oleh tokoh kharismatik seperti Bung Karno. Kemudian tongkat estafet beralih ke era militer di bawah komando Jenderal Soeharto.

“Saat itu yang tampil menjadi pemimpin nasional dan daerah berlatar belakang pendidikan AMN (akademi militer nasional),” kata dia.

Kemudian, tambahnya, terjadi pergeseran dengan muculnya kaum akademisi dan para aktifis menjadi pemimpin bangsa. Hal ini karena jaman sekarang sudah berubah, para orang tua tak bisa lagi mengarahkan anaknya. “Dua puluh tahun ke depan, yang akan tampil adalah entrepreneur,” katanya.

Menurut Anis Basweldan, untuk membangun fisik bisa dilakukan, tapi awalnya harus modal negara. Yang lainnya, software ada tanah tidak ada dan pendidikan jadi krusial. “Ini disebabkan karena kita hanya mengandalkan faktor alam, sementara factor SDM yang seharusnya mencapai 40% kita tidak punya,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, faktor pendidikan dan kualitas SDM (sumber daya manusia) sangat menentukan. “Buktinya, saat ini kita kalah jauh dari tetangga dekat, negara Singapura. Padahal negara kita kaya raya, pada sisi lain SDM-nya tergolong rendah,” jelasnya.

Sehingga ke depan, pendidikan harus menjadi prioritas. Di negara lain, warga bisa maju tanpa minta tolong negara. Sementara di negara kita tak bisa berbuat banyak tanpa campur tangan negara. “Karenanya, kita yang mayoritas merupakan kelas menengah harus bisa lebih maju. Negara ingin maju harus didukung oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, agar bisa bermanfaat bagi diri dan keluarganya,” ajaknya.

Ketua Umum KAHMI Kab. Kuningan, Hj. Rini Sardjono, SE, M.Si menjelaskan, KAHMI memiliki tiga fungsi yakni pengkaderan, dapur nasional, dan kerja nyata. “Kita bukan hanya sebatas konsep tapi harus mampu memberikan bukti, termasuk salah satunya dengan mengadakan seminar dengan tema membangun karakter bangsa Indonesia dalam persepektif pendidikan,” terang Rini.

Presidium KAHMI Jabar, Feri Kurnia Rizkiansyah menyampaikan dua hal penting. Pertama, dalam konteks internal organisasi, ke dua harus mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kuningan. “Dalam berbagai aktifitas, kita harus menjadi bagian penting,” kata ketua KPU Provinsi Jawa Barat ini.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, Kuningan menuju Kabupaten Konservasi tidak akan sulit terwujud, selama ada sinergitas antara Pemda dengan KAHMI untuk membuka potensi daerah. Apalagi PAD Kuningan sangat kecil.

Langkah yang telah dilakukan, katanya, sesuai potensi yang ada, dengan melakukan pengembangan pariwisata di Palutungan untuk meningkatkan PAD yang dikelola oleh PDAU. “Kita juga membutuhkan sikap kemandirian dan dibutuhkan teknokrat supaya lebih maju,” ujar Aang.

Disebutkan, meski Kuningan merupakan kabupaten yang paling jauh dari ibukota provinsi namun sudah lumayan maju dengan memiliki empat perguruan tinggi yakni UNIKU, STAI, STIKKU, dan FKIP Muhammadiyah. “Untuk pengembangan UNIKU kita telah menyediakan lahan seluas 20 hektare. Ke depan diharapkan di UNIKU ini ada Fakultas Kedokteran,” harap Aang. (tan)

Dua Staf Ahli Bupati Kembali Pegang Posisi

Kuningan, IB

Setelah hampir dua tahun “dikarantina” sebagai Staf Ahli Bupati, akhirnya Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM dan Ir. H. Jajat Sudarajat, M.Si kembali dipercaya memegang posisi sebagai pejabat struktural.

Kamil dipercaya menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) menggantikan Drs. Ir. H. Durahman, MM yang pensiun. Sedangkan Jajat tukar posisi dengan Drs. H. Aang Karim menempati posisi kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kab. Kuningan.

Pada mutasi Jum’at (6/8) sejumlah 145 pejabat mengalami pergeseran. Diantaranya Ir. Hj. Triastami kembali menjadi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Posisi Triastami diisi oleh Drs. Uca Somantri, M.Si yang promosi dari Kabag Pembangunan Setda Kuningan.

Selanjutnya, Drs. Dadi Hariadi beralih dari Sekretaris BPPT menjadi Kabag Pembangunan Setda. Mutasi kali ini menimpa pula Kabid Pelayanan BPPT, Edi Rosadi Nugraha, SH, M.Si menjadi Kabid Penguatan Nilai- Nilai Kebangsaan Badan Kesbang Linmas.

Posisi Kabag Humas Setda Kuningan yang bersentuhan langsung dengan para Jurnalis juga mengalami pergeseran. Yudi Nugraha dari Kabag Humas beralih menjadi Sekretaris BPPT, posisinya digantikan Agus Mauludin, SE semula menjabat Kabid Perdagangan Disperindag. Agus Mauludin sebelum ke Dinas Perindag pernah menjabat Kasubag Analisa dan Dokumentasi Bagian Humas.

Begitu pula pada jajaran Camat, empat Camat bergeser yakni Drs. Sunardi, MM menjadi Camat Kramatmulya dari Kabag Tata Pemerintahan Setda. Kadjo Ks, S.Sos, Camat Kuningan dari Camat Ciawigebang, Mulyana, S.Sos Camat Ciawigebang dari Camat Lebakwangi. Juga, Dede Dusro, S.IP kembali ke kantor Camat Lebakwangi, setelah sebelumnya promosi menjadi Camat Karangkancana dari Sekmat Lebakwangi. Posisi Dede Dusro sebagai Camat Karangkancana digantikan oleh Drs. Saleh Rochiat, M.Si yang promosi dari Sekmat Cigandamekar.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, agar para pejabat yang baru dilantik menjunjung teguh sumpah jabatan dan fakta integritas dalam melaksanakan tugas. “Pejabat yang baru dilantik menempati posisi baru tidak terjadi miscommunication dan tumpang tindih di lingkungan kerja baru,” tegas Aang.

Ia meminta agar melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, mampu melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi agar bekerja benar dan teratur. Untuk disiplin ini, Ia mengungkapkan sedang menjadi sorotan dirinya, termasuk belum lama ini telah memberhentikan dua orang PNS.

Berkaitan dengan Kuningan menuju Kabupaten Koperasi, Bupati berpesan agar kepala Dinas Koperasi dan UKM yang baru terus mengembangkan kehidupan koperasi di setiap kecamatan. “Saat ini di Kabupaten Kuningan sudah ada empat kecamatan koperasi,” terang Aang.

Kepada Jajat yang mengepalai Badan Perijinan, agar jangan lengah, karena saat ini di Kuningan sedang marak pembangunan.

Sedang kepada Kamil Ganda Permadi, Ia berpesan agar menginventarisir desa-desa yang menggunakan nama pohon untuk dikembangkan sesuai dengan nama desa. Hal ini untuk mendukung kabupaten konservasi. “Hingga saat ini tercatat ada tujuh puluh desa menggunakan nama pohon, tapi di desa itu tidak ada pohon sesuai nama desanya,” pinta Aang. (tan)

Kuningan Menuju Penggerak Kabupaten Koperasi

Cigugur, IB

Pasca penetapan Kecamatan Cigugur menjadi Kecamatan Koperasi ke empat, Kabupaten Kuningan mencanangkan sebagai Kabupaten Koperasi.

Sebelumnya, tiga kecamatan telah ditetapkan menjadi kecamatan koperasi. Ketiganya yakni Kecamatan Cibingbin tahun 2007, Kecamatan Kuningan 2008, dan Kecamatan Cilimus, 2009.

“Koperasi diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat,” kata Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos saat meresmikan Kecamatan Cigugur menjadi Kecamatan Koperasi, Sabtu (31/7).

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Deputi Kelembagaan Bidang Keanggotaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Mareden Simamora, SE. MM, Ketua Dekopinwil Jabar H. Khaerul Syobar, SE. MM, Anggota DPR RI Amin Santono, S.Sos, Ketua DPRD Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kuningan Ir. Hj. Triastami dan undangan lainnya.

Di Kecamatan Cigugur terdapat 36 koperasi, diantaranya 25 koperasi termasuk sehat. Sehat koperasi dilihat manajemen pengelolaan, adanya rapat angota, sehat kelembagaan dan usaha, serta tingginya partisipasi anggotanya. Secara umum koperasi di Cigugur bergerak pada bidang peternakan, khususnya penyediaan susu sapi dan simpan pinjam.

Bupati Aang berharap agar peranan pemerintah kecamatan dalam rangka pemberdayaan koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  akan lebih meningkat  lagi. “Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah untuk mendongkrak IPM khususnya sektor daya beli,” katanya.

Menurut Aang, pada Hari Koperasi ke-63 ini, Kuningan mendapat penghargaan tingkat nasional “Paramadhana Madya Koperasi” sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Sebanyak 44 kabupaten/kota di   Indonesia mendapat penghargaan dari Menkop dan UKM, Dr. Sjarifudin Hasan, MM, MBA, termasuk Kuningan sebagai satu-satunya yang meraih penghargaan di Jawa Barat.

Bupati juga berharap agar Dinas Koperasi dan UKM mampu melakukan langkah nyata dengan meminimalisasi Kosipa di pasar-pasar. “Jangan sampai mereka meminjamkan uang kepada orang atau lembaga dengan mematok bunga pinjaman yang besar, sehingga sangat memberatkan masyarakat. Disinilah peranan perkopersian mulai sekarang harus bisa merangkulnya,” pintanya.

Kecamataan Cigugur, kata Aang, memiliki keunggulan dibidang peternakan, pertanian yang harus dikembangkan dengan baik. “Kalau koperasi ingin yang maju, harus dikelola dengan baik. Kebanyakan koperasi tidak berumur panjang karena pengurusnya kurang komitmen dan jujur,” ucap dia.

Salah satu koperasi maju yakni Koperasi Permata yang dikelola wanita. Mulai kecil sampai sekarang sudah maju pesat. Begitu pula di Cibingbin banyak koperasi yang sudah maju. Pemerintah sudah banyak memberikan bantuan. Sayangnya, bantuan dianggapnya hibah, akhirnya tidak berbekas sama sekali.

Cigugur menjadi pusat pariwisata, dengan therafi ikannya di Kolam Cigugur yang sudah terkenal dimana-mana. Oleh karena itu  perlu didukung prasarana serta an penataan bungkirit dan pembuatan plaza di atas sebagai fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat. “Kita saat ini sedang melakukan penataan Palutungan sebagai obyek wisata yang memiliki outbond. Sehingga pariwisata tidak hanya di utara dan selatan saja,” kata Aang.

Menkop dan UKM, DR. Syarief Hasan, MM, M.BA diwakili Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi, Mareden Simamora mengatakan, koperasi merupakan wadah bagi masyarakat untuk berjuang bersama-sama mengatasi persoalan ekonomi dengan bersama-sama membangun peluang usaha.

Melalui koperasi  dapat dikembangkan upaya pembedayaan untuk merealisasikan potensi ekonomi yang dimiliki anggota dengan semangat kekeluargaan. “Jika kita ingin membangun ekonomi rakyat, peran dan keberadaan koperasi adalah faktor kunci keberhasilan,” ujarnya.

Untuk itu, koperasi harus memperkuat konsilidasi internal organisasinya dengan meningkatkan partisipasi anggota. Disamping itu perlu melakukan kerjasama antar koperasi dan badan usaha lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan produk-produk unggulan dan potensi daerah.

Pengurus koperasi juga, katanya, perlu meningkatkan kecerdasan  guna mengelola potensi ekonomi anggotanya, menumbuhkan  kemandirian individual anggota dan selanjutnya berkembang menjadi kemandirian kolektif.

Perkoperasian harus tetap memelihara jati diri dengan mempertahankan nilai-nilai dasar dan jati diri koperasi. Dalam pemahaman praktisnya, adalah berfungsinya peran anggota sebagai pemilik atau pemodal, dan sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa perusahaan koperasinya. “Karakteristik kelembagaan ini merupakan ciri pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya,” jelasnya. (tan)

Cigugur Kecamatan Koperasi ke Empat

Cigugur, IB

Kecamatan Cigugur ditetapkan sebagai Kecamatan Koperasi ke empat di Kabupaten Kuningan. Tiga kecamatan koperasi sebelumnya yakni Cibingbin, Kuningan dan Cilimus.

Uniknya, dua dari empat kecamatan koperasi itu pernah dan sedang dipimpin oleh Susilawati, S.Sos. Pada 2007, saat menjabat Camat Cibingbin, kecamatan paling timur di Kabupaten Kuningan itu menjadi Kecamatan Koperasi pertama. Dan 2010 ini saat menjadi Camat Cigugur, kecamatan yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata itupun menjadi kecamatan koperasi ke empat.

Camat Susilawati, menjelas-kan, di Kecamatan Cigugur terdapat 36 koperasi, diantaranya 25 merupakan koperasi masuk kategori sehat. Ke 25 koperasi itu dinilai cukup sehat baik dari kelembagaan, usaha maupun manajemen pengelolaannya.

“Dari dua puluh lima koperasi itu umumnya memfokuskan diri pada bidang usaha peternakan sapi, penghasil susu sapi, dan simpan pinjam,” terang Camat Susi seusai peresmian Cigugur sebagai Kecamatan Koperasi, Sabtu (31/7).

Sebagai camat dirinya telah berupaya untuk mendorong berkembangnya koperasi di wilayahnya sebagai salah satu soko guru perekonomian rakyat. Apalagi di dalam koperasi sisi pemberdayaan masyarakat sangat menonjol karena melibatkan para anggotanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kuningan, Ir. Hj. Triastami menjelaskan, di Kuningan saat ini terdapat 514 koperasi, 30% diantaranya tidak aktif. Yang tidak aktif ini akan dilakukan pembinaan secara kontinyu. Bila sudah benar-benar tidak aktif maka akan dibubarkan. “Pada 2010 ini kita akan bubarkan dua puluh koperasi yang tidak aktif,” tegas Triastami. (tan)

Eman Suherman Tewas di Sumur Horizontal Paniis

Pasawahan, IB

Eman Suherman, 30 tahun, Karyawan PDAM Kota Cirebon tewas tersedot pipa sumur horizontal Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Warga Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan ini, Minggu (1/7) bertugas bersama dengan Muktar selaku operator dan Maman, satpam.

Sudah sejak puluhan tahun, sumur horizontal Paniis ini menyuplai air bersih bagi warga di wilayah Cirebon. Dalam melaksanakan tugas membersihkan sumur itu, dilakukan secara bergiliran pagi dan sore hari.

Sore yang naas itu (1/7) merupakan giliran Eman bertugas membersihkan sumur horizontal. Meskipun saat itu air sedang pasang setinggi 5 cm dari keadaan normal, dia pun dengan sigap turun menyelam dilengkapi tabung gas asam.

Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), setiap petugas yang menyelam diwajibakan memberikan kode setiap 10 menit. Namun anehnya, setelah sekian lama, Eman tidak memberikan kode, sehingga kedua rekannya penasaran dan langsung melakukan pencarian.

Setelah dilakukan pencarian, korban pun diketemukan dalam kondisi terjepit besi pengaman dengan kondisi tidak berdaya. Untuk melakukan pertolongan pun sangat sulit, sehingga ke duanya segera melaporkan peristiwa itu ke Kantor PDAM Kota Cirebon.

Tak lama berselang datang Tim SAR Cirebon. Kemudian mereka turun untuk mengangkat korban, namun menemui kendala sulitnya menarik karyawan yang terseret arus air.

Pihak PDAM Cirebon kemudian menutup pusat kran di daerah Plangon, Sumber. Korban akhirnya bisa diangkat, namun sayangnya nyawa karyawan yang telah mengabdi 10 tahun ini tidak tertolong.

Ternyata pertolongan dengan menutup kran itu menimbulkan masalah baru, karena pipa utama itu meledak. Sehingga mengakibatkan suplai air untuk kota Cirebon menjadi terhenti hampir seminggu, karena memerlukan beberapa hari untuk mengganti piva yang bocor.

Diterima informasi, Eman sebenarnya baru menikahi Rostiana (20 tahun), 2 Mei 2010 lalu. Dari pernikahannya itu, sang istri tengah mengandung tiga bulan calon sang buah hati. Rostiana, istri korban dan kelurganya mengaku dapat menerima dengan iklas kepergian suaminya itu. (rml)

DPRD Kuningan Bahas Sembilan Raperda

Kuningan, IB

Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH, mengatakan, saat ini DPRD Kab. Kuningan tengah membahas sembilan buah Raperda. Ke sembilan buah Raperda itu meliputi: Raperda Ketentuan Izin Usaha di Bidang Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; serta, Pengendalian dan Penanggulangan  Kebakaran.

