Archive for Februari, 2009

h1

Bupati Aang Fokus Wujudkan Kabupaten Konservasi

21 Februari 2009

aang-dadap-berendungKarangkancana, IB

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos ingin memfokuskan diri pada pembangunan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Konservasi. “Saya ingin mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi,” terang H. Aang di Situ Dadap Berendung, Desa Cihanjaro, Kec. Karangkancana, Minggu (8/2).

Upaya pencapaian Kabupaten Konservasi diantaranya telah dilaksanakan melalui pembangunan kawasan Kebun Raya Kuningan (KRK) di Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan, Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Program penganten peduli lingkungan (Pepeling), dan pembuatan taman kota di setiap kecamatan.

Bupati tiba bersama rombongan dengan mengendarai sepeda diantaranya Wakil Bupati Drs. H. Momon Rochmana, MM , Dandim 0615 Kuningan, Letkol Arm. Mulyono, dan Plt Sekda Drs. H. Djamaluddin Noor, MM.

Selain itu, ikut pula Kadis SDAP Drs. H. Enay Sunaryo, MM, Kadis LH dan Kebersihan, Drs. H. Atik Suherman, M.Si, Kepala RSUD 45 Kuningan, dr. H. Afif Kosasih, M.Kes, Kabag Humas Drs. H. Lili Suherli, M.Si, Kepala Satpol PP, Indra Purwantoro, S.Sos, Camat Karangkancana, Drs. Enang Sudianto, para kuwu dan peserta sepeda santai.

Camat Karangkancana, Drs. Enang Sudianto, dalam laporannya mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Bupati Kuningan H. Aang pada periode 2008-2013 ke Karangkancana. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Aang di lokasi Situ Dadap Berendung yang dibangun di atas lahan milik Perum Perhutani pada petak 33 seluas 60 H.a. Situ ini sendiri memiliki luas 3 H.a.

“Situ ini merupakan daerah resapan air untuk pertanian di wilayah hilir, Cibeureum. Sementara untuk pelestarian lingkungan hidup telah dilaksanakan pada areal 120 H.a dari luas 228 H.a hutan kritis. Di sekitar situ ini pada radius 50 meter, akan ditanami tanaman buah-buahan dan kemudian baru tanaman produksi jati,” jelas Enang.

Bupati Kuningan, H. Aang HS mengatakan, ini merupakan perjalanan yang ke-7, bersepeda santai. Biasanya bersama rombongan yang berjumlah 145 orang, namun sekarang agak berkurang, termasuk Pak Kapolres yang tidak ikut. Ia bersama jajaran pemda, dulu menggalakan jalan santai, namun karena banyak yang keteteran kemudian dirubah dengan sepeda santai.

Dengan sepeda santai, kata Aang, dapat melihat-lihat suasana desa, terinspirasi ide baru, dapat melihat lahan yang masih kritis yang membutuhkan pelestarian menuju Kabupaten Konservasi yang didukung oleh taman kota di setiap kecamatan, Kebun Raya Padabeunghar dan program pepeling.

“Saya minta agar situ ini ditata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, jangan sampai gundul. Pasalnya daerah ini akan nampak gundul, apabila musim kemarau tiba. Sekarang memang kelihatan hijau, karena masih musim penghujan,” ungkap Aang.

Ia pun menyentil Kepala Dinas Hutbun (Ir. Dendi Warsita, red) yang tidak hadir menyertai rombongan. “Kalau masih betah di Hutbun, harus ikut kegiatan seperti ini dong,” katanya, karena saat melintas jalan Luragung-Cileuya, Ia melihat pohon Damar yang ditanam di sepanjang jalan tersebut banyak yang mati.

“Kuningan sebagai daerah yang punya kelebihan di sektor pelesatarian lingkungan yang baik, perlu komitmen bersama untuk terus memeliharanya. Kepada para kepala desa dalam setiap langkahnya harus bermanfaat. Jalan yang sudah diaspal kini mulai rusak lagi, jangan dibiarkan. Buat hotmix itu mahal, sebaiknya diperbaiki. Truk juga sebaiknya dilarang,” imbaunya.

Menurut Aang, walaupun cukup jauh, sekira 1,5 km dari Jalan Raya Cileuya-Karang kancana, lokasi ini cukup bagus. Ia meminta agar situ tersebut dipelihara jangan sampai hutannya gundul. Ia berpesan agar jangan membiarkan kalau ada galian C, sebagaimana belum lama ini Wakil Bupati, H. Momon Rochmana telah menutup galian C di Gunung Ciremai. “Saya juga telah melihat bencana alam di Desa Segong, dan akan memantau lagi hasil pekerjaannya, terangnya. (tan)

Iklan
h1

Pedagang Pasar Cilimus Demo DPRD Kuningan

21 Februari 2009

demo-cilimus

Para pedagang Pasar Cilimus yang menolak pembangunan diterima Ketua DPRD H. Yudi Budiana, SH dan Wakil Ketua H. Acep Purnama, SH

Kuningan, IB

Ratusan pedagang Pasar Cilimus, Jum’at (13/2) ontrog DPRD Kuningan. Kedatangan mereka untuk menolak pembangunan Pasar Cilimus yang dinilai tidak aspiratif dan maahalnya nilai jual bangunan baru, yang dikhawatirkan tidak terjangkau.

Para pedagang pasar sebelah barat menerima surat dari aparat untuk segera mengosongkan kios yang dihuninya. Akibatnya, Jumat (13/2), bertepatan dengan momentum pengesahan APBD 2009, ratusan pedagang ngontrog pengambil kebijakan di gedung wakil rakyat.

Pantauan IB, sekira 300 pedagang Pasar Cilimus mengepung gedung dewan sejak pukul 09.30. Mereka ingin mengeluhkan keadaannya yang merasa terganggu dengan keluarnya surat pengosongan. Padahal sebelumnya, mereka sudah menuntut agar pihak terkait khususnya tim 18 Pemkab Kuningan untuk menyosialisasikan rencana pembangunan pasar di lahan tersebut.

Kedatangan para pendemo rupanya tidak diterima langsung oleh wakil rakyat maupun oleh Bupati H. Aang Hamid Suganda yang kebetulan ada di ruang sidang DPRD. Mereka harus menunggu sampai paripurna selesai , sekira pukul 11.00. Untuk bisa masuk, mereka terhalang penjagaan ekstra ketat di pintu gerbang gedung. Oleh karena itu, terpaksa mereka duduk di pinggir jalan menunggu usisainya rapat paripurna.

Sambil menunggu paripurna, korlap dan peserta unjuk rasa melakukan orasi yang mengecam pemerintahan. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi yang kami inginkan adalah pembangunan yang prosedural dan tidak merugikan masyarakat. Masak belum ada sosialisasi ujug-ujug ada surat pengosongan? Itu namanya bukan pembangunan tapi pembangkrutan,” tandas seorang pedagang pasar barat, Joni kepada Radar yang dipertegas korlap aksi, Gusti Ahmad Yasin RA.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan para pedagang, diantaranya mendesak pemerintah (bupati, camat, dan kades Cilimus) untuk mencabut surat pemberitahuan No.511.121.12/18/II/09 tanggal 11 Februari 2009 tentang persiapan, pemindahan dan pembongkaran pasar barat. Pasalnya, surat edaran tersebut menimbulkan keresahan pedagang, terlebih menjelang hajat besar Pemilu 2009. Disamping itu, karena perencanaan tentang pasar belum final, tidak ditempuh prosedur baku dan hanya berpihak pada investor.

Gusti juga meminta DPRD agar membentuk Pansus Pasar Cilimus, sebab rencana itu merupakan bagian dari rencana pengembangan perkotaan di wilayah utara Kuningan yang menurut UU No. 32/2004 harus ditetapkan oleh perda. Pembentukan pansus itu juga karena tidak berfungsinya tim 18 yang telah dibentuk bupati.

Tepat pada pukul 11.00, Kapolres AKBP Nurullah menghadapi pedagang yang ingin masuk gedung secara bersamaan. Namun, pihaknya meminta agar sepuluh perwakilan pedagang saja yang masuk untuk menyampaikan tuntutannya. Dari perwakilan itu, beberapa diantaranya merupakan sesepuh Cilimus yakni H. Hamdani dan H. Uci. Di ruang panggar, sepuluh perwakilan itu diterima Ketua DPRD H. Yudi Budiana SH, Wakil Ketua H. Acep Purnama SG dan perwakilan Komisi B, Kapolres dan Dandim 0615 Letkol Arm Mulyono ikut menyaksikan. Sedangkan Bupati H. Aang hamid Suganda dan Wabup H. Momon Rochmana tidak ikut mnenghadapi dengan alasan hendak shalat Jumat.

“Kalau ada Pak Bupati kami akan menginformasikan sikap ambivalen beliau terhadap rencana penataan pasar. Begitu juga dengan penetapan harga yang sangat tinggi Rp. 74 juta per kiosnya. Adanya intimidasi yang luar biasa, sehingga sejak 2004 Cilimus terasa seperti neraka. Rencana tanpa sosialisasi, sehingga kami mengeluarkan tiga tuntutan. Jika tidak dikabulkan, maka kami tidak akan hengkang dari tempat mencari nafkah kami,” tandas jubir, Asep Saefullah kepada ketua DPRD. (dad/RC/IB)

h1

APBD “PNS” Kuningan Disetujui DPRD

21 Februari 2009

Kuningan, IB

Dari enam fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan, FPKS merupakan satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi APBD. Walaupun pada akhirnya DPRD Kabupaten Kuningan menyetujui menjadi APBD.

RAPBD 2009 diajukan pada 23 Januari lalu, akhirnya di setujui DPRD menjadi APBD “PNS” Kab. Kuningan 2009, pada rapat paripurna DPRD, Jum’at (13/2).

Dikatakan APBD PNS, seperti dikemukakan ketua Pansus APBD, Drs. Dudung Mundjadji, SH karena APBD 2009 didominasi untuk belanja pegawai.

Dasar penolakkan menurut ketua FPKS, H. Rijaludin, S.Pd, diantaranya terkait target PAD 2009 yang direncanakan meningkat Rp. 3,05 miliar (6,28 persen).

Padahal menurut kesepakatan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) direncanakan meningat 15 persen dari target sebelumnya, dengan kata lain, aspek perencanaan pemkab dinilai tidak konsisten terhadap nota kesepakatan.

“Kami belum melihat upya yang optimal dari Pemkab dalam mendorong peningkatan pendapatan dari dana perimbangan, khususnya bagi hasi l pajak dan bukan pajak. Justru mengalami penurunan 6,25 persen (menjadi Rp. 42,90 miliar). Setelah tahun sebelumnya juga menurun 5,48 pesen atau Rp. 2,57 miliar,” urai Rijaludin.

Begitupula terkait 52 rencana kegiatan senilai Rp. 4.3 miliar yang melebihi plafon anggaran dalam dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Terlihat pula penurunan pada pos belanja langsung untuk pembangunan sebesar Rp. 101,98 miliar, turun sebesar 39,46 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 151,48 miliar. Padahal nilai itupun telah menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 63,97 miliar menjadi RP. 232,81 miliar. “Dengan kondisi ini, rakyat sebagai sasaran pembangunan mendapat alokasi pembangunan langsung yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Tercatat pada 2007 terdapat 540 kegiatan pembangunan, menurun menjadi 273 pada 2008,” ungkapnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Drs. Dudung Mundjadji, SH dalam laporannya menerangkan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah. Bahwa berdasarkan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan PPAS telah disepakati bersama antara Pemda dan DPRD, bupati menyampaikan RAPBD untuk dibahas bersama dengan DPRD.

Dalam RAPBD 2009, pendapatan daereh direncanakan sebesar Rp. 834.970.318.025, menurun 1,71 persen dibanding APBD Perubahan 2008. Sementara pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp. 51.777.749.545 atau meningkat 6,28 persen dari APBD-P. dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp. 638.787.537.000 atau meningkat 8,84 persen dari APBD 2008.

Namun sayangnya, pada APBD 2009 ini belanja daerah sebesar Rp. 836.538.761.119,07 mengalami penurunan 4,73 persen dari APBD-P 2008. secara kualitatif anggaran tidak berbanding lurus dengan rencana pembangunan daerah secara menyeluruh. Pasalnya, lebih dari 71% anggaran (RP. 597.929.674.000) digunakan untuk belanja pegawai.

Sesuai dengan data yang diterima, jumlah pegawai saat ini terdapat 15.047 PNS dan CPNS, 457 PTT, 115 PNS Sekdes, dan 3.186 tenaga honorer murni (sukwan) total pegawai 18.805, ini berarti terdapat kelebihan sekira 7.000-an dari sekira 11.000 ratio idealnya.

Pansus mengalami kesulitan dalam pembahasan secara substantif dan mendetail, karena keterbatasan anggaran yang ada dan terkendala waktu yang kurang maksimal. Atas dasar itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pansus diantaranya masih terdapat program dan kegiatan yang tertuang dalam RAPBD (selain bantuan yang telah diserahkan), yang tidak tercantum dalam PPAS.

Masih terdapat program dan kegiatan yang plafon anggarannya melebihi PPAS, dimana menurut ketentuan dalam angka 32 pasal 1 Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, anggaran dalam PPAS merupakan batas anggaran maksimal yang diberikan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. (tan)

h1

APBD dan Rasionalisasi PNS

21 Februari 2009

Ketua Pansus ABPD 2009, Drs. Dudung Mundjadji, SH menyebutkan, pendapatan daerah direncanakan Rp. 834.970. 318.025. Sementara pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 51.777.749.545 (meningkat 6,28 persen) dari APBD-P. Begitu pula, dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp. 638.787.537.000 atau meningkat 8,84 persen dari APBD 2008.

Namun sayangnya, kata Politisi asal PKB ini, pada APBD 2009, belanja daerah sebesar Rp. 836.538.761. 119,07 mengalami penurunan 4,73 persen. Secara kualitatif anggaran tidak berbanding lurus dengan rencana pembangunan daerah secara menyeluruh. Pasalnya, lebih dari 71% anggaran (Rp. 597.929.674.000) digunakan untuk belanja pegawai.

Sesuai dengan data yang diterima, jumlah pegawai saat ini 15.047 PNS dan CPNS, 457 PTT, 115 PNS Sekdes, dan 3.186 tenaga honorer murni (sukwan) total pegawai 18.805. “Ini berarti terdapat kelebihan sekira 7.000-an dari sekira 11.000 ratio idealnya”.

Keberadaan PNS yang melebihi ambang batas mencapai lebih dari 7.000 apakah ini merupakan permasalahan? Tentu jawaban nya adalah ya. Nah bagaimana solusinya agar anggaran bisa balance dengan alokasi untuk belanja langsung (biaya pembangunan), salah satu upayanya adalah melakukan rasionalisasi PNS.

Apakah ini juga memungkinkan? Sepanjang kita tidak lepas dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) semua PNS merupakan pegawai negeri pusat yang dibiayai seluruhnya oleh pusat (APBN). Sementara daerah hanya diberikan kewenangan untuk menempatkan saja. Bukankah selama ini gaji dan tunjangan yang diterima berasal dari APBN yang melalui kucuran DAU.

Sebagai PNS yang menjadi tanggung jawab pusat, maka Pemkab Kuningan berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar jumlah PNS di Kuningan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bukannya berlebihan dan menjadi beban negara (APBD, red). Bukankah APBD itu untuk rakyat secara umum bukannya dikuasai hanya untuk yang mengurus rakyatnya (baca, aparatur negara).

Bagaimana pula, adanya tekanan dari PP No. 48 tahun 2005, yang telah diubah dengan PP 43 tahun 2007, tentang pengangkatan pegawai honorer (PTT). Hal ini sebenarnya, bukanlah halangan untuk melakukan rasional. Karena andai PTT yang berjumlah sekira 457 orang, belum diangkat. Toh, itu merupakan kewenangan pemerintah, bukan ada di tangan Pemda.

Permasalahan berikutnya, tidak adanya data yang valid tentang penempatan PNS, sehingga dengan berbagai dalih, akhirnya terjadi penumpukkan PNS di suatu intansi, termasuk di sekolah.

Andai nanti sudah terjadi rasionalisasi PNS mungkin sikap PNS dalam bekerja akan lebih optimal. Apalagi kalau sudah sesuai keahliannya the right man on the right job. Mungkin kita tidak tidak akan melihat lagi oknum PNS yang keliaran pada jam kerja. Selama ini, kita masih melihat pada jam kerja beberapa oknum datang ke kantor hanya untuk main gaple, game komputer, dan bahkan keliaran dengan aktif sebagai wartawan atau LSM.

Di sinilah perlunya penegakkan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 80 tahun 1983, tentang disiplin PNS. Penegakan aturan merupakan kewenangan atasannya langsung, BKD, Bawasda, dan Satpol PP (sebagai PPNS), dan Kepala Daerah. (red)

h1

Tresnadi Sikapi Penolakan FPKS

21 Februari 2009

tresnadiJalaksana, IB

Penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap pengesahan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi APBD 2009 dalam sidang paripurna DPRD, Jum’at (13/2) mengundang reaksi dari berbagai kalangan.

Salah satunya dikemukakan oleh Tresnadi, seorang politikus asal Kuningan yang sudah malang melintang di tataran Provinsi Jabar. “Penolakan yang dilakukan oleh FPKS itu jika dilihat dari dinamika demokrasi kita bisa pahami. Mudah-mudahan penolakan itu bukan sebagai buntut dari kekalahan PKS dalam pilkada lalu,” terang Tresnadi saat diminta komentar nya mengenai penolakan FPKS terhadap pengesahan APBD 2009, seusai menghadiri acara di Jalaksana.

Menurut politikus pituin Kuningan ini, penolakan itu bisa mengundang banyak pertanya an masyarakat. Misalnya meng artikan sebagai penolakan terhadap isi APBD secara keseluruhan, bukan parsial (bagian per bagian).

“Kalau bersifat parsial dari isi APBD yang tidak disepakati, tinggal diberikan catatan saja, bukannya menolak. Kalau mereka konsisten menolak APBD secara keseluruhan, berarti gaji, tunjangan dan honor di dewan tak usah diterima. Lalu, apakah mereka juga menolak bantuan untuk masjid, pontren, pendidikan, kesehatan, dan bantuan untuk orang miskin. Bukankah semua item tadi masuk dalam APBD. Kalau begitu jelas akan menghambat pembangunan,” terangnya.

Perlu dicatat, APBD itu bukan untuk partai politik tapi untuk masyarakat. Karena rakyat memang menunggu-nunggu pengesahan APBD tersebut agar pembangunan dapat berjalan.

Lalu, penolakan itu harus konsisten dan bukan hanya strategi menghadapi pemilu. “Penolakan harusnya konsisten, apabila menolak maka tolak juga isinya, termasuk tunjangan bagi para anggota DPRD juga jangan diterima, jangan ambivalen,” tegasnya. (tan/MD/IB)

h1

Eka Santosa Dukung Pembentukan Provinsi Cirebon

21 Februari 2009

Pasawahan, IB

Drs. H. Eka Santosa anggota DPR RI di Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan, dari dari PDI Perjuangan mendukung proses pembentukan Provinsi Cirebon. “Sebagai ketua pokja di Komisi II DPR RI, yang menangani pembentukan dan pemekaran daerah otonom, Saya setuju pembentukan provinsi Cirebon,” ungkap Caleg DPR RI di Dapil X Jawa Barat, saat melakukan Silaturahmi ke Desa Kaduela Kec. Pasawahan, Minggu (15/2).

