Archive for the ‘edisi 160’ Category

h1

DPRD Kritisi Kinerja Bupati Kuningan

14 April 2011

Kuningan, IB

DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti kurang optimalnya kinerja Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos. Kritikan tajam justru muncul pada paripurna internal DPRD yang diadakan sebelum paripuna LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Kuningan), Kamis (7/4).

Kritik dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yayat Ahadiyatna, SH. Ia mengungkapkan bahwa eksekutif dengan alasan klise selalu berdalih anggaran minim. “Selama ini anggaran tersedot belanja tak langsung (biaya rutin), sementara belanja langsung makin mengecil forsinya. Kalau begini terus kapan APBD akan berpihak kepada rakyat,” ucap Yayat.

Kritikan tajam kembali muncul dari Momon C. Sutresna terhadap rumusan hasil Tim Perumus yang dipimpin Rana Suparman, S.Sos. Pasalnya, Tim Perumus menyebutkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah dinilai cukup baik, sementara intansi lainnya tidak dinilai. Keruan saja, Momon C. Sutresna, Anggota Fraksi Partai Demokrat langsung mengintruksi karena hal itu tidak mendasar.

“Apa buktinya, mereka kinerjanya baik? Apa sudah lupa bahwa penerimaan CPNS 2010 itu bermasalah. Terbukti ada satu istri pejabat yang dibatalkan CPNS-nya. Begitu pula masalah DAK (dana alokasi khusus) bidang pendidikan tidak tuntas, bahkan ada sekolah yang belum dibayar oleh pihak ke tiga,” tegas Momon.

Keputusan DPRD Kab. Kuningan, esoknya, Jum’at (8/4) disampaikan oleh Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH. Acep mengungkapkan, berdasarkan Master Plan Pembangunan Kabupaten Kuningan hingga 2030, sektor pertanian merupakan leading sector, sehingga ke depan agrobisnis dan agroindustri akan lebih dikembangkan.

Fakta menunjukkan (Suseda 2010) bahwa sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga. Disisi lain kenyataan menunjukkan bahwa anggaran pembangunan di sektor pertanian proporsinya relatif kecil. Tercatat selama beberapa tahun terakhir, belanja langsung untuk program-program di bidang pertanian (Dinas Pertanian) hanya 3-4 % saja dari Belanja Langsung APBD.

Bidang kehutanan dan perkebunan 2 %, itupun dengan grafik menurun.  Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah selama tahun 2010 belum optimal dalam merealisasikan komitmen terhadap RPJPD Kabupaten Kuningan hingga 2025 (termasuk terhadap visi dan misi 2009-2013).

Menyimak Suseda 2010, menampilkan data tentang tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk Kab. Kuningan. TPAK 57,14 %, TPT 10,44 %.  Pemanfaatan tenaga kerja juga masih belum optimal, hal ini terlihat dari tingginya jumlah pekerja keluarga sebesar 13,68 %.

Sesuai dengan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2010 sebagaimana yang telah ditetapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat sebesar 20 % dari penerimaan tahun sebelumnya. Maka target penerimaan PAD 2010 sebesar Rp 72,94 milyar. Namun target pencapaian PAD dapat direalisasikan sebesar Rp 68,16 milyar (93,45 %) dari target PAD 2010.  Dengan demikian, realisasi penerimaan PAD tahun 2010 tidak tercapai.

Menurut Acep Purnama, realisasi target pendapatan jika melihat APBD Perubahan belum mencapai target yang diharapkan, hanya 98.09%. Disamping Dana Perimbangan mengambil porsi yang besar sebagai sumber pendapatan. “Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih ketergantungan kepada Pemerintah Pusat,” ucap Acep.

Pajak masih mendominasi dalam menghasilkan PAD, sedangkan untuk retribusi belum memberikan kontribusi yang maksimal baru mencapai Rp 46.69 milyar dari target Rp 51.60 milyar atau 90.49% dari target. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan dan fasilitasi pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

Sementara, anggaran untuk publik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan lajunya berbanding terbalik dengan belanja untuk aparatur. Terkait hal tersebut, pihaknya memandang perlu adanya penjelasan dan gambaran yang rinci dari pemerintah daerah  terutama menyangkut rincian kegiatan yang dipangkas atau ditunda.

“Khusus terkait dengan tingginya kenaikan Belanja Pegawai akibat adanya beban tambahan CPNS, dipahami me-rupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun kami berharap adanya penjelasan yang lebih komprehensip dari pemerintah mengenai perkembangan kinerja aparatur dan kondisi PNS setelah dilakukan verifikasi CPNS dan PNS, sehingga pengangkatan CPNS sebanding dengan feedback-target berupa peningkatan kualitas dan kinerja,” terang Acep.

Untuk Belanja Tidak Langsung, dalam upaya memperkuat kapasitas keuangan dan pembangunan desa/kelurahan, Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengalokasikan pos Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa yang bersifat block grant. “Pemda agar secara konsekuen melakukan pemerataan pembangunan melalui prioritas sasaran pembangunan di kecamatan atau desa IPM rendah,” ucap Acep.

Atas kinerja Pemerintah Daerah, DPRD Kab. Kuningan memberikan beberapa catatan, antara lain : belum optimalnya daya dukung kebijakan Pemerintah dalam menumbuhkembang-kan perkoperasian, dan kurangnya perhatian perhatian Pemda terhadap keberadaan UKM di Kab. Kuningan.

Selanjutnya, pariwisata sebagai salah satu andalan PAD penataannya agar terus ditingkatkan sehingga lebih memiliki daya tarik. Selain itu, potensi daya tarik obyek wisata yang tersedia agar dapat difasilitasi dalam pengembangannya melalui planning maupun regulasi pembiayaan.  Sedangkan penggalian potensi obyek wisata yang belum tersentuh harus terus dilakukan.

Melihat realitas dalam pembiayaan tampak belum memenuhi proporsi ideal. Bukan kemandirian yang ada justru tingkat ketergantungan terhadap pusat semakin besar. (tan)

h1

Wacana Pemilu Kada 2013, PDIP Jagokan Acep Purnama

14 April 2011

Kuningan, IB

Meski Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Kuningan baru akan dilaksanakan sekira Oktober 2013 nanti, namun beberepa tokoh yang dijagokan oleh partainya mulai bermunculan. Salah satunya H. Acep Purnama, SH, MH, yang diadang-adang akan dicalonkan oleh kader PDI Perjuangan.

Mantan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Hantara, Sukirman mengung-kapkan, bila H. Acep Purnama berkenan dapat dipastikan, Ia akan meraih dukungan internal partai. Ini tak lepas dari kemampuan Acep yang telah sukses membesarkan partainya di Kabupaten Kuningan.

Ia menyebutkan, prestasi itu diantaranya pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 mampu memimpin dengan meraih suara terbanyak. Begitupun pada Pemilihan Presiden 2009 menjadikan PDI Perjuangan meraih suara signifikan dibanding kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Prestasi serupa diraih pula ketika menjadi Tim Sukses Arochman. Ia bisa menyukseskan seorang Aang menjadi Bupati Kuningan untuk kedua kalinya. Prestasi itupun mementahkan mitos tak pernah ada Bupati di Kuningan yang memegang kekuasaan dua kali berturut-turut.

Ketua PAC Kecamatan Cimahi, Yayat Duriat mengungkapkan bahwa Acep Purnama untuk kalangan internal sangat kuat dan sulit disingkirkan oleh calon lainnya. Menurut Yayat, hampir seluruh pengurus DPC, PAC dan Ranting sangat solid memberikan dukungan kepada Acep.

Buktinya, tambah dia, H. Acep bisa menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan selama dua periode, dan sekarang untuk periode yang ke tiga. “Ini membuktikan bahwa H. Acep Purnama sangat kuat di kalangan internal partai,” ucap Yayat.

Yayat dengan gamblang mengungkapkan, Ia tak mengharapkan untuk ke depannya calon yang diusung partainya berasal dari luar kandang banteng. “Jangan seperti sekarang, bupati yang berasal dari PDIP tapi kurang peduli terhadap partai yang mengusungnya,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai wacana pencalonan dirinya menjadi Bupati Kuningan, H. Acep Purnama menanggapi santai. Ia mengatakan akan melihat dulu peta politik dan kans (peluang)-nya, bila kansnya besar maka dirinya akan mencalonkan. “Saya siap dicalonkan bila memang kans itu sangat besar,” ucap Ketua DPRD Kab. Kuningan ini di ruang kerjanya, Kamis (7/4).

Ia pun tak menampik bahwa memang secara internal dirinya telah mendengar adanya keinginan dari konstituensnya agar dirinya tampil sebagai orang nomor satu di Kuningan.

Terpisah, Bambang Sriaji, kader partai mantan Sekretaris PAC PDI-P Kec. Kadugede merespon positif wacana pencalonan Acep dari internal partai. (tan)

h1

Genjot Produksi Padi Nasional, Kementan Luncurkan IP 400

14 April 2011

Pasawahan, IB

Untuk menggenjot produksi padi nasional, Kementerian Pertanian meluncurkan program IP 400 (indek pertanaman). Kepala Badan Pengujian Tanaman Pangan (BPTP) Jawa Barat diwakili Kepala Bidang Pengujian, Ir. H. Nana mengungkapkan bahwa di Jawa Barat baru tiga daerah yang mengembangkan IP 400 yakni Kabupaten Cirebon, Cianjur dan Kuningan.

Untuk demplot (percontohan) penanaman (tandur) perdana IP 400 Kabupaten Kuningan dilaksanakan di Saung Tani Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan, Rabu (30/3). Penanaman dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP3) Kab. Kuningan, Ir. Hj. Triastami mewakili Bupati Kuningan, Kepala Badan Pengelola Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Perkebunan (BP4K) Kab. Kuningan, Ir. H. Dodi Nurochmatuddin, MP, Kabid Pengujian BPTP Jabar, Ir. H. Nana, dan Camat Pasawahan, Ade Wibawa, S.Sos.

Ir. Nana menjelaskan, pangan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Berkaitan dengan ketersediaan pangan khususnya padi, pada 2011 pemerintah menargetkan peningkatan produksi padi sebesar 70.600.000 ton.

Upaya itu dilakukan melalui penambahan luas lahan (ekstensifikasi) dan meningkatkan intensitas penanaman dari dua kali menjadi tiga atau empat kali (IP 400). “Kami sangat mendukung program Kementerian Pertanian untuk melakukan uji coba model pengembangan IP 400 melalui percepatan tanam di Kabupaten Kuningan,” ucap Nana.

Untuk pengolahan lahan dapat dilakukan melalui pola tanam  sempurna, sistem tanam depok/mencuri waktu semai (satu minggu sebelum panen telah melakukan penyemaian), dan sistem legowo dengan menggunakan bibit muda 15 – 20 hari, dalam hal ini bibit dipercepat.

Kepala BP4K Kuningan Ir. H. Dodi Nurochmatuddin, MP menje-laskan, Pemkab Kuningan sangat mendukung upaya mempercepat produksi beras nasional. Bahkan Kabupaten Kuningan pada 2010 telah mendapat penghargaan dari Presiden RI atas keberhasilan meningkatkan produksi padi.

Adanya kepercayaan dari BPTP membuat percontohan di Kabupaten Kuningan akan menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan produksi padi. Program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan  (beras).

Bupati Kuningan diwakili Kepala DP3 Kab. Kuningan, Ir. Hj. Triastami mengungkapkan, visi Kuningan yaitu Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan pariwisata yang maju dalam lingkungan lestari dan agamis tahun 2013.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, para petani harus mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada pangan) yang lestari, dan harus mampu merealisasikan komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan nasional melalui upaya peningkatan produksi beras nasional 2 juta ton tahun 2007.

“Untuk mengembangkan IP 400, petani kita bisa maju bila menjalin kerjasama dengan para pembina yang didukung oleh kebijakan untuk sistem budidaya pertanian. Kebijakan itu yakni  intensifikasi pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan, mencegah terjadinya alih fungsi lahan,  terutama lahan pertanian yang subur,” jelas Triastami.

Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan serta pemanfaatan dan penerapan budidaya pertanian. Mendorong fasilitasi terbangunnya modal-modal pengolahan pertanian maju, unggul dan jadi percontohan dalam intensifikasi pertanian. Kemudian, melakukan upaya memperdaya petani dalam mendukung penggunaan intensifikasi pertanian, mendorng optimalisasi lahan tidur, memperketat penggunaan lahan yang berpotensi menjadi lahan kritis, menyediakan saluran dan media informatif teknologi pertanian yang mudah diakses oleh petani.

Kepala Desa Cidahu, Abdul Wahab menyambut baik adanya penaman padi (tandur) perdana varietas IP 400 pada areal seluas 8 ha. Produksi padi tahun 2010 dari Desa Cidahu mencapai 7,33 ton setiap porongan (panen). “Mudah-mudahan dengan varietas  baru dapat meningkatkan produksi padi para petani di desa kami,” ucap Abdul Wahab

Penerapan Teknologi

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DP3, Yoyo Wahyo, SP didampingi Kasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikulura, Nunu Arsyad, SP menjelaskan bahwa di Kabupaten Kuningan hanya empat kecamatan yang bisa mengembangkan IP 400 (empat kali tanam dalam setahun). Ke empat kecamatan itu yakni Nusaherang, Kadugede, Kuningan dan Pasawahan.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk bisa berjalannya program IP 400 ini. Persyaratan itu diantaranya air tersedia dengan cukup, ada irigasi, SDM mendukung, dan petugas mempunyai komitmen untuk melaksanakan program ini.

Selain itu, penerapan teknologi harus secara utuh, diupayakan menggunakan pupuk organik dan aplikasinya dengan menggunakan teknologi mikroba penghancur bahan organik.

Saat ini di Kabupaten Kuningan telah dikembangkan rumah kompos. Diantaranya di Desa Ciketak dan Desa Babatan Kecamatan Kadugede, Desa Cikandang Kecamatan Luragung, dan Desa Gandasoli Kecamatan  Kramatmulya. (rml)

h1

Kali Cisande Kembali Makan Korban

14 April 2011

Luragung, IB

Kali Cisande kembali memakan korban jiwa. Sabtu (19/3), Repi Wahyu (5 tahun), bocah warga RT 019/04 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung tewas terhanyut banjir kiriman.

Saat itu, Repi, anak Ny. Ooh dan Suroto bersama empat teman sebayanya sedang bermain dan mandi di kali yang melintasi Kecamatan Cipicung, Lebakwangi dan Luragung tersebut.

Dilain pihak Ny. Tati, ibunda Tio dan Deni merasa waswas karena kedua anaknya tidak ada di rumahnya. Ia pun segera memburu kedua anaknya itu ke kali yang diperkirakan anaknya sedang bermain. Ny. Tati mendapati Tio, siswa PAUD Ar Rasyid dan Deni, siswa MI Cirahayu kelas III sedang asyik bermain di kali itu.

Melihat banjir bandang yang sudah tiba, Ny. Tati nekad menerjang banjir untuk menyelamatkan anaknya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Asep untuk merangkul dan memegang erat kain milik Ny. Tati.

Sementara, di tengah sungai, tepatnya di atas batu, nampak Repi sedang berteriak minta tolong. Karena tak bisa menolong, Ny. Tati segera berteriak minta bantuan tetangganya. Tanpa dikomando para tetangga segera memburu tempat kejadian perkara (TKP). Sayangnya, banjir keburu meluap dan Repi pun tak tertolong, terhanyut oleh derasnya banjir bandang.

Warga dari Desa Cirahayu, Dukuhmaja dan desa sekitarnya juga tanpa dikomando berdatangan, termasuk Ocid, paman Deni. Tak lama berselang, Ocid berhasil menemukan Deni yang tersangkut di batu. Selanjutnya, Casmin menemukan Tio dan melarikannya ke Puskesmas Luragung. Kedua korban ditemukan selamat.

Meski hujan deras pencarian terus dilakukan. Sekira pukul 18.00 wib, Tim Tagana (Taruna Siaga Bencana) dengan enam personil dilengkapi perahu karet tiba. Mereka melakukan pencarian hingga pukul 20.00 wib.

Esoknya, sejak pukul 06.00 wib pencarian korban dilanjutkan, dengan menyisir sepanjang Kali Cisande dari Cirahayu hingga Desa Gunungkarung Kec. Luragung. Sekira pukul 14.30 wib, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di Blok Leuwi Odeng Desa Gunungkarung dengan kondisi badan kaku dan membiru, maklum karena korban terhanyut sampai 7 km.

Sebelumnya, Kali Cisande juga pernah memakan korban jiwa seorang bocah warga Desa Susukan Kec. Cipicung. (gie)

h1

Parade Nusantara “Kami Demo Lagi Bila Juni RUU Desa Tak Disahkan DPR RI”

14 April 2011

Mandirancan, IB

Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara akan memberikan presure kepada DPR RI. “Kami akan melakukan presure (demo) besar-besaran bila sampai bulan Juni 2011 Rancanagan Undang-Undang tentang Desa belum disahkan juga oleh DPR RI,” tegas Drs. Eman Suherman, Koordinator Parade Nusantara Kabupaten Kuningan, saat sosialisasi Parade Nusantara di Pendopo Kantor Camat Pendopo Mandirancan, pekan lalu.

Menurut Kades Maniskidul ini, desa merupakan struktur pemerintahan yang paling dasar di republik ini. Sayangnya, selama ini tereliminasi oleh kepentingan lain.

Parade Nusantara, kata Eman, adalah restorasi Indonesia (untuk diri sendiri, organisasi, birokrasi) yang menginginkan desa maju untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Parade Nusantara pun merupakan Ormas, sama halnya seperti Apdesi.

“Perbedaan Parade Nusantara dengan Apdesi yakni keanggotaan hanya kepala desa dan perangkat desa yang aktif saja. Sedangkan Parade Nusantara, selain para kepala desa dan perangkat desa yang aktif, juga siapapun  bisa menjadi anggota,” jelas Eman.

Ia mengatakan, Parade Nusantara dibentuk dengan tujuan untuk memicu dan membuat suatu sistem agar desa-desa bisa diberdayakan. Maksudnya, desa mempunyai kemampuan finansial dan mendapat perlakuan yang adil dari negara.

“Bayangkan saja, sejak 1984-1994, subsidi untuk desa hanya Rp. 5 juta. Dan sekarang setelah ADD (alokasi dana desa) menjadi Rp. 70 juta. Bandingkan dengan harga emas,” ucap Eman.

Ia mengungkapkan, jangan berharap pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) berpihak pada rakyat desa dan mau menggali potensi untuk pembangunan desa. Mengapa? Karena fakta bicara, meski sudah terbit PP 72 tahun 2005 pasal 27 yang berbunyi “Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap minimal UMK (kabupaten/kota) yang masuk dalam APBD.

Kades yang cukup vokal ini menuturkan, ada beberapa poin yang sudah disepakati antara Parade Nusantara dengan Presiden RI, hasil demo 22 Februari 2010 lau. Hasil itu meliputi: ADD dari 10% hanya akan direalissi 5% dari APBN, atau sekira Rp. 765 juta per desa per tahun (30% belanja rutin dan 70% belanja pembangunan), dan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Selanjutnya, masa pensiun perangkat desa dari 60 tahun menjadi 65 tahun, dan biaya Pilkades ditanggung 100% oleh APBD kabupaten/kota. (rml)

h1

50.217 Pasutri Belum Ber-KB

14 April 2011

Kuningan, IB

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Kuningan, Drs. H. Zulkifli, MS mengatakan, 50.217 PUS (pasangan usia subur) atau pasangan suami isteri (Pasutri) terlindungi kontrasepsi alias belum ber-KB.

Data itu, kata Zulkifli didasarkan pada sensus penduduk 2010. Disebutkan, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan 1.037.508 jiwa dengan 315.989 keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 171.374 PUS sudah terlindungi kontrasepsi, dan 50.217 PUS terlindungi kontrasepsi.

Pada Rapat Kerja Daerah KB Kesehatan 2011 di Balai Desa Mandirancan, Rabu (6/4), Ia menyebutkan pula bahwa jumlah keluarga pra sejahtera dan KS.1 mencapai 95.932 KK (30,36%).

Karena itu, pengendalian melalui program KB Kesehatan menjadi salah satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Program KB merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan peningkatan angka harapan hidup (AHH).

Wakil Bupati Kuningan Drs. H. Momon Rochmana, MM  menilai betapa pentingnya upaya pengendalian penduduk melalui program KB Kesehatan. Penduduk merupakan asset potensi bangsa yang berasal dari keluarga sebagai wahana yang penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas dalam membangun bangsa dan negara.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kab. Kuningan berjumlah 1.037.000 jiwa dengan  laju pertumbuhan 0,53%. Keadaan itu,  masih berada di bawah rata-rata nasional dan Jabar. Rata-rata jumlah kelahiran 1,84 per usia subur. Bandingkan dengan hasil sensus penduduk 2000, saat itu hanya 900.000 jiwa. “Jadi penambahan penduduk dari tahun 2000-2010 hanya 48.000 jiwa,” ungkap Momon.

Menurut Momon, kegiatan bangsa dimasa depan akan sangat ditentukan SDM. Oleh karena itu perencanaan penduduk yang baik harus disertai optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan KB Kesehatan beserta petugasnya.

Dalam Rakerda itu digelar pula kegiatan pengobatan gratis. Rinciannya, untuk pengobatan umum 81 orang, pemeriksaan bumil 54 orang, donor darah 12 orang, pelayanan inplan 48 orang dan pelayanan IUD 16 orang. (rml)

h1

Arief Yani Pimpin PD Muhammadiyah Kuningan

14 April 2011

Cigugur, IB

Drs. ARIEF YANI, MM terpilih menjadi ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Kuningan periode 2010 – 2015. Arief Yani dan Drs. Rosid Iswail terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda) Muhammadiyah XI, 2 – 3 April 2011 di Kampus Muhammadiyah Kuningan.

Pemilihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama memilih 11 orang dari 22 calon tetap untuk menjadi formatur. Ke – 11 orang ini kemudian memilih ketua dan sekretaris diantara mereka untuk periode 2010 – 2015.

H. Abidin, ketua lama menjelaskan, salah satu kekuatan Muhammadiyah terletak pada sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Disamping, pimpinan dan anggota istiqomah berpegang teguh pada visi dan misi perserikatan yang bersumber pada Qur’an dan Sunnah berbasis pada spirit al’maun.

Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan reformasi keagamaan, tapi bukan membuat agama baru. Muhammadiyah selalu mempertautkan nas-nas Al Qur’an dan Sunah, dan realitas. Dalam hal ini ada dua gerakan pembaharuan Muhammadiyah yaitu pemurnian (purifikasi) ajaran Islam atau ar-ruju ilal Qur’an wa sunnah, dan dinamisasi.

Purifikasi yaitu gerakan memurnikan bidang akidah dan ibadah. Sedang dinamisasi bergerak dibidang kemajuan muamalah duniawiyah (kemajuan Iptek).

Usaha pengembangan Iptek itu dibuktikan dengan berdirinya SMK, yang telah membangun jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan menyalurkan para lulusan. Selanjutnya, mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AKFAR dan STKIP) di Kuningan bertujuan mencetak kader kepada masyarakat.

Ke depan, akan membangun Asrama dan Pesantren di atas tanah wakaf seluas 400 bata. Pembangunan akan memanfaatkan bantuan dari Menteri Perumahan Rakyat berupa dua “twint block rusunawa”.

Ketua Panitia, Drs. Arief Yani, MM menjelaskan, Musda XI Muhammadiyah diikuti oleh 166 peserta. Mereka berasal dari unsur PDM, pengurus cabang, pengurus ranting, dan organisasi  otonom (pemuda, IKPM, Ikatan Pelajar, dan Aisyiah) masing-masing dua peserta.

Ia menyebutkan, setiap calon harus diusulkan oleh peserta, jadi tidak boleh mencalonkan diri. Panlih kemudian melakukan verifikasi terhadap 31 calon yang memenuhi syarat, selanjutnya hasil verifikasi itu menghasilkan 22 calon yang memenuhi syarat dan berhak dipilih.  Setelah itu, ke 11 orang ini akan melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua dan pengurus lainnya. Tidak harus, bahwa orang yang mendapat suara terbanyak lantas menjadi ketua.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda menjelaskan, Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan visinya tak hanya membangun sektor infrastruktur saja, melainkan juga pembangunan mental spiritual.

Nampak dari pembangunan Kuningan Islamic Centre (KIC) di Jalan Lingkar Cijoho yang telah mencapai 90% dan akan diresmikan pada 1 September depan. “Kita juga membangun obyek wisata baru yakni Taman Bungkirit, dan untuk sementara masih gratis,” kata Aang.

Berkenaan Musda Muhammadiyah, Ia memberikan apresiasi bahwa organisasi itu sudah mampu melewati berbagai zaman untuk menjadikan umat terbaik yang berpegang pada aqidah, syariah dan muamalah. “Muhammadiyah merupakan asset masyarakat Kuningan. Apalagi kerukunan umat beragama di Kuningan sangat baik dan kondusif,” ucapnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah (PWM) Jawa Barat, Prof. Dr. H. Mahfud Safi’i memberikan apresiasi atas kepedulian Bupati Kuningan yang telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp. 250 juta untuk pembangunan sarana dan prasana Muhammadiyah.

Muhammmadiyah memang telah teruji. Sejak berdiri tahun 1912 hingga kini tetap eksis dibidang pendidikan dan pembangunan umat. Begitu pula pada masa kemerdekaan, Muhammadiyah berperan besar dalam menggoalkan salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita akan tetap berdiri dengan berpegang teguh kepada lima doktrin dan tidak bergerak pada politik praktis. Sehingga kader-kades Muhammadiyah bisa masuk ke partai mana saja,” ungkapnya.

Perkembangannya pun sungguh luar biasa. Hingga saat ini secara nasional tercatat sebanyak 35 juta orang menjadi anggota Muhammadiyah. Di Jawa Barat sendiri tercatat 15 juta anggota.

“Salah satu keunggulan kami yakni asset adalah milik perserikatan, bukan orang per orang,” sebutnya. (tan)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.