h1

BPD Bankul Desak Kades Berhenti, Kades Ultimatum Bubarkan BPD

2 Juli 2010

Cilimus, IB

Buntut kisruh di Desa Bandorasakulon (Bankul) Kecamatan Cilimus, berujung pada usulan BPD dengan mengusulkan kepada Bupati Kuningan untuk memberhentikan Kepala Desa (Kades)dari jabatannya. Sebaliknya, Kades Bankul Edi Kusnadinata tak mau kalah, Ia dengan sebagian tokoh dan masyarakat mengultimatum untuk membubarkan BPD.

Berdasarkan informasi yang diterima, ADD (alokasi dana desa) Desa Bankul ini telat cair. Pencairan ADD baru terlaksana, Jum’at (25/6). Hal itu diakui Kades Edi Kusnadinata, Sabtu (28/6).

Sekretaris Desa Bankul, Muhammad Nurdin mengaku pencairan ADD 2010 memang telat. Namun Ia tidak menjelaskan apa penyebab keterlambatan itu. “Saya tidak diberikan wewenang untuk menjelaskan alasan keterlambatan pencairan ADD karena tidak ada izin kepala desa. Untuk jelasnya silahkan tanya ke Pak Camat Cilimus atau langsung ke Kades,” terang dia didampingi Kaur Ekbang Djodjo Irtidja di ruang kerjanya, Senin (21/6).

Sekilas Djodjo Irtidja menyebutkan, belum cairnya ADD karena di desanya kurang kondusif, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.

Terpisah, Ketua BPD Bankul, Didi Sudira, S.Sos menjelaskan, pihaknya telah mengajukan pemendingan pencairan dana ADD 2010. Alasannya, karena ADD 2009 LKPJ-nya ditolak sehubungan adanya dugaan penyimpangan keuangan dan kebijakan kepala desa.

Penyimpangan keuangan itu sendiri berkenaan penggunaan dana ADD sebesar Rp. 18, 6 juta. Diantaranya sebesar Rp. 14 juta tidak jelas rimbanya, sehingga ada dugaan digunakan untuk kepentingan pribadi Kades. Pelanggaran lainnya, pada program Padat Karya tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Begitu pula mengenai sewa tanah Titisara seluas 5 h.a tanpa melalui musyawarah dengan BPD dan hasilnya tidak jelas digunakan untuk apa. Ditambah hasil dari sewa eks bengkok Sekdes seluas 3 h.a pasca pengangkatan Sekdes menjadi PNS juga tidak jelas.

“Bahkan selama Edi menjabat Kades 2009 lalu, BPD dan lembaga desa lainnya tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah di desa. Kecuali saat evaluasi program 100 hari Kades,” terang Didi Sudira didampingi anggota BPD, Endang Lesmana, Sarja, Moh. Ali, dan Chaerudin Safari di rumah Endang Lesmana, Sabtu (28/6).

Mereka juga mengeluhkan dan merasa aneh, berkenaan dengan pencairan ADD 2010. Padahal sesuai dengan mekanisme untuk pencairan ADD harus didasari dengan adanya APBDes. “Saya bersama kawan-kawan belum pernah dilibatkan dalam penyusunan APBDes 2010, tapi kok tiba-tiba ADD bisa cair. Padahal sebelumnya Pak Camat Cilimus sudah menyatakan akan memending dulu hingga permasalahan selesai,” kata dia.

Akibanya, ketua dan anggota BPD Bankul mengusulkan kepada Bupati Kuningan untuk memberhentikan Edi  dari jabatannya sebagai kepala desa, 12 April 2010 lalu. Tetapi hingga kini belum ada realisasinya. Padahal surat BPD itu sendiri didukung oleh sekira 187 orang warga yang menandatangani sebagai dasar usulan.

Menanggapi adanya surat desakan mundur, malah Kades Edi Kusnadinata bersama tokoh dan sebagian masyarakatnya mengultimatum untuk membubarkan BPD. “Saya merasa gerah dan tidak bisa bekerja optimal mengurus desa karena selalu diganggu oleh BPD, sehingga bila memungkinkan akan membubarkan BPD,” terang dia di rumahnya, Sabtu (28/6).

Menyikapi tuntutan BPD, Ia menjelaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh BPD itu tidak benar. Seperti tentang penggunaan dana ADD 2010 sebesar Rp. 18,6 juta itu digunakan untuk membayar utang pembangunan bale desa. Untuk diketahui bahwa utang untuk bale desa mencapai Rp. 22 juta yang akan dibayar selama tiga tahun anggaran.

Begitu pula hasil sewa tanah Titisara sepenuhnya digunakan untuk untuk menutupi hutang dimaksud. Meski dalam menjawabnya, tidak menjelaskan berapa besar uang yang diperolehnya.

Sama halnya untuk bantuan dana talangan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuningan sebesar Rp. 5 juta dan dua dus indo mie. Memang benar dana yang diberikan itu hanya digunakan sebesar Rp. 3 juta, namun selebihnya Rp. 2 juta digunakan untuk membangun jalan di sebelah selatan.

Untuk eks bengkok Sekdes sendiri sebelum diserahkan, sebelumnya telah dijual (disewakan, red) selama dua tahun, sehingga belum ada pemasukan untuk desa.

Ia justruk menyerang balik berkenaan konvensasi dana SUTETT (Sambungan Utama Tegangan Elektronik Tegangan Tinggi) sebesar Rp. 48 juta, BPD sendiri menikmati sebesar Rp. 5 juta dan sisanya oleh perangkat desa. “Padahal itu bukan hak mereka. Tetapi mereka menikmatinya. Saya sendiri saat itu belum menjadi kepala desa,” tegas dia.

Ia sendiri menginginkan bila permasalahan sudah selesai, maka akan menginventarisir asset desa, termasuk adanya dugaan hilangnya asset tanah desa seluas 250 bata.

Camat Cilimus Deni Hamdani, S.Sos, M.Si saat bertemu IB di pendopo Bupati menjelaskan bahwa permasalahan Desa Bankul sudah selesai. Dan untuk pencairan ADD akan dilakukan secepatnya.

Sedangkan Kasubid Pemberdayan Perangkat Desa BPMD Kuningan, Ahmad Faruk ketika ditanya apakah boleh berkenaan dengan cairnya dana ADD Desa Bankul tanpa ada APBDes. “Pencairan itu tidak dibenarkan, namun tergantung fasilitasi dari Camat setempat,” kata dia. (tan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: