Archive for the ‘edisi 140’ Category

h1

DPRD Kabupaten Kuningan Soroti Tingginya Biaya Pilkades

28 Maret 2010

Kuningan, IB

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Acep Purnama, MH menyoroti tinggi dan sudah tidak wajarnya biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal ini tidak relevan dengan jabatan Kepala Desa yang sifatnya pengabdian.

Ia menilai para calon Kades tidak seharusnya dibebani dengan biaya Pilkades yang tinggi. “Kasihan mereka (para calon Kades) yang harus menanggung beban begitu besar, terkadang diluar kemampuannya. Sehingga ada calon Kades yang mundur hanya gara-gara biayanya terlampau tinggi,” ungkap H. Acep Purnama kepada IB di Gedung DPRD Kab. Kuningan, Jum’at (5/3).

Ia akan membahas segera sebelum pelaksanaan Pilkades tahun ini dimulai, dengan memanggil bagian Pemdes. “Kalau perlu semua biaya Pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah tanpa membebani calon,” terang Acep.

Menurut informasi dari Bidang Pemdes BPMD Kab. Kuningan, saat ini sejumlah 16 dari 20 desa di Kabupaten Kuningan habis masa jabatan Kadesnya, dan akan melaksanakan Pilkades Maret – April depan. Sayangnya kendati sudah ada Peraturan Bupati (Perbub) No. 25 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang didalamnya diatur besaran biaya Pilkades, namun dalam prakteknya sering dilanggar oleh Panitia Pilkades.

Salah satu contoh biaya Pilkades yang terbilang tinggi di Desa Jalatrang Kecamatan Cilebak yang menetapkan biaya Pilkades sebesar Rp. 26 juta dengan hak pilih 1.321 orang. Padahal dalam Perbub sudah jelas biaya Pilkades untuk hak pilih dibawah 1.500 orang dengan calon tunggal hanya Rp. 7 juta, dan bila lebih dari satu calon sebesar Rp. 7,5 juta.

Sekretaris Desa Jalatrang Saprudin membenarkan bahwa biaya Pilkades di desanya sebesar Rp. 26 juta. “Biaya sebesar dua puluh enam juta rupiah itu berasal dari empat calon yakni sebesar Rp. 20 juta atau Rp. 5 juta per calon, ditambah dari APBDes Rp. 2 juta dan bantuan Pemda Rp. 4 juta,” terang Saprudin kepada IB di rumahnya, Senin lalu.

Ketika ditanya mengapa biayanya terlalu besar, Ia melemparkan hal itu kepada ketua Panitia Pilkades Jalatrang Cahyadi. Sayangnya Cahyadi tidak berhasil dikonfirmasi.

Kepala Bidang Pemdes BPMD Kab. Kuningan Drs. Syarifudin Syah didampingi Kasubid Tata Pemdes Ahmad Faruk, M.Si menjelaskan, besarnya biaya Pilkades benar sudah ada acuannya dalam Perbud No. 25 Tahun 2006. Seperti untuk hak pilih sampai dengan 1.500 orang, untuk calon tunggal Rp. 7 juta, dan untuk calon lebih dari satu sebesar Rp. 7,5 juta. Biaya Itupun dibantu dari APBDes masing-masing desa sebesar Rp. 3 juta dan dari Pemda Rp. 4 juta, termasuk bantuan untuk biaya pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp. 1 juta untuk setiap calon Kades terpilih.

Ketika ditanya tingginya biaya Pilkades melebihi ketentuan dalam Perbub, Ia menjelaskan salah satunya kemungkinan karena tidak adanya sanksi terhadap Panitia Pilkades. Kedua, karena mereka menganggap itu merupakan bagian dari otonomi desa dan bukan kewenangan Pemda untuk mengaturnya. Penentuan besarnya biaya ditentukan oleh Panitia atas persetujuan calon dan BPD serta diketahui oleh Camat.

Terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Kuningan, Dede Sembada mengaku prihatin atas tinggi biaya Pilkades yang dinilai memberatkan para calon Kades. Tingginya biaya ini memang beralasan bila melihat ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan desa merupakan daerah otonom sehingga dapat mengatur rumah tangga secara mandiri. Namun bila melihat dari UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maka yang disebut daerah otonom adalah kabupaten dan kota, tidak termasuk desa. “Untuk itu Komisi A DPRD akan segera memanggil Bidang Pemdes BPMD untuk diminta penjelasan dan mencari solusinya,” kata Dede Sembada. (tan)

h1

Puluhan Ribu Kepala Desa Desak DPR RI Prioritaskan RUU Desa dan Pembangunan Desa

28 Maret 2010

Jakarta, IB

Puluhan ribu kepala desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Senin (22/2) berunjuk rasa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan.

Dalam unjuk rasa tersebut, kepala desa dan perangkat desa datang dari seluruh Indonesia menggunakan bis sewaan dan kendaraan roda empat lainnya, berjumlah lebih dari 900 buah. Parade Nusantara tidak membiayai aksi unjuk rasa dan juga tidak meminta sponsor dari pihak manapun karena kegiatan ini dibiayai secara swadaya oleh kepala desa dan warganya masing-masing.

Aksi ini merupakan pilihan paling akhir, setelah semua jalur yang diupayakan bertahun-tahun mengalami kebuntuan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, UU Pemerintahan Desa dan UU Pembangunan Perdesaan ini telah diperjuangkan sejak akhir 2006 dan terus dikawal. Tapi, hingga sekarang, RUU Desa selalu gagal ditetapkan menjadi Undang-undang.

Bahkan, SBY pernah menerbitkan Surat Presiden (SURPRES) nomor: R-35 /Pres/6/2009, pada 29 Juni 2009 perihal penunjukan menteri-menteri untuk membahasnya. Sayangnya, kedua RUU itu baru diagendakan oleh Badan Legislasi Nasional (BALEGNAS) pada tahun 2011 dengan nomor 60.

Inilah yang mendorong Parade Nusantara melakukan aksi besar-besaran pada 22 Februari 2010 ini. Selama ini, desa hanya diperhatikan ketika berlangsung pemilu atau pilkada, namun semakin terpinggirkan dalam pembangunan nasional.

RUU Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan antara lain menuntut alokasi minimal 10% dari APBN dalam bentuk block grant, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 atau 10 tahun,  biaya Pilkades ditanggung 100% oleh APBD kabupaten,  batasan masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 s/d 65 tahun, penetapan dana purnabhakti bagi kepala desa dan perangkat desa apabila purna tugas, dan asuransi kesehatan kematian bagi kepala desa, perangkat desa dan keluarga.

“Kepala Desa bukan jabatan struktural melainkan sebuah kepemimpinan dan pengabdian sosial karena desa merupakan institusi sosial yang menyatukan masyarakat di sebuah wilayah berdasarkan rasa saling ketergantungan dan saling memiliki. Masa dan periode pengabdian Kepala Desa seyogyanya tidak perlu diatur ketat oleh Negara melainkan ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Peran Negara adalah membantu Kepala Desa dan perangkat desa dalam pembangunan desa,” kata Sudir Santoso.

Para pendemo diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dan anggota Komisi II DPR RI, DR. Budiman Sujatmiko yang membawahi pemerintahan dalam negeri. Komisi II DPR RI sepakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat desa melalui RUU Desa dan Pembangunan Desa.

Priyo Budi Santoso mengaku bangga dengan semangat para kuwu dan perangkat desa dalam memperjuangkan Undang Undang Desa dan Pembangunan Desa untuk segera direalisasikan. Ia lansung menerima aspirasi ke dua undang-undang itu dan akan memprioritaskan pada 2010. Menurut Dia, semula ke dua undang-undang itu diagendakan tahun 2011 dengan urutan ke 60.

“Dengan aspirasi ini, sekarang kami prioritaskan dibahas tahun 2010. namun harus segera diikuti dengan terbitnya PP (Peraturan Pemerintah) agar bisa direalisasikan tahun ini juga. “terang Dia disambut gembira oleh ribuan kuwu dan perangkat desa.

“Kepala Desa memang jabatan unik dalam struktur masyarakat Indonesia karena peranan desa sangat penting dalam mendukung perekonomian dan stabilitas bangsa. Karena Kepala Desa dipilih dari tokoh masyarakat di masing-masing desa untuk mengatasi segala bentuk masalah secara kekeluargaan dan bukan dengan kekuasaan, maka Negara perlu memberikan perhatian yang dibutuhkan tanpa merusak tatanan struktur masyarakat desa yang sudah ada saat ini. Kami akan bantu perjuangkan,” kata Budiman Sudjatmiko.

Aksi puluhan ribu rakyat desa membuktikan bahwa seberapa otentik dan penting aspirasi ini untuk segera dipenuhi oleh pemerintah. Bayangkan, kalau perekonomian di propinsi dan kota saja selalu berteriak melawan kompetisi dari asing, rakyat desa terdesak oleh ketidakperdulian bangsa sendiri, khususnya ketika rakyat desa berusaha mempertahankan keaslian dan potensi desa dari pembangunan hotel, mal dan lapangan golf yang cuma bermanfaat bagi kaum elit kota saja. (rml/kompas.com/IB)

h1

Megawati Kritik Penanganan Banjir Kiriman Jabar

28 Maret 2010

Cigandamekar, IB

Mantan Presiden Ri, Hj. Megawati Soekarnoputri kembali mengkritik penanganan banjir kiriman di DKI Jakarta dari Jawa Barat. Kritik dilontarkan saat Konferda PDI Perjuangan di Hotel Grage Sangkan, Cigandamekar Kuningan.

Megawati Soekarnoputri meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk memprioritaskan penanganan masalah lingkungan terutama banjir yang kerap terjadi di wilayah setempat. “Kebetulan Pak Gubernur datang dan saya sebagai mantan Presiden RI sangat ingin menyampaikan hal ini karena permasalahan banjir khususnya di Jakarta seringkali dikaitkan dengan kiriman dari Jawa Barat,” katanya pada pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) III DPD PDIP Jawa Barat di Kuningan, Minggu (21/2).

Menurut Megawati, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo selalu mengatakan, bahwa banjir yang terjadi akibat kiriman dari Jabar. “Jika tidak ada kiriman Jakarta tidak akan banjir. Pernyataan Pak Fauzi Bowo tersebut mengingatkan saya pada Gubernur DKI, Ali Sadikin beberapa tahun lampau yang juga marah-marah kepada Gubernur Jabar saat itu Aang Kunaefi,” tuturnya.

Saat itu Pak Aang menolak untuk menerima bantuan pohon dari DKI Jakarta padahal kerusakan alamlah penyebab terjadinya banjir. “Waktu itu Pak Ali berkata kunaon ini,” ujar Mega menirukan. Ia menambahkan. “Saya berkesimpulan jika permasalahan banjir kiriman ini yang selalu dikaitkan dengan Jabar masih belum terselesaikan.”

Selain banjir, kata ketua umum DPP PDIP ini, keruwetan yang terjadi di Kota Bandung akibat masuknya sejumlah kendaraan dari Jakarta menjadi pekerjaan rumah untuk gubernur bertambah. “Mungkin ini gara-gara saya membuat jalan tol Cipularang pada waktu itu sehingga jarak Bandung-Jakarta bisa dua jam saja,” katanya.

Mega juga berpesan agar Jabar memanfaatkan para ahli yang berada di Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mempelajari lempengan dan patahan yang berada di Bandung Utara. “Di daerah Setiabudi keatas itu daerah rawan gempa, sebaiknya pelajari itu Pak Gubernur karena sangat berbahaya,” katanya lagi.

Istri Taufik Kiemas tersebut meminta kepada Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara untuk mempelajari seluruh pekerjaan rumah tersebut. “Ini saya sebagai mantan Presiden lho,” ujarnya sambil tersenyum.

Dalam acara Konferda III PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut Megawati juga digadang-gadang menjadi satu-satunya calon ketua umum periode selanjutnya yang akan dipilih dalam kongres nasional, 4 April 2010 mendatang di Bali.

Selama 17 tahun dirinya memimpin partai tetap konsisten dengan idealisme. Karena itu, Ia meminta agar kadernya tetap mempertahankan idealisme yakni Pancasila 1 Juni 1945 dan NKRI yang sudah final. Menurutnya, NKRI selalu didengungkan akan pecah tapi tidak pernah terjadi. Hal itu karena kita punya alat perekat yakni semangat pluralisme yang telah mendarah daging sejak dulu.

“Ideologi adalah suatu keinginan atau harapan untuk mewujudkan tujuan bersama. Ideologi jangan sampai kalah dengan fragmatisme (hanya untuk hari ini saja), tapi apa yang akan dilakukan nanti. Karenanya kita harus punya sikap, semangat dan harga diri,” tegasnya.

