Arsip untuk ‘edisi 130’ Kategori

h1

Puskesmas Garawangi Masuk Tiga Besar Provinsi

16 Agustus 2009

Puskesmas Garawangi Aang 2Garawangi, IB

Puskesmas Kecamatan Garawangi lolos tiga besar lomba Puskesmas tingkat Jawa Barat. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Drg. H. Kadaryanto, MARS saat receking Puskesmas Garawangi sebagai wakil Kab. Kuningan, Rabu (23/7).

Menurut Kadaryanto, penilaian meliputi enam kegiatan wajib yakni promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak (KIA), kesehatan lingkungan (kesling), pemberantasan penyakit, gizi, dan dua kegiatan pengembangan yakni manajemen dan mutu puskesmas, ditambah satu inovasi berwawasan lingkungan.

Keberhasilan Puskesmas Garawangi masuk tiga besar penilaian kinerja Puskesmas tingkat Jabar merupakan kebanggaan Kabupaten Kuningan khususnya Pemda beserta Dinas Kesehatan. “Puskesmas ini akan menjadi acuan dan standar baku bagi Dinkes dalam penilaian kinerja Puskesmas dan penilaian bidan desa secara berkesinambungan,” ungkap Kadaryanto.

Prestasi itupun berkat inovasi Bupati Kuningan yang menyertakan penilaian puskesmas berwawasan lingkungan menjadi bagian dari penilaian kinerja, dan mempunyai daya ungkit sebagai kegiatan inovatif yang memberikan nilai tambah sehingga masuk tiga besar tingkat Jawa Barat.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui upaya pelayanan kesehatan terjangkau dan bermutu. Ujung tombak keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan masyarakat  tingkat dasar yaitu Puskesmas.

Puskesmas bertanggung jawab atas peningkatan dan penanggulangan berbagai masalah kesehatan di wilayah kerjanya dengan menjalankan 3 fungsi utana Puskesmas, yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan pusat pelayanan tingkat dasar.

Pentingnya peran dan fungsi  puskesmas dalam pelayanan  kesehatan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka seluruh komponen yang terlibat dalam puskesmas perlu meningkatkan dan memlihara mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan itu dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta mendorong peran aktif masyarakat dan swasta melalui upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa dan Pos upaya kesehatan lainnya untuk mewujudkan desa-desa siaga yang menjadi jembatan dalam upaya penurunan angka kematian bayi, kematian ibu, dan peningkatan umur harapan hidup.

Kepala Puskesmas Garawangi, Hj. Tintin Suhartin mengatakan, upaya yang telah dilakukan diantaranya upaya kesehatan wajib, meliputi Promosi kesehatan melalui strata posyandu, pembentukan Desa Siaga, Strata Desa Siaga,  Bank Daerah Desa, Daftar Pendonor aktif s/d tahun 2008 dan PHBS tatanan rumah tangga sehat

Kesehatan lingkungan meliputi cakupan pelayanan air bersih,  cakupan pelayanan jamban,  cakupan pelayanan SPAL,  cakupan rumah sehat, sanitasi TPM, dan penyehatan TTU, Kesehatan ibu dan anak  (KIA) dan KB, upaya kesehatan gizi masyarakat, upaya P2P, dan pelayanan imunisasi dasar lengkap (LIL),

Selanjutya upaya pengobatan (kunjungan rawat jalan, kunjungan BP gigi, 10 penyakit terbesar tahun 2008), upaya pengembangan (pemeriksaan laboratorium, upaya kesehatan lansia, pembentukan posbindu, kunjungan pasien usia lanjut, program inovasi Puskesmas berwawasan lingkungan (taman peduli gizi, memanfaatkan lahan seluas 1650 Meter²), kolam ikan, tanaman tahunan berupa buah-buahan dan tanaman musim seperti sayuran, dan toga (tanaman obat keluarga). (tan)

h1

Sekolah Negeri Lebih Mahal dari Sekolah Swasta

16 Agustus 2009

Kuningan, IB

Belakangan ini orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA/SMK negeri dibuat pusing tujuh keliling. Betapa tidak, menghadapi tahun pelajaran baru ortum calon siswa baru harus menyediakan budget yang mencapai jutaan rupiah.

Pada sisi lain, kendati sekolah swasta sudah banting harga, dibawah rata-rata biaya pendidikan di sekolah negeri, namun minat calon siswa baru justru menurun. Beberapa kepala SMA/SMK swasta mengeluhkan adanya tren penurunan siswa baru yang melanjutkan ke sekolahnya. Padahal menurut mereka, fasilitas dan kualitas sekolahnya tidak jauh berbeda dengan yang di negeri.

Yang mahal tentu masuk ke sekolah yangmasuk katergori RSI (rintisan sekolah bertaraf internasional) untuk dana sumbangan pendidikan awal tahun mencapai jutaan rupiah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun IB,  siswa baru di SMKN 2 Kuningan harus menyediakan dana awal tahun sebesar Rp. 1,5 juta. Ke SMAN 1 Kuningan sekira Rp. 2 juta, ke SMAN 2 Kuningan Rp. 3 juta, dan yang paling besar masuk ke SMKN 3 Kuningan yang mencapai Rp. 4,5 juta.

Yang terakhir ini dibantah Kepala SMK Negeri 3 Kuningan, Drs. Asep Muhammad Nuh Rosyid, M.Pd. “Sekolah kami hingga saat ini (Jum’at 23/7) belum menetapkan biaya pendidikan, karena belum ada rapat orang tua murid,” ungkapnya.

Namun mengenai jumlah siswa Ia menyebutkan, benar di sekolahnya untuk kelas X menerima 17 rombel.

Drs. H. Hendi C. Sukarsa, M.Pd mengutarakan di sekolahnya telah diterapkan sistem manajemen secara transparan termasuk dalam penyusunan RAPBS (rencana anggaran belanja sekolah) dengan melibatkan para guru, komite sekolah dan disampaikan pada rapat dengan para orang tua.

Iapun menampik rumor yang menyebutkan bahwa calon siswa baru yang belum melunasi dana sumbangan pendidikan (DSP) tidak diperkenankan masuk SMKN 2 Kuningan. “Itu tidak benar. Tidak ada seperti itu, karena pemungutan biaya itu dilakukan setelah rapat orang tua siswa dengan pihak sekolah,” ungkapnya.

Tahun ini SMKN 2 Kuningan, menerima siswa baru 520 siswa dari jumlah 800-an pendaftar. Mereka dihimpun dalam 13 rombongan belajar, dari total 36 rombel.

Sementara Kepala SMAN 1 Kuningan, Drs. H. Kasiyo, M.Pd menjelaskan, besar atau kecilnya biaya pendidikan, atau lebih tepatnya investasi pendidikan ditentukan oleh aktifitas dan kebutuhan sekolah. “Di sekolah ini masih memerlukan dana untuk saran olahraga, dan auditorium yang belum beres. Namun kita tidak dapat memutuskan tanpa ada persetujuan dari Komite Sekolah dan orang tua murid,” terang Kasiyo, Selasa (28/7).

Melihat penomena murahnya biaya pendidikan di sekolah swasta, IB menyempatkan wawancara kepala SMA Kosgoro Kuningan, Drs. Endang Kandar, M.Pd, Kepala SMK Yamsik Drs. Aik Saluhi dan Kepala SMK Binaswasta Drs. M. Surman Kurmas.

Menurut Endang Kandar, calon siswa baru pendaftar pertama yang berjumlah 68 orang pada tahun anggaran 2009/2010 hanya dibebani kewajiban membayar 50% dari total biaya yang ditetapkan  pihak sekolah selama tiga tahun.

“Ini sebagai bukti kepedulian dan apresiasi kami kepada  calon siswa yang mendaftar langsung, artinya bukan limpahan dari SMA negeri,” kata Endang Kandar.

Calon siswa gelombang pertama hanya dikenakan biya sebesar Rp. 1 juta dan SPP Rp 100 ribu per bulan. Tapi untuk calon siswa gelombang pertama akan dikenakan dana uang bangunan Rp. 500 ribu dan uang SPP Rp. 50 ribu per bulan. “Untuk siswa baru yang lolos pada penerimaan tahap pertama diberikan keringan 50 persen dari biaya selama tiga tahun. Sedangkan pendaftar gelombang ke dua diberikan keringanan biaya 10% dari total biaya yang ditetapkan,” paparnya. (tan)

h1

SBY – Budiono Menang di Kandang Banteng

16 Agustus 2009

Kramatmulya, IB

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Budiono unggul mutlak di Kabupaten Kuningan yang notabene merupakan kandang banteng. Kemenangan telak pasangan capres-cawapres ini meraih dukungan suara 317.163 (59,64%) dari total 505.567 suara sah.

