h1

Netralitas PNS dan Kades Dalam Pemilu

11 Maret 2009

ukisPemilihan umum legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan 9 April depan. Karena waktunya sudah sangat dekat, maka pada Maret sudah dapat diperkirakan persaingan antara peserta pemilu (partai politik), peserta pemilu perorangan untuk calon anggota DPD, dan para calon anggota legislatif memasuki puncaknya.

Di bulan inilah seluruh janji dan tebar pesona mengalami puncaknya, begitu pula perguliran rupiah tidak kalah sengitnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada sisi lain, kita sering mendengar sorotan mengenai netralitas pegawai negeri sipil, TNI/Polri serta kepala desa beserta perangkatnya.

Dalam konteks demikian marilah kita merunut pada UU No. 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Legislatif, dan lebih kongkrit lagi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 19 Tahun 2008.

Pasal 26 ayat (2) menyebutkan, Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan : ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; pejabat BUMN/BUMD; pegawai negeri sipil; anggota TNI dan Polri; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Mereka dilarang sebagai pelaksana kampanye, namun dibolehkan sebagai peserta kampanye, sepanjang tidak menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil. Serta dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Pasal 65, (1). Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye. (2) Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, TNI/Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

Dalam konteks ini, PNS, kepala desa dan perangkat desa harus bersikap netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu. Permasalahannya, bagaimana kalau mereka itu terlibat sebagai tim sukses salah seorang Caleg.

Sebagai tim sukses tentu mereka akan melakukan kampanye yang bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu.

Menurut aturan, keterlibatan dan pemberian dukungan inipun tidak dibenarkan, dan dapat dilaporkan kepada Panwaslu sebagai pelanggaran pemilu untuk diberikan sanksi pidana pemilu. (editorial)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: