Archive for the ‘edisi 151’ Category

h1

Investasi Minim, Kuningan Mulai Dilirik Investor

12 Oktober 2010

Kramatmulya, IB

Investasi di Kabupaten Kuningan terbilang minim, tetapi kini investor mulai melirik. Hal itu terungkap dalam Lokakarya Temu Investor dan Pengusaha di RM Lembah Ciremai, Senin (4//10) yang digagas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kuningan.

Drs. H. Agus Gustiar, M.Si, Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat mengatakan, investasi PMA/PMDN di Kabupaten Kuningan masih rendah. Investasi yang masuk Kuningan baru Rp. 54 juta atau 0,003% dan berada di peringkat 19 di Jawa Barat. Sedangkan peringkat tertinggi dipegang oleh Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 7,93 triliun (47%), disusul Kabupaten Cirebon Rp. 3,6 triliun (peringkat 2).

Mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah, kata Agus Gustiar, maka diperlukan peran swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi daerah. Dengan harapan dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan belanja masyarakat dan aktivitas perekonomian di daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Menurutnya, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 fokus diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.

Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM memaparkan, UU  No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang lebih luas kepada daerah untuk mengelola pembangunan wilayahnya. Termasuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya strategis pada berbagai sektor ekonomi sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu kebijakan strategis pembangunn jangka panjang dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kab. Kuningan, lanjutnya, adalah peningkatan investasi, penyederhanaan proses dan prosedur perizinan, pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Ia menyebutkan, penanaman modal menempati peran penting dan strategis untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan daya saing daerah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga diperlukan langkah perencanaan pem-bangunan, khususnya dibidang penanaman modal melalui pelayanan yang kompetitif agar calon investor merasa lancar dan nyaman.

Menurut Momon, Kuningan memiliki sumber daya alam (SDA) yang membanggakan sebagai daerah di kawasan sebelah timur kaki Gunung Ciremai untuk dikembangkan. Potensi itu seperti sumber daya air, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, industri dan perdagangan, dan wisata (sejarah, pendidikan, alam, pedesaan, hutan dan air)  yang cukup mempesona.

“Potensi itu harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat dan penghidupan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuningan, tanpa mengesampingkan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan pembangun-an sebagai Kabupaten Konservasi,” katanya.

Untuk mendukung iklim investasi yang baik, tambahnya, Pemkab telah menerapkan One Stop Service selama dua tahun yang didukung imprastruktur yang memadai (jalan, listrik, air, pasar) dan memiliki potensi SDA.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kuningan, Ir. H. Jajat Sudrajat, M.Si menjelaskan, ada beberapa permasalahan nasional yakni tingginya angka kemiskinan 5,79% dan pengangguran 10,28%, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya akses pada layanan publik.

Adapun produk unggulan diantaranya sirup jeruk nipis terdapat tiga unit usaha, dengan produksi ± 70.000 botol/bulan berlokasi di Desa Ciawigebang. Tape Ketan 12 unit usaha dengan kapasitas produksi ± 19 ton/bulan di Kec. Cibeureum dan Cigugur.

Juga, Pasta Ubi Jalar, kapasitas 100 ton/bulan (PT Galih Estetika), Bawang Goreng jumlah unit usaha 25 unit dengan kapasitas produksi 500 ton/bulan di Kecamatan Kuningan, Cilimus, Ciawigebang dan Kalimanggis.

Selanjutnya Nilam dan Cengkeh (minyak Atsiri) dengan kebutuhan produksi 5 ton/bulan, saat ini baru tersedia kapasitas produksi 2 ton/bulan. Juga produk Gemblong dan Opak Bakar.

Kendala Investasi

Menurut Jajat, kendala dalam berinvestasi yakni masih rendahnya realisasi investasi dan jumlah proyek PMA/PMDN, belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengembang an potensi dan peluang investasi di Kab. Kuningan. Selain itu, keterbatasan pembiayaan permodalan dan kemampuan berwirausaha khususnya pelaku UMKM, masih rendahnya. kurangnya intensitas promosi dan publikasi potensi/peluang investasi, dan dukungan regulasi yang menarik investor berinvestasi.

Problem solving-nya, sehingga perlu optimalisasi dukungan regulasi dalam upaya peningkatan investasi Kab. Kuningan khususnya dalam proyek PMA/PMDN; Perencanaan, pemanfaatan, pengembangan potensi serta peluang investasi yang dituangkan dalam profil investasi daerah Kab. Kuningan; Perencanaan promosi potensi dan peluang investasi daerah; Mengembangkan kemitraan dalam upaya peningkatan SDM dan fasilitasi penanaman modal yang mendorong tumbuhnya aktivitas wirausaha di kalangan masyarakat; Peningkatan pelayanan perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta insentif perizinan.

Achmad Rivani, Direktur CV Bimandiri (supplier kebutuhan penyediaan produk IKM dari Bandung) menawarkan kerjasama untuk menyuplai kebutuhan produk lokal di pasar modern.

Ia mengatakan, ada tiga kondisi jika memperhatikan proyek investasi yang ditawarkan yakni dalam kondisi potensial, prospektif dan unggul. Prospeknya, pola konsumsi di Indonesia (peningkatan konsumsi; perluasan pasar), meningkatnya petani hortikultura (perluasan pasokan dalam negeri), pertumbuhan jumlah supermarket, dan persepsi konsumen pada produk berkualitas.

Ia menyebutkan ada kelemahan pertanian di Indonesia, diantaranya teknologi budidaya, benih, pestisida, fertilizer, teknologi panen dan pasca panen, teknik panen dan transportasi, teknologi penyimpanan, biaya tinggi, padat karya, dan harga saprotan.

“Sebagai solusinya perlu dibentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diarahkan menjadi rural producer organization dengan fungsi sebagai agen produksi, agen teknologi, agen informasi, dan pelaku pemasaran,” ucapnya.

Dikatakannya, aneka produk sayuran daun /non daun serta buah-buahan (lokal dan impor) yang ditawarkan harus memenuhi standar. Syarat itu, daun/bunga/buah harus segar, bersih dari kotoran tanah, tidak busuk dan tidak berulat, serta tangkai tidak patah, dan  berukuran seragam (buah).

“Kendala pasar modern yakni biaya tinggi, pembayaran kredit, dan sistem konsinyasi. Sedangkan keuntungannya, jumlah outlet banyak, konsumen terseleksi, serta pembayaran terprediksi,” ujarnya.

Ir. Iyus Supriatna, Direktur CV Portune Agro Mandiri Bandung menawarkan kemitraan pemasaraan hasil pertanian untuk ekspor. Terutama dalam mengembangkan budidaya kunyit yang siap diexpor ke luar negeri.

Ia menjelaskan langkah kunci sukse ber-agribisnis, diantaranya perjelas alasan dan tujuan; yakin terhadap prospek usaha; pelajari kemampuan internal yang dimilki; pelajari setiap subsistem yang berhubungan dengan usaha; lakukan langkah-langkah perbaikan (pengetahuan, wawasan, dan kemampuan); perbarui dan kumpulkan informasi yang mendukung usaha; penerapan proses manajemen dalam operasi.

Kemudian, pengendalian sumberdaya logistik yang berorientasi pada tercapainya produktivitas dan efisiensi kinerja yang telah direncanakan dengan pengendalian mutu; model usaha agribisnis model usaha kemitraan petani-pengusaha; koperasi produksi komoditi agribisnis; pemasaran bersama di pasar partai-besar (whole sale market), petani membuat kontrak produksi dengan pembeli tetap disertai penentuan harga secara layak; petani mengembangkan agribisnis secara individual; petani produsen komoditi agribisnis berlaku sebagai eksportir.

Sementara, Direktur PT. Java Food Internasional, Drs. M. Amran S. Fuad menawarkan kerjasama budidaya Singkong Darul Hidayah dan menerima produk untuk ekspor ke China dan Koera Selatan.

“Singkong ini dapat diproduksi dengan kapasitas 10 – 40 Kg/pohon. Per hektarnya, tanaman untuk memenuhi kebutuhan industri bahan makanan, industri kimia, bahan bangunan, industri kertas, biofuel, dll ini bisa menghasilkan 100 – 150 ton. Bandingkan dengan jenis Singkon Adira, Karet dan STP yang hanya menghasilan 20 – 40 ton/ha,” terangnya.

Ia juga menyebutkan, harga gaplek ke China dan Korsel cukup tinggi mencapai US $ 160 – 210/ton. Sedangkan lokasi pengembangan di Kab. Kuningan meliputi Kecamatan Cigugur, Japara, Ciawigebang, Cidahu dan Kalimanggis. Sementara ini yang sudah produksi baru di Sukabumi.

Ketua Panitia, Drs. M. Nurdianto, M.Si mengungkapkan, kegiatan sosialisasi dan lokakarya merupakan kegiatan yang mempertemukan para pelaku usaha dan stakeholders terkait dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan peluang serta potensi investasi di Kab. Kuningan. Ide berawal adaya kebijakan strategis pembangunan jangka panjang dalam RPJP Kab. Kuningan yaitu peningkatan investasi, penyederhanaan proses dan prosedur perizinan, dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Adapun tujuan kegiatan untuk membangun komunikasi multipihak dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Kab. Kuningan melalui diskusi kontruksi. Serta, mengindentifikasikan berbagai masalah yang dihadapi multipihak, dalam pengembangan investasi.(tan)

h1

Dirjen PMD Coret 14 Kecamatan PNPM

12 Oktober 2010

Kuningan, IB

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri mencoret 14 kecamatan penerima PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Pencoretan itu karena Pemkab Kuningan tak mampu menyediakan dana co-sharing yang besarnya Rp. 7,9 juta.

Dalam suratnya Dirjen PMD, A. Djubaedi tertanggal 29 September itu, disebutkan 14 dicoret alokasi dana bantuannya. Ke 14 kecamatan itu meliputi Ciniru, Ciwaru, Luragung, Lebakwangi, Garawangi, Ciawigebang, Cidahu dan Jalaksana. Juga, Kecamatan Japara, Cimahi, Cilebak. Hantara, Darma dan Subang.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kab. Kuningan, Drs. H. Kamil G. Permadi, MM ketika dikonfirmasi, menjawab singkat melaui SMS-nya. “Keputusan pencoretan itu belum final,” ucap Kamil.

Buntut pencabutan itu, pada Rabu (14/10) sekira 50 warga dari Kecamatan Ciniru mendatangi gedung DPRD Kuningan. Mereka menuntut agar dana co-sharing sebesar Rp. 4 miliar segera dimasukan dalam APBD Perubahan 2010.

Kepala Desa Cijemit Yaya Cahyadi, Kades Cipedes Kec. Ciniru, A. Rusdiana, S.IP  dan Dani Nuryadin dari Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) tampil sebagai juru bicara aksi.

“Ini ironi masa untuk kepentingan 100 ribu warga tidak diperjuangkan. Ini demi pembangunan Kuningan dan tidak mengganggu anggaran. Kini masyarakat resah, dan Saya selaku Kades berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau dewan sih enak duduk di sini,” ucap A. Rusdiana.

Jawaban Kepala BAPEDA, Drs. H. Yosef Setiawan, M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Yudi Budiana, SH., cenderung ngambang dan tidak pasti. Ia mengaku tidak bisa menganggarkan dana co-sharing untuk PNPM secepatnya dengan dalih APBD Kuningan minim. “Masih banyak kegiatan lainnya yang harus didanai dari APBD yang juga pro rakyat. Sehingga baru akan dimasukkan dalam APBD 2011 bersamaan dengan dana PNPM 2011,” terang dia.

Jawaban Yosef terkesan bertolak-belakang dengan jawaban Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda yang ditanya IB seusai menerima silaturahmi Danrem 063/SGJ yang baru Kol. Inf. Rochiman. Ia meminta agar masyarakat tetap tetang karena akan berupaya keras mencari sumber dana dengan memangkas anggaran yang lain.

“Saya akan berupaya keras mencari sumber dana untuk memenuhi kewajiban dana co-sharing itu,” ungkap Aang didampingi Ketua DPRD Kab. Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH, di halaman Kantor Bupati Kuningan, Rabu (6/10).

Ucapan orang nomor satu di Kuningan itupun terbukti, dengan masuknya dana co-sharing PNPM sebesar Rp. 4,2 miliar pada APBD Perubahan 2010. (tan)

h1

41,7 Ton Ikan Waduk Darma Mati Mendadak

12 Oktober 2010

Darma, IB

Sekira 41,7 ton ikan tawar budidaya jaring terapung di Waduk Darma mati mendadak. Penyebab kematian, menurut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP3) Kab. Kuningan, Ir. Hj. Triastami karena kekurangan oksigen.

Peristiwa terjadi selama dua hari, Sabtu – Minggu (25 – 26 September) lalu. Saat itu cuaca di sekitar Waduk Darma kurang baik. Selama tiga hari hujan tidak turun dan angin pun sangat kurang. Padahal angin dapat menggerakkan air di permukaan sehingga ada oksigen. Akibat tidak ada pergerakan air, beban air di permukaan lebih berat dan mendorong air dari atas turun (upwilling). Sebaliknya, kata Hj. Triastami, air dari bawah terdorong ke atas membawa kotoran dan lumpur kotor sehingga ikan di atas mabuk, kemudian mati kekurangan oksigen.

Kepala DP3 ini berkenan meninjau langsung lokasi bencana alam yang menimpa para petani jaring apung di tengah Waduk Darma. Ia tiba didampingi dua orang Kasi yakni Ir. Ahmad Sungkawa dan Suryana, S.P, kepala UPTD DP3 Darma dan Kepala Desa Jagara Umar Hidayat.

Triastami meminta agar eksistensi budidaya ikan jaring apung tetap dijaga, dan sebaiknya anggotanya bergabung dalam kelompok. Bentuknya bisa koperasi atau Gapoktan (gabungan kelompok tani).  “Hal ini untuk menambah kepercayaan apabila sebelumnya investor kurang percaya kepada pengelola jaring apung secara perorangan,” terang Triastami di Waduk Darma, (28/9).

Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat menjelaskan, di Waduk Darma terdapat 72 petani ikan jaring apung, 33 diantaranya menderita kerugian akibat ikannya mati mendadak. Kerugian ditaksir sekira Rp. 650 juta, dengan kalkulasi harga ikan Rp. 15.000/kilogram kali 41.700 kg.

Untuk itu, agar usaha budidaya ikan jaring apung di Waduk Darma tetap berjalan dan mengurangi kerugian, Ia mengharapkan agar Pemda Kuningan atau investor dapat membantu penyediaan bibit ikan. “Kami juga mengharapkan agar dari BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) turun tangan untuk meninjau kadar dampak lingkungannya akibat bau busuk dari ikan yang mati. Begitu pula dari Dinas Kesehatan Kab. Kuningan,” kata Umar.

DP3 Kab. Kuningan sendiri, seperti dikemukakan Triastami langsung melakukan komunikasi dengan investor. Ia berharap adanya solusi untuk pengadaan bibit yang diharapkan pengelola ikan jaring apung itu.

Terpisah, Camat Darma, Drs, Sadudin, M.Si meminta agar penyebab kematian ikan di Waduk Darma itu diteliti oleh intansi terkait. “Saya ingin adanya kajian apa penyebab kejadian itu, sehingga ke depannya para petani akan tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam ikan dan kapan waktu yang tidak boleh,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, sektor perikanan merupakan potensi utama yang bisa dikembangkan, selain pariwisata yang menjadi ikon kecamatan Darma. Sektor lainnya yang bisa dikembangkan yakni perdagangan, budidaya tanaman pangan dan holtikultura. (tan)

h1

Oknum Guru Cabul Diancam Hukuman Berat

12 Oktober 2010

Kuningan, IB

Oknum guru, Beni, guru SMPN Ciniru asal Desa Cijemit Kecamatan Ciniru diduga telah mencabuli siswanya, Bunga (14 tahun) hingga berbadan dua. Saat ini terdakwa sedang menghadapi dakwaan dengan pelanggaran sebagaiaman diancam dalam pasal 82 jo pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ancaman pidana dalam Pasal 82 dan pasal 81 ayat (2) ini cukup berat. Lihat saja bunyinya, Pasal 82 itu, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp, 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada sidang tertutup, Selasa (5/10) majelis hakim yang dipimpin Zainal Arif, SH dengan hakim anggota Windi Ratnasari, SH dan Aryaniek Andayani, SH, MH itu sedang memeriksa tiga orang saksi. Ketiga saksi itu adalah saksi permata (saksi korban) yakni Bunga, ayahnya Uba Subagja dan Heni Rita, ibu korban.

Nampak sekali dari luar, korban saat ini yang tengah diperiksa itu sudah berbadan dua. Ketika berbincang dengan IB, Uba mengharapkan agar terdakwa Beni dihukum seberat-beratnya sebagai-mana ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Keinginan saya ini sangat wajar, karena anak saya sudah kehilangan masa depannya akibat perbuatan bejat terdakwa. Saya mohon jaksa mendakwa Beni seberat-beratnya dan majelis hakim dapat memutus seadil-adilnya,” ungkap Uba.

Begitu pula para pengujung sidang dari Desa Rambatan Kecamatan Ciniru mengharapkan agar oknum guru cabul itu dihukum berat. “Wajar Pak Beni dihukum berat karena membuat anak kehilangan masa depannya. Padahal seorang guru seharusnya memberikan teladan yang baik bagi siswa dan masyarakat. Bukannya mencoreng korp pendidik,” gerutu mereka. (tan)

h1

BPMD Jangan Seperti Kasir

12 Oktober 2010

Bandung, IB

Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Endang Ahmad Darojat yang akrab disapa EA Darojat menyentil kinerja BPMD (Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa) Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut kinerja BPMD jangan seperi kasir.

“BPMD jangan bertindak seperti kasir, yang tahunya hanya menerima dan membagikan uang saja kepada desa-desa, karena tugas pokok dan fungsinya yang lebih penting lagi yakni peningkatan kinerja dan pemberdayaan aparat pemerintah desa,” terang politisi PDI Perjuangan ini kepada IB, di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Rabu pekan lalu.

Menurut penilaian anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan Jabar X (Kabupaten Ciamis, Kuningan dan Kota Banjar) ini, desa merupakan corong dan ujung tombak pemerintahan. Tapi kapan mereka diberikan pembinaan, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kinerjanya.  Begitu pula tingkat kesejahteraan sangat minim. Padahal  semua unsur pemerintahan dan kementrian bermuara di desa.

Pada sisi lain, mereka harus menghadapi tugas yang sangat berat sebagai wakil pemerintah pada level yang paling rendah. Sehingga sudah sepantasnya didukung oleh sumber daya manusia baik melalui pembinaan, pelatihan atau pendidikan, serta perlu didukung kesejahteraan yang layak agar kinerja mereka semakin baik.

“Kalau desa maju dan kuat, niscaya negara juga akan lebih maju dan memiliki ketangguhan, sehingga diperhitungkan dimata dunia internasional,” ungkap mantan anggota DPR RI itu.

Sebagai anggota Komisi A yang didalamnya membidangi desa, dirinya berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari para kepala desa dan perangkat desa. Setidaknya, kata pengagum Bung Karno ini, mereka dapat menerima penghasilan yang layak, tidak seperti sekarang ini.

“Saya akan ngotot memperjuangkan nasib para kepala desa dan perangkat desa agar kesejahteraannya meningkat lebih baik dari sekarang,” tegasnya. (tan)

h1

Bocah Kembar Hilang Saat Pentas Hiburan

12 Oktober 2010

Cimahi,IB

Pertengahan September lalu Desa Cikeusal Kec. Cimahi dibuat geger. Pasalnya, seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun bernama Diki Handiki alias Nino, putra pasangan Haerudin (Iyong) dan Ny. Titin secara tiba-tiba raib seakan ditelan bumi.

Menurut keterangan orang tua Diki, Iyong, kejadian berawal pada hari naas tersebut, Minggu (12/9), sekitar pukul 18.00 wib, Diki yang lebih akrab disapa Nino keluar meninggalkan rumah menuju ke lapangan sepok bola.

Waktu itu, kata Iyong, di dekat lapangan sedang ada pentas hiburan jaipongan dangdut. Rupanya Nino pergi kesana untuk melihat keramaian. “Dari sejak itulah Nino menghilang dan sampai saat ini belum ditemukan,” sebutnya.

Iyong menjelaskan, Nino yang dilahirkan kembar bersama kakaknya, Dika Handika, saat meninggalkan rumah memakai kaos warna orange dan celana pendek biru. Ciri-ciri lainnya, lanjut Iyong, anaknya tersebut sulit untuk bicara atau diajak ngobrol.

“Beberapa tahun ke belakang memang Nino sedikit mengalami gangguan pada saat bicara,” ucapnya lirih.

Sehubungan itu Ia berharap kepada siapa saja yang kebetulan menemukan anaknya itu segera mengembalikan ke pangkuannya. “Mudah-mudahan anak saya segera dapat ditemukan,” harapnya.

Kepala Desa Cikeusal, Haruman saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, pihaknya terus melakukan pencarian dengan berkoordinasi diantara rekan-rekan kepala desa sampai wilayah Ciledug dan Losari Kab.Cirebon.

Terpisah, Kapospol Cimahi, Aiptu Dadang mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menerima laporan tentang kehilangan anak tersebut. Hingga saat ini pihaknya juga terus intensif membantu melakukan pencarian.

Ia pun menyarankan agar pihak keluarga dibantu pemerintahan desa setempat menginformasikan dan memublikasikan peristiwa tersebut pada pihak media baik cetak maupun elektronik. “Semoga media informasi ini dapat membantu mempercepat proses pencarian,” pungkasnya. (gie)

h1

BPOM Tuak Mikol, Operasi Miras Jangan Hanya Tuak

12 Oktober 2010

Kuningan, IB

Langkah tepat dan cepat dilakukan Satpol PP Kab. Kuningan dalam menyikapi peredaran minuman keras Tuak. Langkah itu dengan melakukan operasi tuak dan melakukan uji laboratorium ke BPOM.

Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Minuman) yang ditandatangani Kepala BPOM RI, Drs. Siam Subagyo, M.Si menyatakan bahwa Tuak adalah minuman keras mengandung etanol (alkohol) 6,03%.

Kepala UPTD Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Kab. Kuningan, dr. Wahyu Fitrina Handayani melaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI disebutukan bahwa Tuak merupakan cairan keruh berwarna putih dengan bau normal, dengan kadar metanol tidak terdeteksi dibawah 0,0002%, dan etanol 6,03%.

Sehingga berdasarkan Kepres No. 3 Tahun 1997 tetang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkhohol, sebagaimana pasal 3 ayat 1 huruf b, minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H50H) lebih dari 5 persen sampai 20% harus berizin.

Wahyu mengatakan, akibat penyalahgunaan alkhohol/minuman keras dapat mengakibatkan, ganggauan fisik yakni kerusakan hati, jantung, pangkreas dan pendarahan lambung, otot syaraf, menggangu metabolisme tubuh, membuat penis cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Akibat lainnya ganguan jiwa, dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan data ingat dan kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.

Juga, tambahnya, ganguan Kamtibmas, perasaan seorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan tidak terkontrol. Dampaknya akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melangar norma-norma dan sikap moral, yang lebih parah lagi akan menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.

Kepala Satpol PP Kab. Kuningan Indra Purwantoro, S.AP melalui Kasi Operasi, Indra Ishak, S.STP menjelaskan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi keresahan masyarakat atas beredarnya minuman keras Tuak.

Langkah yang dilakukan diantaranya melakukan operasi ke daerah-daerah pusat peredaran Tuak di wilayah hukum Kabupaten Kuningan. Selanjutnya mengamankan tempat tertentu, kemudian melakukan tes laboratorium untuk mengetahui kadar alkoholnya ke Labkesda dan BPOM RI.

“Kami juga telah menerima laporan dari masyarakat mengenai titik peredaran tuak. Laporan masuk dari masyarakat di Perum Cigintung, dari daerah ini laporan diterima secara detail mengenai titik edar dan pelakunya. Kemudian dari wilayah kelurahan Cirendang dan Ciloa Kec. Kramatmulya, Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur, dan Desa Sadamantra Kec. Jalaksana,” terang Indra.

Pasca turunnya hasil laboratorium BPOM, lanjutnya, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berikutnya melakukan langkah pembersihan agar para pedagang menghentikan aktivitas, kalau tetap akan dikenakan sanksi pidana.

Mengacu pada Kepres 3/1997 terdapat tiga golongan mikol (minuman beralkohol). Golongan A dengan kadar etanol 1 – 5 %, golongan B (etanol 5% – 20%), dan golongan C (etanol 20% – 55%).

Menurut Kepres dimaksud, bahwa golongan B dan C adalah kelompok miras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dalam pasal 5 disebutkan, dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan B dan C, di tempat umum. Kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikotamadya dan gubernur DKI Jakarta.

Selanjutnya, tempat lainnya dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur DKI Jakarta.

Saat ini peredaran miras di Kuningan sedang marak, apalagi pada musim penghujan yang tak kunjung usai. Sehingga fokus operasi jangan hanya tuak yang tak bermerk, bagaimana dengan operasi miras lainnya yang tetap beredar? (tan)

h1

95 KUBE-FM Dibantu Modal Usaha

12 Oktober 2010

Kramatmulya, IB

Sebanyak 950 KK yang tergabung dalam 95 KUBE-FM (kelompok usaha bersama fakir miskin) mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemkab melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kab. Kuningan.

Para penerima bantuan merupakan penyandang masalah sosial keluarga miskin yang tersebar di 13 desa, delapan kecamatan di Kabupaten Kuningan. Masing-masing kelompok dibantu modal usaha senilai Rp2 juta.

Rincian para penerima bantuan diantaranya 50 KK/5 KUBE di Desa/Kec. Cibingbin, Desa/Kec. Subang dan Desa Sagarahiyang Kec. Darma, serta 80 KK/8 KUBE di Desa Karangkancana, Desa Simpayjaya, Desa Tanjungkerta, dan Desa Kaduagung Kec. Karangkancana.

“Selanjutnya, 80 KK/8 KUBE lagi di Desa Baok, Desa Sumberjaya Kec. Ciwaru, Desa Maniskidul Kec. Jalaksana, Desa Paniis, Desa Cimara Kec. Pasawahan, dan Desa Sindangkempeng Kec. Pancalang,” jelas Kepala Dinsosnaker Kab. Kuningan, Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si saat Sosialisasi Proram Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) di RM Lembah Ciremai, Kramatmulya, Kamis (23/9).

Menurut Dian, tujuan kegiatan sosialisasi program BSFM melalui program KUBE-FM adalah untuk mendorong dan memotivasi penyandang masalah kesejahteraan fakir miskin agar mandiri, dan memberikan informasi tentang usaha ekonomis produktif yang akan dilaksanakan. Juga untuk mendorong tumbuhnya sikap mental sosial, semangat kemanusiaan dan kemampuan agar mereka menemukan jati dirinya, serta meningkatkan dukungan dan keterlibatan tokoh masyarakat setempat secara aktif terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan keberhasilan program,”

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, kemiskinan dengan kondisi utama tidak terpenuhinya kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintahan maupun masyarakat.

Keadaan ekonomi nasional, kesempatan kerja dan integritas sosial yang belum stabil ditunjang dengan krisis ekonomi global, lanjut Aang, berdampak terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya. “Kondisi ini menyebabkan semakin tidak berdayanya keluarga miskin dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka,” ujarnya.

Menurut Aang, berdasarkan data BPS pada awal RPJMN I 2004-2009 populasi fakir miskin di Indonesia tercatat 36,10 juta, sedangkan tahun 2009 berjumlah 32,5 juta orang, selama tahun 2004-2008 terjadi penurunan sebesar 1,14 juta jiwa (3,15 persen). Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kejadian bencana alam dan sosial serta krisis ekonomi global.

Aang menyebutkan, kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, tambah Aang, pemerintah menyadari pentingnya pembangun-an di bidang kesejahteraan sosial. Salah satu upaya pembangunan sosial dalam penanganan kemiskinan yaitu program bantuan dan jaminan sosial yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus.

“Hal itu merupakan tujuan dari program pemberdayaan fakir miskin yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian keluarga miskin, sekaligus meningkatkan kepedulian serta tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha, menuju terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan,” terangnya. (tan)

h1

Car Free Day Kuningan Dapat Apresiasi

12 Oktober 2010

Kuningan, IB

Wakil Gubernur Jawa Barat H. Yusuf Macan Efendy yang akrab disapa Dede Yusuf mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar memberikan apresiasi kepada Kabupaten Kuningan yang telah mengadakan program Car Free Day yang diprakarsai Bupati Kuningan.

Program Car Free Day telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2013 dibidang lingkungan hidup.

“Kegiatan ini akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Bahkan tidak hanya hari Minggu saja, melainkan di hari libur nasional lainnya,” ucap Dede Yusuf, Minggu (29/9).

Dede Yusuf menghimbau masyarakat Kuningan untuk terus mendukung pembangunan yang telah dilakukan. Jangan sampai terjadi aksi perusakan atau corat-coret, karena membangun itu mahal. Ia memberikan penekanan kepada generasi muda atau geng motor yang kerap kali berulah. “Mudah-mudahan di Kuningan hal seperti ini tidak terjadi,” kata dia.

Ia didampingi Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Wakil Bupati H. Momon Rochmana, unsur Muspida bersepeda santai mulai Bunderan Cijoho menuju Taman Kota. Ditengah berjubelnya warga yang berolahraga dan rekreasi di Jalan Siliwangi, rombongan singgah di Jembatan Merah dan meninjau Taman Tirtasena.

Selanjutnya meninjau Taman Kota dan pembangunan Masjid Syiarul Islam yang saat ini sedang diperluas dan dilengkapi dengan taman di halamannya. Perjalanan diteruskan ke Hutan Kota Bungkirit melalui Jalan Cigugur yang sedang diperlebar.

Hutan Kota Bungkirit berfungsi sebagai daerah resapan air, ruang terbuka dan objek wisata. Pembangunan kawasan seluas 1,5 h.a ini didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1,3 miliar. Di lokasi hutan kota sedang dibangun plaza utama seluas 24 x 13 meter, plaza kecil 24 x 4 meter, sebuah saung utama, dua buah gazebo dan satu unit WC, dan lahan parkir dengan jalan utama selebar 3 meter.

Mantan aktor film laga itu sangat menikmati keindahan panorama Kuningan dari Bukit Bungkirit.  Ia sangat bangga terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Kuningan. “Saya melihat pembangunan di Kuningan dari tahun ke tahun terus ada perubahan. Ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten yang perlu mendapatkan dukungan. Jadi sudah pantas jika Kuningan menjadi kabupaten terbaik di tingkat Jabar,” katanya.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda  menyambut baik kehadiran Wagub Jabar yang menyempatkan berbaur dengan masyarakat Kuningan melalui kegiatan Car Free Day. “Semoga hal ini akan memberikan motivasi masyarakat Kuningan untuk senantiasa melakukan perubahan dalam pembangunan ke arah yang lebih baik,” kata Aang.

Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam program Car Free Day pada setiap Minggunya. “Ini merupakan wujud nyata bahwa apa yang dilakukan saat ini tujuannya untuk kepentingan masyarakat juga,” ucap Aang.

Aang menuturkan, maksud dan tujuan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan lingkungan bersih, nyaman, sehat, dan bebas sampah dan polusi udara. Sekaligus ajang silaturahmi, rekreasi, olahraga massal juga menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional. (kies)

h1

Tabloid Identitas Bangsa Meretas Asa

12 Oktober 2010

Tabloid Identitas Bangsa sejak didirikan pada 16 Oktober 2002 lalu telah menginjak usia delapan tahun. Seiring dengan lahirnya Yayasan Identitas Bangsa pada 13 Februari 2003, koran lokal IDENTITAS yang berukuran mini itu berubah menjadi Tabloid Berita Identitas Bangsa.

Kemudian berubah lagi menjadi Tabloid Dwi Mingguan Identitas Bangsa. Konsekwensi nya, tampilan pun ikut berubah. Semula hanya dua sparasi, dengan warna  merah dan hitam, menjadi full colour hingga sekarang.

VISI dan MISI

Maju mundurnya sebuah organisai tergantung kemampuan pimpinan dalam mengemban Visi dan Misi Organisasi. Visi Tabloid Dwi Mingguan Identitas Bangsa adalah “Media Lokal Wawasan Nasional”. Ini mengandung makna, meskipun skupnya lokal di wilayah Kabupaten Kuningan dan sekitarnya, namun wawasannya bersifat nasional, dan dapat dikembangkan secara nasional.

Visi itu dijabarkan dalam Misi yang meliputi: Membuka peluang kerja; Bersifat independen dan tidak berafiliasi pada partai tertentu; Menjadi media informasi terkemuka di Jawa Barat dan sekitarnya; Mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Selanjutnya, Menciptakan Insan Pers yang profesional; Menjalin kemitraan dengan segenap komponen Bangsa; Ikut mewujudkan kehidupan Pers yang bertanggung jawab.

Misi dimaksud dijabarkan dalam program kerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Perjalanan

Dinamika sebuah organisasi terjadi pula pada koran lokal yang paling eksis di Kabupaten Kuningan ini. Tak hanya nama, kepengurusan, dan personil yang berubah, alamat pun berpindah-pindah. Berawal di Jalan Otista No. 58 Kuningan, pindah ke Desa Kadugede, kemudian ke Desa Cipondok Kec. Kadugede. Sekarang di Jalan Raya Ciamis No. 32 Desa Windujanten Kec. Kadugede.

Meski tantangan dan hambatan berat dalam mengelola usaha koran lokal, tapi kami tetap istikomah untuk menjadikan koran yang tetap aktif, dinamis dan aspiratif.

Selama dipimpin oleh T. Sukartanu, SH, dibantu Wakil Pemimpin Perusahaan Cecep Rohimat, Anggi Sugiana Wakil Pimred, dan U. Sukisna Sekred, Tabloid Identitas Bangsa terus berkembang dan bisa disejajarkan dengan media lainnya. Dampaknya, hingga kini tabloid ini pun mampu merambah pangsa pasar di wilayah Kabupaten Kuningan, Cirebon dan Indramayu. Ini tentunya tak lepas dari komitmen kami untuk tetap konsisten menjalin kerjasama dengan berbagai komponen bangsa.

“Kami ingin punya daya saing dengan sesama Media, baik cetak maupun elek tronik. Sehingga harus didukung oleh personil yang profesional, baik manajemen maupun wartawan peliputnya,” terang T. Sukartanu, SH, yang terbilang wartawan produktif ini. (den)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.