Archive for Juni, 2009

h1

Bukti Eksistensi IPJI Rakernas di Jakarta

23 Juni 2009

Pembukaan Rakernas utama

Staf Ahli Khusus Presiden Mayjen (Purn) Djali Yusuf saat membuka Rakernas IPJI 2009 di Hotel Grand Cempaka Jakarta, Jumat (12/6)

Jakarta, IB

Bukti eksistensi IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) mengadakan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih Jakarta Pusat. Rakernas  IPJI dibuka oleh Staf Ahli Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik, Mayjen (Purn) Djali Yusuf, Jum’at (12/6).

Ketua Panitia Rakernas, Ir. H. Salam mengatakan, Rakernas kali ini diikuti oleh 237 peserta utusan 27 DPW dan DPC IPJI seluruh Indonesia. Dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme insan pers.

Ketua Umum IPJI Taufik Rahman, S.Sos mengatakan, Rakernas merupakan kewajiban dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPJI yang menyebutkan Rakernas diadakan sekali diantara dua Munas (Musyawarah Nasional). Selain itu untuk melakukan evaluasi DPW dan DPC, serta membuat program kerja yang telah diamanatkan dalam Munas 2007 lalu.

Diharapkan dengan kegiatan ini insan pers lebih profesional, dan mampu melaksanakann perannya baik dalam menyajikan informasi, hiburan dan sebagai sosial kontrol. IPJI, kata Taufik Rahman, telah terdaftar di Dewan Pers dengan nomor urut 18. Hal itu karena IPJI memang tetap eksis dan memiliki kedudukan kantor DPP di Jakarta. Ia pun menyebutkan, keanggotaan IPJI dari unsur penulis bisa berasal dari mana termasuk dari birokrat yang mempunyai hobby menulis. Pasalnya, dalam IPJI komponisnya terbalik, 30 insan Pers dan 70% penulis.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Mayjen (Purn) HM. Djali Yusuf meminta agar insan pers jangan membuat berita yang menimbulkan konflik dan fitnah, namun harus berdasarkan sumber yang benar, dan didukung oleh data yang akurat.

James Pardede, Direktur Kelembagaan Komunikasi Sosial Dirjen SKDI Depkominfo RI menyajikan materi peranan penulis dan Jurnalis dalam mengantarkan calon pemimpin bangsa. Pemateri berikutnya Mandir Achmad Syafi’i, Kabid SDM Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga menyajikan materi alasan kritis dan strategis pentingnya menumhbukan kesadaran bela bangsa.

Tanu Ketum Dorce 2Rakernas memanas justru ketika pembahasan internal yang dibagi dalam komisi organisasi, program dan rekomendasi. Kata Ketua Komisi Organisasi, kebijakan organisi tentang pemantapan konsolidasi harus dapat dilaksanakan dengan baik, agar visi dan misi yang diemban oleh IPJI dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat sesuai fungsinya sebagai sosial kontrol.

Acara penutupan diisi dengan hiburan yang menghadirkan artis-arti top ikukota seperti Pazal Dad, Teti Sapari, dan Dorce Gamalama. Mereka berbaur dengan para peserta Rakernas IPJI. (tan)

Iklan
h1

Mutasi Lahirkan Bintang Baru

23 Juni 2009

Kuningan, IB

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda kembali melakukan mutasi para pejabat eselon II  – IV di Pendopo Kabupaten, Senin (8/6). Mutasi kali ini benar-benar dipenuhi dengan rissing star (bintang baru).

Mutasi Juni 1Mereka yang termasuk rissing star adalah Drs. Dian Rachmat Januar, M.Si  menjadi Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) promosi dari Kabag Perlengkapanan Setda Kuningan, dan Drs. Asep Taufik Rohman, M.Si menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan dari Kabag Umum Setda. Kedua pria ini tergolong muda, lahir pada 1968, atau sekira 41 tahun.

Berikutnya, Drs. Yosep Setiawan, M.Si Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda) dari Inspektur atau Bawasda. Posisi Yosep diisi Drs. H. Maman Suparman, MM yang semula Asisten Pemerintahan Setda. Posisi Maman diisi H, Bambang T. Margono, SH, MM yang semula Kepala Disperindag.

Selanjutnya, posisi Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan yang semula kosong pasca pensiunnya Drs. H.E. Kuswandy, M.Pd diisi oleh Drs. H. Yayan Sofyan, MM yang semula menjabat Kadis Sosnaker.

Selain itu, tiga pejabat promosi ke eselon III yakni Trisman Supriatna, S.Pd, M.Pd, menjadi Plt. Kabag Umum Setda dari Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum. Ahmad Subandi, SE menjadi Kepala Bagian Perlengkapan, semula Kasubag Pertanahan dan Tata Kota Bagian Tata Pemerintahan. Dadi Suryadi, SH Kabid Angkutan Dinas Perhubungan semula kasi Angkutan Barang pada Bidang Angkutan. Dra. Sulastri Kabid Pemberdayaan Perempuan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dari Kasi Pengembangan Jasa dan Usaha Pariwisata Disparbud. Drs. Salamat Kabid Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Capil dari Kasi Pelayanan Dokumen Kependududkan pada Bidang Aministrasi Kependudukan Bagian Kependudukan dan Capil.

Rotasi terjai pula pada posisi Camat. Yunara, S.Sos Camat Japara dari Camat Sindang Agung, tukar tempat dengan Drs. Anang Sundana Sunardi. Tukar posisi tejadi pula pada Drs. Kamil Nurjaman, M.Si dengan Drs. H. Gozali, M.Si. Kamil semula Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Asset Daerah menjadi Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Sementara pada level eselon terbawah (IV.b), Waspin, S.Pd yang semula Kasubag TU UPTD Pendidikan Kec. Cimahi menjadi pelaksana pada Dinas Pendidikan. Pengalihan inipun sebenarnya sangat diharapkan para kepala sekolah dan guru di lingkungan UPTD Pendidikan Cimahi karena performance yang kurang baik.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, dalam mekanisme penyelenggaraaan pemerintahan, pergantian pejabat merupakan hal yang selalu akan berulang terjadi. Ini mengandng pengertian bahwa selama masih menyandang predikat aparatur negara, siapapun akan terus mengalami alih tugas maupun alih jabatan.

Aang menjelaskan, rotasi dan promosi jabatan ini semata-mata untuk mengisi kekosongan jabatan dan menghindari stagnasi roda pemerintahan dan pembangunan. Juga untuk regenerasi kepemimpinan berdasarkan kemampuan, profesionalisme dan kepercayaan dari pimpinan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi kerja dan mewujudkan prestasi kerja aparatur pemerintahan. (tan)

h1

Tim Kampanye Capres-Cawapres Sepakat Kampanye Pilres Damai

23 Juni 2009

Deklarasi kampanye pilpresKuningan, IB

Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres/Cawapres) di Kabupaten  Kuningan sepakat melaksanakan Kampanye Pilpres secara damai. Kesepakatan kampanye damai dilakukan di Aula KPU Kuningan, Rabu (10/6).

Tim Kampanye Capres/Cawapres Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (Mega – Pro) diwakili oleh Nuzul Rachdy, SE, Tim Kampanye Capres/Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono (SBY – Berbudi) oleh Umar dan H. Sobari Irawan, S.Sos, dan Tim Kampanye Capres/Cawapres M. Jusuf Kalla – Wiranto oleh Drs. H. Ending Suwandi, MM dan Arif Rismawan, S.Ag., M.M.

Penandatanganan kesepakatan kampanye damai disaksikan Kapolres Kuningan, AKBP Nurullah, SH, Ketua Panwas Ujang Abdul Azis, S.Pd, Ketua KPU Endun Abdul Haq, M.Pd dan Danramil Kuningan, Kapten Czi Yusuf.

Sebelum deklarasi damai diisi dengan penyajian materi dari KPU, Kapolres dan Panwas. Ketua KPU Kuningan Endun Abdul Haq mengatakan, DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilpres kali ini sebanayak 833.063 pemilih. Jumlah ini lebih sedikit dibanding saat Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berjumlah 835.195.

Penyebab terjadinya penurunan DPT, kata Endun, karena pemilih saat ini dapat didaftar dimana saja di Indonesia, tanpa mengenal daerah pemilihan. Artinya bila seorang merantau ke Jakarta atau daerah lain, maka Pemilih dapat mendaftarkan diri berdasarkan domisilinya, bukan berdasarkan alamat KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Di Kabupaten Kuningan, sekira 25 – 30 persen pemegang hak pilih merupakan perantau.  Akibat penurunan, dan lebih simplenya sistem pemilihan maka TPS (Tempat Pemungutan Suara) pun menjadi berkurang menjadi 1.806 TPS.

KPU telah menetapkan lima titik untuk melaksanakan kampanye rapat umum yakni di Jalan baru Kuningan, Lapangan Mandirancan, Lapang Sepakbola Luragung, Lapang Sepakbola Purabaya Ciawigebang, dan Lapang Sepakbola Darma. (tan)

h1

Polemik Terminal Kertawangunan

23 Juni 2009

Kuningan, IB

Keberadaan terminal tipe A Kertawangunan dan kebijakan transportasi pasca uji coba beroperasinya terminal tersebut, dinilai menimbulkan polemik oleh berbagai pihak. Akibatnya ribuan massa yang berasal dari wilayah Kuningan timur, Senin (8/6) ngontrog gedung DPRD Kabupaten Kuningan.

Demo Bus 8 JuniMassa yang mengendarai sepeda motor dan mobil angkutan, tiba di gedung dewan pukul 09.00. Dalam orasinya, massa membawa dua tuntutan rakyat (dwitura), yakni meminta pemerintah agar terminal tipe A hanya sebagai terminal lintas untuk bus selama 24 jam, dan menuntut pencabutan portal yang telah dipasang Dinas Perhubungan (Dishub) di berbagai titik di wilayah timur Kuningan.

Melihat aksi massa dalam jumlah banyak, pimpinan dan anggota DPRD berinisitif menampung aspirasi masyarakat dan meminta 15 perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan di ruang sidang paripurna gedung DPRD. Mereka adalah Ketua DPRD H. Yudi Budiana, SH, Wakil Ketua DPRD H. Acep Purnama, SH, Ketua Komisi C Apang Sujaman dan beberapa anggota Dewan. Hadar pula Sekda Drs H Djamaludin Noer, MM, Kapolres AKBP Nurullah, SH, dan Kepala Dinas Perhubungan Drs Sadil Damini DJ.

Pantauan IB, pertemuan itu berlangsung alot hingga pukul 15.00 wib, itupun setelah diskor selama satu jam (pukul 12.00 – 13.00 wib). Diakhir pertemuan, Ketua DPRD Yudi Budiana mengungkapkan persetujuan mengenai pembukaan Terminal hanya berfungsi sebagai lintasan mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00 pagi untuk sementara.

Karena merasa tidak puas, maka para pengunjuk rasa yang ikut mendengarkan dari luar gedung melalui pengeras suara berteriak menolak kebijakan tersebut. “Pak bupati, tolong perhatikan rakyat kecil di wilyah timur Kuningan, kami merasa terlantar. Kami masyarakat pusing, sebab naik bus diturunkan paksa,” ujar warga dalam orasinya.

Ungkapan kekecewaan nampak pula dari spanduk, poster, dan pamflet yang dipampang. Meski sempat memanas karena massa mendesak ingin masuk halaman gedung DPRD, namun berhasil ditertibkan aparat gabungan dari Polres Kuningan dan Satpol PP Kuningan.

Korlap aksi, Didin Safarudin membeberkan alasan munculnya dwitura. Pertama, adanya kebijakan operasional Terminal Tipe A yang tidak memperbolehkan bus masuk kampung, telah membuat para tukang ojeg kesulitan mencari nafkah, omzet para pedagang menurun, awak bus terintimidasi dan dirugikan. Selain itu, masyarakat pengguna bus mendapat perlakuaan tidak baik, terlebih biaya transportasi menjadi tidak rasional.

“Atas dasar itu, cabut portal dan biaya bus masuk kampung seperti biasanya! Toh selama ini Kuningan kondusif. Pemasangan portal  adalah tindakaan arogansi dan penjajahan pemerintah terhadap masyarakat,” tandas Didin.

Feri Alamsyah,  pengunjuk rasa  lainya mengatakaan, massa tidak akan meninggalkan gedung DPRD sebelum ada perintah pencabutan portal dari Pemkab. Ia bersama massa akan menginap di gedung DPRD jika tuntutanya tidak dipenuhi. Ternyata itu tidak berlangsung lama, mereka pun akhirnya pulang.

Apalagi setelah Sekda H Djamaludin Noor menyampaikan amanah Bupati H Aang Hamid Suganda. Pemerintah mengabul kan tuntutan pertama, bahwa bus diperbolehkan tidak menurunkan penumpang di terminal Tipe A, dan atau membolehkan bus membawa penumpang langsung ke wilayah timur, pada pukul 18.00 – 06.00 wib. Sedang tuntutan pencabutan portal, Djamal meminta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu di tingkat Muspida.

Tawaran tersebut tampaknya tidak membuat massa menerima begitu saja. Melalui perwakilannya keukeuh agar portal juga dicabut. Bahkan untuk menekan pemerintah, massa menyindir ketidakpatuhan Pemkab Kuningan terhadap implementasi aturan perizinan pembangunan terminal tipe A (IMB, red) yang hingga kini belum dimiliki. “Kenapa masyarakat dipaksa-paksa mentaati aturan, sedangkan pemkab sendiri melanggar aturan,” ungkap pengunjuk rasa.

Esoknya, pertemuan dilanjut kan lagi antara Kepala Dinas Perhubungan, Drs. Sadil Damini Dj beserta jajarannya, DPRD dan perwakilan pengunjuk rasa. Namun hasil pertemuan inipun tak merubah keputusan “informal” sebelumnya.  Pembuatan portal kata Sadil Damini, sebenarnya sudah dilaku kan sejak beberapa tahun lalu sesuai Keputusan Bupati Kuni-ngan. Permasalahannya, setiap dibuat portal selalu hilang atau rusak. Sehingga, dibuat portal baru  yang lebih tinggi dan kuat di beberapa tempat, itupun bisa ditutup buka.

Pembuatan portal sendiri atas kesepakatan Dishub dengan Pengusaha Bus beberapa waktu lalu. Saat itu, pihak pengusaha mempersilakan mem buat portal dengan konvensasi, bus dapat terus ke wilayah timur.

“Pembuatan portal bertujuan untuk melindungi jalan dan jembatan agar lebih tahan lama, sebab untuk jalan kabupaten hanya boleh dilalui oleh kendaraan dengan tonase antara 4 – 6 ton,” terang Sadil didampingi Wakil Ketua DPRD Kuningan Acep Purnama SH, Kabid Angkutan Dadi Suryadi, SH dan Kasi Pengujian Kendaraan Maryono. (tan)

h1

IIK BUMN Jadikan Desa Cikadu Kampung Sawo dan Manggis

23 Juni 2009

Nusaherang, IB

Sebanyak 1.000 bibit  pohon terdiri dari sawo dan manggis ditanam di Desa Jambar dan Cikadu Kecamatan Nusaherang. Bibit tersebut merupakan bantuan dari Ikatan Istri Kepemimpinan (IIK) BUMN Pusat.

Ketua Umum IIK BUMN Pusat, Ratna Megawangi Sofyan Djalil dan Sekda Pemkab Kuningan Drs. Djamaludin Noer, MM melakukan penanaman pohon sawo, di depan gedung Balai Desa Cikadu, Senin (30/6).

Menurut Ny. Ratna Megawangi, penanaman di Desa Cikadu dan Jambar bukan tanpa alasan. Penanaman dilakukan di desa tersebut karena kondisi tanahnya cocok. Juga sebagai wujud partisipasi istri-istri pejabat BUMN yang  memiliki kepedulian akan lingkungan, budaya dan pendidikan. “Penanaman  ini kedepan dapat memacu agrobisnis yang nantinya menjadi central buah tersebut di Desa Cikadu,” harap istri Menteri BUMN ini.

Pelaksanaan penanaman ini, kata dia, jangan sampai di sini saja melainkan masyarakat harus bisa memeliharanya dengan sebaik mungkin sekaligus menambah jumlah tanamannya, karena yang dilakukan sekarang merupakan  pemicu untuk masyarakat bahwa nantinya dapat dijadikan usaha keluarga. Terlebih lagi pemasaran sawo dan  manggis masih langka.

Bupati Kuningan diwakili Sekda Drs. Djamaludin Noer, MM, mengucapkan terima kasih kepada IIK BUMN pusat, atas bantuan penanaman bibit tersebut. Hal ini sejalan dengan program Kuningan menuju  kabupaten konservasi. “Bukan hanya itu, melainkan bibit sawo dan manggis juga memiliki nilai ekonomi,” katanya.

Untuk meningkatkan produktifitas buah-buahan, Sekda mengharapkan, perlu dilakukan kemitaraan dengan berbagai pihak. “Saya menganjurkan kepada masyarakat agar bantuan dapat  dikembangkan dengan cara olah, petik, dan jual. Dengan memperhatikan kualitas sesuai dengan permintaan  pasar,” ungkapnya.

Kepedulian Putra Daerah

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris PT (persero) Sang Hiyang Sri, Drs. Ahmad Yani kepada IB mengatakan dirinya akan tetap berupaya peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Kuningan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sebagai pimpinan di PT. Sang Hiyang Sri, putra kelahiran Desa/Kecamatan Kadugede ini telah memberikan bantuan bibit-bibitan dan pupuk. Seperti saat Desa Kadugede dipimpin oleh Maman Wijaya yang juga adik kandungnya, Ia telah memberikan bantuan untuk pembangunan gedung serba guna dan kantor kepala desa.

Bantuan yang dikucurkan melalui dirinya juga diterima para petani dengan pemberian bantuan bibit padi berkualitas dan pupuk yang mencapai puluhan ton. Bantuan bibit Sawo, Manggis dan Sukun serta pupuk bagi warga Desa Cikadu dan Jambar Kecamatan Nusaherang juga tak lepas dari perannya sebagai petinggi di PT. Sang Hiyang Sri. Desa Cikadu diberikan pula bantuan pembangunan PAUD.

“Sebagai putra daerah Kuningan, Saya akan berupaya tetap peduli terhadap tanah kelahiran (lemah cai), sesuai kemampuan yang dimiliki,” ungkapnya kepada IB belum lama ini.

Kuwu Kadugede, Maman Abdurahman mengakui, bahwa Ahmad Yani cukup peduli terhadap desanya termasuk dalam pembangunan Gedung Serba Guna dan Kantor Kepala Desa Kadugede. “Selain sebagai donatur, Ia juga merupakan Penasihat Pembangun an Gedung Serba Guna dan Balai Desa kami,” tutur Maman saat dihubungi via ponselnya, Rabu (17/6). (tan)

h1

Jiwa Demokratis

23 Juni 2009

Istilah demokrasi tak asing bagi kita semua, termasuk orang awam. Untuk menjawabnya tentu kita harus melihat dulu pengertian demokrasi ini sendiri. Demokrasi berasal Bahasa Sansekerta, yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi secara harpiah demokratos adalah pemerintahan rakyat.

Untuk lebih apdol, mari kita simak kembali teori tentang sistem pemerintah-an yang dikemukakan oleh Polybios dan Aristoteles. Mereka menyebutkan bahwa demokrasi merupakan penurunan (lebih jelek) dari sistem pemerintahan Aristokrat (pemerintahan paling ideal yang dikendalikan oleh ahli dan cendekiawan).

Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat (AS) lebih luas lagi. Yang dimaksud demokrasi adalah pemerintah-an dari, oleh dan untuk rakyat. Tentunya ada beberapa syarat demokrasi bisa berjalan baik, yakni adanya pengakuan hak azasi manusia, penegakkan hukum, dan partisipasi rakyat.

Aristoteles dan Polybios hingga kini masih relevan. Siapapun saat ini dapat menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakang dan kapabilitasnya. Hal itupun terlihat dari terpilihnya beberapa kepala daerah, calon anggota legislatif, atau kepala desa (kuwu) yang secara kualitatif dinilai kurang, namun dapat dukungan rakyat dan terpilih.

Namun, ternyata yang paling berat adalah memiliki jiwa demokratis. Kita mungkin sering menyaksikan terjadinya protes ketidakpuasan akibat kekalahan dalam pesta demokrasi, seperti pada Pemilihan Gubernur (Pilgub/Wagub) di Maluku Utara dan Jawa Timur. Pihak yang kalah ngeyel tak mengakui kekalahannya. Dan beberapa contoh Pemilihan Walikota/Wakil dan Bupati/Wakil Bupati di Bumi Nusantara.