Untuk memeriahkan Konferda Jabar III dan Ultah PDIP ke-37 diadakan jalan santai yang diikuti ribuan masyarakat dan hiburan dangdut. Jalan santai yang mengambil start dan finis depan Rumah Makan Tatar Sunda Cigandamekar dibuka oleh Bupati Aang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, H. Rudi Harsa Tanaya, dipilihnya Kuningam sebagai tempat Konferda tak lepas dari prestasi yang dibuat oleh DPC PDI Perjuangan Kab. Kuningan. Prestasi itu baik dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden,  dan berhasil menempatkan kadernya sebagai bupati dan ketua DPRD Kuningan. “Hal ini sebagai motivasi bagi DPC-DPC lainnya untuk peningkatan kinerja ke depan,” katanya.

Konferda, kata Rudi Harsa, bukan hanya sekedar pemilihan ketua dan pengurusnya, melainkan untuk mempersiapkan regenerasi pada 2015, untuk menamkan dasar ideologi partai yakni Pancasila 1 Juni 1945. “Kita lahir dari wong cilik, marhaenisme dan tetap tegaknya NKRI,” katanya.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Lc mengatakan, partai politik sebagai pilar utama kehidupan demokrasi telah berjalan sehat dan berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang maju. “Kita adalah satu pemahaman mengenai merah putih dan NKRI,” tegasnya.

Bukan sebuah keniscayaan, bahwa kita ada perbedaan dan persamaan. “Keberhasilan saya dalam memimpin Jabar adalah keberhasilan PDIP, dan partai lainnya juga,” aku dia.

Menurut Heryawan, partisipasi masyarakat dalam pemilu terjadi peningkatan, walaupun pada Pilgub terjadi kecenderungan penurunan karena masalah DPT (daftar pemilih tetap). Khususnya untuk politisi perempuan ada peningkatan dalam posisi pengambil keputusan.

Ketua Panitia lokal Konferda PDIP, Nuzul Rachdi, SE, menyebutkan, Konferda dihadiri juga Sekjen Pramono Anung, Ketua Cahyo Kumolo, dan Maruarar Sirait. Juga, Ketua DPD PDIP Jabar dan jajarannya, Gubernur Jabar  A. Heryawan, Lc., utusan Konferda dari 26 DPC, para anggota DPR RI dan DPRD Jabar dari PDIP, Ketua DPRD Jabar Irvan Suryanagara.

Selain itu, hadir pula Walikota Cirebon Subardi, S.Pd, Bupati Majalengka H. Sutrisno, SE, M.Si, Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, MM, Walikota Bekasi H. Muhtar dan Bupati Sumedang Don Murdono. Dalam Konferda itu, H. Rudi Harsa terpilih kembali sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat periode 2010 – 2015.  Ia akan dibantu Sekretaris, Mei Herry Olonan. (tan)

h1

Jaka Chaerul dan Asep Taufik Rohman Pecahkan Rekor

28 Maret 2010

Kuningan, IB

Drs. Djaka Chaerul mampu memecahkan rekor sebagai camat pertama yang promosi ke eselon II.b. Dan, Drs. Asep Taufik Rohman menempatkan diri sebagai Asisten Administrasi termuda.

Jaka Chaerul pada mutasi yang dilakukan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, Jum’at (19/2) di Pendopo Bupati itu dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan. Ia promosi dari Camat Ciawigebang, setelah sebelumnya menempati posisi Kepala Satpol PP Kab Kuningan dan Camat Cipicung.

Torehan kegemilangan dicatat pula oleh Asep Taufik Rohman yang dipercaya menjadi Asisten Admistrasi termuda. Pada usia 42 tahun, Ia sudah dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Administrasi beralih dari Kepala Dinas Perindag Kab. Kuningan.

Posisi Asep Taufik Rohman digantikan oleh H. Bambang T, Margono, SH, MM yang sebelumnya Asisten Pemerintahan. Bagi Bambang reposisi ini  berarti mengembalikan posisinya ke jabatan semula (balik maning), sebab dulu Ia pernah menjabat Kadisperindag, meski cuma dua bulan.

Drs. Sadil Damini DJ mantan Kepala Dishub dipercaya mengisi posisi Bambang T. Margono sebagai Asisten Adminitrasi. Sementara posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ditinggalkan Drs. H. Yuyun Nasrudin, M.Pd diisi debutan baru, Drs. H. Maman Hermansyah, M.Si yang promosi dari Kabag Kesra Setda Kuningan.

Mutasi kali menyentuh pula jajaran camat dan pejabat eselon III lainnya. Enam camat yang dimutasi yakni Kadjo KS, S.Sos, M.Si  menjadi Camat Ciawigebang (dari camat Darma). Drs. Sadudin, M.Si Camat Darma (semula Camat Nusaherang), Maman Rusmana, S.Sos Camat Nusaherang (semula Camat Selajambe), Dedi Kurniadi, S.Sos Camat Selajambe (semula Camat Subang) dan Drs. Agus Sumedi Camat Subang (semula Camat Cilebak). Posisi Agus Sumedi diisi oleh Ruslani, S.Sos yang promosi dari Sekmat Ciwaru.

Yang cukup menarik, dialami Jatnika, SH, M.Pd. Pejabat yang dikenal vokal ini direposisi dilingkungan Setda Kuningan dari Kabag Hukum menjadi Kabag Kesra. Posisi Jatnika diisi yuniornya, Andi Juhandi, SH semula Kabid Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kab. Kuningan. Posisi Andi Juhandi digantikan Edi Rosadi Nugraha, SH, M.Si., seorang vocalis di lingkungan Disdik Pora yang dimutasi

Bupati Aang dalam sambutannya, kembali menyoroti lemahnya integritas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Kuningan. Menurut Aang, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus sesuai dengan parameter pelayanan publik yang ditetapkan oleh KPK.

“Kuningan dijadikan sampel dalam survey integritas pelayanan publik oleh KPK, dengan hasil kurang memuaskan. Hal ini harus dijadikan cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dan tidak tumpang tindih antar intansi,” pinta Aang.

Dalam survey, KPK menyoroti buruknya pelayanan di empat sektor pelayanan publik yakni rumah sakit umum, pelayanan dasar di Puskesmas, pembuatan Akta dan KTP, serta rehab gedung sekolah. Tapi anehnya, di lingkungan Dinas Kesehatan yang menjadi obyek survey, nyaris tidak tersentuh mutasi kali ini.

Tapi bupati berjanji akan terus memonitoring dan mengevaluasi pelayanan publik di UPTD Pendidikan dan Puskesmas, juga pelayanan publik lainnya. “Pencegahan korupsi kita terbaik dari yang terjelek,” kata Aang sambil meminta pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas sesuai fakta integritas yang telah ditandatangani. (tan)

h1

PDAM Kuningan Akan Bangun Cibeningayu

27 Maret 2010

Kuningan, IB

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kuningan berencana membangun regionalisasi penyediaan air baku kawasan Cibeningayu (Cirebon, Brebes, Kuningan dan Indramayu), terdiri dari Cibeningayu 1, dan Cibeningayu 2 dengan memanfaatkan potensi air dari Waduk Darma.

Rencana itu didasari oleh pertemuan empat PDAM yakni PDAM Kuningan, PDAM Kab. Cirebon, PDAM Kota Cirebon dan PDAM Kab. Indramayu, Januari lalu. Pertemuan difasilitasi Dirjen SDA (Sumber Daya Air) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.

Sedangkan usulan regionalisasi dimaksud, dilakukan PDAM Kuningan pada 2009. Dalam hal ini, Dirjen SDA dan Dirjen Cipta karya merespon baik, terutama dalam mendukung program MDG’s dan program Penambahan 10 Juta Sambungan Rumah.

Direktur PDAM Kuningan, H. Kamdan, SE dalam eksposnya kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Lc., mengemukakan, ide dan gagasan membangun Cibeningayu adalah dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan kepada pemerintah pusat melalui Dirjen SDA untuk membuat reservoir raksasa dan bak penampungan air.

Dia juga meminta dukungan moril dan materil kepada Pemprov Jabar melalui gubernur. “Nantinya air yang ada akan disalurkan ke Kabupaten/Kota Cirebon, Kabu paten Indramayu dan Kabupaten Brebes,” jelasnya, di Ruang Rapat Sekda Kuningan, Minggu (21/2).

Disebutkan, Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber air (supply). Sementara Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes sebagai wilayah potensi pasar (demand). “Potensi dari 620 titik mata air ada di sembilan kecamatan yaitu Darma, Kadugede, Cigugur, Kuningan, Kramatmulya, Jalaksana, Cilimus, Mandirancan dan Pasawahan. Jumlah potensi yang belum termanfaatkan optimal 156 titik, dengan karateristik 147 mengalir sepanjang tahun, empat titik sembilan bulanan, tiga titik enam bulanan dan dua titik tiga bulanan,” terangnya.

Sementara Gubernur Ahmad Heryawan sangat menyambut baik rencana pembangunan Cibeningayu. Hal ini, katanya, karena pembangunan itu memiliki tujuan yang sangat mulia yakni melayani masyarakat Kuningan dan daerah-daerah tetangga. “Kita semua tau bahwa persoalan air merupakan permasalahan yang sangat fundamental karena menyangkut seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Acara dihadiri Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Kepala BKPP Cirebon H. Ano Sutriso, Sekda Kuningan Nandang Sudrajat, dan para kepala dinas terkait dari Pemprov Jabar dan Pemkab Kuningan. (tan)

h1

Pemkab Kuningan Rencanakan Anggaran Pembangunan 2011 sebesar 546 miliar

27 Maret 2010

Kuningan, IB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan merencanakan anggaran pembangunan tahun 2011 sebesar Rp. 546.804.780.000,00. Hal itu terungkap dalam hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Kab. Kuningan, di Aula Bapeda Kuningan, Rabu (3/3).

Anggaran tersebut tersebut terdiri dari usulan APBD Kabupaten sebesar Rp. 374.328.180.000,00, APBD Provinsi sebesar Rp. 67.702.000.000,00, dan APBN sebesar Rp. 131.774.600.000,00.

Kepala Bapeda Kab. Kuningan, Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si menjelaskan, pada Musrenbang Kab. Kuningan tahun 2011 telah ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan, meliputi: (1) Peningkatan produktivitas hasil pertanian terdiri dari 17 sasaran 68 program dengan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 7,953 miliar, APBD Provinsi 1,150 miliar dan APBN Rp. 1,15 miliar. (2) Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Daerah. Terdiri dari 3 sasaran 14 program dengan dana APBD Kab Kuningan Rp. 1,9 miliar, APBD Provinsi Rp. 2,2 miliar, APBN Rp. 15,95 miliar.

Kemudian, (3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah dan Koperasi dengan berbasis kemitraan. Terdiri 16 sasaran dan 44 program dengan dana APBD Rp. 3,92 miliar, APBD Provinsi Rp. 900 juta, dan APBN Rp. 2 miliar. (4) Peningkatan kualitas SDM (peningkatan daya beli, pendidikan dan kesehatan) dengan 55 sasaran dan 257 program. Dari APBD Kabupaten Rp. 102,717 miliar, APBD Provinsi Rp. 18,9 miliar, dan APBN Rp. 62,306 miliar.

Selanjutnya, (6) Peningkatan imprastruktur wilayah (jalan, jembatan, irigasi, dan prasarana umum lainnya) terdiri 27 sasaran dan 43 program dengan dana APBD Kabupaten Rp. 8,865 miliar. (7) Pemantapan fungsi kawasan lindung dalam kerangka Kabupaten Konservasi terdiri dari 12 sasaran 58 program dengan dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 7,58 miliar, APBD Provinsi Rp. 4,075 miliar dan APBN Rp. 2,8 miliar. (8) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah (SCBD) terdiri 39 sasaran 161 program, dengan dana APBD Kabupaten Rp. 47,38 miliar, dari APBD Provinsi dan APBN belum terprediksi.

Drs. Nandang Sudrajat, Ketua Penyelenggara Musrenbang RKPD Kab. Kuningan mengungkapkan, Musrenbang RKPD Kabupaten adalah musyawarah stakeholder kabupaten untuk mematangkan rencana awal RKPD kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD.

Tujuannya untuk menyusun RKPD tahun 2011 yang komprehensif secara demokratis, transparan dan akuntabel. Menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu anggaran berdasarkan fungsi SKPD yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. Menetapkan rancangan pendanaan untu Alokasi Dana Desa.

Selain itu, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan yang baik antar daerah, antar ruang , antar waktu antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, keadilan dan berkelanjutan.

Musrenbang diikuti peserta dari  delegasi kecamatan, delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD/ gabungan SKPD, lembaga/badan tingkat Kabupaten dan ikatan/asosiasi profesi lainnya. Sedangkan untuk nara sumber adalah kepala SKPD yang mempunyai keterkaitan fungsi, kepala SKPD Provinsi yang terkait dengan fungsi SKPD kebupaten, Kepala Bappeda, Anggota DPRD dari komisi kerja SKPD kabupaten, LSM yang memiilki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD dan ahli/profesi baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengungkapkan,  pada tahun 2010 Kabupaten Kuningan telah melaksanakan beberapa pembangunan. Diantaranya pembangunan Pasar dan penataan Taman Cilimus, pembangunan gedung PD Aneka Usaha, Peningkatan jalan di beberapa wilayah kecamatan. Juga, melanjutkan pembangunan jalan lingkar Caracas-Panawuan, melanjutkan pembangunan jalan lingkar Kertawangunan-Kedung Arum, Pembangunan jalan menuju pusat pembibitan di kawasan kebun raya Padabeunghar, Pembangunan Sub Terminal Cilimus dan Rehabilitasi Sub Terminal Sadamantra.

Menurut Bupati, pelaksanaan Musren bang RKPD dimaksudkan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas tahun 2011 yang akan datang sebagai pendukung tahapan pembangunan tahap 3 yaitu : Ngawangun Agropolitan Ngaronjatkeun Produktivitas dengan fokus peningkatan keterpaduan dan produktivitas pertanian dan pariwisata dalam kerangka Agropolitan.

Adapun prioritas pembangunan 2011 Bupati Kuningan diantaranya Peningkatan industri hasil pertanian, Pengembangan keparawisataan dan kebudayaan daerah, Pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi dengan berbasis kemitraan, Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, Peningkatan infrastruktur wilayah, Peningkatan perlindungan sosial berdasarkan nilai religius, Pemantapan Fungsi kawasan lindung kerangka Kabupaten Konservasi, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Gubenur Jawa Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris BKPP Wilayah Cirebon Ir. H. Sumaryono, MM, menyebutkan, pembangunan yang sudah baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan pembangunan yang masih kurang harus segera diperbaiki. Gubenur berharap agar Musrenbang Kabupaten Kuningan juga dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam melaksanakan pembangunan.  (tan)

h1

Ratusan Ekor Ayam di Desa Ciherang Terserang Flu Burung

27 Maret 2010

Kadugede, IB

Sekira 129 ekor ayam kampung di Kampung Pahing Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan terserang wabah flu burung (avian influenza/AI). Menurut informasi dari H. Solihin warga Desa Ciherang, seratusan ayam mati mendadak itu diduga akibat flu burung. Sehingga dia langsung melaporkan kepada Kepala Desa Ciherang Mamat Priatna.

Ayam yang mati di RT 7 RW 11 itu tercatat sebanyak 129 ekor, yakni milik H. Solihin 12 ekor, H. Ali (26), Suti (12),  Jaenab (6), H. Sueb (11), Bahrudin (6), Neni (8), Enda (12), Endang (4), Kesih (8), Usin (4), Eha (12) dan Tintin 8 ekor.

“Kematian ayam itu beruntun dimulai pada Minggu 31 Januari hingga Selasa 2 Februari,” terang H. Solihin di rumahnya, Jum’at (26/2).

Pada hari Selasa, setelah menerima laporan, Tim dari Puskeswan Dinas Pertanian turun tangan ke lokasi, dipimpin DRH. Sri Purwaningsih. Kabid Peternakan, Ir. Tatang Rustandi didampingi Sri Purwaningsih saat dikonformasi di ruang kerjanya, Senin (1/3) mengatakan, jumlah ayam yang mati terkena AI itu berjumlah 70 ekor. “Jumlah itu kemungkinan berkembang. Tapi berdasarkan data yang diterima sejak penyemprotan dispektan tidak terjadi kematian lagi. Apalagi saya selalu memantau ke lapangan melakukan komunikasi dengan kepala desa,” terang Sri Purwaningsih.

Kabid Peternakan, Tatang Rustandi meminta agar masyarakat menyadari bahaya flu burung. Karena virus flu burung sangat mudah menyebar pada suhu lembab. Sehingga, harus dilakukan pencegahan secara dini dengan cara kandang harus selalu bersih, dan ayam yang mati harus dimusnahkan, kemudian dikubur. “Ayam yang mati Jangan dibuang sembarangan, karena memungkinkan akan menyebarkan virus,” katanya. (tan)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.