Selanjutnya, Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kab. Kuningan; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kuningan; dan, Perubahan Atas Perda Kab. Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025.

Pengamatan IB, nampak lima dari sembilan Raperda berkaitan dengan retribusi yang akan secara langsung memberatkan masyarakat.

Menurut H. Acep Purnama, dalam pandangan umum Bupati terhadap prakarsa DPRD, Pemerintah Daerah telah memahami dikarenakan telah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru,  sehingga Perda harus segera menyesuaikan. Dalam pandangan umumnya, Bupati menyarankan pembahasannya dalam penyempurnaan Raperda prakarsa  (hak inisiatif) DPRD dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD bersama Pemda. Selanjutnya Raperda akan dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, dalam penyampaian nota jawaban terhadap 9 Raperda, Senin (2/8) mengatakan bahwa ketentuan izin usaha dibidang kesehatan, intinya mengatur beberapa jenis usaha dibidang kesehatan, dan tidak mencantumkan besaran retribusinya.

Untuk mewujudkan pelayanan dibidang kesehatan, upaya Pemkab Kuningan yaiu pemberian izin usaha hanya kepada orang/institusi yang kompeten dibidangnya, melakukan screening administrasi yang dibuktikan dengan daftar tilik untuk masing-masing jenis usaha. Kemudian, pembuktian lapangan atas sarana dan prasarana yang sesuai dengan protap sesuai syarat dalam peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan monitoring secara berkala atas pelaksanaan.

Pengaturan retribusi alat pemadam kebakaran sebagai upaya penyesuaian besaran tarif untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam rangka pemberian pelayanan pemeriksaan alat nya. Kemudian dengan masuk UPTD Pemadam Kebakaran menjadi anggota APKI Jabar, dapat memperoleh informasi mengenai metode terbaru mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Selanjutnya, PD. BPR ke depan, dapat melakukan kerjasama antar lembaga keuangan lainnya, dapat berfungsi sebagai pemegang kas daerah, dapat berfungsi sebagai bank syariah, tidak ada pengaturan tipologi organisasi, serta adanya perubahan bagian laba untuk daerah semula 40 persen menjadi 50 persen.

Sedangkan pada perubahan Perda No. 5 tahun 2009 tentang RPJPD intinya adalah semata-mata untuk memasukan Masterplan Kabupaten Kuningan 2030. Bila Masterplan telah tertuang dalam Perda akan memiliki asfek legal formal.

Masterplan ini merupakan komitmen politik bersama yang belum tuntas karena belum memiliki legal formal. Padahal Masterplan akan menjadi acuan penyusunan program lima tahunan maupun tahunan yang berdampak kepada penggunaan anggaran.

Untuk teknis penghapusan barang milik daerah selama ini mengacu pada Permendagri No, 17 tahun 2007, tentang pedoman teknos pengelolaan barang milik daerah.  Barang yang akan dihapus dikaji oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, kemudian dibuatkan berita acara untuk menetapkan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang. (tan)

Tunjangan Sertifikasi Guru Dapat Dihentikan

Cirebon, IB

Untuk mewujudkan guru profesional, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cirebon, H.D. Arifin, M.Pd, mengeluarkan kebijakan baru, akan menghentikan pemberian tunjangan sertifikasi bila guru dimaksud tidak bekerja profesional.

“Kita mengharapkan para guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi agar bersikap dan bertindak profesional. Karena itu mereka dituntut untuk profesional, transparan, dan terukur,” terang H.D. Arifin kepada IB pekan lalu.

Untuk melihat sejauhmana kemampuan mereka dalam mendidik para siswanya, maka akan dilakukan uji petik dihadapan lima orang guru lainnya untuk me ngetahui kemampuan kemampuan afektif, kognitif dan kemampuan psikomotoriknya. Sehingga perlu dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap para guru yang telah diberikan tunjangan sertifikasi.

Dengan demikian mereka akan ketahuan benarkah seorang guru itu profesional dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. “Kalau memang nantinya mereka gagal dalam uji petik, maka tunjangan sertifikasi tidak akan dicairkan,” tegas H.D. Arifin.

Ia pun mengulas persyaratan seorang guru yang lolos sertifi kasi. Persyaratan itu meliputi, seorang guru memenuhi syarat mengajar 24 jam per minggu, pendidikan minimal S.1, dan masa kerja minimal lima tahun.

Berdasarkan data, saat ini jumlah guru yang bersertifikat di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Cirebon telah mencapai 50 persen dan telah menerima tunjangan sertifikasi. Guru yang lolos sertifikasi itu bukan hanya yang bertugas di lingkungan Kemenag, melainkan di sekolah umum, SD, SMP, SMA dan SMK yang mengajar PAI (Pendidikan Agama Islam)  mulai SD hingga SMA sudah lebih dari 50%. “Tahun ini saja sekira 47 guru akan menerima tunjangan sertifikasi,” terang dia.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada sektor non formal Kementrian Agama telah memberikan bantuan operasional block grant dengan besaran satu juta setiap sekolah. Untuk TPA/TPQ sejumalh 20% telah dibantu, dan Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT) mencapai 25%.

Pasca Penyerangan Ahmadiyah

Kegiatan lain, saat ini telah dan sedang digalakan koordinasi antara FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dengan Kementerian Agama. Kegiatan ini dilaksanakan terutama pasca terjadinya peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kab. Kuningan.

“Kita kembali membahas isi dan bagaimana pelaksanaan SKB (Surat Keputusan Bersama) Ahmadiyah yang ditanda-tangani oleh Kejakgung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2008 lalu. Kita harus berjaga-jaga dampak dari peristiwa itu di wilayah kami,” pungkas dia. (tan)

GP Ansor Kutuk Kekerasan Terhadap Ahmadiyah, Dikecam

Kuningan, IB

Bukannya membantu membubarkan Jemaah Ahmadiyah, Gerakan Pemuda Ansor malah memberikan dukungan. GP Ansor se-Wilayah III Cirebon berencana mengerahkan 50.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melindungi jemaah Ahmadiyah dari penyerangan Ormas.

Hal itu ditegaskan Ketua GP Ansor Kabupaten Kuningan Emup Muplihudin, S.Pd kepada wartawan di Kuningan, Juma‘at (30/7). GP Ansor siap bahu-membahu dengan jemaah Ahmadiyah untuk melawan kesewenang-wenangan.

“Jika jumlah 50 ribu personil Banser masih kurang, masih ada 150 ribu cadangan yang siap turun membantu untuk memberikan perlindungan kepada jemaah Ahmadiyah” kata Muplihudin di Kuningan, Jum’at (30/7).

Muplihudin menegaskan GP Ansor mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Tindakan penyegelan masjid jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, beberapa hari lalu, sudah keterlaluan.

“Bentrokan yang terjadi beberapa hari lalu yang menimpa saudara kita yaitu kelompok aliran jemaah Ahmadiyah merupakan tindakan yang tidak terpuji, main hakim sendiri,” katanya.

Sikapnya itu didukung Ketua GP Ansor Kab. Cirebon M. Nuruzzaman, Kab. Majalengka Adhie Patria, Kota Cirebon Moh. Yani, dan Kab. Indramayu Asrorruddin.

Sikap yang dilontarkan Muplihudin mengundang kontroversi, sehingga kemudian GP Ansor Jabar membekukan kepengurusannya. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kuningan, KH. Abdul Aziz AN mengaku terkejut dengan adanya pencopotan Ketua GP Ansor, tak terkecuali para ulama dan pimpinan pondok pesantren.

“Soal Ahamdiyah memang merupakan sesuatu yang krusial dan akan menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi. Sehingga para ulama dan ormas Islam mendesak Pemkab Kuningan untuk segera mengatasinya. Salah satu langkah-nya dengan menyegel tempat ibadah Ahmadiyah,” ucap Azis.

Namun tiba-tiba muncul statemen ketua GP Ansor Kuningan yang mengagetkan semua pihak. Meski hanya untuk menjaga dari kekerasan, tapi dengan akan mengerahkan puluhan ribu Banser dan disiarkan berbagai media, sehingga berkesan lain. Para ulama menilai pencopotan ketua GP Ansor itu wajar. (tan)