Contoh yang paling besar untuk level nasional adalah, ketidakrelaan Megawati Soekarnoputri mengakui kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004 lalu. Bahkan untuk berjabat tangan atau berjumpa pun gak mau. Hingga terjadi pertemuan secara tak sengaja pada 2 Juni lalu, saat pengundian nomor urut Capres/Cawapres 2009.

Sikap tidak demokrasi juga sering dipertontonkan pada level paling bawah yakni, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sering terjadi, calon yang kalah terus berupaya untuk mendongkel agar lawannya tumbang, tak mau berkompromi, bekerjasama dalam membangun desanya. Ini gambaran betapa sulitnya menerapkan sikap demokratis, mulai pimpinan tingkat nasional hingga level paling rendah yakni desa.

Contoh sikap demokratis dapat jadi tauladan adalah ketika Agum Gumelar mengakui kekalahannya dalam Pilgub Jabar tahun lalu. Contoh terkini, ketika Calon Presiden Partai Republik di USA langsung mengakui kekalahan beberapa saat setelah hasil quick count  diumum kan. Ia mengakui kemenangan Capres dari Partai Demokrat Barack Obama. (redaksi)

h1

Terminal Ancaran Butuh Jalan Tembus

23 Juni 2009

Kuningan, IB

Membangun sebuah terminal kelas A di Ancaran, merupakan kemajuan yang berarti bagi Kota Kuda, tetapi masih membutuhkan beberapa jalan tembusan untuk penunjangnya.

Hal tersebut dikatakan Kadis Bina Marga Kab. Kuningan, Drs. Kukuh Taufik, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Kukuh mengatakan, pelaksanaan pembangunan jalan baru sebagai jalan tembusan Kedungarum ke Terminal Ancaran merupakan bantuan dana APBN sebesar Rp10 milyar, dan penggarapannya juga oleh sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang ditunjuk langsung oleh pusat.

Menurutnya, meskipun dalam pelaksanaannya nanti ada sedikit kendala yaitu berupa tiang listrik yang melintas ke badan jalan, namun setelah dikompromikan dengan pihak PLN, pihak PLN pun tidak keberatan melakukan pembongkaran tiang. “Untuk itu insya Allah pembuatan jalan baru tersebut akan berjalan lancar,” terangnya.

Ketika disinggung masalah fungsi terminal Ancaran yang belum membuahkan manfaat bagi masyarakat karena keberadaan lahan tanah yang labil, ia mengakuinya meskipun pada dasarnya dinas yang dipimpinnya hanya terlibat teknis di dalam pembuatan lahan terminal dan pembuatan jalan. “Idealnya agar stabil, lahan tanah terminal dibuatkan beton cakar ayam dulu, setelah itu baru diaspal,” katanya.

Disamping itu Kukuh menuturkan bahwa di dalam musim hujan biaya pemeliharaan jalan hotmix akan selalu meningkat bahkan selalu tidak diduga-duga. Oleh karena itu untuk pelaksanaan perbaikannya ia kerap kali mendahulukan jalan yag urgen dipakai lalu-lalang kendaraan roda empat maupun roda dua. Diakuinya tidak jarang untuk perbaikan jalan dilakukan pada malam hari, disaat kendaraan pemakai jalan berkurang. Dan itupun dilaksanakan ketika kemarau.

Bahkan ia pun sempat menyampaikan sebuah ide dalam upaya membuka jalan tembus dalam rangka menghidupkan terminal Ancaran. Salah satu diantaranya jalan tembus dari Sampora idealnya segera dibangun, begitu juga jalur jalan tengah sebagai penghubung Kabupaten Kuningan ke Jawa tengah lewat jalur Cibingbin. “Oleh karena itu, nanti diharapkan ada tiga jalur alternatif untuk mengantisipasi kemacetan yaitu jalur pantura, jalur tengah dan jalur selatan,” idenya.

Selain itu tembusan Jalan Dago yang sebelumnya direncanakan dengan tembusan jalan dua jalur Jalan Pramuka, yang karena mengingat biaya ganti untung tanahnya akan sangat tinggi, maka akhirnya dibuatkan solusi dengan cara membuka jalan baru tembusan dari perempatan Pasar Darurat, ke belakang padepokan Bima Suci. “Semua ide pembuatan jalan dapat terealisasi tergantung dari Bapeda dalam merespon keinginan masyarakat,” tegasnya. (Rd. Achadiat)