h1

DPRD Kuningan Pending Raperda Masterplan

14 Juli 2009

Kuningan, IB

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masterplan Pembangunan sampai tahun 2030 ditunda persetujuannya oleh DPRD Kab. Kuningan. Penundaan inipun merupakan satu catatan sejarah adanya usulan Raperda yang dipending oleh DPRD Kuningan.

Sementara delapan dari buah Raperda lainnya yang diajukan berhasil disepakati oleh DPRD Kab. Kuningan menjadi Perda. Ke Delapan Raperda itu adalah Raperda Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) yang merupakan satu Pansus (Panitia Khusus) dengan Master Plan, dipimpin oleh Nuzul Rachdy, SE.

Berikutnya empat buah yakni Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Kepengurusan dan Kepegawaaian PDAU, Pelestarian jenis Burung dan Ikan, serta Raperda Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh Ketua Pansus Rana Suparman, S.Sos.

Selanjutnya, Raperda Perencanaan Pembangunana Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipimpin Ketua Pansus Muslihat Somantri.

Penolakan Raperda Masterplan, kata Nuzul Rachdi, karena sesuai dengan hasil rapat konsultasi antara Pansus dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD diputuskan dibahas lebih lanjut menunggu kajian dari Pusat Pengkajian Depdagri. Untuk penyempurnaan dan penyelesaiannya agar Pemda melakukan konsultasi kepada Mendagri berkaitan aspek hukum dan subtansinya.

Sedangkan terkait Raperda RIPP menurut politikus dari PDIP ini, karena bidang pariwisata merupakan sumber pendapatan daerah, maka dalam pelaksanaannya harus ada saling kordinasi antara Pengelola dengan Dinas Pariwisata. Serta menghindari sisi negatif pariwisata sesuai visi dan misi Kuningan yang agamis.

Potensi obyek dan daya tarik pariwisata cukup beragam dimiliki Kabupaten Kuningan, dan berpotensi untuk dipasarkan sehingga menunjang pembangunan daerah. Objek wisata tersebut perlu penataan dan pembangunan seluruh aspek kepariwisataan secara baik sesuai standar kepariwisataan, termasuk fasilitas pendukungnya.

Menurut Ketua Pansus tiga Raperda, Mumun Somantri, sistem perencanaan daerah merupakan suatu sistem yang komprehensif yang mengatur seluruh sub sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan dalam semua tahapan dan prosedur perencanaan. Perencanaan dimaksud meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), RPJPD, dan RPJMD. Dan semuanya merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan daerah.

Ketua Pansus empat Raperda, Rana Suparman, S.Sos mengatakan, perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan perusahaan lainnya. PDAU mempunyai ruh yang berbeda dengan usaha biasa, yaitu mempunyai misi profit plus yang bukan hanya mendapatkan keuntungan semata.

Namun, tambah Rana, ruang gerak harus selektif, seperti tidak bolah menjadi kompetitor usaha kecil, justru harus mendorong bagi tumbuhnya UKM. Selain itu, harus membuka sumbatan-sumbatan ekonomi yang selama ini mengerdilkan ekonomi rakyat, serta mencari solusi bagi masyarakat dalam menjual hasil produksinya. Jenis usaha yang bisa digarap meliputi teknologi informasi dan komunikasi, energi, agrobisnis, pariwisata, dan aneka usaha jasa.

Pelestarian satwa jenis burung dan ikan, sehubungan di Kabupaten Kuningan ruang indah hijau dan asri ini kaya dengan satwa yang hidup di darat maupun udara, terutama burung dan ikan. Hal ini dilatarbelakangi, saat ini semakin maraknya upaya perburuan satwa jenis burung dan ikan dengan dalilh mencari nafkah dan kesenangan semata.

Ketua DPRD Kab. Kuningan, H. Yudi Budiana, SH mengatakan, dengan telah berakhirnya tugas pembahasan maka dua Pansus dibubarkan, kecuali Pansus yang membahas Raperda Master Plan Pembangunan Kab. Kuningan masih melanjutkan pembahasan sambil menunggu hasil kajian dari Depdagri. (tan)

Iklan

One comment

  1. Rancangan Masterplan kuningan sampai 2030 jangan hanya memenuhi kepentingan projek saja dibutuhkan pemahaman kuningan yang menyeluruh menyangkut asfek genetika kewilayahannya. hal ini dibutuhkan karena jangan sampai kekuatan daya dukung kuningan malah menghilang akibat kebijakan yang tidak terukur, mampu



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: