h1

Soal Biaya Pilkades, Pemda Terkesan Lepas Tangan

8 Maret 2011

Kuningan, IB

DPRD Kabupaten Kuningan melontarkan kekhawatiran akan terjadinya biaya tinggi pemilihan kepala desa (Pilkades). Pasalnya, Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perubahan Perbub No. 25 tahun 2006 tidak mengatur besaran biaya Pilkades.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kuningan, Dede Sembada, ST didampingi Anggota DPRD H. Momon Suherman, ketentuan dalam Perbub itu tidak mengatur mengenai pedoman biaya Pilkades sebagaimana Perbup 25/2006.

Padahal, Perbub yang mengatur besaran biaya Pilkades itu cukup baik, hanya perlu penyesuaian sesuai tingkat inflasi, misalnya 10 persen per tahun.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kab. Kuningan, Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM menjelaskan, dalam Perbub No. 2/2011 tidak memuat besaran biaya Pilkades. Biaya disesuaikan dengan kebutuhan riil serta berprinsip hemat dan wajar. Biaya Pilkades berasal dari APBDes, bantuan APBD, calon yang berhak dipilih, dan sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat.

“Mengenai biaya Pilkades itu akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati yang bersifat penetapan,” kata Kamil.

Kemudian apabila calon lebih dari seorang, maka untuk penentuan hari dan tanggal pemungutan suara, Panitia dapat melakukan undian. Penentuan undian dihadiri oleh Panitia, BPD dan calon Kades. Hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan jadwal Pilkades.

Ia pun menyoroti adanya beberapa titik rawan Pilkades. Titik rawan itu meliputi adanya penduduk yang tidak punya hak memilih, tetapi turut serta dalam Pilkades. Diterimanya bakal calon Kades yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pendidikan, serta adanya keberpihakan Panitia dan BPD kepada salah satu calon dalam pelaksanaan Pilkades.

Dede Sembada menjelaskan, penyelenggaraan Pilkades menurut Surat Edaran Mendagri No 140/537/SJ tanggal 17 Maret 2006 mengamanatkan agar seluruh biaya administrasi Pilkades dibebankan pada APBD kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kata sesuai dengan kemampuan daerah mencerminkan ketidaktegasan pemerintah, sehingga bantuan dari Pemda melaui APBD Kabupaten kurang optimal. Bantuan Pemkab Kuningan hanya Rp. 5 juta. Itu juga disamaratakan, tanpa memperhatikan jumlah Pemilih. Bahkan sumber dana dari penyisihan APBDes dibeberapa desa disinyalir tidak tersedia, sehingga akhirnya biaya menjadi beban calon Kades.

Masalah lain muncul, betapa dominannya peran Panitia Sebelas, sehingga meski dibatasi oleh ketentuan dalam Perbup No 25 Tahun 2006. Dalam praktiknya tidak dijadikan pedoman, sehingga biaya Pilkades melambung tinggi dan sangat memberatkan calon Kades.

Padahal Pilkades bukan hanya kepentingan calon Kades saja, melainkan menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tetap, anehnya calon harus menanggung beban biaya yang begitu besar. Tingginya biaya Pilkades itu diluar pedoman dalam Perbup 25 tahun 2006, karena banyak biaya yang tidak diatur didalamnya.

“Dulu saja ketika ada pedoman dalam Perbup nomor 25 tahun 2006, terjadi pelanggaran dengan tingginya biaya Pilkades. Apalagi sekarang yang tanpa rambu-rambu. Maka kemungkinan besar Panitia akan seenaknya menentukan biaya Pilkades,” ujar Dede diamini H. Momon Suherman.

Ia mencontohkan beberapa Pilkades yang melanggar ketentuan Perda/Perbup tetapi tidak diberikan sanksi. Seperti Desa Sangkan Herang Kec. Jalaksana seharusnya Rp. 7.500.000 realisasinya Rp. 40.000.000. Desa Salakadomas Kec. Mandirancan Perbup  Rp. 7.500.000 realisasi Rp. 31.000.000. Desa Cidahu Kec. Pasawahan dengan Pemilih 500 -1500 seharusnya Rp.  7.500.000  realisasi Rp. 42.000.000.

Pilkades di Desa Pasawahan Kec. Pasawahan seharusnya Rp. 9.500.000,-   realisasi Rp. 75.000.000. Desa Gunung Keling Kec. Cigugur seharusnya Rp. 7.500.000 realisasi Rp. 40.000.000. Desa Cirea Kec. Mandirancan pemilih 3.000 seharusnya Rp. 9.500.000  realisasi Rp. 50.000.000, dan banyak lagi.

Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Ciawigebang ini mempersoalkan pula mengenai prosedur penyusunan Perbup No. 2 Tahun 2011. Menurut Dede, pembuatan Perbup itu tidak prosedural. Karena berdasarkan Pasal 4 Permendagri No 16 Tahun 2006, bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda. Tapi ini muncul tiba-tiba tanpa ada dalam Prolegda.

Untuk diketahui, menurut Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Produk hukum daerah bersifat pengaturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. “Jadi apabila pengaturan mengenai besarqan biaya pemilihan kepala desa diatur dalam Keputusan Kepala Daerah, itu kurang,” pungkas Dede.

16 Desa Gelar Pilkades

Pada Maret 2011 sejumlah 16 desa akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades).  Dari 16 desa itu delapan diantara karena kekosongan jabatan Kades yakni Desa Benda dan Desa Panyosogan Kecamatan Luragung. Selanjutnya, Desa Pajambon Kec.. Kramatmulya, Desa Kutamandarakan Kec. Maleber, Desa Bungurberes Kec. Cilebak, Desa Cikeleng dan Rajadanu Kec. Japara.

Delapan kepala desa lainnya akan habis masa jabatannya pada Maret 2011 adalah Desa Cikubangmulya Kec. Ciawigebang, Desa Muncangela Kec. Cipicung, dan Desa Hantara Kec. Hantara. Juga, Desa Sarewu Kec. Pancalang, Desa Cimahi dan Desa Mekarjaya Kec. Cimahi, Desa Cieurih Kec. Cidahu, Desa Longkewang Kec. Ciniru dan Desa Cilaja Kec. Kramatmulya.

Adapun time schedulle Pilkades, 25 – 27 Januari 2011 pembentukan Panitia. Berikutnya, pendaftaran calon, tahap I (28 Januari – 3 Februari), dan bila tidak ada dua calon maka dilanjutkan tahap II, (4 – 9 Feruari 2011). Kemudian kampanye pada 9 – 12 Maret, dan pelaksanaan Pilkades mulai 14 Maret 2011. (tan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: