Archive for Februari, 2010

h1

Hasil Survei KPK, Integritas Pelayanan Publik Kuningan Rendah

10 Februari 2010

Kuningan, IB

Berita diawal tahun 2010 sungguh menghenyakkan warga Kabupaten Kuningan yang selama ini dikenal fenomenal dalam pembangunan imprastruktur. Menurut hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), integritas pelayanan publik Kabupaten Kuningan terendah ke dua setelah Jakarta Selatan diantara 49 kabupaten dan kotamadya yang disurvei.

Hasil itu diakui oleh Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM seusai melantik 16 kepala SMP di SMPN 1 Pasawahan, Kamis (28/1). Menurut Momon, KPK memang benar telah melakukan survey integrasi pelayanan publik, dengan hasil Kuningan di peringkat ke dua skor terendah.

Survey dilakukan terhadap pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, RSUD 45 Kuningan, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, pelayanan Akte Kelahiran, dan Bantuan Pembangunan/Renovasi/Perbaikan Fisik Sekolah.

Atas kondisi itu, Ia mengharapkan seluruh anggota Korpri dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu ditegaskan lagi saat acara puncak Hari Korpri, Jum’at (29/1).

“Saat ini aktivitas pelayanan birokrasi tengah mendapat sorotan masyarakat. Karena itu harus menjadi cambuk bagi seluruh anggota Korpri untuk memperbaiki citra tersebut. Korpri harus bisa menjawab sorotan negatif dimaksud dengan kerja keras dan kerja cerdas, sehingga ke depan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Momon.

Hasil survey KPK itupun tak urung dapat sorotan Wakil Ketua DPRD Kab. Kuningan, Drs. H. Toto Hartono. Menurut ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, hasil itu survei KPK itu akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD, agar pelayanan publik terhadap masyarakat perlu ditingkatkan joleh eksekutif.

“Saya meminta pelayanan publik ini ditingkatkan olah para birokrat sebagai abdi masyarakat,” kata mantan  Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan ini, pekan lalu.

Sandi “Boy” Kartanegara, Wakil Ketua Bidang Kominfo DPC Partai Demokrat Kab.  Kuningan menegaskan, Pemda harus melakukan langkah kongkrit untuk memperbaiki citra dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai semua pelayanan yang diberikan oleh birokrat kepada masyarakat tergantung Bupati Kuningan.

“Apakah Bupati akan tegas kepada birokrat yang mengecewakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu semua tergantung Bupati,” kata Boy kepada IB di ruang Fraksi PD DPRD Kuningan, pekan lalu.

KPK Umumkan Survei Pelayanan Publik

Untuk optimalisasi pencegahan korupsi, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik. Serta, mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi.

Menurut Johan Budi SP, Humas KPK, salah satu cara untuk mencegah korupsi dilakukan dengan survei integritas sektor publik 2009. Hasil survei di presentasikan oleh Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK, 22 Desember 2009, bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Survei berlangsung pada April-September 2009 itu dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada 98 instansi. Terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49 pemerintah kota/kabupaten, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang terdiri dari 4.592 orang responden di tingkat pusat, 1.039 orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden di tingkat pemkot/pemkab. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei.

“Mulai tahun ini, survei integritas sektor publik telah memasukkan standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK sebesar 6,00,” kata Johan Budi SP.

Berikut ini adalah hasil survei integritas sektor publik tahun 2009. Nilai rata-rata integritas sektor publik nasional adalah 6,50, dengan perincian rata-rata integritas di tingkat pusat 6,64, rata-rata nilai integritas sektor publik di tingkat pemerintah provinsi adalah 6,18, dan rata-rata nilai integritas di tingkat pemerintah kota/kabupaten 6,46.

Bila dibandingkan, nilai integritas pemerintah provinsi relatif lebih buruk dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

Tingkat Pusat

Dari lima belas unit layanan yang diumumkan, IB hanya memuat 10 unit layanan. Intasni pusat dengan skor integritas terendah adalah : Pembuatan dan Perpanjangan SIM (POLRI), Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi (Departemen Perindustrian), Pengadaan Barang dan Jasa BKKBN (BKKBN), Pengadaan Barang dan Jasa Kem.Perumahan Rakyat (Kementerian perumahan Rakyat), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)(POLRI), dan Pengurusan Paspor Keimigrasian (Departemen Hukum dan HAM).

Sepuluh unit layanan dengan skor integritas tertinggi adalah: Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih (Departemen Pertanian), Program Bantuan Sosial (Menko Kesejahteraan Rakyat), rekomendasi Visa Taiwan (BNP2TKI), Pengadaan Barang dan Jasa (Departemen Pertanian), Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (PT.Jamsostek), Akreditasi Perguruan Tinggi (Badan Akreditasi Negara), Penentuan Distributor Gas 3 kg dan aksesorisnya (PT.Pertamina), Evaluasi Produk sebelum Izin Beredar (BPOM), dan Angkutan Muatan Barang antar Pulau (PT.PELNI)

Lima belas instansi dengan skor integritas terendah, yaitu: Departemen Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Perumahan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Departemen ESDM, dan Departemen Kehutanan.

Lima belas instansi dengan skor integritas tertinggi, yaitu: Departemen Pertanian, PT. Pos Indonesia, PT. Pertamina, BPOM, PT. Jamsostek, Badan Akreditasi Negara, PT. KBN, PT. Angkasa Pura II, PT. PELNI, Departemen Pendidikan Nasional, Perusahaan Gas Negara, BNP2TKI, Menko Kesejahteraan Rakyat, PT. KAI, dan PT. Asuransi Jasa Raharja.

Tingkat Pemerintah Provinsi

Empat unit layanan yang disurvei di pemerintah provinsi, yaitu: Pelayanan RSUD Kelas B, Pengadaan Barang  dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayek antar Kota dalam Provinsi, dan Izin Pendirian Koperasi/UKM Tingkat Provinsi.

Lima pemerintah provinsi yang dengan skor integritas terendah adalah: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Lampung.

Lima pemerintah provinsi yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Bali.

Tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten

Empat unit layanan yang disurvei di pemerintah kabupaten/kota, yaitu: Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/RSUD kelas C, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akte Kelahiran, dan Bantuan Pembangunan/Renovasi/Perbaikan Fisik Sekolah dengan APBD Tk II

Lima belas pemerintah kabupaten/kota  dengan skor integritas terendah adalah: Kota Jakarta Selatan, Kab. Kuningan, Kota Bandar Lampung, Kota Samarinda, Kab. Maros, Kab. Deli Serdang, Kota Manado, Kab.Gowa, Kota Makassar, Kab. Garut, Kota Bekasi, Kab. Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kab. Kutai Kertanegara, dan Kab. Sumenep.

Lima belas pemerintah kabupaten/kota  dengan skor integritas tertinggi adalah: Kota Denpasar, Kota Balikpapan, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Badung, Kota Medan, Kab. Kediri, Kota Banjarmasin, Kab. Girianyar, Kota Malang, Kota Jakarta Barat, Kab. Sampang, Kota Bontang, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kota Banjar Baru, dan Kota Metro.

Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, pengalaman integritas (bobot 0,750), merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensial integritas (bobot 0,250), serta merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden.

KPK tetap akan melakukan survei  secara rutin setiap tahun untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check and balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK juga akan terus melakukan monitor terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten. (tan/humas KPK/kompas.com)

Iklan
h1

Warga Setianegara Demo Minta Galian C Dibuka

10 Februari 2010

Kuningan, IB

Ratusan keluarga para pekerja galian C dari Desa Setianegara Kecamatan Cilimus melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kab. Kuningan, Senin (25/1). Mereka meminta diberikan toleransi agar galian C tempat mereka mencari nafkah dapat dibuka kembali. Nampak ikut berdemo para ibu dan anak kecil bersama ratusan bapak-bapak.

“Sudah berulang-ulang disampaikan, kami ingin disamakan seperti desa lain. Desa Cibeureum hanya dibatasi garis dan masih aktif. Tapi mengapa hanya di Desa Setianegara saja yang ditutup dengan portal, yang menutup pula akses ke kebun milik pribadi,” kata warga.

Mereka menyebutkan, bukan tidak memahami adanya TNGC dan konservasi alam, namun mereka berharap ada kejelasan mengenai mana yang diperkenankan dan dilarang. “Jangan seperti sekarang main tutup aja tanpa memedulikan dampak langsung dari penutupan itu, yakni kehilangan pekerjaan, dan anak-anak pun tidak bisa melanjutkan sekolah,” kata Nonoh, seorang warga Setianegara dalam orasinya.

Dalam orasinya pun mereka menyayangkan sikap Pemkab Kuningan yang tidak respon terhadap nasib eks para pekerja galian C. Janji alih profesi oleh mereka dianggap hanya omong belaka. “Katanya mau memberikan peluang usaha bagi kami, tapi tidak ada buktinya. Sudah dua bulan nasib kami terlunta-luna akibat penutupan galian. Bahkan anak-anak kami jadi korban,” kata Ismail, warga lainnya.

“Kami belum sempat memikirkan biaya pendidikan anak dan berbagai kebutuhan pembiayaan lainnya. Untuk urusan perut saya sudah sulit,” tegasnya.

Sementara itu, beberapa perwakilan pendemo diterima di ruang Badan Anggaran oleh pimpinan DPRD Kuningan yakni H. Yudi Budiana, SH, Drs. H. Toto Hartono, dan Drs. Toto Suharto, S.Apt. Dihadirkan pula Kadis SDA dan Pertambangan, Drs. H. Enay Sunaryo, MM, Kadis Sosnaker Drs. Dian Rahmat Januar, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Drs. H. Atik Suherman, M.Si dan Kasi Ops Satpol PP, Indra.

Rita Hartati, juru bicara pendemo mengaku merasa dilecehkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) beberapa hari lalu karena diberikan bantuan beras yang tidak layak dikonsumsi. “Beras bantuan itu sangat jelek. Jangankan manusia, ayam saya pun tidak mau memakan beras itu,” kata Rita, didampingi Eno dan Ating.

Eno mempermasalahkan penutupan dengan portal yang menghalangi akses warga untuk beraktifitas di luar galian C, seperti ke kebun atau hutan. Sehingga menggangu aktifitas lainnya.

Kepala Dinas SDA dan Pertambangan, H. Enay Sunaryo, MM menegaskan, sesuai Perda 38/2002 tentang RUTR Gunung Ciremai, di kaki Gunung Ciremai tidak dibenarkan melakukan aktifitas galian C. “Kami tidak mengeluarkan izin galian,” tegas Enay.

Kepala BPLHD, H. Atik  Suherman, menilai ada sisi yang bertolak belakang. Pada satu sisi penggalian akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sudah dipahami semuanya, dan pada sisi lain urusan perut juga penting. Sehingga harus disingkronkan.

Untuk solusinya, katanya, perlu diupayakan pengalihan profesi sesuai kebutuhan masyarakat (bottom up). Seperti sapi, domba, murbai tahun 2004, atau menanam pepaya Taiwan seperti yang telah dilakukan oleh salah seorang warga, dan ternyata berhasil.

Ia menegaskan bahwa seluruh bagian Gunung Ciremai tertutup untuk aktifitas galian C, karena dari sisi lingkungan hidup sangat membahayakan. Bahkan bila melanggar, bisa dipidana dengan sanksi 15 tahun penjara atau denda Rp. 5 – Rp. 15 miliar bagi pelaku galian ilegal.

Kasi Operasi Kantor Sapol PP, Indra mengaku dengan portal aktifitas lainnya masih bisa berjalan dan mobil kecil bisa berlalu lalang. “Kalau memang portal terlalu kecil maka kita akan melakukan pelebaran,” kata Indra.

Dian  Januar, Kadis Sosnaker, menjelaskan bahwa keputusan yang dibuat telah melalui kajian dan proses panjang. Sementara untuk mengubah mata pencaharian dari Galian C ke sektor lain, memang perlu waktu dan tergantung dari motivasi atau keinginan dari masing-masing untuk melakukan perubahan itu.

Pada kesempatan lain, Ia pun menampik bila seluruh beras bantuan tidak berkualitas. “Hanya sebagian kecil beras yang tidak berkualitas. Pihak kami hanya memberikan bantuan tanggap darurat. Beras itupun masih dalam karung Bulog,” kata Dian.

Wakil Ketua DPRD Kab. Kuningan, H. Yudi Budiana untuk sementara menyimpulkan, akan mengakomodir semua keluhan pengunjuk rasa dan akan menindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkab Kuningan.

Ia pun meminta semua intansi terkait untuk membuat program yang berkaitan dengan penghentian galian. Salah satunya dengan pengalihan usaha yang cocok sesuai aspirasi masyarakat. (tan)

h1

Banjir Rendam Cimahi, Satu Jembatan Ambruk

10 Februari 2010

Cimahi, IB

Guyuran hujan selama enam jam pada Minggu (24/1) mengakibatkan lebih dari 120 rumah warga Dusun II dan II Desa/Kecamatan Cimahi terendam banjir. Akibat banjir itupun, kata Kuwu Cimahi, Udin Syamsudin, sekira 5 hektar tanaman palawija rusak serta puluhan mesin air di Kali Cicadas hanyut.

“Banjir seperti ini pernah terjadi pada tahun 2004 lalu. Ini akibat banjir kiriman dari wilayah Desa Gunungsari yang menyebabkan jembatan tak mampu dilewati air. Sedangkan kerugian ditaksir Rp. 25 juta,” kata Udin.

Diperjelas Yuyu, Kepala UPTD Bina Marga Luragung, hujan deras yang mengguyur Desa Cimahi mengakibatkan daya tampung jembatan melebihi kapasitas. Akibatnya air meluap ke darat, sehingga terjadi penyembitan jembatan. Akhirnya air meluap ke jalan dan areal persawahan.

Hujan pun mengakibatkan sebuah rumah milik Dartiah terkena longsor. Rumah Dartiah yang hanya berjarak 5 meter dari bahu jalan Cimahi-Margamukti tertimpa gerakan tanah sepanjang 22 meter dengan ketinggian 5 meter.

Salah seorang korban yang juga Kuwu Gunugsari, Warto, mengaku selama musim hujan ini dirinya telah dua kali tanam padi, namun tertimbun banjir akibat meluapnya Kali Cicadas. Ia mengharapkan agar dilakukan pelebaran kali Cicadas.

Jembatan Nyaris Ambruk

Banjir besar pada waktu yang hampir bersamaan juga mengakibatkan jembatan penghubung Desa Mulyajaya dan Desa Cikeusal hampir ambruk. Arus deras dan sempitnya kolong jembatan mengakibatkan tiang penyangga sebelah timur (wilayah Mulyajaya) tergerus dan ambruk.

Meski tak ada korban jiwa, kerugian akibat banjir bandang itu mengakibatkan dinding penyangga rumah warga sepanjang 30 meter dengan ketinggian 6 meter ambruk. Dua rumah warga milik Warsono (45 tahun) dan Dasih (55 tahun) pun terancam roboh.

Kejadian berawal saat hujan sejak pukul 13.00 wib hingga 17.30 wib terus menerus mengguyur sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi. Sekira pukul 17.30 wib terdengar gemuruh air sungai yang meluap menggerus tiang sebelah timur hingga anjlok.

Beruntung keadaan yang cukup kritis itu dengan sigap langsung direspon pihak aparat setempat. Setelah mendapat laporan pemerintah desa, Danramil Luragung Kapten Inf. Cucun Sukmawijaya dan Kapospol Cimahi, Aiptu Dadang Heryanto bersama anggota Koramil dibantu pemerintahan desa dan warga melakukan tindakan penyelamatan.

Saat dikonfirmasi, kepala desa setempat, Entin Karsem membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya penyebab utama karena hujan yang turun dari siang hingga menjelang malam hari. “Luapan air mengakibatkan banjir bandang terjadi begitu besar,” terang Entin.

Ia sendiri mengaku telah melakukan langkah antispasi bencana dengan membuat bronjong pada 2007 lalu dari PPK (program pengembangan kecamatan) dan rucuk untuk membenteng senderan sekitar jembatan. “Namun ternyata itu tidak cukup mampu menahan derasnya banjir bandang yang datang saat ini,” sesalnya.

Guna menindaklanjuti masalah tersebut, menurut Entin, pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan terhadap pemerintah. Ia berharap jembatan yang menghubungkan Desa Mulyajaya dan Cikeusal itu segera mendapat perbaikan. Lebih bersyukur, lagi lanjutnya, jika dibangun jembatan yang baru dengan kontruksi yang layak. “Kondisi jembatan sudah rusak, dan layak untuk diganti baru,” katanya.

Sementara untuk dua orang warga yang rumahnya hampir terbawa longsor, Ia juga berharap agar senderan di lokasi tersebut segera dibenteng lagi lebih kuat. (gie)

h1

Proyek Motor APBN PLKB Diduga Dipungli

10 Februari 2010

Kuningan, IB

Pembagian kendaraan roda dua (motor) Honda Supra X 125 tahun 2009 untuk fungsional PLKB (penyuluh lapangan keluarga berencana) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kuningan diduga bermasalah. Para penerima bantuan itu diduga kuat dimintai tebusan atau pungutan liar (pungli).

Dari pantauan di lapangan, pembagian motor-motor tersebut diwarnai bau-bau bisnis (mencari uang) dengan cara setiap petugas PLKB yang akan dan berminat mendapatkannya harus membayar Rp. 500 ribu/orang, dengan rincian antara lain untuk asuransi, STNK dan plat nomor.

Sedangkan jumlah motor yang dikeluarkan dari Gudang Perdana Motor di Desa/Kec. Sindangagung Kab. Kuningan itu sebanyak 70 unit untuk 70 orang petugas PLKB. Sementara, dana berasal dari APBN tahun 2009 sebesar Rp. 1,12 miliar yang diperuntukkan untuk proyek DAK R.2 70 unit Rp. 900 juta, penunjang DAK Rp. 30 juta dan pendamping Rp. 90 juta.

Kalau sudah satu paket, seharusnya 70 petugas PLKB kantor BKBPP Kuningan itu “tinggal terima beres”. Tidak seharusnya dimintai uang per orangnya Rp. 500 ribu.

Terpisah, beberapa sumber resmi yang layak dipercaya membenarkan adanya pembagian motor Honda tersebut, 70 unit untuk 70 orang PLKB.

Namun yang mereka pertanyakan adalah kenapa para petugas PLKB itu harus bayar. “Kok harus membayar per orangnya Rp. 500 ribu, bukannya gratis dan terima beres. Ko malah begitu. Kita kan orang kecil dan orang kere, terus yang namanya PLKB itu kan petugas lapangan,” tegas mereka.

Kepala BKBPP saat ditemui penulis, Rabu (27/1), membenarkan adanya pungutan itu, karena konon untuk kepentingan biaya seperti asuransi pembuatan STNK dan plat nomor. (manluck)

h1

Partisipasi Pendonor di Cigandamekar Rendah

10 Februari 2010

Cigandamekar, IB

Kesadaran masyarakat Kecamatan Cigandamekar untuk mendonorkan darahnya ternyata masih rendah. Di Desa Babakanjati misalnya, saat diadakan acara donor darah pada Rabu (27/1), hanya sedikit warga yang ikut berpartisipasi.

Kuwu Babakanjati, Rohim mengaku kecewa dengan kurangnya pendonor di desanya. Padahal, sudah sejak tiga hari sebelumnya melalui Kadus dan ketua RT, menginformasikan agar warga mau mendonorkan darahnya.

Menurut dia, kedepannya akan diberlakukan teknik baru guna menyiasati kondisi itu. Pihak desa, katanya, mengharuskan warga mengecek golongan darahnya saat membuat KTP/KK. “Cek darah ini sebagai salah satu persyaratan sekaligus menyarankan warga untuk mendonorkan darahnya. Semoga dengan pola ini masyarakat sadar betul akan perbuatan mulia,” ujar Rohim.

Sementara Kepala UPTD Puskesmas Cigandamekar, dr. Vidi mengatakan, pihaknya melaksanakan program donor danar setiap tiga bulan sekali. “Namun entah kenapa setiap akan ada acara donor darah, masyarakat seolah-olah ketakutan. Padahal secara medis ini akan baik bagi kesehatannya,” katanya.

Dia menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada warga Cigandamekar hingga kesadaran diri untuk mendonorkan darahnya timbul. (dad)

h1

Rujuk Ditolak, Sariim Bunuh Diri

10 Februari 2010

Cirebon, IB

Rumah tangga pasangan suami istri Sariim (27 tahun) dan Emoh (22 tahun) sedang dilanda prahara, hingga harus pisah ranjang selama tiga bulan. Selasa sore hari (12/1), Sariim datang menemui istrinya dengan niat rujuk, tapi ditolak oleh sang istri.

Karena ditolak, Sariim nekad mengambil pisau dapur dan menusukkannya ke wajah Emoh, namun ditangkis dan mengenai pelipis kirinya. Kemudian Emoh kabur. Karena targetnya lolos, Sariim emosi dan nekad menghabisinya nyawanya sendiri.

Pasutri warga Desa Mandala Kec. Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon ini telah membina rumah tangga selama 9 tahun. Bahkan telah dikaruniai seorang anak berumur 7 tahun.

Yang namanya rumah tangga sewaktu-waktu pasti mengalami cekcok. Namun jangan sampai main bacok. Itu wajar sebagai kembang rumah tangga. Seperti dialami Pasutri ini yang harus pisah ranjang.

Ayah Sariim, Heryanto, mengatakan, sebelum meninggal hari Selasa (12/1), anaknya bertemu dengan istrinya sekitar jam 16.00 wib. “Saya merasa senang anak saya bisa bersatu kembali. Tidak ada rasa curiga dan tak tau apa yang dibicarakan,” katanya.

Tiba-tiba sekitar jam 20.00 wib, dia mendengar kabar bahwa anaknya, Sariim meninggal dunia dengan cara bunuh diri memotong lehernya. Korban Langsung dibawa ke RS Mitra Plumbon Cirebon.

Menurut Emoh, sekitar jam 19.30 wib, dia kedatangan Sariim yang niatnya ingin kembali lagi rumah tangga (rujuk). Tetapi Emoh malah emoh (menolak) dan minta cerai saja.

Tak disangka, lantas Sariim masuk ke dapur mengambil pisau dan langsung menyerangnya. Saat itu Emoh sedang duduk. Tujukan pisau sempat ditangkis, tapi kena pelipis kiri dan tangannya. Emoh  segera meloloskan diri dan minta tolong masyarakat.

Karena Emoh lolos, Sariim kesal dan amarahnya meluap. Kemudian dia melakukan jalan pintas, bunuh diri dengan memotong lehernya sendiri hingga hampir putus. (rml)

h1

Prediksi Calon Pejabat Kuningan

10 Februari 2010

Kuningan, IB

Pasca pelantikan Drs. Nandang Sudrajat menjadi Sekda Kuningan, gerbong Pemkab Kuningan akan bergerak. Diprediksi pada Februari 2010 ini, kekosongan eselon II dan III akan segera terisi.

Menurut informasi yang berhasil direkam penulis, banyak diperguncingkan ada beberapa posisi yang kosong dan segera ada penggantinya.

Seperti posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. H. Yuyun Nasrudin, M.Pd. Yuyun telah pensiun beberapa waktu lalu, tepatnya Jumat (29/1). Kemudian, posisi Asisten Administrasi (Asda) III yang ditinggal Drs. Nandang Sudrajat karena yang bersangkutan promosi menjadi Sekda.

Berdasarkan kebiasaan dan alur yang berjalan selama ini, posisi Asda III kemungkinan diisi oleh Drs. Apang Suparman, M.Si yang selama ini menjabat Kabag Keuangan. Meski terdengar pula, isu santer cukup menghangat posisi ini akan diisi oleh Drs. Dian Rachmat Yanuar, M.Si (Kadis Sosnaker), mantan Kabag Humas dan Kabag Perlengkapan. Apalagi Dian dikenal lebih dekat dengan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda dan aktif di organisasi kepemudaan seperti KNPI dan DPC Granat Kab. Kuningan.

Dari hasil pemantauan dan pengamatan penulis, Apang Suparman sudah cukup lama makan asam garam menggeluti dunia keuangan. “Bagaimana tidak kalau sejak dari staf hingga jadi Kabag Keuangan berdiam terus di Bagian Keuangan, jadi sudah layak dan pantaslah untuk menggantikan posisi Nandang Sudrajat”.

Sementara, posisi Yuyun Nasrudin telah beredar kabar akan diisi oleh H. Jatnika, SH, M.Pd (Kabag Hukum Setda Kuningan) dan Dra. Hj. Popi N. Puspitasari, M.Si (Sekretaris BKBPP). Keduanya sudah cukup lama waiting list (daftar tunggu) dan sudah memiliki tiket (Diklatpim II).

Bila Ajat naik, maka posisinya kemungkinan besar diganti oleh Andi Juhandi, SH (Kabid Pelayanan Perizinan BPTT Kuningan). Sedangkan bila Apang naik, maka posisinya kemungkinan besar diisi oleh H. Sudiaji, SE., M.Si (Kasubag Pembukuan-Verifikasi dan Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kuningan).

Khusus untuk posisi Asda III (administrasi) mungkin juga diisi oleh Drs. Didi Suhendi, M.Si (Kepala Dinas Pendapatan Daerah ) atau Uus Rusnandar,  SH, M.Si (Kabid Anggaran Bappeda Kab. Kuningan). Demikian prediksi yang penulis sampaikan. Mudah-mudahan benar. (Mansluk)