Archive for April, 2010

h1

Musim Hujan, Kuningan Diguyur Bansos

27 April 2010

Cilimus, IB

Musim hujan, Kabupaten Kuningan diguyur Rp. 11 milyar oleh Departemen Sosial RI (Depsos). Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Menteri Sosial, DR. H. Salim Segaf Al Jufri, MA di Bumi Perkemahan Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus, Jum’at (16/4).

Bantuan melalui pos dekonsentrasi itu meliputi bantuan sosial fakir miskin bagi 950 KK sebesar Rp. 1,9 miliar, program keluarga harapan (PKH) 90 desa sebesar Rp. 6,359 miliar. Juga, Jaminan sosial penyandang cacat berat (JSPC) untuk 46 orang Rp. 165 juta, Rumah tidak layak huni (Rutilahu) 150 KK Rp. 1,5 miliar, bantuan keserasian sosial 12 desa Rp. 1,2 miliar, serta bantuan tanggap darurat 10 ton beras.

Upaya penanggulan masalah sosial dilakukan melalui proses bimbingan dan pendampingan berkelanjutan. Ditempuh dengan prinsip pekerjaan sosial untuk mendorong orang atau penyandang, dan bukan sebagai obyek pasif.

Penanggulangan kemiskinan oleh Kementrian Sosial RI senantiasa dilakukan dengan memantapkan kebijakan yang berpihak pada orang miskin (pro poor). Dengan cara memberikan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan perekonomian.

Diantaranya, memberikan stimulan penumbuhan KUBE FM, penguatan KUBE FM melalui P2FM-BLPS, bantuan RTLH serta pendampingan. “Bantuan tersebut  untuk memberdayakan kelompok masyarakat  miskin dengan mem-berikan stimulan modal usaha bagi fakir miskin,” kata H. Salim Segaf.

Pemberdayaan melalui KUBE, tambahnya, merupakan pencermin-an metode pekerjaan sosial dengan kelompok. Karena, masyarakat akan berdaya apabila berkelompok.

Kegiatan Mensos di Kuningan sendiri dalam rangka pencanangan pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, penyerahan secara simbolis bantuan stimulan KUBE FM, pencanangan rintisan Panti Sosial Korban Narkotika dan Panti Sosial Lanjut Usia, penyerahan kartu jaminan sosial penyandang cacat, dan pembukaan pelaksananan pelatihan Tagana.

Bupati Kunigan, H. Aang Hamid Suganda tengah berupaya keras mengoptimalkan pembangunan bidang sosial, dengan memanfaat kan bantuan dari Kementrian Sosial, provinsi dan APBD.

Aang memaparkan berbagai  permasalahan sosial di Kuningan yang dapat dijadikan kebijakan  Kementrian Sosial, meliputi penanganan daerah  rawan bencana alam di 14 kecamatan yang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi, relokasi 621 rumah warga, bantuan rehabilitasi rumah 700 rumah, dan dibutuhkan kendaraan mobil rescue touching unit.

Selain itu, pemberdayaan keluarga miskin termasuk didalamnya wanita rawan sosial ekonomi. Dan saat ini Kuningan merintis pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial  Korban  Narkotika di Desa Cisantana Kec. Cigugur. Sementara untuk pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar perlu  Panti Sosial Tresna Werdha dan juga pelayanan Balita Terlantar.

Drs. Dian Rahmat Januar, M.Si, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuningan mengatakan, Kuningan rawan tanah longsor pada setiap tahunnya.Untuk mengantisi-pasi itu, telah disiapkan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal itu sebagai respon terhadap program Kementrian Sosial. Adapun tujuan pelatihan Tagana untuk meningkat-kan pelayanan penang-gulangan bencana alam (PBA) 2010, dan penyiapan SDM yang tanggap, cekatan dan profesional dalam upaya PBA.

Peserta pelatihan sebanyak 50 orang yang merupakan relawan sosial, tersebar di beberapa daerah dengan prioritas daerah rawan bencana. Pelatihan dilaksanakan 16 sampai dengan 22 April, dengan instruktur berasal dari Dinsosnaker, Kodim 0615, unsur SAR nasional dan anggota senior Tagana. (tan)

Iklan
h1

Polisi Peduli Lingkungan

27 April 2010

Jalaksana, IB

Polisi Peduli Lingkungan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Kapolres Kuningan AKBP Yoyoh Indayah, M.Si. Kapolres Kuningan dan PT. Serayu Makmur Kayuindo Cirebon melakukan kerjasama penanaman 40.000 bibit Albasia dan Jabon (jati kebon).

“Langkah ini diambil sebagai bukti kepedulian jajaran Kepolisian Resort Kuningan terhadap lingkungan,” kata AKBP Yoyoh Indayah saat launching Kuningan hijau dan produktif sejuta kawan menanam pohon di Desa Sadamantara Kecamatan Jalaksana, Kamis (15/4).

Kapolres AKBP Yoyoh Indayah mengatakan, polisi harus peduli kepada alam, dan berupaya mem bantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan industri. Diharapkan melalui kemitraan dengan industri ini dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. “Nanti kalau sudah besar, maka PT. Serayu yang akan kembali membeli kayunya,” kata Yoyoh.

Ia mengakui manfaat kayu sangat besar sebagai sumber pemasok air bersih, sehingga lingkungan harus dijaga kelestariannya. Hal ini bertujuan sebagai upaya Polisi dalam kehidupan masyarakat, memotivasi masyarakat yang mau bekerjasama dan upaya mewujudkan Kuningan hijau dan produktif. “Kebersamaan ini sudah nampak dari penampilan rampak genjring hasil kolaborasi antara Polisi, Polwan, Sipil Polres, dan TNI,” terangya.

Ketua Panitia, Kompol Suwardi menjelaskan, penanaman dilaksa nakan bekerjsama dengan PT. Serayu Makmur Kayuindo Cirebon dalam rangka mendukung program Pemkab Kuningan mewujudkan Kabupaten Konservasi. Atas kerjasama itu, ditanam sebanyak 40.000 bibit Albasia dan Jambon dengan lokasi di di Desa Sadamantra dan beberapa tempat lainnya pada areal seluas 134,18 meter².

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos mengatakan, kecintaan terhadap lingkungan merupakan kemuliaan akhlak. Upaya yang telah dilakukan baik melalui kebijakan Pemda maupun atas kesadaran masyarakat. Pelestarian lingkungan dalam mengatasi lahan kritis telah dilakukan melalui kerjasama dengan TNI dan Polri serta sudah hampir tuntas 90 persen.

Program peduli lingkungan yang telah digulirkan, katanya, diantaranya Pepeling (pengantin peduli lingkungan). Hal ini secara filosofis bahwa ketika kecil kita menanam dan dewasa memanen. Upaya pelestarian lainnya nampak dari pengelolaan hutan lindung oleh BTNGC, hutan rakyat dan hutan raya di Padabeunghar.

“Hal ini karena perlu ada keseimbangan ekosistem dengan menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan,” kata Aang.

Ia mengutarakan akan memfokuskan pembangunan imprastruktur jalan dan jembatan ke wilayah Kuningan bagian selatan dan timur karena kondisinya sudah parah. Sedangkan wilayah utara relatif lebih baik.

Dirut PT. SMK Cirebon, Hasan  mengatakan, empat tahun belakangan ini isu global warning (pemanasan global) menjadi isu internasional dan bencana alam terus bertubi, sehingga perlu diupayakan penanaman pohon oleh pemerintah dan swasta.

“Kami telah melakukan riset sejak 2000, dan mulai menanam pada 2005. Di Kabupaten Kuningan sendiri atas permintaan Kapolres dilakukan penanaman 40.000 pohon untuk mewujudkan Kuningan hijau dan produktif,” terang Hasan.

Manfaat penanaman pohon ini antarauntuk mencegah bencana alam, sumber air bersih, dan menjaga ketersediaan oksigen dalam mengurangi dampak pemanasan global. Dalam hal ini, pihaknya telah menanam 17,2 pohon pada areal seluas 473 di tujuh provinsi. (tan)

h1

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Kuasa Hukum Yuaningsih

27 April 2010

Kuningan, IB

Eksepsi (keberatan) dari kuasa hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penunjang dana alokasi khusus (DAK) 2007 bidang pendidikan, Dra. Hj. Yuaningsih, MM yang terdiri Besus Nugraha, SH, MH, Dolok Pasaribu, SH, dan Siregar ditolak oleh Majelis Hakim.

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Halimah Pontoh, SH, MH, didampingi R. Zaenal Arief, SH dan Windi Ratnasari, SH, sebagai hakim anggota. Seperti sebelumnya, sidang yang khusus membacakan putusan sela atas eksepsi (nota keberatan) terhadap dakwaan dari kuasa hukum terdakwa.

Seperti sebelumnya, sidang kali inipun, Selasa (13/4) dikunjungi puluhan anggota keluarga,  teman terutama dari kalangan PNS. Mantan Ketua PPTK DAK pendidikan 2007 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tersebut kini menjabat Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kuningan.

Sikap terdakwa saat sidang terlihat lebih tenang. Ia mengenakan baju biru dengan setelan kerudung biru. Bahkan sejak turun dari bus tahanan, terdakwa banyak mengurai senyum. Ia didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Sidang kali ini menilai bahwa dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sukardi SH dan Agung Mardi Wibowo SH baik dakwaan primer yakni terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 (1) hurup b ayat 2 dan ayat 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidernya melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU No 31/1999 junto UU No 20 tahun 2001.

Dalam uraian dakwaan, Yuaningsih diduga telah melakukan penyimpangan dan merugikan negara sebesar Rp. 379.655.000. “Adapun yang digunakan sesuai peruntukannya hanya Rp. 229.135.000,” ungkap Halimah Pontoh, SH, MH.

Dengan demikian, Majelis hakim dalam putusan selanya menolak eksepsi (keberatan) Tim Penasihat Hukum Yuaningsih, dan menyatakan surat dakwaan sudah secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana tersebut dilakukan. “Berdasarkan hal tersebut, surat dakwaan kami telah memenuhi persyaratan formal dan materil,” ungkap Hakim Halimah Pontoh, SH, MH

Penolakan eksepsi dilakukan pula terhadap Kuasa Hukum Adang Rukhiyat bendahara DAK,   Empud Mahpud, SH. sehingga kasus dilanjutkan ke pembuktian.

Kilas balik

Pada sidang sebelumnya, Selasa (30/4 di Pengadilan Negeri Kuningan, Koordinator Tim Penasehat Hukum YY, Besus Suherman SH membacakan eksepsinya (nota keberatan) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Besus mempertanyakan dasar JPU mempersalahkan kliennya, YY, apakah sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP. Sebab, apabila mencermati surat dakwaan, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsider dari JPU, ternyata diperoleh fakta hukum yang rancu.

“Uraian perbuatan dalam dakwaan primer sama atau copy paste dengan uraian perbuatan yang dikemukakan dalam dakwaan subsider,” beber Besus didampingi SM Siregar dan Jhonson Doloksaribu SH.

Dengan begitu kata Besus, JPU jelas telah mencampur adukan pemahaman melawan hukum sebagai unsur essensil pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 dengan makna menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan sebagai unsur essensil pasal 3 UU No 31 tahun 1999.

Menurut dia, semestinya uraian perbuatan dalam dakwaan primer tidak boleh sama dengan uraian perbuatan dalam dakwaan subsider. Apalagi berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 hurup b KUHAP bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

“Apabila uraian surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHAP tadi, maka konsekuensi yuridisnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum,” tegas Besus.

Tegasnya lagi, sambung dia, uraian dakwaan mutlak harus memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan pasal yang didakwakan. (tan)

h1

H. Amin Santono, Kader Partai Demokrat Merapat ke Rakyat

27 April 2010

Nusaherang, IB

H. AMIN SANTONO, S.Sos, anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Demokrat makin intensif mendekati rakyat. Ia merupakan satu-satunya legislator pusat di Dapil X Jawa Barat yang paling getol turba (turun ke bawah) menemui konstituennya.

Padahal di Dapil X Jawa Barat yang meliputi Kuningan, Ciamis dan Kota Banjar itu ada tujuh orang legislator. Alasannya sangat sederhana, karena Ia merupakan pituin asli Kuningan yang dituntut oleh partainya untuk senantiasa dekat dengan rakyat.

Tak peduli saat reses atau tidak, yang penting ada agenda pulang kampung, sudah pasti menemui konstituennya. Termasuk saat menghadiri acara pengobatan gratis di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang yang diadakan oleh Muslimat NU Kabupaten Kuningan.

Kehadirannya didampingi oleh istri tercintanya, Bidan Yoyoh. Secara kebetulan juga, Bidan Yoyoh punya kesan manis di Desa Jambar saat Pemilu Legislatif 2009 lalu.

Ia pun berencana akan melaksanakan sunatan masal anak sholeh. Kegiatan akan diikuti sekira 150 anak sunat pada 25 April ini di halaman Balai Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang.

Hadir pula Ketua MPC Muslimat NU Kab Kuningan Hj. Sutisna, Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Kuningan Hj. Rini Sardjono, SE, Camat Nusaherang Maman Suparman, S.Sos beserta istri, para anggota muslimat NU Kecamatan Nusaherang dan warga masyarakat yang akan berobat.

Amin sendiri dalam membuka pertemuan itu mengaku tidak akan menanyakan dulu memilih dirinya atau tidak. “Saya tidak akan menanyakan, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak saat Pemilu Legislatif dulu memilih Saya? Yang penting bagi Saya do’anya demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Kuningan pada masa yang akan datang,” kata H. Amin, di Balai Desa Jambar, Sabtu (18/4).

Ia mengatakan, saat ini rakyat sudah harus lebih cerdas. Dalam memilih yang penting adalah figurnya bukan karena partainya. Ini berarti sejauhmana kepedulian dalam pembangunan Kabupaten Kuningan ke depan. Dalam hal ini, Ia sendiri mengaku sangat dekat dan sering komunikasi dengan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda yang dulu merupakan seterunya dalam Pemilihan Bupati Kuningan periode 2003 – 2008.

Hj. Rini Sardjono yang juga Direktur RS Juanda mengaku sangat resfek atas jalinan kerjasama dengan Muslimat NU dalam memberikan pengobatan gratis kepada warga yang membutuhkan, sebagai wujud dan komitmen dalam membantu keluarga tak mampu yang sakit.

“Saya membuka pintu bagi warga yang sakit dari keluarga tak mampu untuk berobat di Rumah Sakit Juanda meski tidak punya Askeskin atau Bantuan Gubernur. Karena masih bisa dengan surat keterangan tak mampu,” terang dia.

Sementara Camat Nusaherang, Maman Suparman mengucapkan terimakasih atas diadakannya kegiatan pengobatan gratis di Desa Jambar. “Semoga semua diberikan perlindungan oleh Allah swt,” katanya. (tan)

h1

Mei 2010 Sensus Penduduk Serentak Dilakukan

27 April 2010

Kuningan, IB

Sensus penduduk akan dilakukan secara serentak seluruh wilayah Indonesia, mulai 1 – 31 Mei 2010. Hal itu terungkap dalam sosialisasi sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Kuningan di Ruang Rapat Sekda Kuningan, Kamis (8/14).

“Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan sensus penduduk akan berjalan lancar dan sukses. Secara nasional sensus melibatkan 60.000 orang petugas, khusus di Kuningan oleh 600 petugas,” terang Kepala BPS Kuningan, Dede Herdiman, S.Sos.

Sosialisasi dihadiri Bupati, Muspida, pimpinan SOPD, dan para camat se-Kab. Kuningan. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi di lima wilayah.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, pemerintah akan melaksanaknan sensus penduduk 2010. Ini merupakan amanat negara, yang dilaksanakan oleh BPS sebagai pengumpul, penyusun dan pengolah data kependudukan di suatu negara atau wilayah. “Saya harap BPS bisa bekerja dengan cermat dan akurat,” katanya. Ketersediaan data kependudukan yang berkualitas, sebutnya, akan menentukan arah perencanaan pembanguan.

“Saya menilihat data BPS hasil sensus belum maksimal. Terbukti dalam penetapan penduduk miskin dan angka IPM masih berbeda-beda,” kata Aang.

Dengan sensus penduduk akan memudahkan dalam monitoring, evaluasi program pembangunan. Sehingga diharapkan tidak ada perbedaan yang tajam seperti angka kemiskinan antara Dinas Kesehatan, Bapeda, dan BPS.

Seperti menurut data Bapeda, penduduk Kuningan sekira 1.170.000 jiwa. Karena itu, sensus supaya kongkrit mengenai jumlah penduduk, angka kemiskinan dan pengangguran, “Ini untuk memudah kan pelayanan dengan jumlah penduduk tepat,” kata Aang. (tan)

h1

PDAM Tirta Kemuning Berikan Pelayanan Terbaik

27 April 2010

Kramatmulya, IB

“Kedepan kami bertekad untuk terus mengembangkan kegiatan usaha PDAM dalam rangka melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” terang Tarja Sucipto, Ketua Panitia HUT PDAM Tirta Kemuning, di RM Lembah Ciremai Desa Cibentang Kramatmulya, Kamis (1/4).

Menurut Tarja, peringatan ultah PDAM, sebuah Perusahaan Daerah yang cukup diandalkan Pemkab Kuningan, ke-22 ini dilaksanakan cukup sederhana tapi tetap meriah. Acara dihadiri Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Wakil Bupati H. Momon Rochmana, unsur Muspida Kuningan, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Utje Ch. Suganda dan para undangan.

“Perayaan ultah kali ini dimeriahkan dengan beberapa kegiatan antara lain bulutangkis, futsal antar pegawai PDAM, donor darah, dan pemberian bibit tanaman kepada kepala desa pemilik sumber mata air,” katanya.

Direktur Utama PDAM Tirta Kemuning H. Kamdan, SE mengatakan, dengan bermodalkan kekayaan alam dan kepercayaan, setahap demi setahap PDAM terus berupaya meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. “Kami sadar dengan kinerja yang baiklah pelayanan kepada masyarakat harus diberikan. Dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” ucap H. Kamdan.

Langkah awal, tambah dia, telah dilakukan pada 30 September 2009 lalu dengan mencanangkan program Gebyar Air keur Balarea. Program ini diarahkan untuk menjaring minat masyarakat Kuningan untuk menjadi pelanggan PDAM. Menurut data, real demand survey oleh UNIKU terdapat potensi 17.000 unit dan potensi maksimal sebanyak 28.000 sampai dengan tahun 2014.

Sementara Bupati Kuningan H. Aang mengakui, Kuningan memang merupakan Kabupaten yang memiliki potensi sumber mata air yang berlimpah terutama di wilayah Kuningan bagian utara. “Ini merupakan suatu anugerah yang perlu kita syukuri dan kita manfaatkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” katanya.

Selain untuk masyarakat Kuningan, sebut Aang, PDAM Tirta Kemuning juga mampu memberikan pelayanan kepada daerah tetangga seperti Cirebon, Indramayu dan Brebes Jawa Tengah.

Aang berharap, momentum ulang tahun harus dijadikan tekad kuat untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan masyarakat. “Ini karena air merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Oleh karena itu berikan air yang terbaik demi kepentingan hidup manusia,” tegasnya. (tan)

h1

SMK Pertiwi Kuningan Siapkan Alumni Handal

27 April 2010

Kuningan, IB

SMK Pertiwi Kuningan merupakan sekolah kejuruan berbasis teknologi pertama di Kabupaten Kuningan. Sebelumnya sekolah ini bernama STM Pertiwi Kuningan yang berkiprah sejak 1979 lalu.

Sejak kiprahnya itu, hingga kini telah meluluskan 7.000 orang alumni yang mampu diserap oleh dunia industri, instansi pemerintah/swasta dan membuka wirausaha.

Sekolah kejuruan memang bertujuan untuk mendidik siswanya agar mempunyai skill dan siap memasuki dunia usaha, serta sebagian melanjutkan ke pergururuan tinggi. “Upaya yang kami lakukan untuk menggoalkan tujuan itu diantaranya dengan cara menyediakan sarana belajar/praktik yang lengkap dan menjalin kerjasama dengan puluhan perusahaan,” kata Kepala SMK Pertiwi Kuningan, Dea Ariana Vamitrarianto, SE, M.Si, saat ditemui IB di ruang kerjanya, Kamis (15/4).

Menurut Dea, PT. Pertamina Tanjung Gerem, PT. Waskita Jaya Purnama Jakarta, PT. Astra Honda Motor Jakarta, merupakan contoh perusahaan besar yang telah menjalin kerjasama dengan sekolahnya. “Kerjasama dijalin tak hanya dengan perusahaan skala nasional, namun dengan perusahaan-perusahaan besar skala lokal juga, semisal Yamaha Arista Jagabaya dan Honda Prima Motor Kuningan,” terang kepsek muda yang baru berusia 29 tahun ini.

Bicara SMK Pertiwi, ingatan kita tak dapat dipisahkan dari sosok Drs. Tjetje Priatna, BAE., M.Si. Dialah yang membidani lahirnya Yayasan Perhimpunan Pendidikan Abdhi Pertiwi (PPAP). Di PPAP ini bukan hanya SMK Pertiwi Kuningan, dibawahi pula SMK Pertiwi Cilimus, SMP Pertiwi Cilimus dan SMK Plus Sukamulya.

Komitmen untuk menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkarakter, ditularkan kepada putranya Dea Ariana untuk terus berkompetisi ditengah hingar bingarnya pertumbuhan SMK, baik negeri maupun swasta di Bumi Pertiwi ini.

Sehingga, bukan sebuah keniscayaan bila sekolah yang sejak 1993 menggunakan kampus di samping eks kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuningan di Cirendang ini bisa memiliki siswa hingga 922 orang. Mereka terakumulasi dalam empat program yakni Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Sepeda Motor, serta Teknik Rekayasa dan Perangkat Lunak.

Keberhasilan ini pun tak bisa dilepaskan dari penghargaan yang diberikan pengelola sekolah kepada para pengajar. Bagi guru yang bukan PNS, khususnya guru tetap yayasan (GTY) telah diberikan salary (gaji) setara dengan gaji PNS. Namun tentunya dilihat dari dedikasi, dan masa kerjanya. (kies)