Archive for April, 2009

h1

Andi Gani Nena Wea Dominasi Kampanye PDIP

1 April 2009

kampanye-andi2

Kuningan, IB

Andi Gani Nena Wea, SH caleg DPRRI dari PDIP nomor urut 3 Dapil X Jabar yang meliputi Kab. Kuningan, Ciamis dan Banjar mendominasi kampanye terbuka (rapat umum) PDI-P di Lapangan Sepakbola Desa Lebakwangi, Senin (23/3).

Momentum rapat umum itu dimanfatkan benar oleh Andi Gani dan ribuan pendukung panatiknya untuk unjuk kekuatan guna merebut simpati masyarakat. Massa pendukung caleg muda itu turun ke jalan menggunakan ratusan sepeda motor, kendaraan pribadi, dan kendaraan umum memakai atribut warna merah, putih dan hitam khas PDIP dan bergambar foto Andi. Rombongan start dari Desa Haurkuning Kec. Nusaherang.

Pada barisan terdepan, sekira 80 pengendara sepeda motor mengenakan kaos kebesaran PDIP lengkap dengan sarung tangan, diikuti Andi Gani dan Tim Suksenya, baru rombongan besar. Rombongan menyusuri rute yang telah ditentukan KPU Kabupaten Kuningan.

Pantauan IB, rombongan Andi Gani mendapat aplaus saat penumpang berdiri di atas sepeda motor dan memberikan hormat dengan pengemasan khusus kepada masyarakat yang dilewatinya.

Rute yang ditempuh massa pendukung adalah Jalan Raya Kadugede, Cigadung, Jalan Veteran, Jalan Siliwangi, Lebakwangi, Luragung, Kertawangunan, Jl. RE. Martadinata dan kembali ke Jalan Siliwangi. Arak-arakan itupun sempat memacetkan beberapa ruas jalan, karena panjangnya rombongan.

Andi sendiri bersama tim suksesnya, sepanjang jalan yang dilalaui selalu menyapa masyarakat dan membagikan leaflet dan stiker bergambar dirinya. Tak segan menyalami masyarakat yang ditemuinya. Selain itu, Andi juga mengingatkan masyarakat agar memilih caleg muda yang memiliki semangat untuk menyejahterakan masyarakat.

Ia mengimbau agar masyarakat Kuningan tidak lupa pada 9 April nanti memilih dirinya sebagai caleg muda yang akan membawa perubahan. Menurut Andi Gani, PDIP akan selalu berjuang untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja, sembako murah dan lainnya. “Karena itu ulah hilap, contreng nama Andi,” kata Andi.

Program yang Ia besut yakni keinginan Kabupaten Kuningan disegani di level nasional. Peluang ke arah sana terbuka lebar dengan dukung an parlemen yang berasal dari daerah sendiri. Selama ini, Kabupaten Kuningan tidak punya wakil di parlemen pusat, sehingga kurang mendapat perhatian.

“Kabupaten Kuningan itu sangat besar potensinya terutama sumber daya alamnya. Sebagai generasi muda dan putra daerah, saya tertantang untuk memajukan Kuningan. Ini kesempatan bagi generasi muda untuk mendharmabaktikan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan masyarakat Kuningan,” sebut Andi dalam orasi politiknya.

Sudah saatnya Kuningan menduduki wakilnya di parlemen. Wakil itulah yang akan berjuang agar porsi anggaran bagi Kabupaten Kuningan bisa meningkat. “Saya berjanji akan memmperjuangkan kepentingan masyarakat Kuningan di parlemen pusat. Mislanya meminta alokasi anggaran untuk pembangunan dan pendidikan ditingkatkan. Itu sudah harga mati buat saya dalam memperjuangkan kepentingan Kuningan di pusat,” tandas Andi disambut aplaus pendukungnya.

Andi juga meminta maaf jika pawai yang diselenggarakan ribuan pendukungnya mengganggu masyarakat, terutama pengguna jalan. “Atas nama pribadi dan partai, saya minta maaf jika dalam pawai membut masyarakat, terutama pengguna jalan mengalami kemacetan,” ujarnya.

Ini mungkin suatu pertanda, pengusaha muda (32 tahun, red) dan aktif di beberapa organisasi skala nasional ini mendapat dukungan dari warga masyarakat Kuningan yang ingin memiliki wakil rakyat di pusat dari daerahnya sendiri. Sebagai gambaran, anggota DPR RI periode 2004-2009 tidak satupun yang asli asal Kabupaten Kuningan.

Saat ditanya mengenai peluang nya untuk menembus Senayan, Andi Gani mengaku optimis. “Melihat dukungan dari berbagai komponen masyarakat yang merasa satu hati dan kebetulan peluang ada pada diri saya, maka saya merasa optimis untuk menjadi salah satu anggota DPR RI,” ungkapnya, Senin (23/3). (tan)

h1

Bupati Aang Lakukan Mutasi Besar

1 April 2009

Tiga Kadis Distafahlikan

aang-lantik-camatKuningan, IB

Pasca pelantikan Sekda Kuningan, Drs. H. Djamaluddin Noer, MM, Rabu pekan lalu, Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda melakukan mutasi besar. Mutasi kali ini memang terkesan luar bisa. Pasalnya selain banyaknya pejabat eselon III.a yang promosi ke II.b (enam orang), juga terdapat tiga kepala dinas yang “dikarantina”sebagai staf ahli.

Enam pejabat yang menikmati promosi ke eselon II/b diantaranya Drs. H. Lili Suherli, M.Si menjadi Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya semula Kabag Humas Setda Kuningan. Drs. H. Dadang Supardan, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dari Kabag TU Disdik, Nana Sugiana, SE, M.Si dari Kabag TU Dispenda, Drs. Ir. H. Durachman, MM kepala Badan Pemberdayaan dan Desa dari Kabag Kesra Setda, Drs. H. Kukuh Taufikul Malik, MM kepala Dinas Bina Marga dari Kabag TU Dinas Bina Marga.

Selanjutnya, Drs. H. Aang Karim menjadi Kepala Badan Pelayanan Terpadu dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu. Drs. H. Dodi Nurochmatuddin, MP menjadi Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan semula Kabid Peternakan dan Perikanan. Ikut bergembira pula diantaranya dr. H. Kadaryanto MARS yang kembali mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan setelah di dum selama dua tahun menjadi staf ahli yang tidak jelas fungsi dan peranannya.

Pejabat yang mengalami rotasi diantaranya H, Bambang T. Margono, SH, MM dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Perindag, Drs. Didi Suhendi dari Kepala BPM PORA menjadi kepala Dispenda. Dr. H. Sardjono menjadi Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Drs. H. Yayan Sofyan, MM menjadi Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja semula Kepala Dinas Parbud. Sementara pejabat lainnya masih bertahan pada posisinya atau hanya berubah nomenklatur kelembagaannya saja. Sedangkan posisi Asisten Ekonomi dan Pembangunan masih dibiarkan kosong pasca ditinggalkan Drs. H. Kuswandy AM, M.Pd.

Adapun yang nasibnya kurang beruntung diantaranya Drs. H. Ir. Rusliadi, M.Si menjadi staf ahli semula Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Ikut mendampingi Dede Rusli yakni Ir. H. Jajat Sudrajat, M.Si dari Kepala Dinas Nakertransos, dan Drs. Kamil G. Permadi, MM semula Kepala Dinas Perindag. Secara kebetulan, ketiga pejabat ini tergolong kritis dalam menyikapi kebijakan daerah dan tergolong cerdas.

Lima Camat Baru

Lima pejabat yang mendapat kepercayaan sebagai camat baru diantaranya Dede Dusro, S.Sos, Camat Karangkancana sebelumnya Sekmat Lebakwangi, Agus Suryo Septiyudi, S.Sos Camat Hantara sebelumnya Sekmat Ciniru. Juga, Dra. Eny Sukarsih, M.Si Camat Pancalang sebelumnya Kabid Sarana dan Prasarana Disparbud, dan Drs. Agus Sumedi Camat Cilebak sebelumnya Sekmat Subang, dan Dedi Kurniadi, S.Sos Camat Subang sebelumnya Sekmat Kuningan.

Fakta Integritas

Sebelum pelantikan, terlebih dahulu dilakukan fakta integritas (perjanjian) antara Bupati dengan pejabat yang diwakili oleh dr. H. Moch. Afif Kosasih, M.Kes (Direktur RSU 45) diantaranya berisi: tidak akan melakukan korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta tidak akan melakukan perbutan tercela; tidak meminta/atau menerima pemberian berupa suap, atau melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh paraturan yang berlaku; bertindak transparan, jujur dan akuntabel; menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan kerja; melaporkan mengenai yang melanggar fakta integritas.

Dalam sambutannya, Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos mengatakan mutasi merupakan hal biasa dilingkungan pegawai negeri, dengan tujuan untuk penyegaran, karena adanya yang memasuki pensiun dan untuk meningkatkan kinerja, dedikasi dan prestasi para pejabat. Jabatan bukan hak pegawai melainkan amanah dari pimpinan yang harus dipertanggungjawabkan. Agar bekerja optimal sesuai dengan norma hukum, agama dan kesulisalaan. Rotasi dan mutasi jabatan ini merupakan implemen-tasi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007, selanjutnya diatur dalam Perda No. 10 – 14 Tahun 2008.

Untuk kepala bidang ada penurunan dari eselon III.a ke eselon III.b, namun berdasarkan aturan tetap menerima tunjangan III.a. Untuk para sekmat ada kenaikan eselon dari IV.a menjadi III.b. begitu pula untuk staf ahli, kedepannya memiliki tupoksi yang jelas, dengan syarat-syarat sama seperti para pejabat eselon II.b. “Staf Ahli bukan merupakan jabatan buangan, tapi langsung berada di bawah Bupati,” ujar Bupati.

Tugasnya memberikan telaahan pada bidang hukum, politik, keuangan dan kemasyarakatan, dengan fungsi pengkajian hukum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dalam berbagai masalah.

Tanggapan Lili Suherli

Drs. H. Lili Suherli, M.Si merupakan satu pejabat yang cukup sukses menjadi Kepala Bagian Humas Setda Kuningam. Ia merupakan satu diantara pejabat dari Humas yang langsung promosi ke eselon II.b. Kini Ia dipercaya oleh Bupati Aang sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya menggantikan Dr. Ir. H. Rusliadi, M.Si.

Menanggapi jabatan barunya, Ia mengaku jabatan dimanapun adalah sama sebagai amanah dari atasan yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menanggapi pertanyaan mengenai program yang telah digagas selama ini di Humas, Ia menyebutkan akan diteruskan oleh penerusnya. Program tersebut diantaranya kemitraan dengan Pers dan insentif, sebab fungsi humas adalahmenyampaikan informasi kepada publik mengenai pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah. (tan)

h1

Caleg Antara Optimis dan Depresi

1 April 2009

Kuningan, IB

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April 2009, telah memasuki masa kampanye terbuka (rapat umum). Kampanye diawali dengan kampanye damai (16/3) yang diikuti oleh seluruh partai politik peserta.

Tercatat 720 calon legislator (caleg) dari 35 partai dan perorangan, pada berbagai tingkatan, mulai DPR RI, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan memperebut kan kursi manis 63 Legislatif. Persaingan ini disikapi dengan optimis, namun tak sedikit yang pesimis untuk meraih kursi “Yang terhormat” ini.

dan tidak tertutup kemungkinan saat pengumuman nanti malah mengalamai depresi, stress atau penyakit jiwa. Sehingga tidak aneh kalau di Sumatra Utara, RSU Jiwa Sumut menyiapkan fasilitas khusus bagi caleg yang stress.

Memang kalau kita lihat saat ini caleg tengah bersaing ketat. Mereka mempertaruhkan prestasi, prestise dan finansial yang sangat besar, karena memang tak dapat dimungkiri caleg saat ini membutuhkan financial yang ekstra besar. Sebagai gambaran untuk meraih kursi DPR RI dan DPD RI diperlukan anggaran mencapai angka satu miliar.

Perhatikan saja, berdasarkan data dari KPU Kab. Kuningan, tercatat 99 calon senator akan memperebutkan empat kursi DPD. Dengan tingkat persaingan 1 : 25. Berikutnya sejumlah 125 caleg DPR RI di Dapil Jabar X harus berjibaku untuk memperebutkan enam jatah kursi, tingkat persaingan 1 : 20. Sedangkan pada level DPRD Jabar terdapat 99 caleg dari 33 partai akan memperebutkan jatah tujuh kursi, dengan tingkat persaingan 1 : 14.

Bagaimana dengan persaingan pada level caleg daerah. Menurut data dari bagian sosialisasi KPU Kuningan, caleg berjumlah 397 orang dari 25 partai di lima Daerah Pemilihan. Persaingan diawali dari Dapil Kuningan I, meliputi Kec. Kuningan, Cigugur, Garawangi, Ciniru dan Hantara. Di Dapil I terdapat 102 caleg dari 22 Parpol akan memperebutkan quota 11 kursi. Tingkat persaingan 1 : 9,27. Artinya, satukursi diperebutkan oleh 9 – 10 orang.

Di Dapil II dengan 85 caleg dari 21 parpol akan memperebut kan 11 kursi (1 : 7,72). Dapil II yang meliputi Kec. Cilimus, Jalaksana, Cigandamekar, Japara, Mandirancan, Pasawahan dan Pancalang, satu kursi akan diperebutkan oleh 8 caleg.

Di Dapil III dengan 86 caleg dari 18 parpol memperebutkan 12 kursi (1 : 7,16). Di dapil ini satu kursi akan diperebutkan oleh 7 orang . Di Dapil IV dengan 59 caleg dari 15 parpol akan memperebutkan 9 kursi, dengan perbandingan 1 diperebutkan oleh 6 – 7 orang. Di Dapil V dengan 65 caleg dari 16 parpol akan memperebutkan 7 kursi, tingkat persaingan (1 :9,28) artinya satu kursi harus diperebutkan oleh 9 – 10 orang.

Berdasarkan analisa dari IB, untuk meraih simpati dan dukungan pemilih, seorang caleg harus melakukan berbagai langkah taktis dan strategis. Diantaranya kualitas SDM caleg, popularitas, kemampuan komunikasi dan kekuatan finansil.

Sementara caleg dari Partai Demokrat misalnya mereka mengklim keberhasilan program pemerintah sebagai keberhasilan partainya, dan nampak seperti menampikkan keberadaan partai lainnya dalam pemerintah koalisi.

Mereka mengeluarkan kartu As mengklim keberhasilan BLT (bantuan langsung tunai), program konversi minyak tanah ke gas, serta PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat), dan lainya. Hal itu sebenarnya sah-sah saja dalam politik. Seperti diakui oleh Caleg Partai Demokrat di Dapil Kuningan, Momon C. Sutresna, adanya program BLT, PNPM dan konversi minyak ke gas sangat memudahkan dirinya untuk sosialisasi.

“Program tersebut memudahkan saya dalam sosialisasi pencalonan,” ungkap Momon saat ditemui IB, di DPRD Kuningan belum lama ini. (tan)

h1

Kursi Manis Legislatif

1 April 2009

720 calon legislatif (Caleg) dari 35 partai dan tingkatan mulai DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan memperebutkan kursi manis. Marikita lihat tingkat persaingan dari masing-masing partai mulai DPRD Kab. Kuningan.

Berdasarkan data KPU Kuningan, caleg yang mendaftar berjumlah 397 orang dari 25 partai. Persaingan diawali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kuningan I, meliputi Kec. Kuningan, Cigugur, Garawangi, Ciniru dan Hantara. Di Dapil I terdapat 102 caleg dari 22 Parpol akan memperebutkan quota 11 kursi, tingkat persaingan (1 : 9,27) artinya satu kursi akan diberebutkan 9 – 10 orang.

Di Dapil II dengan 85 caleg dari 21 parpol akan memperebutkan 11 kursi (1 : 7,72). Dapil II yang meliputi Kec. Cilimus, Jalaksana, Cigandamekar, Japara, Mandirancan, Pasawahan dan Pancalang, satu kursi akan diperebutkan oleh 8 caleg.

Di Dapil III dengan 86 caleg dari 18 parpol memperebutkan 12 kursi (1 : 7,16). Di dapil ini satu kursi akan diperebutkan oleh 7 orang . Di Dapil IV dengan 59 caleg dari 15 parpol akan memperebutkan 9 kursi, dengan perbandingan 1 diperebutkan oleh 6 – 7 orang. Di Dapil V dengan 65 caleg dari 16 parpol akan memperebutkan 7 kursi, tingkat persaingan (1 :9,28) artinya satu kursi harus diperebutkan oleh 9 – 10 orang.

Pada level DPRD Jabar terdapat 99 caleg dari 33 partai akan memperebutkan jatah 7 kursi tingkat persaingan (1 : 14 orang). Persaingan di DPR RI lebih seru, sejumlah 125 Caleg dari 35 partai berebut 6 kursi (1 : 20). Yang paling ketat justru persaingan caleg DPD. 99 calon anggota DPD memperebutkan 4 kursi DPD alokasi Jabar, persaingan 1 kursi untuk 25 caleg.

Melihat tingginya persaingan maka ada beberapa prasarat yang setidaknya bisa dijadikan acuan. Diantaranya, partai yang mengusungnya, popularitas caleg, kemampuan SDM calon dan kekuatan finansial. Perlu dicatat bahwa dalam sistem pemilihan dengan stelsel terbuka dan suara terbanyak ini masih ada beberapa handicafe (kelemahan). Pertama, masih lemahnya pemilih cara menulis yang benar, semula mencoblos mejadi mencontreng.

Kedua, sosialisasi para caleg terhadap masyarakat dipandang sangat kurang, termasuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Cara mencontreng ini sebenarnya selain tidak efektif dan efisiennya, juga hanya ikut-ikutan belaka yang tanpa dasar. Sebab baik secara ekonomi (efisiensi) maupun teknologi bukan berarti kita terbelakang dari negara lain. Pasalnya, di negara kita masih banyak orang yang buta huruf, dan lemah daya penglihatannya.

Sehingga untuk solusinya, pemilihan akan bertumpu pada bagaimana menyontreng logo partai pengusung caleg pilihannya. Namun untuk pemilih dibawah 50 tahun, dipandang bukan masalah untuk memilih caleg dengan nomor, nama atau foto caleg DPD.

Yang terpenting sebenarnya bagaimana rakyat dapat menggunakan haknya secara benar dan bertanggung sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dan tetap hingga kini bahwa pemilihan umum bagi rakyat merupakan hak demokrasi yang diatur oleh konstitusi, dan bukan kewajiban demokrasi. Sehingga rakyat diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. (editorial)

h1

Taska Optimis Meraih Obsesi

1 April 2009

Cibingbin, IB

Calon anggota DPRD Kabupten Kuningan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 1, Taska merasa optimis mampu meraih obsesinya. Pria kelahiran Dusun Tanjungjaya Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin 1966 ini mengaku keinginan mencalonkan sebagai wakil rakyat didorong oleh keinginan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya mencalonkan karena didorong oleh tekad untuk membangun bersama-sama demi memajukan Kabupaten Kuningan. Karena itu, saya mohon doa dan dukungannya dari warga Desa Citenjo dan sekitarnya agar diberikan kekuatan dalam dalam menghadapi Pemilu ini,” ungkap Eko saat ditemui di rumahnya, Kamis (12/3).

Baginya menang dan kalah dalam proses demokrasi adalah hal biasa. Hal ini tidak lepas, karena tujuan mencalonkan bukan semata untuk mendapatkan fasilitas dari Pemerintah. “Saya mencalonkan bukan untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, karena selama ini penghasilan yang diraih sudah mencukupi. Namun semata-mata untuk menampung dan menyalurkan aspirasi demi pembangunan Kabupaten Kuningan, khususnya di Dapil Kuningan IV,” terang alumni SMPN 1 Cibingbin ini.

Ia sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai, apakah dirinya layak dipilih atau tiddak. Namun kalau diberikan kepercayaan akan berupaya keras menyalurkan aspirasi masyarakat di Dapil Kuningan IV yang meliputi Kecamatan Cibingbin, Cibeureum, Luragung, Cimahi, Ciwaru dan Karangkancana. “Alhamdulillah ketika saya turun ke beberapa desa, respon masyarakat cukup baik,” aku Eko demikian panggilan akrabnya.

Ia pun menuturkan, dirinya dilahirkan dari keluarga biasa. Dulu saat kecil baginya ngangon kerbau dan ngarit merupakan pekerjaan kesehariannya. Namun karena keluarganya tidak punya sawah, sehingga selepas SMP Ia merantau ke Jakarta mengadu nasib, sekalian melanjutkan ke SMA sambil bekerja serabutan.

Selepas SMA, kemudian Ia dipercaya untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan sebagai suplier seperti untuk PT. Hale Internasional Jakarta untuk penyediaan produk Lux Juice, suplier bagi retail, HW, dan Alfa. Dengan kondinya yang sudah mapan ia mengaku siap menjadi anggota DPRD. “Kalau mau mencalonkan menurut hemat saya, harus diawali dulu dengan pondasi ekonomi keluarga yang kuat,” pungkas Eko. (tan)

h1

Biaya Pemilu Capai Rp. 25 Triliun

1 April 2009

Kuningan, IB

Biaya pemilu legislatif dan pemilihan presiden sangat besar mencapai Rp. 25 triliun. Namun ada yang lebih besar lagi yakni pengorbanan para pejuang demokrasi dan hak azasi manusia.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan, Drs. H. Eka Santosa, saat silaturahmi dengan kader PDI-P dan Fans Viking Kuningan di Gelanggang Pemuda, Senin lalu. Menurut Caleg DPR RI di Dapil X Jabar dari PDIP No. 5 ini, tahapan pemilu punya kompetensi langsung dengan perundang-undangan dan teknis pelaksanaan.

Untuk itu, pemilu harus diamankan dan dilaksanakan secara konsekwen karena merupakan wujud kedaulatan rakyat. Apalagi dibiayai anggaran yang besar mencapai Rp. 25 triliun. Namun, ada yang lebih mahal lagi yakni perjuangan para pejuang demokrasi dan HAM, seperti mahasiswa korban Trisakti, dan peristiwa 27 Juli 1996.

Pemilu disamping amanah konstitusi, juga merupakan suatu kebutuhan bagi suatu negara demokrasi. Sebab, demokrasi merupakan dasar tegaknya supremasi hukum dan prasyarat keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan. Demokrasi bukan seremonial belaka untuk memilih calon anggota legislatif.

Namun yang lebih urgen harus dilaksanakan melalui Pemilu. Dulu ada hukum untuk rakyat saja. Sementara pejabat yang korupsi tidak dihukum. Sekarang hal ini tidak akan terjadi lagi, karena siapapun orangnya saat ini yang melakukan korupsi akan dilibas, mulai anggota DPR, menteri, gubernur, bupati/walikota, termasuk besan presiden pun bisa ditangkap.

Ia pun menerangkan, walaupun saat ini banyak partai politik, namun dibatasi oleh aturan parlementery treshould yang mengharuskan suatu partai harus memenuhi syarat minimum meraih 2,5% atau 14 kursi DPR. “Bagi partai yang tidak bisa memenuhi minimal 2,5% atau 14 kursi DPR maka kursinya menjadi hangus dan tidak bisa ikut pemilu berikutnya,” terang mantan Ketua DPRD Jabar ini.

Selain itu, partai atau gabungan partai yang akan mencalonkan presiden harus mencapai dukungan suara 20% nasional atau 25% kursi DPR RI. Sementara peluang capres dari jalur perseorangan sudah dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mohamad Toha, caleg DPRD Dapil Kuningan I No. 4, mengatakan, waktu saat ini sudah sangat mepet untuk menyukseskan Kang Eka. Karenanya harus mengamankan suara masyarakat, dan menggerakkan kader agar masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara benar. Pasalnya, masyarakat masih kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya, karena tingkat sosialisasi masih kurang. (tan)

h1

Djamaluddin Noer Dilantik Sekda Kuningan

1 April 2009

Kuningan, IB

Setelah lama menunggu dilantiknya sekretaris daerah (Sekda) paska H Momon Rochmana menjadi wakil bupati, akhirnya Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda melantik Drs. H. Djamaluddin Noer, MM sebagai Sekda Kuningan definitif, Kamis (12/3).

Pengangkatan H. Djamaluddin Noer yang mantan Kadispenda Kuningan sebagai Sekda itu, sesuai undang-undang (UU) nomor 32/2004 mengenai pemerintahan daerah. Khususnya pasal 22 ayat (3), bahwa Sekda kab/kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati dan setelah mendapat persetujuan menteri dalam negeri (mendagri). Juga berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur nomor 133/Kep.420-BKD/2009.

Selain itu, sesuai SK Mendagri nomor X.133.32/42/SJ, perihal persetujuan pengangkatan calon Sekda Kab. Kuningan. Kendati kandidat yang diajukan oleh Bupati Kuningan sebanyak tiga orang. Dua diantaranya Ir. H Iman Sungkawa, MM Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) dan H. Bambang Timbul Margono, SH. MM, Kadisdik.

Bupati Kuningan, H Aang Hamid Suganda, saat pelantikan memerintahkan Sekda H Djamaludin Noer agar segera melakukan konsolidasi. Baik di lingkup Setda maupun seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SKPD). “Sekda harus mampu menjaga dan menciptakan keharmonisan dan kekompakkan bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.

Sekda, lanjutnya, harus bertindak arif dan bijaksana juga menjaga netralitas dalam menghadapi pelbagai persoalan. “Sekda juga harus mampu melaksanakan tugas penye lenggaraan pemerintahan. Baik di bidang keadministrasian, organisasi dan tata laksana maupun ekonomi pembangun an. Selain itu, diharuskan mampu melakukan inovasi dan terobosan baru yang positif,” ucapnya. (kies/WD)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.