Sementara Capres/Cawapres Megawati – Prabowo meraih 181.943 suara (34,21%), disusul pasangan Jusuf Kalla – Wiranto 32.684 suara  (6,15%)

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan dalam menyalurkan aspirasinya pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun ini mencapai 67,54%. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif.

Dari data yang terhimpun, pasangan Mega – Prabowo hanya unggul di lima kecamatan meliputi Kecamatan Ciniru, Hantara, Kalimanggis, Cilebak dan Cimahi. Semetara sisanya sebanyak 27 kecamatan didominasi oleh pasangan SBY – Bodiono.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kuningan, Endun Abdul Haq mengatakan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden itu berkat upaya semua pihak, sehingga pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Kuningan berlangsung lancar dan damai.

“Kami memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif melaksanakan pemilu,” kata Endun, pada Rapat Pleno penetapan hasil pemilu di RM. Lembah Ciremai Kuningan, Kamis (16/7).

Hasil Pilpres di Luar Kuningan

Suasana kontras terjadi di Kabupaten Indramayu. Di daerah yang pada Pileg lalu mampu mendulang 24 kursi ini, justru pasangan Mega – Pro unggul. Mega Pro unggul di 19 Kecamatan dengan meraih 546.763 suara (40,43%), disusul SBY – Budiono meraih 507.157 suara (37.50%), dan JK – Win diposisi ketiga dengan meraih 298.177 suara (22,05%).

Di Kota Cirebon, pasangan SBY – Budiono meraih 101.218 suara (64,28%), Mega – Prabowo 42.685 suara (27,10%), dan Jk – Wiranto 13.551 suara (8,67%). Pemilih yang menggunakan aspirasi 76,9% (157.454 suara sah) dan 7.988 suara tidak sah. Di Kabupaten Cirebon SBY – Budiono unggul tipis atas Mega – Prabowo. SBY unggul dengan perolehan suara sebesar 50,37%, sementara Megawati-Prabowo meraih 43,68 % suara. Pasangan JK-Win hanya memenangkan 5,45% suara. Ketua KPUD Kabupaten Cirebon, Iding Wahidin, mengemukakan, berdasarkan hasil akhir penghitungan suara, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilpres 2009 sebesar 70,9%.

Jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilpres 2009, sebanyak 1.555.371 pemilih. Jumlah partisipasi masyarakat, lanjut Iding, sebanyak 1.103.424 pemilih. “Surat yang sah dalam Pilpres 2009 sebanyak 1.046.374 suara. Sedangkan surat suara yang tidak sah, mencapai 57.050 suara,” ujarnya.

Sementara di Kabupaten Majalengka, SBY – Budiono meraih 364.971 suara (54%), Mega – Prabowo 278.613 suara (41%), dan JK – Wiranto 35.753 suara (5%).

SBY Kuasai Jabar

Pasangan Capres/Cawapres SBY – Budiono menguasai Pipres di Jabar, memperoleh 14.385.202 suara atau 65,07 persen. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo meraih 5.793.987 suara (26,21 persen) dan 1.925.533 suara (8,71 persen) untuk pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Bandung, Minggu (19/7), mengatakan bahwa jumlah suara sah sebanyak 22.104.722 surat suara dan suara tidak sah 1.138.588 surat suara.

Hasil Nasional

Berdasarkan rekapitulasi KPU secara manual Pemilu Presiden 8 Juli lalu, pasangan SBY-Boediono memperoleh 60,8 persen atau mendulang 73.874.562 suara. Pasangan Megawati -Prabowo Subianto meraup 26,79 persen atau 32.548.105 suara. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto hanya mendapat 12,41 persen atau 15.081.814 suara. (tan)

h1

BNK Fasilitasi Penanggulangan Narkotika

16 Agustus 2009

Kuningan, IB

Menyikapi penomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang telah merenggut begitu banyak tunas-tunas bangsa harapan masa depan kita, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kuningan bertekad dan berupaya untuk mencegah, menangkal serta memfasilitasi segala bentuk kegiatan pemberantasan serta penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Demikian pernyataan Ketua BNK Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM pada acara pelantikan BNK Kuningan di Pendopo Bupati, Rabu (22/7). Acara dihadiri Wakil BNK Provinsi Jabar Yoyon Sunaryon, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, muspida, para pejabat dan pengurus BNK Kuningan serta paras siswa utusan sekolah.

Menurut Momon yang juga Wakil Bupati Kuningan, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2002 tentang langkah-langkah penanganan narkoba dan koordinasi dengan BNN RI, kelembagaan BNK Kuningan mengacu pada Kepres No. 17/2002 tentang BNN. Sehingga statusnya merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Ia mengatakan, kegiatan yang tengah dan akan dilakukan dititikberatkan dalam bentuk  pencegahan. Pencegahan dimaksud, tidak saja menyelenggarakan kegiatan pencegahan yang telah diprogramkan oleh BNK Kuningan, tetapi juga memfasilitasi kegiatan pencegahan bersama mitra kerja seperti DPC Granat, DPD KNPI, Gamas, Karang Taruna, Kwarcab Pramuka, Pemuda Pancasila, Yayasan Maha Kasih, GP Ansor, Talent Organizer, Forum Mojang Jajaka, Badan Eksekutif Mahasiswa, Osis serta komponen lainnya.

Sementara Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan, narkoba sudah menjadi permasalahan seluruh bangsa. Karena itu, banyak sekali rintangan dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkotika di Indonesia, khususnya di Kuningan. “Mayoritas barang haram itu didatangkan melalui penyelundupan para distributor asing yang mungkin berniat menghancurkan generasi muda kita,” terangnya.

Dampak penggunaan narkotika secara fisik, kata Aang, dapat menimbulkan penurunan berat badan secara drastis, daya tahan tubuh lemah, pucat karena anemia, rentan terhadap beberapa penyakit seperti ginjal, radang paru, kerusakan otak, Hepatisis B dan C, bahkan HIV/AIDs.

Menurut Aang, tahun ke depan ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan semakin serius dengan kecenderungan adanya sistem pengorganisasian dalam bentuk sindikat serta jaringan dunia internasional. Untuk itu, Ia berpesan kepada ketua BNK baru dan jajaran pengurusnya untuk segera berperan aktif dalam penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuningan.

“Saya yakin, pasca pembentukan dan pelantikan kepengurusan yang baru ini, BNK Kuningan telah mempunyai rencana-rencana strategi dan teknis dalam upaya penanganan narkoba,” katanya. (tan)

h1

Juli Kelabu

16 Agustus 2009

17 Juli 2009, Indonesia kembali berduka dengan terjadinya pemboman Hotel  Carlton-Marriot di Kuningan Jakarta yang memakan korban jiwa 8 orang. Kendati hingga kini pelaku bom bunuh diri belum terungkap. Polisi terus berusaha mengungkap kasus bom bunuh diri itu dan berupaya menangkap  dalang terosis Noordin M. Top.

Tragedi pemboman inipun diprediksi akan berpengaruh terhadap iklim investasi di negara kita. Dampak lainnya, terasa pula di Kabupaten Kuningan karena salah seorang warga Dusun Kliwon Desa Sampora Kec. Cilimus, Ibrahim hilang sejak peristiwa itu. Menghilangnya Ibrohim dikait-kaitkan dengan pelaku bom bunuh diri atau korban. Mabes Polri sendiri sudah mengidentifikasi bahwa hasil tes DNA korban berbeda dengan Ibrahim.

Namun permasalahannya, karena hingga kini Ibrahim tidak jelas rimbanya, sehingga rumah istri Ibrahim, Sucihani di Dusun Kliwon Desa Sampora menjadi perhatian Polri. Begitu pula warga setempat sering berkerumun di sekitar rumah Sucihani. Bahkan Kapolwil Cirebon, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dan Kapolres Kuningan menyempatkan menjenguknya.

Rumah itupun kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Bahkan di beberapa lokasi dilakukan razia kendaraan bermotor, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu hal.

Juli Kelabu memang bukanlah sebuah bait lagu, namun ternyata pada 27 Juli 1997 terjadi peristiwa yang menghebohkan. Masih terngiang ingatan ketika peristiwa 27 Juli itu menelan korban jiwa mencapai 124 orang (tewas, luka berat, hilang).

Dari sini pula kalau kita amati Megawati Soekarnoputri melalui PDI atau PDI Perjuangan naik popularitasnya. Sayang Megawati tidak mampu membuka tabir kasus “Kuda Tuli” itu, sehingga lambat laun popularitasnya kembali anjlok. Sehingga tidak aneh apabila raihan suara PDIP pada Pileg 2004 dan 2009 terus menurun, termasuk dalam Pilpres.

Sementara itu, menghadapi bulan Juli, banyak orang tua yang kelimpungan karena beban besarnya budget yang harus disediakan menghadapi penerimaan siswa baru (PSB). Bukan rahasia lagi, setiap siswa masuk ke SMA/SMK harus menyediakan dana segar jutaan rupiah. (redaksi)

h1

Izin Untuk Mudahkan Para Pengusaha

16 Agustus 2009

Kuningan, IB

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan, Drs. H. Aang Karim melalui Kabid Pelayanan Perizinan BPPT, Andi Juhandi, SH mengungkapkan, pemberian perizinan bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha swasta dalam melakukan aktifitas usahanya sehari-hari.

Selain itu, untuk tertibnya administrasi perizinan dan sebagai salah satu sumber pandapatan bagi daerah. “Bila sebelumnya, kita sering mendengar betapa sulitnya untuk mendapatkan izin usaha perdagangan yang cenderung birokratis dan berbelit, maka saat ini selama memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal itu tidak akan terjadi lagi,” terang Andi.

Menurut Andi Juhandi, berdasarkan Perbup No. 13 Tahun 2009, tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi 30 jenis perizinan. Namun kewenangan itu belum semua dapat dilayani karena masih ada tarik menarik antar intansi.

“Sebenarnya dalam Perbup sudah ditetapkan bahwa BPPT mempunyai kewenangan 30 jenis perizinan, namun yang sudah sepenuhnya dilaksanakan baru 15 buah. Sedang sisanya masih perbedaan penafsiran. Padahal kita hanya secara administratif saja, sedangkan teknisnya masih pada intansi sebelumnya,” kata mantan Kasubag pada Bagian Hukum Setda Kuningan ini kepada IB, Rabu lalu.

Menurut Andi, penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi perizinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus mendapat persetujuan dari Bupati. Begitu pula untuk perizinan  yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala BPPT.

Berkenaan perizinan, kini tengah digagas program optimalisasi pelayanan perizinan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Pelayanan dimaksud dengan sistem mobile service secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada Agustus depan. “Program mobile service bertujuan untuk menginventarisir data dan pendekatan tempat pelayanan kepada masyarakat, dan akan dilaksanakan di dua kecamatan yang jauh dari kantor ini,” terang Andi.

Diharapkan output dari program ini akan menjadi model pelayanan lebih dekat dan mudah bagi masyarakat yang memerlukan di pedesaan. (tan)

h1

Pupuk Organik Chi-Farm Tingkatkan Produktifitas Padi

16 Agustus 2009

Lebakwangi, IB

Produksi tanaman padi dapat meningkat dengan pemberian pupuk secara berimbang. Hal itu nampak pada saat panen raya pada lahan seluas tiga hektar yang digarap Kelompok Tani (Poktan) Harapan II di Dusun Karangasem Desa Mekarwangi Kecamatan Lebakwangi. Pada areal seluas itu dengan menggunakan pupuk Chi-Farm ternyata mampu meningkatkan produksi padi.

Menurut Kepala UPTD Balai Benih Padi (BBP) Sanusi, SP, MP, kebutuhan benih padi di Kabupaten Kuningan rata-rata sebanyak 1.502 ton setiap tahun. Untuk penyediaan bibit tersebut dibutuhkan setidaknya seluas 300 Ha. Sementara ketersediaan lahan penakaran saat ini baru seluas 60 Ha. Lahan itupun tersebar di beberapa lokasi seperti di Desa Cirahayu 5 Ha, Luragung Landeuh, Sindangsuka Kec. Luragung, Mekarwangi 3 Ha, Dukuh Tengah 24 Ha, Bendungan 5 Ha, Tegalena 10 Ha, Karangtawang Kec. Kuningan 5 Ha,  dan Desa Kaliaren Kec. Cilimus.

Poktan Harapan II Dusun Karangasem Desa Mekarwangi mendapat bimbingan dari UPTD BPP Kab. Kuningan, UPTD BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dan PPL, serta bekerjasama dengan PT Biotech Surindo. Dalam pelaksanaan budidaya padi ini menggunakan pupuk organik Chi-Fram sehingga mereka mampu meningkatkan hasil pertanian dengan cara meminimalkan penggunaan pupuk organik.

Panakaran mengacu pada pariates Pepe, Makonga, Situbagendit, Cigeulis, Cibego, Konawe, Inpari 1 dan 6. Penangkar wajib hukumnya mengikuti teknolongi anjuran pertanian (PTT) guna mendukung program ketahanan pangan (meningkatkan produksi padi 5% per tahun)

Acara panen raya dihadiri Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, DR. H. Iman Sungkawa, MM, Camat Lebakwangi Cece Mulyana S Sos, Unsur Muspika, Kepala UPTD BPP Lebakwangi Ir. Elly, para PPL, Kades Mekarwangi Kusmana, Kelompok Tani, Mitra Cai, Kelompok Wanita Tani, dan perwakilan dari PT. Biotech Surindo.

DR. Iman Sungkawa mendukung program pertanian menuju ketahanan pangan. Diharapakan para petani dapat menggunakan teknologi pertanian dengan menerapkan sistem Panca Usaha Tani. “Kalau masyarakat ingin maju maka pembangunan pertanian harus ditingkatkan karena sebagian besar masyarakat adalah petani,” ujar Iman Sungkawa.

Kuwu Mekarwangi Kusmana berharap agar Pemerintah melalui Dinas Pertanian segera mereali sasikan permohonan pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi untuk lebih meningkatkan sarana pertanian. (Rml/Gie)

h1

Kuningan Potensial Penghasil Lele dan Belut

16 Agustus 2009

Pancalang, IB

Ketua JKMPP (Jaringan Komunikasi Masyarakat Peduli Perikanan) Ir. Sumadi mengatakan, JKMPP merupakan wadah kelompok petani yang menggeluti perikanan, khususnya budidaya ikan lele dan belut. Secara kebetulan budidaya ikan lele dan belut dengan mengguanakan teknologi tepat guna (TTG) di Jawa Barat baru ada di Kabupaten Kuningan.

Dalam pelaksanaannya, JKMPP telah melaksanakan MoU (kesepahaman) dengan CV Tri Tunggal Mandiri Abadi, CV Angkasa Puri, Pemuda Pancasila dan Lapas kelas A II Kuningan, serta SMAN 1 Kuningan. Anggota JKMPP sebagian besar pemula, pemuda dan dewasa alumni SMA 1 kuningan dan Lapas A II Kuningan.

Wakil Bupati Kuningan, Drs, H. Momon Rochmana, MM menutup pelatihan JKMPP angkatan II di Desa Tajurbuntu Kecamatan Pancalang, Jum’at (24/7). Hadir pula pada kesempatan itu, Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan DR. H. Iman Sungkawa, MM, Kepala Lapas, Staf Ahli Bupati Ir. H. Jajat Sudrajat, M.Si, Kepala SMA 1 Kuningan Drs. H. Kasiyo, M.Pd, Camat Pancalang Beni Prihayatno, S.Sos, Muspika dan Kepala Desa se Pancalang, Pemuda Pancasila, dan anggota JKMPP se Kab. Kuningan.

H. Momon mengatakan, visi Kabupaten Kuningan sampai tahun 2013 yakni Kuningan lebih sejahtera berbasis pertanian dan parawisata. Kabupaten Kuningan merupakan daerah agraris mencapai 42% dengan produk domestik dari pertanian. Untuk itu, sektor pertanian berupa produksi beras, daging, dan telur relatif masih suplus. Namun untuk sektor perikanan hingga tahun 2008 masih depisit 12 ton dari kebutuhan normal masyarakat mengkonsumsi ikan 26 Kg lebih/tahun per orang.

Hingga saat ini peluang pasar agar terus dibuka dan berupaya membuka akses ekspor belut dan lele ke luar negeri. Ia menyebut JKMPP sudah mampu membuka peluang, dan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan agar bisa memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang sudah konsen dalam membantu pembangunan di bidang perikanan itu.

Pembangunan saat ini mengacu pada tiga pilar yakni bidang kesehatan, pendidikan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pada 2008 lalu pemerintah mengucurkan dana melalui PNPM generasi sehat dan cerdas di Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 52 Milyar. Dengan PNPM hinga kini telah tertolong 304.000 KK miskin dari 390.000 gakin. Upaya pemberdayaan dilakukan pula oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan meluncurkan prorgam padat karya produktif sebesar Rp. 5 miliar.

JKMPP bukan saja memberikan pelatihan juga membuka akses informasi peluang pasar dengan menerapkan pola tanam, petik, olah jual. Usai acara, Wabup Momon berkenan melakukan panen lele di Desa Patalagan milik anggota JKMPP. Hasil panen dibeli langsung oleh CV Tri Tunggal Makmur Abadi (TTMA)

Direktur CV TTMA, Ny. Eni mengaku, semula perusahaannya merupakan bisnis keluarga. Kemudian datang JKMPP yang mengajak untuk kerjasama dalam bisnis ikan, belut dan lele. Ternyata pada perkembangannya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dengan binaan dari JMPKK, ke depan Kuningan berpotensi untuk ekspor lele dan belut siap saji dengan nama UNAGI ke Hongkong. (Rml)

h1

Sekolah Berkualitas Memang Mahal

16 Agustus 2009

Cigugur, IB

Pertanyaan muncul, benarkah masuk SMA/SMK pavorit itu mahal? Menanggapi pertanyaan itu, kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.Si mengatakan, sekolah berkualis memang mahal.

“Hal itu logis sekali, karena untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas memerlukan anggaran yang besar. Kalau memang tidak ingin berat biaya pilih sekolah yang tidak pavorit, tentu biayanya akan lebih murah. Seperi di SMAN Cidahu misalnya,” terang Dadang.

Beberapa sekolah yang masuk kategori sekolah pavorit diantaranya, SMAN 1 Kuningan, SMAN 2 Kuningan, SMAN 3 Kuningan, SMKN 2 Kuningan, dan SMK 3 Kuningan. Termasuk SMPN 1 Kuningan dan TK/SD berlabel RSBI/SBI (rintisan sekolah bertaraf internasional).

Di Kab. Kuningan, sekolah berlabel RSBI meliputi SMPN 1 Kuningan, SMPN 1 Luragung, SMAN 2 Kuningan, SMKN 3 Kuningan, SDN 7 Kuningan dan SD SBI Kuningan di Cikaso.

Kepala SMKN 3 Kuningan, Drs. Asep Muhammad Nuh Rosyid, M.Pd mengatakan, memang saat ini tidak dilarang sekolah melakukan dua ships, namun permasalahannya bagaimana kualitas yang dihasilkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Di sekolah ini untuk kelas X saja sudah 17 yang terbagi dalam lima program.

“Kami telah lulus ISO 9001-2000, dua kali ships belajar dibolehkan tapi kami tidak berani jamin kualitasnya lebih baik dengan memokuskan kepada industri,” ungkapnya Jum’at lalu.

Di Indonesia terdapat 178 SMK yang masuk kategori RSBI dan hanya tujuh di Jawa Barat. Ke tujuh sekolah itu SMKN 1 Ciamis, SMKN 1 Pacet Cianjur, SMKN 2 Subang, SMKN 7 Kota Bandung, SMKN 1 Kota Cirebon, SMKN 2 Kota Tasikmalaya, SMKN 3 Kota Bogor, SMKN 3 Kuningan.

Lima program keahlian itu yakni Multi Media (MM), Audio Video, Mekanik Otomotif dan Mekanik Sepeda Motor, Kontruksi Bagunan Gedung, TPPL (Teknik Pendukung Jaringan listrik), Auto Ceat (jaringan leat computer), dan ICT.

“Dengan dukungan 30 persen guru S.2, Kita menyiapkan siswa ke aplikasi dan link and mate, sesuai kurikulum sesuai KTSP dengan fokus ke aplikasi industri,” terang Asep.

Berkenaan dengan PSB, memang lebih mahal, karena sekolahnya mengedepankan kualitas. Namun kalau dihitung selama tiga tahun tidak juga. Karena di sini ulangan umum dan pengayaan sebagai persiapan ujian nasional tidak bayar. “Untuk SPP hanya Rp. 60.000. dan untuk dana sumbangan pendidikan (DSP) awal tahun, hingga kini belum ditetapkan. Sehingga angka Rp. 4,5 juta belum ada kepastian,” terang Asep.

Kepala SMAN 2 Kuningan, Drs. Bambang Sri Sadono, M.Pd mengatakan, sebagai RSBI, pendaftaran sudah dilaksanakan pada bulan April 2009, dengan system seleksi. Sekolah RSBI memang memiliki perbedaan dari sekolah biasa atau sekolah standar nasional (SSN).  Tetapi harus memperhatikan prinsip transparansi dan musyawarah dalam menentuan keuangan sekolah.

“Kita sejak awal sudah secara terbuka menyosialisasikan SMP bila ada siswanya yang akan melanjutkan ke SMAN 2 Kuningan. Begitu pula dalam penentuan biaya pendidikan, kita sampaikan ke DPRD, Dewan Pendidikan Kab. Kuningan, Dinas pendidikan, baru mengadakan rapat dengan orang tua siswa,” jelasnya.

Siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dibolehkan belajar di sekolah ini, asalkan sejak pendaftaran sudah mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desanya. Kemudian verifikasi, kalau memang layak dibantu akan dibantu, karena erat kaitannya dengan penentuan RAPBS.

“Biaya pendidikan di sekolah ini lebih murah dibanding sekolah RSBI lainnya di Indonesia. Karena hampir semua SMA RSBI menetapkan SPP lebih dari Rp. 200.000/bulan, sementara di sini hanya Rp. 175.000/bulan, begitu pula dana awal tahun hanya tiga juta rupiah,” terang Bambang. (tan)

h1

Hj. Nani Rusnani Pimpin TK dan SD Bertaraf Internasional

16 Agustus 2009

Kramatmulya, IB

Di Kabupaten Kuningan baru satu sekolah yang masuk kategori standar internasional yakni TK dan SD Bertaraf Internasional di Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya. Sekolah yang dipimpin oleh Hj. Nani Rusnani, S.Pd ini memiliki enam rombongan belajar (rombel).

Lima rombel SD (kelas I – V), dua Play Group, dan empat TK. Dua rombel TK A  (bagi siswa berumur 4 tahun) dan TK B (lima tahun). Masing-masing tiap rombongan TK berjumlah 18 siwa dan 16 siswa di PG.

Nani Rusnani S.PdMenurut Nani, jumlah siswa memang tidak banyak, untuk SD saja setiap rombel hanya berjumlah 25 siswa dari ketentuan maksimal 28 siswa. Hal tersebut karena mereka (siswa, red) perlu perhatian lebih. Siswa sekolah ini dibimbing oleh dua orang psikiater, salah satu diantaranya Ibu Nida, dan setiap kelas memiliki dua orang pembimbing belajar. Sementara, jumlah siswa SD sebanyak 175 orang.

Ia mengatakan, saat ini masuk tahun kedua kegiatan belajar dan mengajar. Pada tahun lalu untuk SD saja telah menerima siswa hasil seleksi untuk kelas I hingga kelas IV.

Sekolah bertaraf internasional, lanjutnya, sudah pasti ada yang berbeda. Penekanannya pada tiga bidang yakni sejak kelas I sudah diajarkan bahasa Inggris, IPA dan matematika, dengan format yang berbeda dari sekolah umum. Guru kelas I – III, mulai kelas IV dimulai dengan guru mata pelajaran, didampingi Kasi Penunjang Pendidikan Bidang PNFI Disdik Edi R. Nugraha, SH, M.Si.

“Sekolah kami pun telah mengadakan pertukaran pelajar dan pengajar, seperti dengan Kabupaten Pare Jawa Timur, dan Kota Cimahi Jabar,” kata Nani di kantornya, Rabu (15/7).

Disebutkannya, sekolah yang dipimpinnya kini, telah memiliki fasilitas lengkap yakni laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, Perpustakaan, dan ruang UKS. “Kami telah memiliki fasilitas ruang laboratorium yang lengkap namun peralatannya belum ada. Yang ada baru 10 unit komputer,” terang mantan kepala UPTD SD Kecamatan Luragung ini.

Sementara itu, katanya, sekolahnya memiliki luas lahan 3,6 hektar. Kedepannya, siswa yang jauh seperti dari Cilebak bisa tinggal di asrama. TK dan SD Bertaraf Internasional ini dibina oleh sebelas guru PNS dan sembilan honorer, serta memiliki dokter jaga yang hadir seminggu dua kali, suster tetap dan psikiater. (tan)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.