Pembentukan daerah otonom bertujuan untuk memperpendek rentang kekuasan, mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu dirinya sangat mendukung. Sebagai contoh, pemekaran Kota Banjar yang hanya terdiri dari empat kecamatan sangat memberi-kan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Mantan Ketua KONI Jabar ini mencontohkan dampak pemekaran Kota Banjar, “Di sana alokasi dana desa dan kelurahan mencapai satu setengah miliar rupiah per desa. Setiap guru mendapat bantuan kendaraan operasional dan Puskesmas gratis”.

Pada kesempatan itu, ia pun memberikan contoh mengenai perkembangan Kabupaten Sorong Papua. Menurut Politikus asal Kota Banjar ini, betapa terbelakang-nya masyarakat di sana dibandingkan di Kuningan dan sekitarnya. Di sana untuk satu sekolah SMP yang ditemuinya hanya dihuni oleh tujuh murid. Begitupula panjang jalan yang telah diaspal hanya 120 kilometer.

Pemilu, kata mantan Ketua DPRD Jabar ini, merupakan bagian dari agenda nasional, dalam hal ini masyarakat harus memahami proses demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. DPR,katanya, mempunyai fungsi pengawas-an, membuat anggaran (budgeting), dan membuat undang-undang (legislasi). Salah satu tugas Komisi II diantaranya mengawasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Sayangnya kinerja KPU sangat lambat, hingga kini untuk DPT saja inginnya diubah dengan alasan di Surabaya sebanyak 250.000 belum terdata, dan di Papua ada sekira 150.000 orang dalam DPT, orangnya tidak ada. Begitu pula dalam penyediaan kertas suara, sampai Senin lalu, belum ada tender kertas suara. Padahal ini sangat urgen. Sama halnya dengan penyediaan jenis spidol penyontreng dan warnanya, belum lagi pengadaan tinta, dan masalah logistik pemilu secara umum, hingga kini belum siap, padahal pemilu tinggal dua bulan lagi.

Demokrasi memang mahal, untuk Pileg dan Pilpres diperlukan anggaran sebesar Rp. 150 triliun, namun lebih mahal lagi pengorbanan para pejuang hak azasi manusia. PDIP harus mampu mengawal demokrasi, karena demokrasi merupakan amanah konstitusi, dan untuk menegakkan supremasi hukum. Demokrasi sangat penting, karena dulu sebenarnya demokrasi bersifat semu, bahkan tidak dipungkiri setiap kepala desa dipaksa untuk memenangkan partai tertentu.

“Akibat lambatnya demokratisasi, berdampak rakyat kita bodoh, sehingga tak aneh apabila kita sekarang kalah jauh dari Malaysia. Padahal dulu Malaysia beguru ke Indonesia. Termasuk Mahatir Muhammad meraih gelar doktor dari ITB. “ungkap Eka.

Pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Anehnya kinerja KPU sangat jelek, perhatikan saja pada Pemilu Gubernur April lalu, dari 28 juta hak pilih, yang menggunakan haknya hanya 18 juta jiwa, berarti 10 juta diantaranya tidak menggunakan hak pilih, dan itupun bukan semata-mata golput. Justru yang golput hanya 5 persen, sedangkan sisanya tidak terdaftar.

Rakim Sungkar, Caleg DPRD Kab. Kuningan di Dapil II Kuningan nomor urut 2 dari PDI Perjuangan, berharap ke depannya dari Kecamatan Pasawahan ada wakil rakyat di DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kuningan. Pasalnya, selama ini tidak pernah ada anggota DPRD Kab. Kuningan yang berasal dari Pasawahan. “Insya Allah bila kelak terpilih, Saya akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Dapil II, khususnya warga Kecamatan Pasawahan,” terang Rakim sambil minta do’a dan dukungan dari sekira 100 orang warga Desa Kaduela dan sekitarnya yang hadir di Gedung Serba Guna Desa Kaduela Kec. Pasawahan.

Ketua Panitia, Udin Bahrudin yang juga Ketua PAC PDIP Pasawahan mengatakan, tahun 2009 kita akan menghadapi agenda politik yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pada kesempatan itu, ia menyebut kan, acara bertujuan untuk sosialisasi caleg DPR RI, H. Eka Santosa sekaligus memandu cara menyontreng yang benar.

Hadir pada kesempatan itu, Kuwu Desa Kaduela Suwarna Adikarya, para tokoh masyarakat dan warga masyarakat dari Desa Kaduela, Desa Padamatang, Desa Padabeunghar dan Ciwiru. (tan/dad/gie)

h1

Andi Gani Kerahkan Tokoh Nasional

21 Februari 2009

Agum Gumelar, Taufik Hidayat, GM Utut Adiyanto

aang-di-jalaksana

Andi Gani dan Bupati Kuningan H. Aang HS ketika menghadiri acara HUT PDIP ke-36 yang digelar PAC PDIP Kec. Jalaksana, beberapa waktu lalu.

Nusaherang, IB

Andi Gani Nena Wea, SH, caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X nomor urut 3 dari PDI Perjuangan merupakan figur muda yang piawai dan supel dalam bergaul. Salah satu buktinya, Ia akan mengerahkan tokoh nasional dan artis terkenal.

Selebritis yang telah turun bersama putra mantan Menakertran Yacob Nuwa Wea ini yakni Edo Kondologit dan Rieke “Oneng” Diah Pitaloka. Selain itu, akan menerjunkan Pebulutangkis Taufik Hidayat di GOR Ewangga, 21 Februari ini. Juara dunia 2003 ini akan melakukan pertandingan persahabatan (friendly) dengan pebulutangkis lokal. Kedatangannya sangat direspon pecintanya, diperkirakan sekira 30.000 penonton akan memenuhi GOR Ewangga.

Berikutnya pada 27 Februari, akan datang pecatur kaliber, GM. Utut Adiyanto yang akan melakukan catur simultan dengan 300-an pecatur lokal. Peserta catur simultan sifatnya bebas, bisa siapa saja.

Gebrakan yang dilakukan tak hanya sampai di situ. Pada awal Maret 2009, Ia akan turba (turun ke bawah) menemui konstituen bersama tokoh nasional dan Menteri Perhubungan, Jendral Agum Gumelar. Agum Gumelar merupa kan figur yang cukup dikenal di Kuningan, terbukti Ia mampu memenangkan Pilgub lalu di Kuningan dan Ciamis.

Kepiawaian Andi Gani menciptakan kegiatan, terlihat dari digelarnya syukuran kemenangan Arochman yang dihadiri tokoh masyarakat, para kuwu dari beberapa kecamatan Kab. Kuningan dan Ciamis, Caleg DPRD Provinsi Tresnadi, serta seribu-an warga masyarakat. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan warga masyarakat yang mengharapkan dirinya duduk di DPR RI. “Di dalam diri saya mengalir darah Kuningan, sehingga saya bertekad untuk melakukan apapun untuk kemajuan Kuningan. “ungkap Andi di rumahnya, Desa Haurkuning Kec.Nusaherang, Rabu (11/2).

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos mengharapkan memiliki wakil rakyat, putra pituin Kuningan di DPR RI dan DPRD Provinsi. “Saya mengharapkan calon wakil rakyat di DPR RI dan DPRD Provinsi merupakan pituin Kuningan. Karena akan lebih mudah untuk berperan dalam memajukan Kuningan. “terang Aang pada acara syukuran itu.

Menurut Aang, pada tahun ini APBD Kuningan sangat terbatas, sehingga kalau tidak pandai melakukan komunikasi ke pusat dan provinsi akan mengalami kendala dalam pembangunan. Walupun demikian, kita harus tetap optimis. “Kendati tidak bisa membangun secara seporadis, kita masih bisa melakukan pemeliharaan hasil pembangun yang telah dilaksanakan. “beber Aang.

Pada kesempatan itu, Aang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, dengan kemenangan Arochman yang mencapai 90% di Nusaherang. “Syukuran ini merupakan janji Pak Andi kepada Saya, jika menang Pilbup. Andi bukan siapa-siapa, ia merupakan pituin yang mengalir darah ibunya yang asli Haurkuning. Andi merupakan figur muda yang dikenal merakyat dan handap asor kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang baru dikenalnya. “terang Aang.

HUT PDIP Ke-36

PAC PDIP Kecamatan Jalaksana merupakan satu diantara jajaran PAC yang paling getol menghelat acara. Salah satunya, mengadakan HUT PDIP ke 36 dan Syukuran Kemenangan Arochman yang mencapai 73 % di Kecamatan Jalaksan.

Ketua PAC Jalaksana, Nuzul Rachdy, SE mengatakan, dalam sejarahnya PDIP mengalami perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Bahkan harus ditebus dengan darah dan air mata, seperti peristiwa “Kuda Tuli” 27 Juli 1996.

Menurut yang juga caleg DPRD Kuningan Dapil II nomor 1 dari PDIP ini, pada 2009, kita akan menghadapi agenda politik Pemilu Legislatif 9 April dan Pemilihan Presiden. Untuk menghadapi kedua momen tersebut, kita telah punya modal awal yakni Pilgub yang unggul di Kuningan dan sukses pada Pemilu Bupati. Yang terakhir kemenangan monumental dari kader terbaik PDIP H. Aang Hamid Suganda menjadi bupati Kunigan periode 2008-2013, berpasangan dengan H. Momon Rochmana.

“Mudah-mudahan kemenangan H. Aang mengilhami kemenangan PDIP pada Pileg mendatang yang tinggal 50 hari lagi. Sukses pemilu bukan karena banyak bendera yang dikibarkan, tapi bagaimana struktural partai dapat menggerakan mesin partai dan menyosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya.

Tresnadi Caleg DPRD Provinsi Jabar Nomor 3 di Dapil X Jabar, mengatakan kemenangan Aang merupakan kado terbaik bagi kader partai. Apalagi ia merupakan figur ketua dewan Pertimbangan (Depercab) PDIP Kuningan. “Kemenangan 73,5 persen bukan kemenangan mudah, tetapi sebagi bentuk apresiasi hasil kinerjanya selama lima tahun. Hebatnya, kendati APBD kecil, namun jalan-jalan lebih bvaik dibandingkan di Kota Bandung,” terangnya.

Menyinggung soal penolakan pengesahan APBD Kuningan dari satu fraksi. Ia mengutarakan, hal itu merupakan hak demokrasi, hanya saja penolakan itu sebaiknya bukan buntut dari kekalahan pilkada lalu. Penolakan itu harus konsisten dan bukan hanya strategi menghadapi pemilu. “Penolakan harusnya konsisten, apabila menolak maka tolak juga hasilnya, termasuk tunjungan bagi para anggota DPRD juga jangan diterima, jangan ambivalen,” tegas Tresnadi.

“kita patut bersyukur telah memenangkan Pilbup 12 Oktober lalu, dan sekarang bagaimana memenangkan pemilu Legislatrif. Untuk memenangkan Pemilu legislatif diperlukan kiat khusus, diantara dekati camat dan kuwu. “terang Ketua Depercab DPC PDIP Kab. Kuningan, H. Aang Hamid Suganda.

Ia jug menyarankan agar kampanye yang dilakukan secara simpatik dan menyentuh masyarakat langsung seperti kerja bakti. Sebab keberhasilan tidak hanya omong, tapi harus dengan kerja nyata. Seperti kemenangan Arohman di Jalaksana yang mencapai 70 persen, karena masyarakat sudah melihat bukti, mereka tidak bisa dibohongi,” papar Aang sambil mengungkapkan akan mendukung memenangkan PDIP. (tan)